Selamat pagi, Sobat #InTress

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan meningkatkan profesionalisme. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban.

“Ini uang rakyat, ini uang negara. Merupakan kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD,” tegas Presiden dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). Tahun ini LKPP mendapatkan predikat WTP untuk kedelapan kalinya berturut-turut.

Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap di atas 5% patut disyukuri. Namun, untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang.

“Kita harus lebih berani untuk lebih berfokus kepada hasil atau capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan negara ini,” sebut Presiden

Kegiatan penyerahan LHP kali ini mengangkat tema Menguatkan Fondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, dengan menekankan pentingnya upaya bersama dengan berbagai sektor. Acara tersebut juga dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di antaranya Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Ketua @bpkriofficial Isma Yatun menyebutkan bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.

“Dinamika pengelolaan keuangan negara yang makin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi-stakeholders engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” terangnya.

Foto: Biro KLI @kemenkeuri

#DJPbHAnDAL #LKPPWTP