Liputan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Kegiatan Pembangunan Dana APBN/APBD Triwulan II Tahun 2014 Tingkat Provinsi Gorontalo.
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Dilaksanakan di kantor gubernur Gorontalo(10/06), Rakorev dihadiri oleh semua Kepala Daerah, Kepala SKPD, dan Kepala Satker Vertikal di wilayah Provinsi Gorontalo.

Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo DR. Idris Rahim, MSi, dengan nara sumber utama Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Sudarso, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Surabaya, Ir. Antiek Sugiharti Msi.

Wakil Gubernur dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian para kepala daerah dan kepala SKPD. Apresiasi disampaikan atas kinerja para Bupati/Walikota dan kepala SKPD yang telah berhasil melaksanakan program yang telah ditetapkan dan mencapai output yang diharapkan.

Sampai dengan saat ini perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh Anggaran Pemerintah baik APBN maupun APBD, hal ini berbeda dengan kondisi perekonomian di Kota Surabaya yang sebagian besar ditunjang oleh swasta dan UMKM.

Mendekati akhir triwulan II Tahun 2014, kinerja perekonomian Gorontalo cenderung masih rendah. Menjelang bulan Ramadhan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Di lapangan masih ditemukan adanya kendala dalam realisasi anggaran pemerintah. Kendala yang ditemui masih merupakan kendala klasik, baik administratif, petunju tehknis yang belum ada, dll. Perlu persepsi yang sama dalam mengelola APBD/APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat terserap dengan baik. Hal ini menuntut kerja keras dan berpikir cerdas agar pekerjaan tuntas baik secara administratif maupun fisik.

Dalam paparannya, Sudarso menyampaikan bahwa Realisasi anggaran sampai dengan 30 Mei 2014 adalah sebesar Rp.925M atau, 24.12%. Realisasi tersebut lebih baik dari realisasi pada periode yang sama tahun 2013 sebesar, 16.25% dan lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar, 20.9%. Namun demikian realisasi tersebut masih dibawah target Realisasi IKU Triwulan II, yaitu sebesar 40%.

Belanja Modal merupakan jenis belanja yang paling rendah dibandingkan jenis belanja lainnya, yaitu sebesar Rp.332M (17,5%). Namun demikian, realisasi tersebut masih lebih baik dari rata-rata nasional sebesar, 10,6% namun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2013, yaitu sebesar,21.6%.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa terdapat 5 K/L yang mengelola Belanja Modal sebesar 1,73 T (90%) dari total belanja modal di provinsi Gorontalo. Kelima Kementerian/Lembaga adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, dan BPKP.

Dari 5 Kementerian terebut, terdapat 10 Satuan Kerja yang memiliki alokasi Belanja Modal Rp.1,5T(86,7%) yang mempunyai proyek-proyek strategis yang mempunyai dampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, waduk, pelabuhan, bandara, dan kelistrikan. Dari kesepuluh satker tersebut, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan Satker dengan realisasi tertinggi, yaitu sebesar Rp.20,77M (31%). Sedangkan Satker Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo merupakan Satker dengan realisasi anggaran terendah (0%). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut, antara lain adalah pembebasan lahan, dana DIPA yang masih diblokir, keterlambatan dalam perencanaan dan proses lelang, dan kendala cuaca yang sering hujan walapun sudah memasuki musim kemarau.

Adapun realisasi anggaran yang dikelola oleh SKPD menunjukan bahwa terdapat bebarapa SKPD yang tingkat realisasi anggarannya masih rendah. Diperlukan upaya yang lebih aktif dari pimpinan SKPD dan koordinasi yang lebih baik agar tingkat realisasi anggaran tersebut dapat lebih baik.

Sejalan dengan kebijakan penghematan/pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI dalam Inpres Nomor 4/2014, Sudarso menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Satker terkait, pemotongan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap proyek-proyek strategis tersebut. Pemotongan hanya dilakukan terhadap sisa hasil tender dan alokasi anggaran yang sampai saat ini diblokir oleh DPR RI.

Di akhir paparannya, Sudarso meminta kepada Wakil Gubernur Gorontalo untuk lebih mendorong para Kepala SKPD dan Instansi Vertikal yang memiliki proyek strategis agar lebih aktif untuk merealisasikan kegiatan dan proyeknya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kegiatan RAKOREV dilanjutkan dengan sharing session terkait keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengelola sistem pengganggaran dan pelaksanaan belanja Satker dengan terwujudnya integrasi sistem pengelolaan sumber daya Pemerintah (Government Resources Management System – GRMS ) yang ditetapkan sejak tahun 2003.

Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama 40 satker mitra kerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta terkait perencanaan kas, Rabu (8/6) di Aula Kanwil.

Acara ini dibuka oleh Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Hendro Baskoro. Hadir selaku narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Wibawa Pram Sihombing, S.E., Ak., M.Acc, serta Fauzi Syamsuri, S.E, M.A selaku moderator acara. Selain itu para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta juga turut hadir dalam acara tersebut.

Wibawa Pram Sihombing menyampaikan kondisi terkini terkait hal perencanaan kas, “Perencanaan kas bukan hanya menjadi masalah bagi negara berkembang seperti Indonesia, negara-negara maju juga mengalami masalah yang sama dalam hal ini.” imbuhnya. Ia menyatakan bahwa hal yang menjadi pembeda antara negara maju dan berkembang adalah kepatuhan instansi pemerintahan dalam menyampaikan data perencanaan kas, walaupun tingkat akurasi data masih belum memuaskan. 

Menurutnya kebiasaan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran di Indonesia adalah saat itu diminta, saat itu juga anggaran dipersiapkan untuk disediakan, tanpa memperhatikan pola perencanaan kas. Sedangkan Rencana Penarikan Dana (RPD) seharusnya disusun berdasarkan target per jenis belanja, dalam hal ini penyerapan anggaran akan sangat bergantung kepada karakteristik serta tugas dan fungsi tiap-tiap satker. Sehingga perbedaan pola penyerapan akan terjadi, tidak harus sama dengan kecenderungan menumpuk di akhir tahun anggaran.

Hal pertama yang akan dilakukan terkait perbaikan perencanaan kas adalah menentukan tipe KPPN berdasarkan nilai SPM, sehingga SPM kontraktual dengan nominal diatas Rp.200.000.000,- akan terjadwal untuk memudahkan pembuatan kalender kegiatan dan rencana penarikan dana dalam satu tahun anggaran. Setelah RPD dalam satu tahun anggaran tersebut disusun, barulah kemudian dirinci menjadi RPD bulanan, mingguan, kemudian jika diperlukan disusun secara harian.

Setelah itu sesi diskusi pun dimulai, beberapa satker terlihat aktif dalam proses diskusi. Hal yang begitu jelas dari kondisi yang terjadi sekarang adalah sangat dibutuhkannya bimbingan teknis kepada para satker terkait dengan perencanaan kas dan RPD, mengingat saat ini pelaksanaan APBN sedang memasuki sistem baru bertajuk SPAN yang sedikit banyak mempengaruhi proses tersebut. Kepala KPPN Jakarta II, Ismed Saputra menambahkan bahwa kendala-kendala yang muncul dengan adanya SPAN adalah hal yang wajar, karena proses adaptasi dengan sistem baru bukan merupakan hal yang instan, dan jika sistem tersebut sudah berjalan lancar, makan proses pelaksanaan APBN akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Di akhir acara, Wibawa Pram Sihombing menyampaikan permintaan kepada satker untuk bersungguh-sungguh dan bekerja sama dalam proses perencanaan kas dan RPD, beliau juga berharap proses tersebut tidak membebani proses bisnis satker, terutama saat SPAN sudah berjalan. Tepat pada pukul 16.30 WIB, Focus Group Discussion ini ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Oleh: Rizky Dharma Saputra, Faisal Amin, Yusuf Wibisono - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta

Liputan Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatanganan MoU Forum Komunikasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2014
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id - memberikan ruang knowledge sharing antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penandatanganan MoU Forum Komunikasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Sulawesi Tenggara (05/06). Forum ini membahas tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan informasi keuangan terpadu antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Informasi keuangan pemerintah yang komprehensif dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan strategis.

Kegiatan penandatangan MOU tersebut dihadiri oleh seluruh elemen Pemda Sulawesi Tenggara dan kantor vertikal Kementerian Keuangan wilayah Sulawesi Tenggara. Hadir juga Sesditjen Perimbangan Keuangan, Prof. Heru Subiyantoro, M.Sc., Regional Economist Sulawesi Tenggara, Prof. DR. Abdul Hamid Paddu, SE, MA., dan akademisi dari Universitas Halu Oleo, DR. Nasrullah Dali, SE, M.Si., sebagai rangkaian knowledge sharing dalam diskusi panel.

Didalam forum komunikasi itu pemda akan dapat berkontribusi lebih nyata dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan keuangan guna mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. “Pengelolaan APBN dan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengeloaan APBN dan APBD” kata Asisten I Gubernur Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi saat memberikan sambutan mewakili Gubernur.

MOU Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak yang berisi 3 (tiga) hal pokok, yaitu menghilangkan asymetric information dalam pengelolaan informasi dan analisis fiskal daerah, knowledge sharing berbagai isu fiskal dan akuntansi berbasis akrual, dan pelaksanaan joint events dalam rangka pemutakhiran informasi terkini keuangan pusat dan daerah.

Untuk memberikan pandangan baru dan mengupdate informasi mengenai pendalaman kontribusi fiskal pemerintah daerah dalam konteks Sulawesi Tenggara melalui Kajian Fiskal Regional, kemandirian dan resiko fiskal daerah serta persiapan implementasi akutansi berbasis akrual pada akhir kegiatan dilaksanakan sebuah diskusi panel yang interaktif.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Makassar
Makassar, perbendaharaan.go,id - Untuk memberikan informasi terkini terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi terkini, Badan Kebijakan Fiskal yang bekerjsa sama dengan Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta dibantu oleh Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan menyelenggarakan seminar (22/05). Seminar yang mengundang jajaran Pemerintah Daerah (pemda) itu merupakan ruang untuk mendapatkan ide-ide dan masukan untuk perumusan dan penyusunan kebijakan kedepan. Dari Seminar banyak manfaat yang dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan dan tindakan-tindakan untuk kemajuan ekonomi nasional pada umumnya dan Sulsel pada khususnya. “seminar ini menjadi forum dan sarana terbaik bagi kita semua untuk bertukar informasi, pengetahuan dan berdiskusi seputar pengelolaan fiskal” tambah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo saat menyampaikan keynote speech pembukaan.

Peran moderator Siska Indirawati dari PKEM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dapat menghidupkan suasana diskusi bersama narasumber Yoopi Abimanyu, PKEM Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Taslim Arifin, Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar.

Ekonom Unhas menjelaskan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong perubahan teknostruktur, transformasi struktural, dan share economy yang lebih baik. Taslim juga menyampaikan pandangannya mengenai kondisi politik terhadap realitas sosial ekonomi di Indonesia, masalah transformasi vertikal, solusi terhadap sistem dan kelembagaan ekonomi yang inklusif, serta pemanfaatan jejaring supply chain global dengan menerapkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Seminar yang mendiskusikan kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi di makasar ini cukup dapat menggambarkan presfektif Kementerian Keuangan sebagai elemen pemerintah dan pandangan Universitas yang lebih independen. Hal-hal menarik disajikan dengan data dan pemaparan yang interaktif membuat peserta cukup antusias.

Oleh : Kontributor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan

Liputan Rakor Penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kerjasama Kanwil Provinsi Bali dengan Pemda makin erat dengan penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah (10/06) dalam sebuah Rapat Koordinasi (rakor). Rakor ini merupakan kelanjutan dari Forum Komunikasi yang terbentuk sebelumnya. “Dalam forum ini akan banyak hal penting yang dapat didiskusikan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah (Tata Kelola APBN-APBD) , kinerja ekonomi secara umum , serta dapat terbangun suasana kerja yang hangat dan optimal sehingga memudahkan terlaksananya “Transfer of Knowledge” dibidang pengelolaan keuangan Negara” kata Direktur Sistem Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih ketika membuka rakor tersebut. Butir yang telah disepakati dalam rakor adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersedia menyampaikan data keuangan secara tepat waktu dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali secara berkala akan menyampaikan laporan GFS kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang merupakan hasil konsolidasi LKPP dan LKPD lingkup Provinsi Bali serta sebagai fasilitator dalam memahami peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Pusat dan daerah.

Ketika Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sehingga dana APBN-APBD yang dikelola akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta berdampak nyata kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Hal yang positif diungkapkan oleh Sekretaris Kota Denpasar , A.AN. Rai Iswara “ Pelaksanaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai sandaran kedepannya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk berbuat lebih baik sehingga WTP yang merupakan harga mati bagi pemerintah daerah dapat terwujud”.

Dalam wawancara dengan TVRI Bali, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali , I.B,Gde Kartika Manuaba, mengharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel sehingga opini WTP atas LKPD pemerintah daerah dapat terwujud.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali

Liputan Rakorwil Kanwil DItjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta
Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Implementasi SPAN menjadi tantangan kepada seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta sebagai wilayah pertama piloting SPAN dilaksanakan. “Dengan berlakunya system pelayanan yang terintegrasi dengan SPAN, diharapkan kerjasama, konsolidasi dan komunikasi, baik internal antara Kanwil dan KPPN maupun dengan eksternal yaitu Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran serta Satuan Kerja harus harmonis dan tetap terjaga” pesan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta Hendro Baskoro saat pembukaan rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta (23/05).

Dalam pelaksanaan SPAN sangat penting untuk menjaga kejelasan informasi dan adanya kepastian. Terutama dalam proses pencairan dana, mitra kerja harus mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian SPM yang diajukan kepada KPPN. Sisi teknis yang dilakukan dengan professional memberikan kesan prudent . Tidak kalah penting dari sisi Teknis dan SOP yaitu Sumber Daya Manusia(SDM) yang paham bagaimana men-deliver service excellent. “setiap unit layanan di lingkup kanwil DJPBN DKI Jakarta segera melakukan internalisasi kepada stafnya masing-masing secara terus menerus untuk melakukan perbaikan atas service excellence agar kepuasan mitra kerja tetap terjaga” tegas Hendro Baskoro.

Rakor yang dilaksanakan dalam 3 hari ini juga diisi dengan diskusi mengenai tiga hal menarik yaitu; yaitu bisnis Porses, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Salah satu dari hasil diskusi adalah dibentuk tim task force yang beranggotakan pejabat kanwil dan seluruh KPPN. Tim tersebut bertugas untuk mewadahi koordinasi antara kanwil dan KPPN, Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran guna memberikan informasi layanan yang jelas dan pasti kepada mitra kerja.

Kegiatan pengembangan kapasitas (capacity building) bagi seluruh peserta sebagai penutup dari rakor. Kegiatan yang bersifat kebersamaan bertujuan membangun sinergi dan tim yang tangguh adalah sebuah upaya menyegarkan kembali kedudukan pegawai sebagai aktor utama dalam suksesnya sebuah pelayanan.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. DKI Jakarta 

Liputan Sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Implementasi MPN G-2
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Implementasi MPN G-2 (17/06). Sosialisasi yang dihadiri oleh Seluruh Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Medan I dan II, Pimpinan Bank/Pos Persepsi, Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara dan Jajaran Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Utara.

Semangat Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada mitra kerja memunculkan inovasi seperti MPN G2. Semua hal mengenai seluk beluk MPN G2 di paparkan dalam kegiatan sosialisasi ini. “Dengan sistem MPN G-2 kualitas layanan pemerintah di bidang setoran penerimaan negara akan semakin meningkat. Sistem baru ini juga secara otomatis akan meminimalisir berbagai kemungkinan penyimpangan yang dapat melibatkan berbagai pihak, memberikan fleksibilitas, akurasi, kecepatan, keamanan, dan akuntabilitas.” Kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara, Mirza Effendi.

Format acara yang santai dengan konsep talkshow itu dimoderatori oleh Imam Subagyo dengan menghadirkan pemateri Kasubdit Rekening Kas Negara Dit PKN Arif Rahman Hakim, Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur Dit TI Ditjen Pajak, Sakdun dan Kasi PNBP Ditjen Anggaran, Supriyadi.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Arif Rahman Hakim, dijelaskan secara gamblang mulai dari time-line Sistem Penerimaan Negara, latar belakang pengembangan MPN G-2, hingga proses penyempurnaan MPN G-2. Opini audit BPK-RI menyatakan bahwa data transaksi Penerimaan Negara yang dilakukan melalui MPN tidak dapat diyakini kebenarannya (disclaimer) . Opini ini didasarkan atas tidak dapat dijelaskannya transaksi-transaksi hasil rekonsiliasi Sistem MPN seperti transaksi kategori Reversal, Tidak Diakui, Partial Match, MPN Unmatch dan LKP Unmatch. Opini audit BPK-RI tersebut menjadi alasan terbesar pengembangan Sistem MPN G-2.

Sakdun dalam sesi selanjutnya menjelaskan mengenai pendaftaran dan proses pembuatan kode billing setoran pajak melalui website Biling Pajak http://sse.pajak.go.id. Tidak ketinggalan proses pendaftaran dan pembuatan kode billing setoran PNBP melalu sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) dipaparkan sekilas oleh Supriyadi.

Yang menarik dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dilakukannya uji coba penyetoran melalui sistem MPN G-2 pada bank/pos persepsi yang sudah melaksanakan sistem ini yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI Bank CIMB Niaga dan Kantor Pos. Pada prosesnya, semua setoran dapat diaplikasikan dengan baik dan lancar baik melalui internet banking, sms banking, maupun setor langsung di loket. Pada sesi terakhir, diberikan kesempatan kepada pihak perbankan untuk memberikan penjelasan mengenai masing-masing sistem dari setiap bank. Pihak bank-pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, masing-masing menjelaskan keunggulan dan kemudahan sistem dari setiap produk mereka.

Oleh : Imam Subagyo – contributor Kanwil Sumatera Utara.

Liputan Kegiatan Sosialisasi PP nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 di Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Dilatarbelakangi oleh terbitnya PP nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 7 Juni 2013, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi regulasi tersebut di Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditunjuk, salah satunya adalah di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014.

Sebagai peserta sosialisasi adalah 100 KPA satuan kerja setingkat eselon II dan para pejabat eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk para Kepala KPPN. Kegiatan sosialisasi ini dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi yang pertama adalah sosialisasi PP nomor 45 Tahun 2013, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sosialisasi PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2013 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Istu Wahudi yang dilanjutkan dengan welcome speech oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah. Dalam sambutannya, Alfiah menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 telah menggantikan Keppres Nomor 42 tahun 2002 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan reformasi manajemen keuangan berdasarkan paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. PP Nomor 45 Tahun 2013 ini memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan APBN, yaitu disamping sebagai payung hukum dan pedoman dalam pelaksanaan APBN, juga menyempurnakan berbagai ketentuan pelaksanaan yang telah terbit selama ini serta menjadi solusi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran khususnya terhadap ketidakproporsionalan realisasi pelaksanaan anggaran yang menumpuk pada dua bulan akhir tahun anggaran.

Alfiah menambahkan bahwa di dalam peraturan pemerintah ini, telah diatur hal-hal baru mengenai pola penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, perluasan definisi bantuan sosial, pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana yang lebih fleksibel, pengaturan mengenai sertifikasi bendahara, serta pengaturan mengenai tata kelola PNBP.

Alfiah juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini juga akan disosialisasikan mengenai salah satu peraturan yang merupakan amanat dari PP Nomor 45 Tahun 2013 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014.

"Penyampaian 2 peraturan tersebut (PMK 162 dan Perdirjen No.PER-3-red) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi menteri/pimpinan lembaga dalam hal pengangkatan, pembebastugasan sementara dan pemberhentian bendahara, serta memberikan pedoman bagi seluruh bendahara dalam rangka penatausahaan, pembukuan, pemeriksaan kas dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya." Jelas Alfiah.

“Kami berharap dengan disosialisasikannya peraturan tersebut, bendahara yang memiliki tugas utama mengelola keuangan negara dapat mempunyai pedoman yang jelas dan menyeluruh tentang kedudukan dan tanggungjawabnya serta memperoleh panduan teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga pertanggungjawaban yang disampaikan dapat disajikan secara akurat serta memenuhi tata akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan keuangan Negara,” ungkap Alfiah menambahkan.

Diakhir sambutannya, Alfiah berharap agar para peserta yang hadir selaku stakeholder sekaligus praktisi dalam pelaksanaan APBN dapat mengambil manfaat yang baik dari kegiatan ini, sehingga peserta akan memahami semua materi yang diberikan oleh narasumber, dan nantinya akan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBN.

Usai menyampaikan welcome speech, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipandu oleh moderator.

Selaku narasumber untuk pemaparan materi sosialisasi sesi yang pertama yaitu PP Nomor 45 Tahun 2013 adalah Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP), Agung Yulianta, dan Kepala Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II D, Hanifah. Selaku moderator adalah Istu Wahudi, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada sesi ini dijelaskan mengenai latar belakang dan filosofi terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2013. Selain itu juga dijelaskan dengan detail mengenai isi PP tersebut dengan disertai contoh-contoh kasus.

Kemudian acara dilanjutkan sesi dua dengan materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014. Selaku narasumber sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.05/2013 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 adalah Kepala Sub Direktorat Rekening Kas Negara Direktorat PKN, Arif Rahman Hakim dan Kepala Seksi Penatausahaan Rekening Lainnya Milik K/L, Deky Kurniadi. Selaku moderator adalah Kepala Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan IIA DSP, Dany Ramdani. Pada sesi ini dijelaskan mengenai kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja serta petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawabannya, hingga mengenai aplikasi SILABI yang telah dilaunching.

Pada setiap sesi tersebut disertai dengan tanya jawab dari para peserta, sehingga suasana aktif menyelimuti kegiatan yang berlangsung sampai dengan jam 16.00. Kemudian di penghujung kegiatan ditutup secara resmi oleh Kakanwil Ditjen PBN Prov. Yogyakarta.

(Oleh: Erli Murti, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Prov. D.I. Yogyakarta)