Di tahun 2021 ini, APBN masih menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama dan merupakan instrumen counter cyclical untuk mengatasi kontraksi ekonomi yang lebih dalam akibat tekanan pandemic COVID-19.
Kebijakan strategis yang terarah dan terukur dalam pemanfaatan APBN dan APBD sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang sudah mulai menunjukkan peningkatan di Triwulan IV Tahun 2020 lalu. Diharapkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,5% s/d 5,3% di tahun 2021 sebagaimana diperhitungkan Lembaga-Lembaga ekonomi dunia dapat tercapai.
hal tersebut disampaikan oleh Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan FGD yang mengangkat tema “Mengawal suksesnya Program PC-PEN Pusat dan Daerah”.
Kebijakan anggaran dalam APBN Tahun 2021 diutamakan untuk dapat mempercepat geliat perekonomian melalui akselerasi pemberian vaksinasi dan pengendalian pandemi serta penguatan program-program stimulasi ekonomi.
Dalam hal penguatan program stimulus ekonomi, strategi yang ditetapkan akan dijalankan pada Semester I Tahun 2021 sekurang-kurangnya untuk melanjutkan paket insentif dunia usaha dan peningkatan pembiayaan dunia usaha, sedangkan di Semester II tahun 2021 strategi stimulus ekonomi diarahkan untuk dunia usaha secara lebih targeted pada sektor-sektor potensial sumber pemulihan ekonomi.
Di Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sampai dengan pertengahan Maret tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Klaster perlindungan sosial, telah tersalur Rp62.03 miliar kepada 89.670 Keluarga Penerima Manfaat,
2. Bansos Sembako telah tersalur Rp63.11 miliar kepada 157.856 Keluarga Penerima Manfaat, 3. Bansos Tunai telah tersalur Rp66.59 miliar,
4. kartu pra kerja telah tersalur senilai Rp149,47 miliar kepada 42.105 penerima manfaat, serta
5. BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp25.36 miliar. Adapun untuk klaster Kesehatan telah tersalur sebesar Rp109,21 miliar yang diperuntukkan bagi pembayaran atas pengajuan klaim pasien di 29 Rumah Sakit di Kalimantan Selatan.
Upaya penanggulangan pandemi serta dampaknya tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterlibatan seluruh komponen pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia sebagai pemilik kebijakan moneter, Otorita Jasa Keuangan (OJK), para pelaku usaha termasuk perbankan, serta seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam percepatan penanganan dampak pandemi yang sudah meluas hingga ke pelosok daerah di Indonesia.
Beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2020 layak mendapat apresiasi karena telah melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara cepat dan terpadu sejalan dengan kebijakan Pemerintaqh Pusat.
Realokasi dan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dilakukan segera untuk memberikan ruang dalam membiayai dampak Pandemi Covid-19 di masyarakat. Selain itu penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar, Pembatasan Skala Mikro juga dilakukan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga memiliki dampak antisipasi penyebaran yang lebih efektif.
Guna memastikan seluruh kebijakan strategis tersebut dapat berjalan dengan baik, maka mutlak diperlukan monitoring dan evaluasi oleh para pihak yang terkait. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi kegiatan Focused Group Discussion “Mengawal Program Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Pusat dan Daerah”.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada hari Kamis 25 Maret 2021 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dihadiri oleh para Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan, para Kepala BAPPEDA/Barenlitbang/Bappelitbangda, Kepala Dinas terkait, serta BPKP dan seluruh unsur pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Kalimantan Selatan. (Banjarmasinpost.co.id/royan naimi).
