MENGAWAL KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
melalui
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) *)
Oleh:
Lydia K. Christyana
(Kepala KPPN Madiun)
MENGAWAL KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
melalui
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) *)
Oleh:
Lydia K. Christyana
(Kepala KPPN Madiun)
Untuk meningkatkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) dan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM , KPPN Madiun di Bulan September ceria ini melaksanakan acara “ Ngopi Bareng “ dengan semua satker sewilayah kerja KPPN Madiun. Adapun kegiatan ini dilaksanakan 4 (empat) hari berturut-turut mulai tanggal 13- 14 September 2018 dan tanggal 17-18 September 2018 yang bertempat di Aula KPPN Madiun.
Madiun, 19 Juli 2018
Sebagai Kantor Pelayanan, KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Madiun tidak hentinya berkarya untuk negeri. Keharusan untuk meningkatkan kinerja pelayanan menjadi hal wajib bagi seluruh awak KPPN Madiun sebagai kontribusi untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Untuk menggairahkan budaya menulis, Direktorat Jenderal Perbendaharan menginisiasi “Program Perbendaharaan Menulis” pada tahun 2018 melalui moment Hari Bakti Perbendaharaan yang mengusung tema “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan”. Gerakan menulis ini juga dilengkapi dengan tuntunan untuk memandu para penulis yang diharapkan akan banyak lahir dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap satker berupa edukasi pemahaman Tanggung Jawab Bendahara dan Kedudukannya sebagai Pengelola APBN serta pengenalan penggunaan CMS (Cash Management System) yang belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan pembayaran kepada pegawai maupun kepada pihak ketiga..
Madiun, 11 Juli 2018. Bertempat di Ruang GKM KPPN Madiun, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, KPPN Madiun menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018 yang dihadiri oleh satuan kerja wilayah kerja KPPN Madiun.
Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.