Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi persiapan penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN Tingkat Kanwil serta persiapan penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023, pada hari Sabtu (15/7), Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan LK BUN dan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023. Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menekankan isu dan tantangan ekonomi terkini yang perlu dipahami dalam memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor.
“Optimalkan transformasi digital, keberadaan full modul SAKTI Pelaporan dalam penyusunan Laporan Keuangan khususnya Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jadikan IT sebagai alat bantu serta satukan persepsi dan pemahaman proses bisnis reformulasi capaian output, penyerapan anggaran serta halaman III DIPA guna peningkatan nilai IKPA,” imbuhnya.
Adnan Wimbyarto juga berpesan, hasil asistensi yang telah disepakati agar dapat dijadikan komitmen bersama untuk dilaksanakan sesuai rencana aksi, batas waktu serta mitigasi risiko sebagai bahan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
Membuka kegiatan ini, Kepala Bidang PAPK sekaligus plt Kepala Bidang PPA I, Muhamad Afifudin Ikhsan menyampaikan laporan kegiatan yang menjelaskan pentingnya akurasi data dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, reformulasi capaian output pada IKPA serta menyamakan persepsi terkait temuan-temuan yang menyebabkan data tidak valid terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal oleh KPPN.
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pejabat/Pegawai PAPK, Kepala KPPN Gorontalo, Seksi PD/PDMS/MSKI, dan Vera/VeraKI KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Turut dihadirkan pula Kepala KPKNL Provinsi Gorontalo, Iwan Darma Setiawan beserta jajarannya sebagai narasumber pentingnya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) khususnya dalam penajaman serta penyajian laporan keuangan. Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua kelas, yaitu Kelas Asistensi Penyusunan dan Pelaporan LK BUN D KPPN dan Kelas Asistensi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Reviu Pelaksanaan Anggaran.
Pelaksanaan rapat koordinasi kali ini untuk mendukung ekosistem Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya sekaligus sebagai upaya bersama meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam internalisasi dan intensifikasi peran sebagai Treasurer serta Financial Advisor (TREFA), termasuk penguatan implementasi Shadow Organization. (Kontributor Leni Marlina Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo)
