Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk Pertama kalinya Kepala Kanwil Provinsi Papua, Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M, melakukan kunjungan kerja sekaligus melantik pejabat esselon IV lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke, Kamis (8/7), Dalam sejarah KPPN Merauke, baru pertama kali Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M melantik para pejabat esselon IV di lingkungan KPPN Merauke. Disamping untuk melantik pejabat esselon IV, kunjungan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua tersebut digunakan untuk meninjau kesiapan KPPN Merauke dalam menerapan SOP Percontohan. Bjardianto Pudjiono didampingi Kepala Bagian Umum, Bartolomeus Sato dan Supratman, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanwil Provinsi Papua. Pelantikannya sendiri dilakukan di Gedung Aula KPPN Jln. Prajurit No. 1 Merauke pada hari Kamis, 8 Juli 2010.
Sebelum acara pelantikan esselon IV dimulai, Bjardianto Pudjiono beserta rombongan meninjau ruangan mulai dari front office, Seksi Perbendaharaan, Seksi Bendum, Seksi Vera dan ruangan Sub Bagian Umum. Beliau mengatakan bahwa SOP KPPN Percontohan sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPPN Merauke. Bjardianto juga mengapresiasi KPPN yang telah memilik website sendiri yaitu www.kppnmerauke.net serta SMS Center. Meski, dikatakannya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
Dalam sambutannya setelah melantik para pejabat esselon IV, Bjardianto Pudjiono mengatakan bahwa tugas dan tanggunjawab kita sebagai pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat berat. Reformasi birokrasi di tubuh Ditjen Perbendaharaan saat ini telah perkembangan dengan cepat, perubahan demi perubahan terus dilakukan baik dalam tataran kebijakan hingga implementasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Propinsi Papua khususnya KPPN Merauke harus dapat meningkatan kualitas pelayanan, agar langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi serta terciptanya tata kelola keuangan pemerintah yang baik (Good Governance) dapat terlaksana.
Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Papua bahwa Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, berpesan bahwa kedepannya peran dan fungsi KPPN sebagai instansi vertikal di daerah akan mendapat tugas dan wewenang yang baru. Konsep revitalisasi KPPN saat ini sendiri tengah disusun. Begitu juga, penguatan fungsi Kanwil dalam memerankan fungsi pembinaan.
Sementara itu, masih kata Bjardianto Pudjiono, usulan Ditjen Perbendaharaan untuk menambah satu unit eselon II baru, yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Peraturan Perbendaharaan sampai dengan saat ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Direktorat tersebut dirancang untuk menerima complain atas jaminan pelayanan.
Setelah acara pelantikan selesai Drs. Bjardianto Pudjiono, M.M, memberikan arahan kepada semua pegawai KPPN Merauke beliau mengatakan bahwa kebijakan pembentukan KPPN Percontohan merupakan bukti keseriusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Juga untuk mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan bersih sehingga terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Sasarannya adalah mengubah pelayanan bentuk konvensional menjadi pelayanan prima yaitu percepatan proses pencairan dana dari SPM menjadi SP2D yang semula prosesnya memakan waktu 1 hari, kini cukup menunggu 1 (satu) jam saja, serta penyederhanakan bussines process berupa pelayanan satu pintu (one stop service) yang ditunjang oleh perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi pada setiap proses pencairan dana atau penyelesaian SP2D. Perubahan ini akan berimbas pada percepatan penyerapan APBN, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua khusnya Kabupaten Merauke akan meningkat. Aspek lainnya yang hendak dicapai adalah terbangunnya budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat dan transparan serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih, dan ramah pada setiap aparatur negara di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Lebih lanjut Kepala Kanwil DJPBN Propinsi Papua mengatakan bahwa kunci keberhasilan reformasi adalah perubahan mindset para pegawai. Perubahan tersebut meningkan kinerja seluruh jajaran pegawai.
Oleh : Salampessy M. Insan
Editor: Bambang Kismanto (Media Center Perbendaharaan)