Pekanbaru,djpbn.kemenkeu.go.id - Edukasi public mengenai kebijakan fiskal, kebijakan transfer daerah dan dana desa, serta perkembangan ekonomi daerah dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau bersinergi dengan Badan Kebijakan Fiskal, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini (26/05).
”Pelaksanaan acara seminar ini dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait kebijakan fiskal dan kebijakan dana transfer ke daerah kepada seluruh kalangan. Tak hanya itu, semoga acara ini juga mampu menjadi sarana diskusi dan melahirkan rekomendasi baru bagi peningkatan ekonomi Provinsi Riau ” Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Herry Sunardjo.
Di Provinsi Riau pada tahun 2016 APBD di 13 pemerintah daerah berjumlah Rp31,84 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp38,73 triliun untuk anggaran belanja. Angka ini lebih kecil dibandingkan angka tahun 2015 yang mencapai Rp32,56 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp39,06 triliun untuk anggaran belanja. Tercatat kemandirian daerah tahun 2016 dinilai mengalami peningkatan yaitu mencapai 20,29 persen dibandingkan tahun 2015. “Komitmen tinggi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai pemain utama di daerah untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi sehingga purchasing power masyarakat tetap terjaga.” Kata Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Yafiz.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Desky Wijaya menjelaskan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Terjadi revolusi kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016. “Daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah kan mendapatkan penghargaan yang lebih besar melalui peningkatan besaran Dana Insentif Daerah (DID) termasuk memperbaiki formula alokasi dan kebijakan DID” kata Desky .
Membahas Potensi Khusus Daerah Provinsi Riau, Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Riau Dahlan Tampubolon membeberkan Provinsi Riau merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Sumatera, namun pertumbuhannya paling rendah pada triwulan pertama tahun 2016. “Sektor terbesar pada triwulan ini adalah industri pengolahan, pertanian dan pertambangan, namun sektor pertambangan tidak lagi bisa dijadikan andalan karena pertumbuhannya yang negatif. Pengeluaran konsumsi tumbuh paling pesat dan menjadi komponen terbesar pembentuk PDRB sektor pengeluaran. Ekspor dan pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan ini cenderung turun” Jelasnya.
“Untuk mencapai pertumbuhan potensial ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif diperlukan strategi ekonomi jangka pendek dan jangka panjang” jelas Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kurnia Chairi saat mengulas Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini. “Strategi jangka panjang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan adalah dengan reformasi anggaran (budget reform) melalui optimalisasi pendapatan, kualitas belanja, dan pembiayaan berkelanjutan. Sementara itu, strategi jangka pendek dimaksudkan untuk mendorong ekonomi dalam rangka menghadapi tantangan perekonomi global melalui reformasi struktural dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki kualitas iklim investasi ” Tambahnya .
Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau