Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- APBN menjadi instrumen yang bekerja keras untuk mendukung berbagai langkah extraordinary menghadapi Covid-19 dan dampaknya di bidang kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada UMKM, memulihkan ekonomi, dan mendorong dunia usaha agar bisa bangkit kembali. Tantangan dalam mengelola keuangan negara untuk menghadapi pandemi begitu nyata. Dalam pelantikan para pejabat Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (04/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa salah satu peluang dari perubahan ini adalah pemanfaatan teknologi, tetapi harus disikapi secara bijaksana.
"Infrastruktur dan teknologi digital membuat kita bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih akuntabel, tetapi juga membawa konsekuensi. Manfaatkan teknologi, kembangkan inovasi, tetapi jangan lupa menjaga keamanan dan keandalannya," tegas Menkeu.
Khususnya untuk aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai salah satu langkah reformasi di bidang Treasury, Menkeu menekankan agar dikawal dan dipastikan sejalan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban.
"Kita mulai menjalankan SAKTI untuk seluruh Kementerian dan Lembaga. Tidak sekadar bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik pada tahun 2022 mendatang, tetapi juga menjadi aplikasi yang membantu mengelola keuangan negara secara baik, termasuk dalam mengelola kas karena kita bisa melihat secara akurat berapa belanja negara," pesan Menkeu.
Sisi akuntabilitas dari pengelolaan APBN memang menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Pengelolaan keuangan negara dari sisi pelaporan dan akuntabilitas harus tetap dijaga dan diperbaiki meski telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Penerapan standar akuntansi pemerintah dan opini terbaik menjadi tanda tata kelola yang baik, tetapi kita juga harus yakin kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara benar-benar memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Bagi para kepala kantor vertikal, Anda adalah wakil Kementerian Keuangan di daerah. Bekerja secara sinergis, dukung upaya membangun ekonomi daerah menjadi kuat. Yakinkan bahwa keuangan negara dan keuangan daerah yang berasal dari keuangan negara betul-betul memberikan manfaat dalam bentuk pembangunan daerah secara adil," pungkas Menkeu.
Dalam pelantikan sore ini, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Ditjen Perbendaharaan turut dilantik, yaitu Tri Budhianto sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran (PA), Fahma Sari Fatma sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Indra Soeparjanto sebagai Kakanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Edih Mulyadi sebagai Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Arif Wibawa sebagai Kakanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta, Imik Eko Putro sebagai Kakanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Teguh Dwi Nugroho sebagai Kakanwil DJPb Provinsi Bali, Catur Ariyanto Widodo sebagai Kakanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bayu Andy Prasetya sebagai Kakanwil DJPb Provinsi Papua Barat. Adapun dua pejabat tinggi pratama lainnya yaitu Sudarso yang semula menjabat Direktur PA dilantik sebagai Inspektur VI Itjen Kemenkeu, dan R. Wiwin Istanti yang semula menjabat Direktur APK menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. (lrn/dk)