APBN di Jawa Tengah berhasil menunjukkan kinerja yang optimal dan kemandirian pemerintah daerah turut menunjukkan peningkatan. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jawa Tengah, Muhdi, menyampaikan kondisi tersebut dengan memaparkan sejumlah indikator perekonomian dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional Jawa Tengah di Gedung Keuangan Negara I Semarang, Selasa (29/8).
“Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2023 mencatatkan nilai positif sebesar 5,23% (y-on-y), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% (y-on-y), Ditinjau dari data inflasi, pada Juli 2023 di Jawa Tengah berhasil dicapai besaran 0,20% (m-to-m). Angka ini masih lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 0,21% (m-to-m),” jelas Muhdi.
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turut berkurang pada Maret 2023 yaitu 10,77%, turun 0,21% jika dibandingkan dengan September 2022 sebesar 10,98%. Angka ini juga sejalan dengan turunnya tingkat pengangguran pada Februari 2023 sebesar 5,24% jika dibandingkan Agustus 2022 sebesar 5,57%.
Upaya Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah untuk terus menjalin koordinasi dengan K/L maupun pemda dalam meningkatkan kualitas belanja negara berdampak pada naiknya realisasi belanja K/L di Jawa Tengah.
“Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Jawa Tengah berhasil terealisasi sebesar Rp19,58 triliun (47,78% dari alokasi). Nilai penyerapan ini naik dibandingkan realisasi pada periode yang sama TAYL sebesar 47,05%, atau secara nominal naik sebesar Rp1,27 triliun,” tutur Muhdi.
Senada dengan kondisi tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah pada Juli 2023 naik cukup signifikan sebesar Rp17,16 triliu, jika dibanding Juni 2023 yang sebesar Rp13,06 triliun.
“Ini menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah di Jawa Tengah sudah makin meningkat,'' imbuh Muhdi.
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkeu, Sudarto yang turut hadir menyampaikan bahwa di tengah optimisme tersebut masih ada sejumlah persoalan yang harus dihadapi seperti tensi geopolitik. Kemenkeu memberikan perhatian terkait persoalan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan hal lainnya di sektor primer yang patut diantisipasi. Pelaksanaan APBN di Jawa Tengah diharapkan terus menunjukkan kinerja fiskal yang akseleratif untuk mendukung perekonomian nasional.
Konferensi Pers APBN KiTA Regional Jawa Tengah turut dihadiri oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Sulaimansyah, beserta para Kepala Kanwil lingkup Kemenkeu Jawa Tengah. Acara tersebut sebelumnya diawali dengan Rapat Komite ALCo Regional Jawa Tengah yang dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arif Wibisono beserta jajaran Kemenkeu Satu lingkup Jawa Tengah. [Kontributor Kanwil DJPb Jawa Tengah, Dinar Rafikhalif]