Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan peserta Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan (Raker SKKI) Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (3/6).

&ldquoSaya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, bahwa kita telah memenuhi indikator-indikator penilaian tingkat kematangan pelaksanaan manajemen risiko di tahun 2013, sehingga Ditjen Perbendaharaan mendapat predikat &ldquorisk defined&rdquo atau risk maturity level 3 dari 5 level&rdquo. Lanjutnya.

Menurut Marwanto, penilaian tersebut telah searah dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2013, dimana 36,7% Kanwil (11 Kanwil) memenuhi kategori sangat baik, sedangkan sisanya sebanyak 63,3% Kanwil (19 Kanwil) memenuhi kategori baik, dimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta meraih peringkat pertama.

Dalam arahan tersebut, disampaikan juga bahwa di bidang pelayanan, Ditjen Perbendaharaan meraih indeks kepuasan pengguna layanan di tahun 2013 sebesar 4,09 yang terus meningkat sejak tahun 2011 dan selalu berada di atas rata-rata Kementerian Keuangan. Untuk tahun 2013 yang lalu, Makassar dan Surabaya memberikan kontribusi skor kepuasan pengguna layanan tertinggi, yaitu sebesar 4,23 dari skala 5.

&ldquoTerkait bidang pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2013, kita telah mendapatkan pengakuan berupa akreditasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB pada KPPN Malang, dimana hanya Kementerian Keuangan yang lulus mendapatkan status tersebut dari 37 K/L yang dinilai.&rdquo

&ldquoNamun demikian, saya harus mengingatkan agar kita tidak lekas berpuas diri dan mencoba untuk terus melakukan benchmarking kualitas pelayanan kepada best practice internasional sesuai dengan visi Ditjen Perbendaharaan, melalui dukungan pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001.&rdquo Pesan Marwanto.

Selain itu, Marwanto mengingatkan bahwa hasil yang telah dicapai di tahun 2013 agar terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat bahwa beberapa program tersebut masih berlanjut di tahun 2014, yaitu: pertama, penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada KPPN Semarang II dan KPPN Bangko kedua, pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan di semester II tahun 2014 yang akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan < em>ketiga, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada sampel yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta keempat, penilaian tingkat penerapan pengendalian intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada sampel yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada Raker SKKI Tahun 2014 kali ini dihadiri oleh para direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, para kepala bagian pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, serta narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu: Alexander Zulkarnain, Inspektur III, Gonijaya, Inspektur VII, serta M. Rahman Ritza, Inspektur Bidang Investigasi.

Setelah arahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan masing-masing narasumber memberikan materi dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sebagai Penjamin Kualitas Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Alexander Zulkarnain. Dilanjutkan dengan materi yang berjudul Manajemen Resiko Sebagai Penjamin Pencapaian Kinerja Organisasi yang disampaikan oleh Robert Gonijaya. Sedangkan materi terakhir disampaikan oleh M. Rahman Ritza dengan judul Manajemen Pengaduan Sebagai Perwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan.

Oleh: Sugeng W dan Tino AP &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan