Liputan Serah Terima Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan acara Serah Terima Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jumat (21/3), di Grand Atyasa Convention Center Palembang. Kegiatan ini melibatkan lima KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.

Acara tersebut dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Rina Robiati bersama jajaran Kepala KPPN, serta Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution.

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Pernyataan Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota dan PNS Polri di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kapala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Database dan Dokumen Pendukung Kepegawaian Serta Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan secara simbolis yang diwakili oleh Heru Kutanto Kepala KPPN Palembang dan Kombes Pol. Zotlisman sebagai KPA Bidang Keuangan Polda Sumatera Selatan yang mewakili Satker POLRI. Dalam lingkugan Kepolisian Daerah Sumsel sendiri terdapat 39 Satuan Kerja dengan jumlah anggota Polri sebanyak 12.699 anggota dan PNS Polri sebanyak 691 pegawai.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rina Robiati, mengatakan bahwa pengelolaan administrasi belanja pegawai merupakan hal baru dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, namun demikian Direktorat Jenderal Perbendaharaan siap memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran atau penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul di masa awal peralihan. Dengan beralihnya pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada Satuan Kerja Kepolisian, maka beralih pula tanggung jawab baik formil maupun materil pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja.

Sementara itu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Saud Usman Nasution mengingatkan seluruh jajarannya untuk dapat melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai secara profesional, bertanggung jawab dan taat azas. Kapolda mengharapkan terjalin kerja sama yang baik antara KPPN dan Satuan Kerja Kepolisian di Lingkungan Polda Sumatera Selatan dalam pengelolaan administrasi pegawai.

Pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil, TNI, maupun Polri dari KPPN kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam PMK Nomor 133/PMK.05/2008. Pengalihan belanja pegawai ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan Pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai anggota Polri dan PNS Polri pada tahun 2014.

Oleh: Kontributor KPPN Palembang

Liputan Sosialisasi Perencanaan Kas G2 , Terobosan baru pengembangan proses bisnis perbendaharaan untuk memperbaiki pola penarikan dana DIPA Tahun 2014.
Benteng, djpbn.kemenkeu.go.id - Penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun masih menjadi tren bagi pelaksanaan anggaran di negara kita, yaitu penyerapan rendah sampai dengan triwulan ketiga, namun pada triwulan keempat meningkat tajam. Pola penyerapan anggaran seperti ini menunjukkan bahwa perencanaan kas pemerintah tidak optimal. Perencanaan kas merupakan tindak lanjut dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum dalam halaman III DIPA, lantas bagaimana memperbaikinya?.

KPPN Benteng selaku Kuasa BUN di Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai peran untuk memberikan bimbingan teknis perencanaan kas dan penarikan dana pada setiap satker di wilayah pembayarannya. Hal inilah yang menjadi trigger diadakan Rapat Kerja Penyusunan Kontrak Kinerja Penyerapan Anggaran Tahun 2014, yang penyelenggaraannya dirangkaikan dengan Sosialisasi Perencanaan Kas G2(20/03).

Bertempat di Aula KPPN Benteng, acara yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2014 mengundang seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran. Kepala KPPN Benteng, Putut Suyoso Tricahyono dalam pembukaannya meminta kepada seluruh satker agar mulai lebih memberi perhatian terhadap perencanaan penarikan dana, dan tidak melulu berfokus kepada realisasi.

Pada materi pertama tentang Perencanaan Kas G2, yang disampaikan staff PDMS yang juga Penyuluh Perbendaharaan, Todo Filipi Anderson, menjelaskan mengenai latar belakang dan mekanisme penyampaian Renkas ke KPPN. Ditegaskan bahwa nilai SPM 200 juta keatas wajb menyampaikan Renkas pada H-5.

Materi kedua, tentang RPD DIPA 2014, Kasi PDMS, Indra Widjajanto mengawali dengan reviu dan analisis capaian realisasi anggaran tahun 2013, yang penyerapan per triwulan tidak optimal, namun di akhir tahun total realisasinya mencapai 96% jauh diatas target nasional sebesar 90%. Capaian untuk triwulan-I adalah 6%, pada triwulan II sebesar 22%, dan 50% pada triwulan III. Kemudian Indra melanjutkan paparannya bahwa untuk memperbaiki pola penarikan dana DIPA 2014, langkah pertama adalah memperbaiki RPD pada halaman III DIPA yang semestinya sesuai dengan kalender kegiatan satker. Untuk mewujudkan sinergisitas antara RPD satker dengan penyediaan dana oleh Kuasa BUN, perlu dibuat dan dituangkan dalam suatu dokumen rencana pelaksanaan anggaran. Kontrak Kinerja Penyerapan Anggaran Tahun 2014, sepertinya menjadi nama dokumen yang paling cocok digunakan. Kedepan, Kontrak Kinerja dimaksud menjadi multi fungsi bagi satker dan KPPN. Satker dapat memonitor capaian target kegiatan dan realisasi anggaran sekaligus penyusunan Renkas bulanan dari dokumen ini. Bagi KPPN, kegiatan monev penyerapan anggaran akan lebih mudah karena ada dokumen pembandingnya, juga lebih realistis menentukan target penyerapan anggaran seperti yang termuat dalam Kontrak Kinerja KPPN sehingga capaian IKU akan lebih strategis dan berbasis output/outcome, bukan activity. Harapannya, semoga pola penarikan dana satker lingkup pembayaran KPPN Benteng lebih proporsional menuju pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.

Oleh; Kontributor KPPN Benteng

Liputan Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Medan
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan acara Seminar “Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini”.(19/03) Seminar yang dihadiri oleh Bupati/walikota se-Sumatera Utara, Perwakilan Perbankan, Instansi Pemerintah, SKPD serta akademisi ini dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Sumatera Utara, Harry Mulya. Dalam sambutannya Harry menyambut baik terselenggaranya kegiatan seminar ini yang dapat menjadi alat pencarian solusi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya. Harry juga mengharapkan kerja sama Kementerian Keuangan dengan Regional Economist dapat menjadi katalisator pembangunan sehingga dapat memberikan masukan terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. “Kami berharap regional economist ini dapat memberikan informasi kebijakan pusat kepada daerah, mengidentifikasi potensi dan masalah pada setiap daerah serta menjadi konsultan ekonomi unit-unit Kementerian Keuangan di daerah” lanjut Harry.

Dalam keynote speech mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Sumber Daya Alam, Arsyad Lubis, menyampaikan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang bersifat multi dimensional yang melibatkan perubahan besar, baik perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi ataupun menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Arsyad mengungkapkan pemerintah daerah sebagai regulator di daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat sebagai last decision maker untuk mensukseskan pembangunan di daerah. Lebih lanjut, beliau menyatakan meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2013 mencapai 6.01%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang hanya berkisar 5.78% namun kecenderungannya mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga terjadi penurunan nilai ekspor dan peningkatan tingkat inflasi, bahkan mencapai yang terburuk sejak tahun 2008. Arsyad berharap melalui seminar ini akan tergali masukan-masukan yang berharga bagi para regulator dan operator pembangunan sehingga tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat terwujud. “Kami yakin dan percaya bahwa konklusi dan prosiding hasil seminar ini tetap akan memperhatikan karakteristik kajian ilmiah, dimana prinsip sistematik, logis, empiris, objektif dan replikatif tetap menjadi pedoman” lanjut Arsyad.

Selanjutnya seminar diisi dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Luky Alfirman, Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil Pajak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lisbon Sirait, dan Regional Economist Sumatera Utara, Sirojuzilam dengan moderator Kasyful Mahalli.

Dalam pemaparannya, Luky Alfirman mengemukakan tentang perkembangan perekonomian global dan domestik, respon kebijakan pemerintah, serta potensi dan tantangan Indonesia di masa depan. Perkembangan ekonomi global diprediksi akan membaik di tahun 2014 dan 2015 yang ditopang oleh pertumbuhan Amerika Serikat dan Eropa. Sementara itu di antara negara G-20, Indonesia adalah negara yang paling stabil deviasi pertumbuhannya, walaupun secara tingkat pertumbuhan berada di urutan ketiga setelah Cina dan India. “Saat ini pemerintah menerapkan kebijakan yang berfokus menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengusahakan target defisit pada kisaran 2.5% - 2.8% dari Produk Domestik Bruto. Tentunya hal ini juga berimbas pada melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi” papar Luky.

Lisbon Sirait dalam materinya Kebijakan Fiskal Nasional dan Kebijakan Transfer ke Daerah 2014 memaparkan bahwa desentralisasi adalah alat pemerintah mendekatkan diri pada masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi. Kebijakan fiskal di daerah harus sejalan dan mendukung kebijakan makro nasional. Salah satu yang dipengaruhi kebijakan fiskal adalah kebijakan transfer ke daerah. Perimbangan keuangan di Indonesia dilakukan melalui mekanisme transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah. Mengingat kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi untuk saat ini. Selanjutnya, selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan daerah melalui local taxing power. “Bila Pemda hendak menaikkan tarif pajak seharusnya didahului dengan kajian akademis dampak kenaikan tarif tersebut karena sifat pajak daerah adalah benefit tax, artinya setiap kenaikan pajak harus juga diimbangi oleh peningkatan service oleh Pemda” lanjut Lisbon.

Pada sesi terakhir regional economist Sumatera Utara Sirojuzilam menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya: agar Sumatera Utara meningkatkan produk unggulan daerah, mengembangkan Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Wilayah dan Teknologi, meningkatkan daya tarik investasi, penguatan UMKM dan sektor riil, serta menjalin kerja sama pembangunan lintas batas dan aliansi strategis antar wilayah untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi. “Salah satu kesulitan Sumatera Utara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sulitnya memetakan potensi unggulan yang dimiliki. Jerman terkenal dengan BMW-nya, Jogja dengan batiknya. Seharusnya Sumatera Utara dapat menentukan produk andalannya yang dapat menjadi “brandmark” sehingga semua orang paham mengenai Sumatera Utara dan juga potensinya” demikian Sirojul mengakhiri paparannya.

Oleh : Kontributor Kanwil DJPBN Sumatera Utara

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil DJPB Prov. Sulsel dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan
Ujung Pandang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam rangka menjalin hubungan baik dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Maret 2014, bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara II, Makassar.

Rakor tersebut merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas-tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang diamanatkan dalam PMK-169/PMK.02/2013 berupa pembinaan pelaksanaan anggaran daerah. Tema Rakor adalah “Dengan Komunikasi, Kerjasama Positif dan Sinergi yang Baik, Untuk Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah”. Tema ini mengambarkan keinginan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Dalam sambutan pembukaan Rakor, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Bilmar Parhusip, menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerjasama dalam hal penyiapan data keuangan pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (data APBD) sehingga Kanwil DJPB Sulsel telah dapat mulai melaksanakan tugas baru sesuai dengan amanat PMK-169/PMK.01/2012 yaitu antara lain Review Pelaksanaan Anggaran (Spending Review), Kajian Fiskal Regional, Government Financial Statistics (GFS), Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Konsolidasi LKPP dan LKPD. Kakanwil juga mengenalkan peran baru Kanwil DJPB sebagai representasi Kementerian Keuangan di bidang fiskal di daerah, yaitu sebagai sebagai pembina pengelolaan keuangan negara secara utuh dari sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan manajemen investasi, pembinaan pengelolaan BLU, dan akuntansi pelaporan keuangan, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Rakor dengan pemda ini mengundang empat instansi penting pada pemerintah daerah, yaitu Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat dan BAPPEDA. Hampir semua pucuk pimpinan keempat instansi dari pemda di seluruh Prov. Sulsel hadir kecuali ada beberapa yang berhalangan namun tetap mengirimkan wakilnya. Panelis yang memberikan materinya adalah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Narasumber dari BPK Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi Pengelolaan Keuangan Daerah. Narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dengan materi Peranan Bendahara Dalam Membantu Pembiayaan Pembangunan Daerah. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan memaparkan PP 45 tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN untuk memberikan gambaran kepada jajaran pemerintah daerah mengenai filosofi, proses bisnis dan SOP mengenai pelaksanaan anggaran pemerintah pusat. Juga dijelaskan mengenai SPAN yang merupakan sistem di BUN yang telah menerapkan akuntansi akrual. Diharapkan hal ini dapat menjadi benchmarking agar pemerintah daerah dapat membuat sistem dan SOP terkait pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan akuntabel. Narasumber dari BPK menyampaikan mengenai langkah-langkah BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD hingga diberikannya opini. Selain itu, BPK juga mewanti-wanti pemda untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam rangka implementasi basis akrual di tahun 2015, misalnya menyediakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban. Jangan sampai hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan prestasi LKPD. Kanwil Ditjen Pajak memaparkan pentingnya peran bendahara pengeluaran dalam membantu pembiayaan di daerah dalam hal memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan. Disarankan agar setiap transaksi yang terjadi di daerah, penyetoran pajaknya dilakukan di daerah setempat karena akan menguntungkan pemda masing-masing dalam pembagian dana bagi hasil pajak.

Para peserta tampak antusias menyimak semua materi yang disajikan oleh para narasumber. Terlebih saat sesi diskusi, hampir semua peserta mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan saran adalah pejabat eselon II dari pemerintah daerah seperti Kepala BPKAD. Para peserta sangat mengapresiasi inisiatif Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel untuk menjalin kerjasama atas dasar kesetaraan. Pemerintah daerah menginginkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan aktif dalam memberikan penguatan pada SDM pengelola keuangan di daerah agar kompetensinya meningkat, khususnya dalam rangka menghadapi implementasi basis akrual di tahun 2015 sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Pemerintah daerah siap dan bersedia berkontribusi apabila memang dibutuhkan dana untuk melaksanakan hal tersebut.

Selain itu, ternyata kegiatan rakor ini menjadi jembatan untuk menghubungkan pemerintah daerah dengan BPK terkait kendala dan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, dan juga dengan Kanwil Ditjen Pajak terkait permasalahan dalam penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ke pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Pemda, BPK dan Ditjen Pajak, sepakat untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi. Terkait persiapan implementasi akuntasi akrual pada tahun 2015, BPK menyambut baik peran pembinaan pelaksanaan anggaran daerah dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan penguatan kompetensi SDM di daerah.

Sampai menjelang jam satu siang, masih banyak peserta yang mengangkat tangan ingin turut serta berdiskusi. Namun karena keterbatasan waktu, terpaksa kegiatan Rakor langsung ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel setelah memberikan jawaban/tanggapan. Kepada para peserta yang masih ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, saran dan masukan, dipersilahkan menyampaikannya kepada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulsel, via telepon ataupun email.

Liputan Acara Serah Terima Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota/PNS Polri
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id - Ditengah pekatnya asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru yang dari sisi kesehatan sudah masuk kategori “berbahaya” namun tidak menyurutkan niat dan langkah untuk senantiasa bersinergi di Bumi Lancang Kuning ini, melalui acara “Serah Terima Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota/PNS Polri dari KPPN kepada Satker Polri Lingkup Polda Riau” (11/03).

Serah terima yang dikoordinasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau meliputi pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari 3 (tiga) KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yaitu KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai dan KPPN Rengat kepada 35 Satker Polri Lingkup Polda Riau dengan jumlah pegawai seluruhnya 10.118 pegawai, terdiri atas 9.728 anggota dan 390 PNS Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M.Wiwieng Handayaningsih dan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Riau Brigjen Polisi Condro Kirono.

Dalam UU No.1 Tahun 2004 K/L (Satker) mempunyai kewenangan terkait pengelolaan keuangan negara, Salah satu kewenangan itu adalah “kewenangan ordonansering” yaitu kewenangan untuk menguji, membebankan dan memerintahkan pembayaran termasuk Belanja Pegawai khususnya gaji, yang semula dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (KPPN) sudah diserahkan/dialihkan kepada K/L (Satker), namun demikian pengelolaan administrasinya selama ini masih menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh KPPN.

Setelah berjalan hampir 5 tahun hingga saat ini, pengelolaan administrasi belanja pegawai yang dikelola oleh masing-masing Satker pada K/L telah terlaksana dengan baik dan tertib serta didukung dengan penggunaan aplikasi yang sama dan seragam untuk seluruh Satker yaitu Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP). Sebagai tahap berikutnya, kini tiba gilirannya pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai bagi seluruh Satker di lingkungan POLRI.

Proses pengalihan ini didukung dengan penggunaan program aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yaitu Aplikasi Belanja Pegawai Polri (Aplikasi BPP) untuk Anggota Polri dan Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP) untuk PNS Polri. Untuk melaksanakan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dengan baik dan akurat, Kuasa PA diminta untuk segera menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dengan Surat Keputusan.

Akuntansi Berbasis Acrual secara penuh akan mulai diterapkan pada tahun 2015, mempersiapkan implementasi sistem baru itu direncanakan mulai bulan Agustus 2014 nanti akan diadakan workshop PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah) dengan materi pokok akrual basis, masing-masing angkatan selama 5 hari. Dukungan dari para Kuasa Pengguna Anggaran sangat diperlukan agar pada saatnya nanti dapat menugaskan petugas penyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ada pada satker masing-masing untuk secara aktif mengikuti workshop dimaksud.

Pengalihan ini adalah sebuah komitmen bersama agar kedepan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI di Lingkup Polda Riau akan lebih tertib, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran. “Apabila dalam pelaksanaannya secara teknis masih terdapat kendala agar segera berkonsultasi dan tidak segan-segan meminta bimbingan dari KPPN mitra kerja masing-masing”, Kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M. Wiwieng Handayaningsih.

Kapolda Riau menyampaikan atas nama seluruh pimpinan di jajaran Polda Riau mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara serah terima pengelolaan administrasi belanja pegawai Anggota/PNS Polri ini. Dukungan penuh diberikan untuk pengalihan sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan yang telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara. Kapolda juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau terhadap seluruh satker Polri lingkup Polda Riau. Dukungan dimaksud terkait dengan pencairan anggaran yang cepat tidak hanya belanja pegawai tapi juga belanja lainnya, sehingga operasionalisasi tugas sehari-hari dari Satker Polri Lingkup Polda Riau telah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kapolda Riau juga berharap dukungan dan kerjasama yang telah baik ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi terlebih di tahun 2014 ini adalah tahun politik yang ditandai dengan akan berlangsungnya Pesta Demokrasi yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Tugas pengamanan yang diemban Polri tentunya akan membutuhkan dukungan dana melalui pencairan anggaran yang cepat dan lancar. Oleh karena itu bimbingan dan konsultansi dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terhadap Pengelola Keuangan pada seluruh Satker Polri di jajaran Polda Riau selalu diharapkan.

Setelah acara sambutan dilanjutkan dengan pemaparan singkat tentang “Mekanisme Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota/PNS Polri Pasca Pengalihan” yang disampaikan oleh Burhani AS, Kepala KPPN Pekanbaru mewakili Kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Dalam paparan singkatnya Kepala KPPN Pekanbaru menekankan pada tugas dan wewenang masing-masing pejabat pengelola keuangan pada Satker terkait dengan belanja pegawai, terutama tugas PPABP yang tidak hanya sebatas penginputan mutasi kepegawaian dan pembuatan daftar gaji tapi lebih dari itu menyangkut manajemen pengelolaan administrasi belanja pegawai secara keseluruhan. Disamping itu juga dijelaskan bagaimana alur pengujian belanja pegawai baik pada Satker maupun pada KPPN sampai diterbitkannya SP2D dan dikirimkan ke Bank untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Paparan singkat ini ditutup dengan penjelasan terkait proses penatausahaan SKPP Anggota/PNS Polri pasca pengalihan.

Setelah itu acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Acara serah terima ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis Kartu Pegawai Perorangan (KP2) dan dokumen pendukung/dosirnya yang diwakili oleh 4 (empat) Satker yaitu Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (RORENA) Polda Riau dan Satker Polresta Pekanbaru untuk mitra kerja KPPN Pekanbaru, Satker Polresta Dumai untuk mitra kerja KPPN Dumai, dan Satker Polres Indragiri Hilir (Inhil) untuk mitra kerja KPPN Rengat. Di penghujung acara yang juga diliput oleh LPP TVRI Pekanbaru ini, ditandai dengan penyerahan Plakat Cindramata dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau kepada Kapolda Riau, demikian pula sebaliknya dan ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama.

Oleh : Burhani AS. – Kontributor Kanwil DJPBN Provinsi Riau.

Liputan Rapat Koordinasi penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Kerangka Roll Out SPAN dan Penyusunan Government Finance Statistics (GFS)
Denpasar,perbendaharaan.go.id - “Dalam rangka pengembangan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”, demikian disampaikan Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pada sambutan sekaligus membuka acara “Rapat Koordinasi Menyongsong penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Kerangka Roll Out SPAN dan Penyusunan Government Finance Statistics (GFS) Tingkat Wilayah melalui Sinergi Pemangku Kepentingan dan Optimalisasi Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan(06/03).”

Dalam kaitannya dengan sinergi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, Ida bagus Gde Kartika Manuaba menambahkan bahwa, “Khusus untuk Pemerintah Pusat, pemerintah mencanangkan implementasi akuntansi akrual sejalan dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Implementasi tersebut menuntut adanya perubahan, diantaranya adalah tuntutan perubahan dari sisi ketersediaan infrastruktur dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah tersebut mengacu kepada manual Government Finance Statistics (GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.”

Rapat Koordinasi ini begitu istimewa karena mengundang narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid dan Kepala Seksi Pelaporan Managerial Perbendaharaan Mei Ling. Dihadiri sebanyak 69 peserta yang merupakan gabungan dari 21 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali, 26 peserta Penanggungjawab UAPPA-W dan 22 peserta lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Penyampaian materi Persiapan menghadapi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan moderator Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali . Materi selanjutnya yaitu Penyusunan dan Pelaporan GFS Tingkat Wilayah yang dibawakan oleh Kepala Seksi Pelaporan Managerial Perbendaharaan dengan moderator Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sugiyana.

Kegiatan Rapat Koordinasi berjalan interaktif dengan adanya beberapa pertanyaan dari peserta tentang beberapa permasalahan baik tentang akrual maupun tentang GFS dan ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Dalam sesi penutupan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menyampaikan harapan agar lebih mempersiapkan diri menghadapi implementasi Sistem Akuntansi berbasis Akrual dan dapat lebih intensif dalam melakukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pelaporan GFS.

Oleh : Kontributor Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Liputan Acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai POLRI
Tanjungbalai, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tanjungbalai telah melaksanakan serah terima kartu pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian dalam rangka pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI kepada Polres Kota Tanjungbalai dan Polres Kabupaten Asahan, Senin (24/2). Acara serah terima disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi. Kartu pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian PNS/Anggota POLRI yang diserahterimakan untuk Polres Kota Tanjungbalai sejumlah 337 pegawai dan Polres Asahan 654 pegawai.

Kepala Bidang SKKI, Imam Subagyo, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPN Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai serta Polres Asahan yang telah bekerja keras mempersiapkan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI sehingga proses serah terima dapat dilaksanakan lebih cepat di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara. “Pengelolaan belanja pegawai POLRI diharapkan akan lebih baik dan lebih mudah dengan dukungan Aplikasi BPP yang dikelola oleh masing-masing Polres”, demikian harapannya menutup sambutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPN Tanjungbalai, Sri Murtini, berterimakasih atas kesediaan Kepala Bidang SKKI memberikan sambutan dan menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Kepala KPPN Tanjungbalai menegaskan kembali amanat peraturan terkait pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI. Pesan utama beliau, “jangan ragu-ragu datang ke KPPN Tanjungbalai, kami selalu siap membantu Polres jika mengalami kendala dalam proses pengelolaan belanja pegawai”.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala KPPN Tanjungbalai telah melakukan kunjungan ke seluruh Polres untuk memastikan kesiapan masing-masing Polres dalam melaksanakan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI. Kerja keras KPPN Tanjungbalai disambut baik oleh Polres Tanjungbalai dan Polres Asahan sehingga tercipta sinergi antara KPPN dan Satker. Perwakilan dari Polres, Ipda Basrun Siagian, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada KPPN Tanjungbalai yang secara pro aktif mempersiapkan dan membantu mulai dari kunjungan sampai dengan bimbingan teknis aplikasi. “Tolong jangan bosan mengajar dan membantu kami”, tutupnya.

Oleh : Wahyu Widhianto- Kontributor KPPN Tanjungbalai

Liputan Diseminasi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 dan PMK nomor 7/PMK.02/2014
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk menyeberluaskan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan Sosialisasi/Diseminasi Bertempat di aula Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat(25/02) .

Mengingat keterbatasan anggaran yang ada, maka upaya meningkatkan kualitas belanja negara terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kebijakan anggaran yang ada juga mengedepankan alokasi belanja modal untuk mendukung pendanaan infrastruktur, dan mengurangi belanja yang kurang produktif. Alokasi belanja modal yang meningkat terutama untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan dan komunikasi, serta alokasi belanja barang yang menurun. " Satker agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar dan konsinyering, serta pengendalian belanja barang operasional" kata Plt. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Catur Ariyanto Widodo.

Pada tahun 2013 raihan pelaksanaan di Provinsi Sulawesi Barat, di mana penyerapan anggaran pada KPPN Mamuju mencapai 95%, sementara KPPN Majene mencapai 96%, ke semuanya di atas target nasional sebesar 90%, dengan total realisasi belanja APBN mencapai Rp2,5 triliun. Hal ini membawa optimisme bagi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Barat, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Menandai komitmen bersama untuk mewujudkan good governance and clean government di wilayah Sulawesi Barat, pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas yang diwakili oleh lima Kuasa Pengguna Anggaran satker, yaitu BPK, Polres Mamuju, Kanwil Kemenag, Pengadilan Negeri, dan Dinas Sosial Provinsi.

Paparan mengenai PP nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dipaparkan oleh Agung Yulianta Kepala Bidang PPA I. dijelaskan dengan gamblang hal-hal baru yang ada dalam PP tersebut, antara lain mengenai sertifikasi bendahara, pengenaan denda kepada negara atas keterlambatan pembayaran atas tagihan negara, dan hal-hal yang harus dilakukan apabila satker dilikuidasi. Kasubdit Data dan Bimbingan Teknis Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tri Budhiyanto, menyampaikan materi mengenai PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dengan penekanan pada revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pada sesi tanya jawab, terlihat antusiasme para peserta yang sangat tinggi untuk lebih mendalami kedua paparan dari penyaji. Mereka antara lain menanyakan mengenai implikasi penerapan UU ASN terhadap pembayaran gaji, pembedaan pengaturan kewenangan revisi, dan kasus-kasus aktual yang terjadi dalam proses revisi anggaran. Seluruhnya dapat dijawab dengan jelas oleh para penyaji.

Dari dialog dengan para KPA/PPK yang hadir, mereka sangat mengapresiasi dan menyambut baik berdirinya Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, karena mempercepat proses revisi anggaran, konsultasi dan pelayanan lain tanpa harus ke Makassar yang berjarak sekitar 9 jam dari Mamuju.

Acara sosialisasi yang merupakan kegiatan pertama bersama satuan kerja tersebut, setidaknya telah cukup memperkenalkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat beserta pelayanannnya kepada satuan kerja demi tercapainya pelaksanaan APBN yang profesional, moderen, dan akuntabel. Salama’ tau Su’be di Tampo’na Manakarra, Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selamat Datang di Mamuju.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat