Bandar Lampung, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini, Kamis (21/8) di Hotel Novotel Lampung. Seminar dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Pusat Bank Daerah Lampung, para pejabat instansi vertikal di Provinsi Lampung, pejabat pemerintah daerah setempat, para ekonom, akademisi, serta pengusaha/wakil asosiasi ekonomi/perdagangan. Seminar dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Lampung kepada publik Lampung serta ajang sharing opinion di antara para pelaku ekonomi Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas fiskal di Provinsi Lampung.

Seminar diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Taukhid. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan berbagai fungsi pemerintahan dalam suatu sistem pengelolaan fiskal yang sustainable. Selanjutnya beliau mengajak semua pihak untuk senantiasa secara bersama-sama, sesuai domain tugas dan keahlian masing-masing, untuk meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja serta meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya Choiria Pandarita , selaku staf ahli Bidang Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyampaikan keynote speech dari Gubernur Provinsi Lampung sekaligus membuka acara seminar secara resmi.

Acara inti seminar kali ini merupakan panel diskusi dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr. Ferry Irawan (Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF), Adhi Wiriana (Kepala BPS Provinsi Lampung), dan Adijanto (Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Sesi pertama dari panel diskusi diisi oleh Ferry Irawan dengan menyajikan makalah bertema Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini. Beliau menyampaikan bahwa perekonomian global tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih terdapat kemungkinan adanya downside risk. Perkembangan ekonomi domestik pada kuartal kedua tahun 2014, Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,12% (yoy). Sumber utama pendorong pertumbuhan PDB domestik ini adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sebaliknya konsumsi pemerintah dan kegiatan ekspor impor mengalami kontraksi. Sementara untuk kinerja neraca pembayaran pada kuartal kedua tahun 2014 membaik dengan adanya peningkatan surplus menjadi US$4,3 miliar. Lebih lanjut, Ferry juga menyampaikan mengenai arah kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2015 yang masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Narasumber kedua, Adhi Wiriana menyajikan makalah dengan tema Perkembangan Ekonomi Lampung Terkini. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi lampung periode 2009-2013 mencapai rata-rata 6,0%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata per tahun nasional pada periode yang sama sebesar 5,9%. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan nilai Gini rasio yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun tersebut. Kontribusi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Lampung tahun 2013 adalah sektor pertanian yaitu sebesar 35,54% da diikuti sektor Perdagangan, Restauran dan Hotel (PRH) sebesar 15,94%. Pada tahun 2013 inflasi Bandar Lampung meningkat menjadi 7,56%. Meski demikian angka inflasi ini lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 8,38 persen.

Narasumber ketiga, Adijanto membawakan makalah dengan tema Evaluasi Pendanaan dan Keuangan Daerah. Beliau menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah saat ini serta evaluasi kebijakan dan pengaturan terhadap hubungan keuangan tersebut di masa depan. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung kebijakan makro nasional. Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah. Besaran dana APBN yang diserahkan ke daerah melalui transfer ke Daerah untuk tahun 2014 adalah sebesar 592,5 triliun. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. 

Sesi terakhir dari panel diskusi diisi dengan tanya jawab dengan moderator Marselina Djayasinga selaku Regional Economist Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Sesi diskusi ini berlangsung cukup hangat dan segar dengan besarnya antusias pertanyaan dari peserta seminar. Beberapa pertanyaan bahkan tidak mendapat jawaban yang memadai karena keterbatasan jadwal waktu seminar. Sebelum seminar dituitup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sahat M.T. Panggabean juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas fiskal yang mandiri. Acara seminar ditutup secara resmi pada pukul 13.30 dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung