Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Berbekal semangat “Memberikan Yang Terbaik Untuk Laporan Keuangan Yang Berkualitas”, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/11), di aula lantai IV Gedung Keuangan Negara Semarang I.
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhson. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual meliputi pengesahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, sarana dan prasarana, sosialisasi/pelatihan sistem dan kebijakan akuntansi kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun acara Rapat Koordinasi kali ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari beberapa saran yang masuk kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang diharapkan dapat dijadikan ajang untuk berdiskusi dalam rangka membahas permasalahan yang muncul dan mencari solusi permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 mendatang.
Sebanyak 104 peserta yang terdiri dari seluruh pelaksana dan pejabat Bidang PAPK, Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, seluruh DPPKAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta tamu undangan lainnya tampak antusias mengikuti acara sampai dengan selesai. Hal ini tak lepas karena paparan menarik yang disampaikan oleh para narasumber yaitu Kasubdit Akuntansi KUN Direktorat APK, Endah Martiningrum, Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Chris Kuntadi. Pada kesempatan tersebut, Endah Martiningrum menyampaikan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Narasumber dari Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah berbagi pengalamannya dalam mencapai opini WTP serta berbagi kiat untuk mempertahankan opini tersebut. Adapun Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah memaparkan Perspektif dan Potensi Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang PAPK, Mulyo Slamet.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab ada satu permintaan dari peserta yang cukup menarik, yaitu agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah bersemangat menyambut penerapan LKPD berbasis akrual, dan hendaknya BPK memberikan opini WTP untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Permintaan ini disambut dengan tepuk tangan seluruh peserta. Dengan bijak Chris Kuntadi menanggapi bahwa opini WTP memang telah disediakan untuk seluruh LKPD di Jawa Tengah. Namun semua itu tergantung pada kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Jika kinerja laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah memenuhi kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pengungkapan yang cukup dan tidak ada lagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta mampu menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik, dipastikan opini WTP akan diberikan.
Sebelum acara ditutup, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber berupa plakat dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Semester I Tahun 2014 yang merupakan Exercise Goverment Finance Statistics. Pemberian laporan dimaksud adalah untuk memberikan suatu model laporan yang disusun berdasarkan kontribusi laporan keuangan seluruh UAPPAW dan 36 LKPD di Jawa Tengah periode Semester I tahun 2014. Akhirnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menutup acara dengan teriring harapan agar melalui kegiatan ini dapat terbangun suatu sinergi guna menyongsong Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015.
Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
- Regional
- Dilihat: 2148