Membangun Indonesia dari desa merupakan gebrakan pembangunan daerah oleh pemerintah pusat yang salah satu cara adalah dengan Program Dana Desa. Desa memiliki kesempatan untuk membangun desanya baik dari pembangunan sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Diawal bulan Oktober 2018 selama 2(dua) hari berturut-turut yaitu tanggal 3-4 Oktober 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun dengan semangat selalu “siap- sigap- tanggap” melaksanakan sosialisasi kepada satker sewilayah pembayaran KPPN Madiun. Sosialisasi ini disamping menyampaikan hasil realisasi satker sampai dengan triwulan III juga lebih menekankan bagaimana strategi satker untuk mengantisipasi akhir tahun anggaran 2018 baik itu segi penerimaaan negara, pengeluaran hingga pelaporannya.
MENGAWAL KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
melalui
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) *)
Oleh:
Lydia K. Christyana
(Kepala KPPN Madiun)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap satker berupa edukasi pemahaman Tanggung Jawab Bendahara dan Kedudukannya sebagai Pengelola APBN serta pengenalan penggunaan CMS (Cash Management System) yang belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan pembayaran kepada pegawai maupun kepada pihak ketiga..
Sesuai Permen PAN-RB Nomor 52 tahun 2014 bahwa komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen terakhir dari 6(enam) komponen pengungkit.
Untuk meningkatkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) dan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM , KPPN Madiun di Bulan September ceria ini melaksanakan acara “ Ngopi Bareng “ dengan semua satker sewilayah kerja KPPN Madiun. Adapun kegiatan ini dilaksanakan 4 (empat) hari berturut-turut mulai tanggal 13- 14 September 2018 dan tanggal 17-18 September 2018 yang bertempat di Aula KPPN Madiun.
Madiun, 19 Juli 2018
Sebagai Kantor Pelayanan, KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Madiun tidak hentinya berkarya untuk negeri. Keharusan untuk meningkatkan kinerja pelayanan menjadi hal wajib bagi seluruh awak KPPN Madiun sebagai kontribusi untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
|
|
|
|
|
