Dampak penyebaran virus Corona di Indonesia sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu terhadap pencairan anggaran yang selama ini dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun.

Dengan adanya protokol pencegahan penyebaran visus Corona yang dikeluarkan oleh BNPB, diantaranya yaitu mengharuskan social distancing, physical distancing serta jika memungkinkan work from home menjadikan keterbatasan layanan yang diberikan KPPN kepada satuan kerja tidak dilaksanakan seperti biasanya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan di tengah keterbatasan layanan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat kebijakan dengan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-267/PB/2020 perihal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19.

Ada beberapa kebijakan utama pencairan dana yang dilakukan KPPN Madiun dengan merujuk pada Surat tersebut diantaranya :

1. Mengutamakan pengajuan SPM yang sifatnya prioritas, seperti pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19, pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosial, pembayaran belanja mendesak lainnya;
2. Satker agar mengajukan SPM-GUP Tunai dan SPM GUP-KKP satu kali dalam satu bulan;
3. Pengajuan SPM TUP Tunai dan SPM TUP KKP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN;
4. Waktu penerimaan SPM secara elektronik mulai pukul 08.00 s.d pukul 12.00 waktu setempat, dan diberikan jumlah maksimal dokumen SPM dalam satu hari layanan yang dapat diterima oleh KPPN;
5. Sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja dan keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk addendum kontrak dinyatakan tidak berlaku.
6. Melakukan simplikasi pengajuan SPM-GUP, yaitu satu SPM-GUP Tunai agar memuat beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2018 tentang tata cara penggabungan beberapa kegiatan, output dan lokasi dalam penerbitan SPM. GUP, SPM-TUP, dan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran.
7. Sementara itu untuk pengajuan SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) Tunai dan SPM-TUP KKP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan kepala KPPN.
8. Untuk menghindari penumpukan pengajuan SPM di KPPN, dalam surat tersebut menginstruksikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menetapkan jumlah maksimal dokumen SPM dalam satu hari layanan yang dapat diterima oleh KPPN dalam wilayah kerjanya.
9. Mengenai tidak berlakunya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja dan keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk addendum kontrak.

Kebijakan  di atas merupakan upaya KPPN Madiun  untuk tetap berkomitmen mendukung optimisme “Mengawal APBN, Indonesia Maju” yang dicanangkan pemerintah. Semoga badai Corona segera berakhir, dan kehidupan berjalan normal kembali.

KPPN Madiun punya cara tersendiri dalam memperingati Hari Bakti Perbendaharaan. Untuk tahun 2020 ini, KPPN Madiun melaksanakan kegiatan Capacity Building dan Family Gathering yang bertempat di Monumen Kresek Kab. Madiun, Minggu (26/01/2020). Bersamaan dengan kegiatan tersebut, diselenggarakan pula program KPPN Madiun Peduli Lingkungan sebagai sarana komunikasi dan publikasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang perana dan eksistensi Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Madiun.

Dalam rangka implementasi aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)  di seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga, KPPN Madiun menyelenggarakan Bimtek Aplikasi SAKTI berbasis web Modul Penganggaran  Bimtek dimaksud dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 3 s/d 5 Maret 2020, bertempat di Aula KPPN Madiun.

Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini nantinya akan menggantikan berbagai aplikasi yang saat ini masih digunakan dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja. Dengan adanya SAKTI maka akan terdapat integrasi data base, dimana data aplikasi SAKTI digunakan oleh seluruh modul dan berbagai level user SAKTI. Dan juga single entry point dimana satu kali input data, maka akan terintegrasi dengan seluruh modul terkait.

Kegiatan training Aplikasi SAKTI WEB diikuti oleh 120  orang peserta dari satuan kerja lingkup KPPN Madiun yang terbagi dalam tiga kelompok/kelas. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Madiun Ibu Kutfi Jusmintari, dan dilanjutkan dengan  Materi Bimbingan Teknis oleh para Nara Sumber yang terdiri dari TMR dan Petugas CSO.

Bimtek dilaksanakan dengan mengenalkan Aplikasi SAKTI berbasis web kepada satker khususnya  modul penganggaran sebagai langkah awal implementasi SAKTI kepada Kementerian dan Lembaga kecuali Kementerian Keuangan yang sudah lebih dahulu mengimplementasikan  Aplikasi ini.  Kepada Peserta diajarkan bagaimana membuat RKAKL dalam penyusunan anggaran dan juga proses pembuatan revisi. Semoga Kegiatan ini akan memberikan banyak kemudahan bagi satker dan juga bagi Bendahara Umum Negara.

Sebelum acara berakhir bahwa dalam dalam mengukur tingkat kepuasan serta menjaring  saran dan masukan guna peningkatan pelayanan baik dari sisi SDM dan sarana dan prasarana KPPN Madiun,  kepada peserta diminta untuk mengisi survey melalui alamat bit.ly/surveieLPG. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan KPPN Madiun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara diakhiri dengan ramah tamah.

KPPN Madiun Kamis, 20 Februari 2020 bertempat di aula Piet Harjono mengadakan kegiatan sosialisasi Revisi Anggaran  dan IKPA Tahun Anggaran 2020.  Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Revisi anggaran perlu dilakukan dalam hal