KPPN Madiun merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan turut merasakan dampak atas merebaknya Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Namun hal ini tidak berarti pelayanan kepada mitra kerja terhenti. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, KPPN Madiun tetap memberikan pelayanan terbaiknya  dalam penyaluran dana APBN di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten/Kota, Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Layanan diberikan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang dengan ketat dan terukur sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 pelayanan  KPPN Madiun dari yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dan komunikasi intensif secara langsung, harus berubah menjadi layanan online dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasiguna mencegah adanya kontak langsung dengan petugas stakeholder sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini memang harus dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona ke wilayah yang lebih luas termasuk melindungi pegawai KPPN Madiun dari serangan Covid-19.

Saat ini KPPN Madiun berkonsentrasi menyalurkan Dana Desa yang diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa sebagai salah satu program Pemerintah dalam rangka mengurangi dampak penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya Keluarga yang berhak menerima manfaat dari BLT Desa ini.

Sampai dengan tanggal 21 April 2020 KPPN Madiun telah menyalurkan Dana Desa pada Tahap I kepada 888 desa dari 899 desa yang tersebar di Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Magetan dengan total dana sebesar Rp. 311.454.049.200.Di Kabupaten Ngawi masih  menyisakan 11 desa yang belum tersalur. Sedangkan pada tahap ke II telah tersalurkan Dana Desa Rp.68.477.651.600 untuk 207 desa.Dengan percepatan penyaluran dana desa ini  diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dalam upaya optimalisasi  pencegahan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.  Semoga wabah Covid-19 segera berakhir.

Menindaklanjuti Surat Kepala KPPN Madiun Nomor S-421/WPB.16/KP.07/2020 tanggal  15 \April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai hari Senin tanggal 27 April 2020 satuan kerja pengguna aplikasi SAS wajib menyampaikan ADK dan scan Pdf SPM/SP3BLU atau SP2HL/SP4HL  beserta  dokumen pendukungnya melalui aplikasi eSPM. Penyampaian melalui email sudah tidak berlaku lagi.
2. ADK Kontrak untuk sementara masih tetap disampaikan melalui email sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
3. KPPN tidak akan melakukan konfirmasi kembali kepada PPSPM baik melalui telepon, WA, dan sarana lainnya. PPSPM dapat melakukan monitoring penyelesaian SPM melalui aplikasi eSPM.
4. Waktu pengiriman ADK dan dokumen pendukung dilakukan pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pengiriman diluar hari kerja dan waktu pengiriman secara otomatis akan tertolak oleh system.
5. Dalam 1 hari KPPN Madiun hanya akan menerima dan menyelesaikan SPM sebanyak 100 SPM disesuaikan dengan keterbatasan SDM yang bertugas di kantor  (hanya 30% dari SDM yang ada).
6. Apabila SPM yang diajukan satker pada hari itu sebelum jam 12.00 WIB sudah mencapai 100 SPM maka pengiriman SPM  secara otomatis akan tertolak oleh system.  Untuk itu dimohon satker dapat melakukan pengiriman lebih awal dan tidak batas waktu hari terakhir penyampaian SPM.
7. Untuk mengurangi jumlah volume SPM satuan agar melakukan pengabungan beberapa kegiatan, output yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yyang sama sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Pengabungan Beberapa Kegiatan, Output dan lokasi dalam Penerbitan SPM GUP, PTUP, dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.
8. Pengiriman/penyampaian Asli SPM/SP3BLU atau SP2HL/SP4HL beserta  dokumen pendukungnya dilakukan apabila kondisi dan situasi sudah normal kembali.

    Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kersamanya diucapkan terima kasih.

Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 pelayanan utama KPPN Madiun dari yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dan komunikasi intensif secara langsung, harus berubah menjadi layanan online dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna mencegah adanya kontak langsung dengan petugas stakeholder sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini memang harus dilakukan guna  mencegah penyebaran virus corona ke wilayah yang lebih luas termasuk melindungi pegawai KPPN Madiun dari serangan Covid-19. Adapun pelayanan yang dilakukan secara online adalah :

1. Bimbingan dan konsultasi di bidang Perbendaharaan;
2. Penyampaian SPM/SP2HL/SP4HL;
3. Pendaftaran Kontrak;
4. Pengesahan SKPP;
5. Permintaan TUP;
6. Penyelesaian Retur SP2D;
7. Permintaan penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara;
8. Persetujuan Pembukaan Rekening; dan
9. Pendaftaran RPD Harian oleh Satker melalui Sarana Elektronik.

Berikut ini panduan yang harus diikuti sepanjang merebaknya Covid-19 :

1. Mengikuti prosedur pencegahan tertular Covid-19 dengan mencuci tangan dan memakai masker;
2. Melakukan jaga jarak (physical/social distancing);
3. Mengadakan pola kerja dari rumah (work from home/WFH);
4. Pelayanan kepada satker secara tatap muka ditiadakan;
5. Pengiriman berkas secara elektronik dari satker ke KPPN Madiun selain SPM bisa dilakukan pada pukul 07.30 s.d 17.00 WIB (jam kerja);
6. Pelayanan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), koreksi SPM dan setoran penerimaan negara, penatausahaan rekening satker, penatausahaan surat masuk/keluar, dan layanan lainnya, dilakukan secara elektronik;
7. Sebagian pegawai tetap melakukan pekerjaan di kantor (work at office/WAO).

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan peran serta aktif dari satker yang menjadi mitra kerja KPPN Madiun, terutama di masa-masa sulit sebagai dampak akibat pandemi COVID-19. Dalam hal terdapat banyak kekurangan sebagai akibat tidak maksimalnya pelaksanaan yang seharusnya biasa dilangsungkan secara tatap muka, kami sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya besar harapan kami, badai Pandemi Corona ini dapat segera berlalu, dan mari kita jaga bersama kesehatan

Bertempat Aula  KPPN Madiun, hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020 pukul 10.00 WIB  telah ditandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat periode Juli-Desember Tahun 2019 antara Pemda Kabupaten Ngawi, Magetan, Madiun, Kota Madiun dengan KPP Pratama Ngawi, Ponorogo, Madiun  dan Kepala KPPN Madiun. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan (Prarekonsiliasi) yang diinisiasi oleh KPPN Madiun tanggal 24 Pebruari 2020 bertempat di Ruang GKM Madiun.