Liputan Demand Identification KSP 2014
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Knowledge Sharing Program (KSP) adalah bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Korea dengan berbagai negara termasuk Indonesia untuk berbagi pengalaman pembangunan dalam rangka memajukan pembangunan sosial ekonomi melalui sharing pengalaman pembangunan yang dialami Korea Selatan. Lingkup kegiatan KSP meliputi: riset kebijakan, konsultasi pembangunan, dan capacity building.

Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Development Institute (KDI) telah menunjuk konsultan KPMG Korea sebagai pihak pelaksana KSP 2014 dengan Indonesia. Pada tahun 2014 KSP dilaksanakan mencakup empat (4) topik utama dengan melibatkan unit pemerintah yang terlibat dalam joint research yaitu: pertama, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sesuai Best Practice (Direktorat PPK-BLU). Kedua, Pengembangan Institusi Keuangan Bagi UMKM Melalui Skema Kredit Program (Direktorat Sistem Manajemen Investasi). Ketiga, Pengembangan Proses Bisnis dan e-commerce di Bidang Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak). Keempat Penyempurnaan Grand Design Reformasi Birokrasi Periode 2010-2025 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Sebagai langkah awal pelaksanaan KSP 2014, pada tanggal 18-21 Agustus 2014 bertempat di Jakarta telah dilaksanakan demand identification, dimana dalam kegiatan tersebut beberapa Korea Expert yang merupakan Profesor dari beberapa Universitas ternama di Korea maupun ahli di masing-masing bidang berkunjung ke Indonesia untuk melaksanakan diskusi dengan beberapa pejabat/ahli dari pihak Indonesia dan pengumpulan data dan informasi sesuai masing-masing topik joint research.

Dalam sambutannya pada kegiatan kick off meeting demand identification yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014 di Ruang Prijadi Praptosuhardjo 2 (eks MA), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, menyampaikan bahwa untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia selama ini maka instansi pemerintah kiranya dapat menjadikan KSP sebagai media untuk mendapatkan rekomendasi berharga dari pemerintah Korea Selatan dalam tata kelola pemerintahan. Sedangkan bagi instansi di lingkungan Kementerian Keuangan KSP dapat dijadikan salah satu sarana implementasi cetak biru transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Disampaikan pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa melalui KSP kerja sama bilateral diantara Indonesia dan Korea Selatan diharapkan akan semakin terjalin erat, dimana KSP dengan pemerintah Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Dengan demikian kiranya KSP dapat ditingkatkan dalam cakupan topik joint research maupun instansi yang terlibat di dalamnya di tahun yang akan datang.

Oleh: Imbi - Kontributor Setditjen Perbendaharaan