Palembang, perbendaharaan.go.id, Reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melaju. Setelah sukses mereformasi KPPN dengan KPPN Percontohannya, kini giliran intansi yang lebih tinggi menjadi sasarannya. Setelah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan tidak mau ketinggalan. Layanan Unggulan pada kanwil ini diluncurkan tanggal 6 Mei 2010 dengan ditandai Pemukulan Gong oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Acara Grand Launching Layanan Unggulan diawali dengan membacakan sambutan tertulis Menteri Keuangan RI oleh Drs. Seto Utarko. M.Si, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah mengatakan bahwa dirinya menyambut baik atas peluncuran layanan unggulan ini. “Kami menyambut baik layanan unggulan yang dulakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumsel ini,” ungkapnya. Layanan unggulan Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Selatan berupa Penelaahan dan Pengesahan DIPA; Pengesahan revisi DIPA; Penerbitan Surat Persetujuan/Dispensasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Rekonsiliasi laporan SAI dengan SAU dengan Dedikasi: Cepat, Tepat Transparan dan Tanpa Biaya.
Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan berpesan agar kepada KPA dalam proses pencairan dana APBN disesuaikan dengan perencanaan. “Agar tidak terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran,” pesannya. “Di samping itu, saya menghimbau supaya KPA melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan tepat waktu dana APBN. Termasuk di dalamnya membuat Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SAU dalam mendukung penyusuanan LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” lanjut beliau.
Hadir dalam acara tersebut yakni dari Bank Indonesia Cabang Palembang, Bank Mandiri. Bank BNI , Bank BRI dan Bank Sumsel Babel. Ketua Bappeda Prov.Sumsel, Pemkot Palembang, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen KN, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai,Kanwil Dep. Agama, Kanwil Depkum & HAM, KODAM II/Swj/ Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, RRI dan PT. TASPEN Palembang beserta undangan lainnya termasuk media massa cetak dan elektronik. Pada acara ini juga diadakan penanda tanganan Pakta Integritas secara simbolis antara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel dengan 5 (lima) orang perwakilan yang hadir yaitu: Kepala BPKP Perwakilan Palembang, Kakanwil Dep. Agama Prov.Sumsel, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kakanwil Depkum & HAM serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Pakta Integritas ini merupakan ikrar bersama untuk mengurangi praktek KKN serta juga dipahami sebagai niat kita bersama untuk turut serta melaksanakan semangat Reformasi Birokrasi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Writen by Drs.Seto Utarko. M.Si – Kanwil Ditjen PBN Prov. Sumatera Selatan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan/Bagian Pengembangan Pegawai