Liputan Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera
Batam, perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera, tanggal 21-23 Agustus 2014, di Batam. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, sesi I dan II untuk FGD sedangkan sesi III Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera.

Rakor Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dihadiri oleh para Kepala Kanwil, Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera dan Kepala KPPN, Kepala Bidang dan beberapa eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan menegaskan bahwa kegiatan rapat regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera sangat diperlukan bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan terutama menuju visi misi baru Ditjen Perbendaharaan &ldquoto be a world-class state treasury manager&rdquo. Dalam kesempatan ini pula Dirjen Perbendaharaan merasa bangga karena Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian organisasi yang konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi melaksanakan reformasi birokrasi diantaranya seluruh KPPN telah menerapkan standar KPPN Percontohan, penyaluran dana APBN dapat dilayani dengan cepat, tepat, bersih, professional dan akuntabel, sehingga berbagai penghargaan telah diterima diantaranya dari Presiden, MenPAN-RB, KPK, akademisi UI dan IPB serta hasil survei Pengelolaan Kinerja dan Implementasi Strategi Focused Organization (SFO) tahun 2013 Ditjen Perbendaharan mencapai nilai tertinggi. Namun demikian terdapat beberapa program strategis yang menuntut perhatian dan kerja keras seperti pelaksanaan piloting dan roll out SPAN dan SAKTI, MPN G2 dan persiapan akuntansi berbasis akrual. Disamping itu Dirjen Perbendaharan juga menyinggung kedisiplinan dan kode etik dari setiap pejabat/ pegawai.

Acara Rakor selanjutnya diisi dengan sharing session Kebijakan Perbendaharaan oleh narasumber Direktur Pelaksanaan Anggaran yang memaparkan tentang langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, Direktur Sistem Perbendaharaan memaparkan tentang pengalihan pengelolaan administrasi TNI/POLRI, Jaminan dari Perusahaan Asuransi (Surety Bond) dalam rangka pembayaran atas beban APBN, dan Layanan Data Perbendaharaan, serta Direktur Tranformasi Perbendaharaan memaparkan perkembangan SPAN, dan Kepala Bagian Keuangan menyinggung soal sarpras dan pengembangan SDM.

Sementara itu, Focus Group Discussion (FGD) dimulai dengan Kick off meeting diskusi teknis penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah dipandu oleh Kasubdit ASPLK dengan peserta Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi ASPLK Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera dan acara Managerial Meeting peserta seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera. 

Pada sesi II Focus Group Discussion (FGD) Statistik Keuangan Pemerintah, dibuka dan sekaligus menjadi keynote speech adalah Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menegaskan bahwa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk memperoleh masukan atau informasi lebih lengkap mengenai aktivitas fiskal pemerintah pusat maupun daerah yang dikaitkan dengan pergerakan indikator-indikator ekonomi makro. Statistik keuangan pemerintah dan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan investment grade Pemerintah Indonesia.

Pada pleno Sesi ke II, pemaparan dilakukan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan moderator Direktur Pelaksanaan Anggaran. Pada pleno tersebut dipaparkan pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dalam rangka menciptakan keseragaman penyusunan konsolidasi fiskal dan statistiK keuangan pemerintah, dan perlunya komitmen pejabat termasuk didalamnya dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pleno Sesi ke III, bertajuk Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Regional Semester I Tahun 2014 dengan narasumber Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Kepala BPS Prov. Kepri dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Kepulauan Riau. Pada sesi tersebut dipaparkan perkembangan fiskal dengan perkembangan ekonomi regional dan kebijakan pembangunan di Prov. Kepulauan Riau.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau.