Liputan Hasil Penilaian Kajian Fisal Regional
Nusa Dua, perbendaharaan.go.id &ndash Mengemban tugas dan fungsi baru, seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2013. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok I (Kanwil Besar). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok II (Kanwil Sedang). Sedangkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mendapatkan penilaian terbaik dalam kategori Kelompok III (Kanwil Kecil). Hal tersebut disampaikan Tim Penilai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam Rapimtas Ditjen Perbendaharaan di Nusa Dua Bali, belum lama ini.
Tim Penilai yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana &ndash Setditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel menyampaikan bahwa guna meningkatkan kualitas dan semangat dalam penyusunan KFR, dilakukan penilaian dan penyusunan peringkat terhadap KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat komponen, yaitu: Ketepatan waktu penyampaian dengan bobot 20 persen, kelengkapan dan komprehesifitas data dengan bobot 40 persen, metodologi penulisan dan kualitas analisis data dengan bobot 30 persen, serta estetika dan informasi tampilan dengan bobot 10 persen.
Menurut Tim Penilai yang terdiri dari tujuh orang pejabat lingkup Kantor Pusat, meskipun pada beberapa Kanwil telah melakukan analisis secara sektoral, namun belum seluruhnya menyajikan analisis fiskal pada sektor ekonomi terpilih. Menurutnya, perlu dilakukan analisis tersebut, misalnya dengan mengacu kepada sektor yang dominan (dari data PDRB sektoral) dan membandingkannya dengan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran pada sektor-sektor ekonomi tersebut. Selain itu, masih banyak KFR yang hanya mencantumkan angka-angka indeks tanpa ada elaborasi mengenai makna dari angka tersebut, maupun analisis lanjutan mengenai dampak dari indikasi-indikasi yang tercermin dari angka tersebut.
Penyusunan KFR merupakan bagian dari penajaman fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012. Selanjutnya, KFR tersebut ddapat digunakan menjadi bahan pertimbanagn dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah maupun pusat.
Hasil Penilaian selengkapnya:
Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan
