Total pagu Belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian/Lembaga lingkup Kanwil DJPb Prov. NTB sampai dengan 28 Februari 2021 sebesar Rp8,89 triliun dari semula bulan Januari Rp8,98 triliun. Terdapat pengurangan pagu sebesar 72 M yang sebabkan adanya refocusing dan realokasi Belanja K/L tahun 2021. Belanja Bantuan Sosial memiliki capaian realisasi tertinggi sebesar Rp5,40 miliar (38,25%) disebabkan telah disalurkannya Bantuan Beasiswa Bidikmisi untuk mahasiswa pada satker Universitas Islam Negeri Mataram.
Komponen Belanja Barang terbesar terdapat pada belanja operasional dimana penyerapan belanja operasional untuk bulan Januari baru dibebankan bulan Februari, dan untuk Februari baru dibayarkan pada bulan selanjutnya Hal ini menyebabkan Belanja Barang sampai dengan 28 Februari masih memiliki realisasi yang relatif rendah sebesar 7,43% karena baru terhitung beban 1 bulan.
Realisasi Belanja Modal cukup baik sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Triwulan I di Wilayah Provinsi NTB yaitu 25% dikarenakan adanya proyek multiyear yang prestasi pekerjaannya telah selesai pada tahun 2020 dan tinggal dibayarkan pada tahun 2021. Proyek ini terdapat pada output Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya pada satker SNVT Pembangunan Bendunagn BWS Nusa Tenggara I yang memiliki alokasi pagu terbesar Rp1,28 triliun sudah terealisasi sebesar 54,32% atau Rp693,78 miliar. Pagu Belanja Modal satker SNVT Pembangunan Bendunagn BWS Nusa Tenggara I merupakan salah satu yang terbesar yaitu 35,3% dari pagu Belanja Modal seluruh satker di Provinsi NTB sehingga sangat mempengaruhi pergerakan realisasi secara keseluruhan.
Sementara itu, alokasi pagu DAK Fisik tahun 2021 naik 24,26 persen, Dana Desa naik 2,05 persen, dan Bantuan Operasional Sekolah naik 0,08 persen dibanding pagu tahun 2020. Sementara sampai dengan minggu pertama bulan Maret 2021, baru dana desa yang telah terealisasi sebesar 12,36 persen. Proses penyaluran DAK Fisik masih pada tahap reviu APIP atas laporan realisasi dan capaian output tahun 2020, sebagai syarat penyaluran tahap I, dan untuk dana BOS sedang dalam proses persiapan penyaluran setelah keluarnya rekomendasi penyaluran dana BOS reguler tahap I gelombang I tahun 2021 dari Direktur Dana Transfer Khusus DJPK.
Sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 belum ada realisasi DAK Fisik , baru Kota Mataram yang telah melakukan upload laporan hasil reviu APIP, diharapkan setelah terbitnya ND-170/PB.2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Tahap I tahun 2021, PEMDA segera melengkapi syarat penyaluran. Berikutnya, Dana Desa Tahun 2021 masih diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada miskin dan rentan miskin yang terkena dampak pandemic COVID-19. Sampai dengan Jumat , 5 Maret 2021 realiasi Dana Desa sebesar 12,29 persen dengan perincian : Rp.118,35 miliar untuk DD tahap I Rp21,7 miliar untuk PPKM ( Dana desa tahun 2021 wajib mengalokasikan 8% dari pagu dana desa diluar BLT untuk kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Rp13,25 miliar untuk BLT bulan 1 sd 3.
Lebih lengkap mengenai progress kinerja APBN 2021 di wilayah NTB sampai dengan bulan Februari 2021 dapat diunduh disini.