By Fajar Sidik*
Sejak bergulirnya reformasi, satu dasawarsa silam, banyak anak negeri yang mulai menunjukkan eksistensinya. Hal ini patut dimaklumi, karena hampir setengah abad, jiwa-jiwa kritis yang lahir di negeri ini, terberangus dengan tangan besi sang penguasa. Dan ketika perubahan menyemburat menjadi embrio harapan negeri, mereka mulai berteriak lantang dengan kata-kata menghujam dan keberanian tak terbatas.
Bergulirnya reformasi, juga membawa nuansa perubahan pada dunia birokrasi. Pola fikir lama yang selama ini menggurita di birokrasi Indonesia, mulai tergusur dengan konsep-konsep baru yang lebih fresh dan mendukung terciptanya good governance dan clean goverment. Selain itu, reformasi juga semakin memperjelas posisi mereka yang pro status quo di satu sisi, dan yang memiliki mind set perubahan disisi lainnya. Dan karena diawal gerakan perubahan dominasi yang pro status quo begitu dominan, maka akhirnya kaum reformis yang masuk dunia birokrasi menjalani lakon sebagai sang agroikos.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), agroikos diartikan sebagai pelaku yang berperan sebagai pemain yang menjadi bulan-bulanan atau bahan tertawaan. Lakon seperti ini sering dilakukan di panggung-panggung komedi seperti srimulat dan sebagainya. Satu atau beberapa orang, menjadi bahan olok-olok, tertawaan, dan hinaan bagi pemeran lainnya untuk memancing gelak tawa penonton. Lalu apa relevansinya dengan reformasi birokrasi saat ini?
Reformasi birokrasi merupakan tonggak perubahan yang menghancurkan pola-pola lama yang merugikan masyarakat. Sehingga, ketika bahasa reformasi diejawantahkan pada birokrasi yang telah lama sakit, banyak terjadi penolakan dari internal birokrasi itu sendiri. Meskipun disadari pula, masih banyak pegawai-pegawai idealis yang masih suci dari kontaminasi birokrasi primitif tersebut. Untuk itu, pilihan terbaik untuk mengamankan proses reformasi birokrasi adalah merekrut wajah-wajah baru yang disatukan dengan pegawai lama yang masih terjaga integritasnya. Tujuannya tidak lain untuk mempercepat proses perubahan kearah yang kita inginkan.
Peran agroikos, dimainkan oleh pegawai-pegawai berintegritas tersebut.Langkah-langkah perubahan yang mereka dengungkan, pada awalnya ditertawakan, diolok-olok bahkan dihina oleh mereka yang menjadi penikmat birokrasi usang. Inilah tantangan terberat yang mereka hadapi sebagai agen perubahan. Konsep-konsep perubahan birokrasi yang matang, terencana dan terukur, ditanggapi dingin bahkan sinis oleh rekan-rekan kerjanya yang berkutat pada mind set lama.
Pertarungan para agroikos ini memang tidak mudah. Sehingga terjadi proses seleksi alam dimana ada beberapa dari mereka yang berputus asa dan akhirnya berhenti. Atau justru menjadi bagian yang terkontaminasi watak birokratif koruptif. Tapi, masih banyak pula yang tetap konsisten mengusung perubahan hingga saat ini.
Kini, gerakan perubahan yang mereka lakukan, mulai menampakkan hasil. Penyederhanaan proses business, peningkatan SDM hingga penggunaan IT sebagai basis layanan prima, telah membawa perubahan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bahkan, masyarakat mengapresiasi kerja keras ini dengan menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi yang memberikan layanan paling memuaskan dilingkungan departemen keuangan (survei UI tahun 2007). Dan inilah saatnya bagi para agroikos senyum sumringah. Mereka yang dahulu dihujat dan diperolok, telah bermutasi menjadi pahlawan-pahlawan yang disanjung layaknya tentara yang menang perang.
Keberhasilan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, nampak saat diluncurkannya KPPN Prima. Selain diisi oleh pegawai yang memiliki integritas tinggi dan profesionalisme kerja yang mumpuni. Pilot project Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini, juga memiliki standar pelayanan yang jauh lebih baik. Bukan hanya tidak menerima suap, tapi juga pemangkasan waktu pelayanan pencairan dana yang sebelumnya satu hari menjadi satu jam saja. Hal ini merupakan prestasi nyata dari perjuangan reformasi birokrasi yang digadang oleh departemen keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bandingkan saja antara KPPN Prima dengan KPPN 'trima' yang masih terbiasa menerima 'sedekah' dari pengguna layanan.
Memang disadari, reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum menyeluruh. Namun, arah perubahan yang dituju sudah semakin jelas. KPPN 'trima' telah diminta untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN Prima. Meskipun belum seluruhnya diterapkan, langkah ini menjadi pijakan tepat dalam menyamakan gerak langkah reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai penutup tulisan ini, sangat patutlah jika kita memberikan apresiasi luar biasa kepada otak dan penggerak reformasi birokrasi. Karena perubahan itu menjadi nyata setelah perjuangan tak kenal lelah yang mereka lakukan.
*Penulis adalah CPNS tahun 2008 yang sedang kerja magang Bagian OTL, Kantor Pusat.
