Kementerian Keuangan melalui Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Tengah menyelenggarakan konferensi pers kinerja APBN dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (29/08). Dalam kegiatan tersebut, Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan, Tri Budhianto, menyampaikan bahwa Kegiatan ALCo merupakan kegiatan yang menjembatani sinergi antara kebijakan pusat dan daerah agar berjalan dengan baik. ALCo juga menjadi wujud koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi negeri.
Perkembangan APBN sampai bulan Juli 2023 terjaga dengan baik, meski perlu diwaspadai pertumbuhan penerimaan yang terus menunjukkan perlambatan dan belanja yang tumbuh tipis. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.614,8 triliun (65,6% dari target APBN 2023), tumbuh 4,1% (yoy) tetapi turun signifikan dibandingkan tahun 2022 (50,4% yoy). Belanja Negara sudah mencapai 47,7% dari pagu, tumbuh sebesar 1,2% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.461,2 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (5,6% yoy).
“Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 11,86% (yoy). Angka ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebagai yang tertinggi kedua secara nasional di bawah Maluku Utara, serta konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit selama 9 kuartal berturut-turut,” sebut Kepala Kantor Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa. Konferensi Pers dihadiri pula oleh Local Expert dari Universitas Tadulako Moh. Ahlis Djirimu, Kepala KPP Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan, Kepala KPPBC Pantoloan Krisna Wardhana, dan Kepala KPKNL Palu Jerry Max Nelson Piri.
Realisasi penerimaan negara sampai dengan Juli 2023 masih tumbuh dengan baik di Sulawesi Tengah dengan pencapaian sebesar Rp5,7 triliun atau 63,6% dari target penerimaan di tahun 2023. Penerimaan negara tersebut tumbuh positif sebesar 6,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi komponen pendapatan negara terbesar bersumber dari sisi penerimaan perpajakan, yang hingga 31 Juli 2023 telah mencatatkan angka Rp3,9 triliun (62,9% dari target) dan tumbuh 15,4% (yoy). Sektor Industri Pengolahan menjadi sisi sektoral penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan capaian sebesar Rp1,8 triliun (45,7% dari total penerimaan pajak)
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp1,2 triliun (54,6% dari target, turun 19,9% yoy). Penurunan realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dipengaruhi oleh penurunan Bea Keluar sebesar 84,8% (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada 2022. Kemudian Penerimaan Cukai (tumbuh 213,8% yoy) dan Bea Masuk (tumbuh 3,82% yoy) masih menunjukkan kinerja positif meskipun melambat.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Juli mencatatkan kinerja yang positif dengan capaian Rp559,1 miliar, melewati target 111,4%, dengan pertumbuhan 30,2% (yoy). Dalam setahun terakhir, penerimaan PNBP mengalami kenaikan yang signifikan. Setelah penurunan saat awal COVID-19, sejak 2022 terjadi peningkatan PNBP berkat upaya pemerintah dan Badan Pemungut PNBP dalam layanan, seiring dengan pulihnya ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Kinerja ekonomi regional terus menguat meskipun dihadapkan pada tantangan dan stabilisasi harga komoditas. Pendapatan tetap mengalami pertumbuhan positif dan pengeluaran negara tetap terkendali. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan terus mengeksplorasi sektor ekonomi dan efisiensi pengeluaran negara guna memberikan dampak dan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Faktor-faktor dinamika baik di tingkat nasional maupun global akan terus diantisipasi dan dimitigasi dampaknya terhadap perekonomian regional. [HDH]