Liputan Penilaian KPPN Jakarta I
Kalau tidak nona, karena bulan, saying
Tidaklah bintang ya nona, tidaklah bintang ya nona
Meninggi hari&hellip
Kalau tidak nona, karena Tuan, sayang
Tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona
Sampai kemari&hellip.

Jakarta &ndash perbendaharaan.go.id - Alunan lagu dan tarian Sirih Kuning menyambut kedatangan tim penilai ke aula lantai 4 KPPN Jakarta I. Pagi itu (09/09), tim penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan mengunjungi KPPN Jakarta I yang menjadi salah satu wakil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Abang dan none Jakarta I mengalungkan rangkaian bunga kepada tim penilai, diiringi lagu-lagu yang dilantunkan oleh tim paduan suara KPPN Jakarta I. Acara penilaian dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara. Dalam sambutannya, Sesditjen Perbendaharaan menekankan bahwa seluruh KPPN yang tersebar di penjuru negeri ini telah menerapkan standar layanan yang sama.

Tim penilai yang terdiri dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Charmeida Tjokrosuwarno, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi, dan Tenaga Pengkaji Bidang Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Teguh Wiyono meminta Kepala KPPN Jakarta I W. Arie Prajoga W. untuk menyajikan presentasi. Presentasi tersebut memberikan gambaran data dan fakta KPPN yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Jakarta Pusat ini.

&ldquoKPPN Jakarta I mengelola 371 DIPA dari 368 Satuan Kerja, 27 Kementerian/Lembaga, sebesar sekitar 63 triliun rupiah lebih, bermitra dengan 92 Bank/Pos Persepsi, dengan keKuatan personel sebanyak 59 orang (3 orang tugas belajar). Satuan kerja yang dilayani juga sebagian cukup besar, di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Luar Negeri,&rdquo demikian Kepala KPPN Jakarta I menguraikan sebagian kekhususan kantor yang dinyatakan sebagai KPPN Percontohan sejak tanggal 31 Juli 2007 ini.

Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan dari tim penilai, bagaimana strategi mengelola SDM yang bisa dikatakan cukup terbatas sementara beban kerja tergolong tinggi. Kepala KPPN menjawab bahwa kualitas SDM yang ada di KPPN Jakarta I tidak perlu diragukan lagi, baik dari segi kemampuan kerja maupun bersinergi. Seluruh pegawai bersedia bahu-membahu sebagai satu tim dalam rangka mencapai tujuan, bahkan tanpa memandang batasan seksi atau subbagian. Situasi kerja yang ada juga mendukung untuk saling mengisi kekurangan yang mungkin ada seraya mendorong peningkatan kualitas kinerja tiap pegawai. Peningkatan kompetensi tak ketinggalan senantiasa dilakukan baik soft maupun hard competency, misalnya melalui gugus kendali mutu, sharing setelah doa pagi sebelum memulai pekerjaan, dan capacity building berkoordinasi dengan Kantor Pusat. Pada sesi berikutnya, Kepala Kantor diminta menjelaskan mekanisme pengaduan terhadap layanan KPPN Jakarta I, juga standar layanan dari KPPN Jakarta I sendiri.

Beberapa orang pelaksana yang hadir secara acak turut diberi pertanyaan mengenai visi-misi serta moto KPPN dan kode etik Kementerian Keuangan beserta penerapannya di KPPN Jakarta I. Dengan mantap pertanyaan ini dijawab dengan disertai contoh, misalnya KPPN Jakarta I memberikan pelayanan prima dengan menjauhi sikap diskriminatif. Artinya, baik satuan kerja &lsquobesar&rsquo maupun &lsquokecil&rsquo akan dilayani dengan baik.

Perwakilan dari satuan kerja dan mitra kerja juga ditanya mengenai kesan-kesannya selama menjadi pemangku kepentingan KPPN Jakarta I. Sebab, mengutip penjelasan dari Charmeida selaku ketua tim penilai, inilah moment of truth, stakeholders KPPN-lah yang terlibat dan merasakan sendiri layanan dari KPPN Jakarta I selama ini, bukan tim penilai. Menjawab pertanyaan ini, Supriyatno, salah satu kepala subbagian di Istana Kepresidenan mengaku sangat terbantu oleh layanan KPPN Jakarta I.

&ldquoMengingat dinamika pekerjaan Presiden RI yang seringkali ada kegiatan mendadak maupun mendesak, kami merasa puas akan bimbingan dan arahan KPPN Jakarta I yang selalu siap berkoordinasi dengan kami guna menjamin kelancaran tugas-tugas negara,&rdquo terang Supriyatno.

Sedangkan Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Hidayat Atjeh selaku salah satu pejabat penanda tangan SPM menyampaikan masukan bahwa peraturan dan kebijakan ada baiknya segera diimbangi dengan dukungan aplikasi yang memadai, misalnya dalam hal dispensasi pagu. Harapannya, perbaikan terus-menerus ini bisa semakin mendekati otomatisasi birokrasi guna semakin memangkas peluang &lsquojalan pintas&rsquo. Di sini Kepala KPPN Jakarta I menanggapi bahwa koordinasi dengan kantor pusat selalu dilakukan untuk mempercepat pemutakhiran aplikasi demi menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan khususnya bagi satuan kerja di bawah Kementerian Luar Negeri yaitu Perwakilan RI di luar negeri.

Tak ketinggalan, petugas dari Bank Mandiri menceritakan masalah yang sempat dialami beberapa tahun yang lalu, yang dengan cepat dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama yang baik dan cepat dari kedua belah pihak. Tim penilai agaknya tertarik akan semangat para perwakilan pemangku kepentingan dalam mengiyakan kebenaran pelayanan prima yang diberikan, sampai-sampai mengonfirmasi kembali apakah pernyataan mereka ini bukan merupakan &lsquopesanan&rsquo.

&ldquoBetul. (petugasnya juga) murah senyum, Pak!&rdquo tukas Kusnadi, petugas pengantar SPM dari Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta yang sedari awal terlihat paling antusias. Antusiasme serupa lantas kembali mengemuka, kali ini dari para pegawai KPPN Jakarta I, ketika ditanya oleh tim penilai mengenai perlunya kegiatan capacity building yang selama ini jarang diadakan karena keterbatasan dana. Semua serentak menjawab, &ldquoPerlu!&rdquo. Saran lain dari tim penilai adalah untuk mengintegrasikan alamat domain situs web KPPN Jakarta I ke dalam perbendaharaan.go.id agar lebih aman.

Acara penilaian presentasi ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro diikuti dengan sesi foto dan doa bersama. Kemudian tim penilai diikuti hadirin termasuk para pejabat lingkup kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta turun ke lantai I untuk melihat langsung proses bisnis KPPN yang memiliki janji layanan &ldquoPastikan! Pelayanan Kami Prima dan Bebas Biaya&rdquo ini.

&ldquoSenang nggak, Bu, kerja di KPPN? Banyak ya SPM-nya? Biasanya sampai jam berapa? Pernah sampai malam, nggak? &rdquo itulah sebagian pertanyaan dari tim penilai kepada petugas front office. Petugas FO yang ditanya menjawab bahwa jam kerja memang sampai pukul 5 sore, tetapi apabila masih ada satuan kerja yang memiliki nomor antrean maka tetap akan dilayani hingga selesai. Sarana dan prasarana yang tersedia diamati dengan saksama. Salah satu sarana unggulan dari KPPN Jakarta I yang ditampilkan adalah mesin layanan informasi mandiri yang dapat memberikan informasi kepada pengguna sesuai kepentingannya, seperti monitoring DIPA, monitoring SP2D, monitoring UP/TUP, dan monitoring rekonsiliasi.

Setelah seluruh rangkaian acara berakhir, kepala KPPN sempat menyatakan harapan beliau agar seluruh pegawai tetap menjaga semangat dan terus berbenah diri, bukan demi penilaian melainkan untuk kebaikan KPPN Jakarta I sendiri dan DItjen Perbendaharaan pada umumnya. Kini tinggal menanti hasil penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tingkat Kementerian Keuangan yang rencananya akan diumumkan pada Hari Oeang RI 30 Oktober mendatang, sambil senantiasa menjaga pengejawantahan moto &ldquoKepuasan Anda, Reputasi Kami&rdquo tak sebatas masa penilaian. Penilaian KPPc ini sendiri bertujuan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik dan memberikan penghargaan terhadap kantor pelayanan Kementerian Keuangan yang telah melaksanakan pelayanan prima.

Oleh Leila Rizki Niwanda dan Yuniawan HR dan Stevanus Mulyono (foto) &ndash Kontributor KPPN Jakarta I
Editor: Bambang Kismanto &ndash Media Center Perbendaharaan