Liputan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ada yang berbeda dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2013, pada Rakernas kali keempat ini, Wakil Presiden Boediono menggunakan sebagian waktu sambutannya dengan menayangkan salah satu serial pidato TedX. Pidato yang dipilihnya berjudul &ldquoLeadership Without Ego&rdquo yang dibawakan Bob Davids, seorang wirausahawan sukses Amerika Serikat yang berdurasi sekitar 12 menit, Kamis (12/9), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Turut menyimak dalam kesempatan itu adalah Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Chatib Basri serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke-II yang sebagian merupakan peraih target opini LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) terbaik yaitu predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dari BPK pada 2012. Hadir pula para pimpinan lembaga pemerintahan dan pimpinan daerah baik gubernur, bupati maupun walikota.

&ldquoKepemimpinan itu adalah sebuah berkah. Engkau tak bisa membelinya, tak diperdagangkan. Kepemimpinan hanya bisa dimiliki atau tidak sama sekali. Dan kepemimpinan seperti Mahatma Gandhi, yang mengembalikan seluruh yang dimilikinya kepada rakyatnya, adalah yang paling jarang kita temui di muka bumi,&rdquo demikian diungkapkan Wakil Presiden Boediono.

Wapres menegaskan, semua pejabat pemerintah pusat dan daerah yang berada di ruangan tersebut adalah para pemimpin. Dan di atas dari semua perbaikan yang dilakukan, baik perbaikan fisik seperti gedung atau tata kelola pemerintahan yang di dalamnya termasuk perihal laporan keuangan tahunan, perbaikan yang paling utama adalah perbaikan pada diri manusia. Baik manusia dalam arti bawahan atau pegawai di lembaga yang mereka pimpin atau manusia dalam diri para pemimpin tersebut sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengungkapkan, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2012.

Menkeu mengungkapkan, jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat signifikan menjadi sebanyak 69 LKKL pada tahun 2012, dari hanya sebanyak 7 LKKL pada tahun 2006. &ldquoSementara itu, jumlah LKKL yang memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) juga semakin menurun, yaitu menjadi sebanyak 3 LKKL pada tahun 2012, dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006,&rdquo ungkap Menkeu.

Pada tingkat pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, menurut Menkeu, walaupun agak tersendat pada tahun 2006 sampai 2008, saat ini juga telah menunjukkan perbaikan signifikan. &ldquoHal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 lalu, LKPD yang memperoleh opini WTP mencapai 116 LKPD,&rdquo paparnya. Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan pada tahun 2009 lalu, dimana hanya sebanyak 21 LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK.

Menkeu menjelaskan, prestasi tersebut dapat tercapai karena pemerintah terus melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin membaiknya opini audit yang diberikan oleh BPK. Kerja keras tersebut diawali dengan diterbitkannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. &ldquoHal ini merupakan bentuk keseriusan eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah&rdquo jelas Menkeu.

Oleh: Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan