Padang, 22 Mei 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat turut berpartisipasi dalam forum diskusi strategis mengenai pengembangan dan prospek pertumbuhan ekonomi daerah yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (22/5). Forum ini menjadi ruang penting dalam merumuskan arah kebijakan percepatan pemulihan ekonomi Sumatera Barat secara berkelanjutan dan inklusif.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Ibu Syukriah HG, dalam kesempatan tersebut menyampaikan paparan bertajuk "Potensi dan Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang". Beliau menekankan bahwa percepatan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat memiliki peran strategis sebagai pusat logistik dan ekspor unggulan Sumatera Barat, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara lebih merata.
Forum ini juga dihadiri oleh berbagai instansi dan lembaga strategis, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, serta BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, BPS Sumatera Barat memaparkan bahwa ekonomi Provinsi Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,66% (yoy) pada triwulan I 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 6,45%, Industri Pengolahan naik 6,43%, serta sektor Jasa Kesehatan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,62%.
Namun demikian, BPKAD Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa realisasi belanja daerah pada triwulan I 2025 masih tergolong rendah. Realisasi belanja modal baru mencapai 3,54% dan belanja operasional sebesar 15,78% dari total pagu anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat menegaskan pentingnya percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), percepatan eksekusi belanja Kementerian/Lembaga, khususnya yang mendukung sektor infrastruktur produktif, pendidikan, dan kesehatan. “Belanja K/L dan TKDD harus dirancang sebagai stimulus nyata, bukan sekadar administrasi,” tegas beliau.
Forum menyepakati sejumlah langkah kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu Sinkronisasi belanja pusat dan daerah, Penguatan kapasitas fiskal lokal, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manajemen aset, Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu realisasi belanja, dan Pembangunan konektivitas ekonomi melalui infrastruktur pelabuhan, jalan tol, dan energi.
Dengan tantangan fiskal dan transisi kepemimpinan daerah yang tengah berlangsung, forum ini menekankan pentingnya tindakan cepat, kolaboratif, serta sinergi konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan. [Kontributor Abdullah Al Mizan (Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A)]
