Liputan Focus Group Discussion Barang dan Jasa Lingkup Ditjen Perbendaharaan di Jakarta.
Jakarta, Perbendaharaan.go.id,- Untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis terhadap peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas, dan akuntabilitas di bidang pelaksanaan pengadan barang/jasa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengumpulkan para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam sebuah acara Focus Group Discussion Barang/Jasa di Jakarta pada hari Rabu sd Jumat (11-13/06).

Hadir dalam acara FGD tersebut adalah para kepala bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan, Auditor Madya Itjen Kementerian Keuangan, Supardjo.

Dalam pembukaan acara, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, selaku ketua panitia, melaporkan beberapa materi yang akan di sampaikan selama FGD Barang/Jasa antara lain: pertama, current issue pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua tata cara penyusunan HPS dan pembuatan kontrak untuk pekerjaan jasa konstruksi, ketiga, identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengadan barang/jasa, keempat, standar prosedur pembangunan gedung dan bangunan negara, kelima, teknis pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta keenam, monev RUP lingkup Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk pendalaman materi dan masukan-masukan yang mungkin ada dari peserta diagendakan pada kegiatan diskusi kelompok dengan topik-topik strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, dalam pengarahannya yang sekaligus membuka secara resmi acara FGD Barang/Jasa, menjelaskan dan berharap bahwa paket pekerjaan pengadaan yang harus ditangani oleh PPK di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebanyak 1.683 paket, dengan total pagu sebesar Rp284,57 milyar, dapat dilaksanakan sesuai denga ketentuan dan prosedur yang berlaku.

&ldquoSecara kuantitas, volume transaksi tahun ini mengalami sedikit penurunan daripada tahun 2013, namun demikian kami berharap dari sisi kualitas pengadaan diharapkan akan mengalami peningkatan.&rdquo Harap Haryana.

Haryana menyadari bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai PPK tidak mudah, karena sering dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan dilapangan dan adanya risiko kerugian negara sampai dengan ancaman fisik, namun ada keoptimisan bahwa pelaksaan tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik asalkan sesuai dengan kententuan dan prosedur yang berlaku.

&ldquoSaya yakin dengan spirit yang kita miliki sebagai insan perbendaharaan yang dilandasi dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta dengan berbekal kemampuan teknis di bidang pengadaan barang/jasa yang cukup, Bapak/Ibu sekalian mampu melaksanakan tugas-tugasnya.&rdquo Ungkap Haryana dihadapan 220 peserta yang mayoritas adalah PPK.

Focus Group Discussion Barang/Jasa tahun 2014 dilaksanakan selama 3 hari di Jakarta, di hari pertama atau tepatnya setelah pembukaan diisi dengan pemaparan dari Supardjo dengan materi berjudul Identifikasi dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa, di hari kedua materi dengan tema current issue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh M. Aris Supriyanto, Kasubdit Barang dan Jasa-LKPP, kemudian materi dengan tema Monitoring dan Evaluasi RUP Lingkup Ditjen Perbendaharaan TA. 2014 disampaikan oleh Kabid Registrasi dan Verifikasi Pusat LPSE Kemenkeu, Samsul Hidayat, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum-LKPP, Setya Budi Arijanto, dengan tema Tata Cara Penyusunan HPS dan Pembuatan Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Sedangan pada hari ketiga materi berjudul Standar Prosedur Pembangunan Gedung Dan Bangunan Negara disampaikan oleh Inspektur Khusus Itjen Kementerian PU, Netty Malemna, dan dilanjutkan dengan materi Teknis Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi disampaikan oleh KSD PPERN Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Wahyu Kusumosusanto.

Oleh: Sugeng W-Media Center Ditjen Perbendaharaan