Liputan Rakortek Seksi Bank di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Untuk menindaklanjuti hasil audit BPK atas Laporan Keuangan BUN TA. 2013 Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Seksi Bank di Jakarta pada hari Senin (21-23/5 dan 2-4/6).

Hadir dalam pembukaan Rakortek yang mengambil tema: &rdquomeningkatkan peran seksi bank dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas yang pruden, efesien dan optimal&rdquo tersebut adalah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudi Widodo, para Kasubdit lingkup Direktorat PKN serta para kepala Seksi Bank KPPN dan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Kasubdit Rekening Kas Negara, Arif Rahman Hakim, selaku ketua panitia menyampaikan dalam laporannya bahwa tujuan dari rakortek ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap KPPN dan Kanwil khususnya terkait dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan BUN TA. 2013 sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan temuan BPK atas Laporan Keuangan BUN TA 2014 khususnya yang terkait dengan tugas-tugas di KPPN, serta update dan perkembangan sistem penerimaan dan pengeluaran negara khususnya terkait dengan MPN Generasi ke-2 dan SPAN.

Senada dengan tujuan dari rakortek tersebut, Rudi Widodo dalam arahannya menyampaikan pesan kepada peserta untuk selalu melakukan koordinasi teknis, menyamakan persepsi serta menyatukan pandang terkait beberapa hal diantaranya yaitu, pertama, terkait dengan penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN-G2, kedua, lebih meningkatkan pemahaman terhadap PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pemahaman terhadap Perdirjen No. 3/PB/2014.

&ldquoTerbitnya peraturan ini (PMK No. 162/PMK.05/20013 dan Perdirjen No. 3/PB/2014-red) harus saudara kawal dalam implementasinya, ketentuan ini merupakan pedoman bagi bendahara, sehingga tujuan yang hendak kita capai dapat terwujud.&rdquo Pesan Rudi Widodo.

Kemudian yang ketiga, mengenai penyelesaian beberapa temuan BPK TA. 2013 yaitu: penyelesaian permasalahan Uang Persediaan (Kas di Bendahara Pengeluaran) dan Akurasi Kiriman Uang serta Penyelesaian Kiriman Uang, Rudi berpesan agar segera dituntaskan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan yang sudah diterbitkan.

&ldquoUntuk antisipasi agar dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang sama di masa yang akan datang, KPPN harus melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan oleh bendahara ke KPPN.&rdquo Pesan Pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. DIY Yogyakarta.

&ldquoKoordinasi yang baik antara KPPN KBI Induk dan KPPN Non KBI terkait kiriman uang dapat mengurangi selisih kiriman uang yang disebabkan oleh selisih antara fisik dan catatan SAL.&rdquo Lanjut Rudi.

Sedangkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Rudi Widodo berpesan agar selalu memonitor transaksi kiriman uang di wilayah kerjanya dan segera menindaklanjuti apabila terdapat selisih data kiriman uang antara KPPN KBI Induk dengan KPPN Non KBI.

Keempat, terkait dengan penggunaan akses BIG-eB (Bank Indonesia Government Elektronik Banking) pada KPPN KBI, Rudi Widodo menjelaskan bahwa Direktorat PKN akan memperluas sistem BIG-eB kepada KPPN KBI untuk dapat memonitor saldo dan transaksi penerimaan negara di Bank Indonesia secara real time, dan memonitor saldo pada Rekening Khusus secara langsung (H+0) dalam rangka implementasi pembebanan SP2D Reksus sehingga KPPN dapat memastikan kecukupan dana pada reksus ketika menerbitkan SP2D.

Rudi Widodo juga menyinggung mengenai penyusunan Laporan Realisasi APBN (Buku Merah) yang sangat memerlukan dukungan data keuangan yang reliable, salah satunya adalah data realisasi APBN.

&ldquoKualitas laporan ditentukan dari kualitas data sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi APBN yang handal.&rdquo

Di akhir sambutannya, Rudi menyampaikan mengenai Aplikasi dan Pengelolaan Data KPPN yang telah dikembangkan oleh Dit. SP yang diberi nama Aplikasi Laporan Wilayah.

&ldquoUntuk mewujudkan LKPP yang akurat, akuntabel dan transparan, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah mengembangkan Aplikasi Laporan Wilayah. Namun KPPN tetap mengirimkan data dan memonitoring pada intra.perbendaharaan.go.id.&rdquo Jelasnya lebih lanjut.

&ldquoPengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan profesional, bersih, transaparan dan akuntabel diharapkan mampu memberikan output dan outcome yang optimal.&rdquo Tutup Rudi Widodo mengakhiri sambutannya.

Oleh: Sugeng dan Tino, Media Center Ditjen Perbendaharaan.