Purwodadi, djpbn.kemenkeu.go.id- Setelah kurang lebih tiga tahun menerapkan SOP KPPN Percontohan, mulai 1 Oktober 2012 secara resmi KPPN Purwodadi menjadi KPPN Percontohan. Sebagai bentuk rasa syukur atas peresmian tersebut, KPPN Purwodadi menggelar acara tasyakuran sederhana dengan siraman rohani dilengkapi hidangan nasi tumpeng, Kamis (11/10).

Acara dibuka oleh Plh. Kepala KPPN Purwodadi Suwito Edy Purnomo. Ia mengatakan bahwa dengan perubahan status ini tentunya membawa beberapa dampak, yaitu dampak finansial dan dampak pekerjaan. Dirinya mengharapkan dengan dampak finansial yang ada, para pegawai dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pekerjaan sehingga perkembangan organisasi semakin maju sesuai dengan implementasi nilai-nilai kementerian keuangan.

Senada dengan sambutan awal pimpinan, siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz Malik juga memberikan nasehat kepada seluruh pegawai agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahuwata’ala atas perubahan status menjadi KPPN Percontohan. Selain itu, menurutnya harus diingat bahwa dengan status percontohan ini akan menambah amanah bagi semua pegawai karena pelayanan kantor harus senantiasa dijaga, ditingkatkan dan menjadi contoh teladan yang baik bagi satuan kerja atau pihak lain. Para pegawai harus dapat bekerja dengan hati, saling menghormati,menemukan solusi terbaik, bersikap proaktif, melakukan perbaikan terus-menerus dan selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas. Dengan amanah yang semakin bertambah ini, segala perilaku para pegawai dalam bekerja harus dilandasi nilai-nilai religius sehingga dapat menjadi pegawai yang professional dan selalu ada perubahan untuk menjadi lebih baik.

Pada acara tasyakuran tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan bagi salah satu pegawai terbaik sesuai pilihan pegawai melalui polling pada beberapa waktu sebelumnya. Imam Subekhi diberikan penghargaan sesuai dengan pilihan pegawai KPPN Purwodadi, salah satu kontribusinya adalah membuat dan mengirimkan laporan perencanaan kas dengan benar, tepat dan lengkap. Acara ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng, penyerahan potongan nasi tumpeng diwakili oleh pegawai yunior kepada pegawai senior dengan harapan terjadi sinergi antara dua generasi dalam membangun dan memajukan organisasi. Setelah itu acara dilanjutkan dengan makan bersama untuk semua pegawai dan para tamu dari satuan kerja.

Oleh: Khusnul Fuad-Kontributor KPPN Purwodadi

Liputan peresmian KPPN Percontohan Kanwil Lampung
Kotabumi, djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung tidak mau ketinggalan dalam gerakan reformasi yang terus digelorakan di seluruh pelosok negeri. Tiga KPPN di wilayahnya diresmikan sebagai KPPN Percontohan. Mereka adalah KPPN Kotabumi, KPPN Liwa dan KPPN Metro. Launching atau persemian dilakukan secara simbolis pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 di KPPN Kotabumi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, R. Moch. Atlap Noor Syamsoe, yang sekaligus meresmikan gedung baru KPPN Kotabumi. Hadir dalam acara tersebut Bupati komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) Kabupaten Lampung Utara, seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KPPN Kotabumi, Kepala Cabang Bank dan Pos mitra KPPN Kotabumi, serta Kepala Cabang PT. Askes ini. Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Bupati Kabupaten Lampung Utara menandatangani prasasti peresmian Gedung KPPN Kotabumi.

Launching layanan prima KPPN Percontohan merupakan kegiatan nasional Ditjen Perbendaharaan yang juga dilakukan hampir bersamaan di seluruh Provinsi. Selama bulan Oktober 2012 ini, Ditjen Perbendaharaan telah meresmikan 134 KPPN non Percontohan menjadi KPPN Percontohan. Dengan demikian, seluruh KPPN se-Indonesia yang berjumlah 176 sudah menjadi KPPN Percontohan. Meskipun, pada dasarnya pelaksanaan layanan prima penyaluran dana APBN melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan sudah dilaksanakan oleh seluruh KPPN sejak tahun 2007 silam.

Layanan KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meliputi layanan Pembayaran dana APBN, administrasi Penerimaan negara dan Panatausahaan / pelaporan pertanggungjawaban APBN. Adapun misi layanan KPPN percotohan adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara cepat, tepat dan tanpa biaya, mengelola penerimaan negara secara profesional, akurat, dan tertib, serta mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akuntabel. Launching KPPN Percontohan ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. “Impian kami untuk memiliki kantor layanan yang menerapkan proses bisnis modern, sumber daya manusia yang berkualitas dan handal serta nyaman di seluruh Indonesia telah terwujud, meskipun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan. KPPN Percontohan ini merupakan persembahan bagi perbaikan layanan kepada seluruh stakeholder kami,” ujar R. Moch Atlap Noor Syamsoe, mengawali sambutannya sebelum meresmikan KPPN Kotabumi, KPPN Metro dan KPPN Liwa menjadi KPPN Percontohan.

Dana APBN yang dikelola/disalurkan melalui empat KPPN di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp.6.376.251.955.000,- dengan rincian melalui KPPN Bandar Lampung Rp 4.979.645.081.000,- KPPN Kotabumi Rp 534.020.353.000,- KPPN Metro Rp 599.400.724.000,- dan melalui KPPN Liwa sebesar Rp 162.932.790.000,-

“Sejak berjalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut. Salah satu komitmen tersebut kami wujudkan dalam implementasi KPPN Percontohan ini. Dimulai pada tahun 2007, kami melaksanakan implementasi KPPN Percontohan Tahap I melalui 18 KPPN di beberapa ibukota propinsi. Pada saat itu, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati berkenan meresmikan KPPN Jakarta II dan secara simbolis meresmikan 17 KPPN lainnya menjadi KPPN Percontohan,” kata R. Moch Atlap Noor Syamsoe.

Sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi (penyempurnaan Proses Bisnis, Penataan Organisasi, dan Manajemen SDM), Ditjen Perbendaharaan memperoleh berbagai prestasi tingkat nasional, yaitu pertama Survey Kepuasan Stakeholder yang diselenggarakan UI dan IPB menempatkan Ditjen Perbendaharaan dengan angka tertinggi selama empat tahun berturut-turut yaitu mulai tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011, kedua Ditjen Perbendaharaan mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden pada tahun 2008 dan 2010, keempat peringkat pertama pada Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh KPK pada tahun 2010, kelima Survey Integritas Layanan pada tahun 2010 dan 2011 oleh KPK dengan nilai tertinggi, dan keenam adalah KPPN Semarang II sebagai Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kementerian Keuangan di tahun 2011, sedangkan ditahun 2012 ini mewakili Kementerian Keuangan untuk memperebutkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden.

Sementara itu, Kepala KPPN Kotabumi, Hajoe Saptaria, dalam sambutannya menyampaikan “Untuk ditetapkan menjadi KPPN Percontohan, KPPN Kotabumi telah menjalani proses tahapan-tahapan yang meliputi penyempurnaan standar layanan dimana sejak tahun 2007 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan, melakukan penyempurnaan standar sarana dan prasarana kerja berupa perbaikan layout dan images building dan tahapan yang paling krusial adalah 92 persen pegawai KPPN Kotabumi telah memenuhi standar kompetensi jabatan pegawai yang diseleksi melalui test assessment yang diselenggarakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan”.

Bupati Kabupaten Lampung Utara, Zainal Abidin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharan beserta instansi vertikal di daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran / dana APBN. Beliau menambahkan bahwa jajaran pemerintah daerah senantiasa mendukung dan bersinergi bersama Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Bupati berharap, KPPN Percontohan benar-benar dapat dijadikan contoh dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Diakhir acara, para undangan berkesempatan untuk mengunjungi langsung Front Office KPPN Kotabumi dan menyaksikan layanan publik yang diberikan KPPN antara lain penyelesaian SPM untuk menjadi SP2D dengan janji layanan kurang dari 1 jam. Satuan kerja berharap layout yang modern dan pelayanan yang profesional menjadi kombinasi yang sempurna untuk sebuah kantor layanan yang didam-idamkan oleh masyarakat.

Oleh : Puji Astuti – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi PMK No. 113/PMK.05/2012, PMK No. 81/PMK.05/2012 dan Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan pada KPPN Putussibau
Putussibau.perbendaharaan.go.id – Dalam rangka menyampaikan ketentuan terbaru mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan belanja bantuan sosial, KPPN Putussibau menyelenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/PMK.05/2012, PMK No. 81/PMK.05/2012 dan Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan, Kamis (11/9). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 29 satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Putussibau.

Kepala KPPN Putussibau, Yusuf Widjaya menyampaikan tujuan dan latar belakang diadakannya acara sosialisasi antara lain untuk meningkatkan pemahaman atas PMK No. 113/PMK.05/2012, sebagai pengganti PMK sebelumnya, PMK No. 07/PMK.05/2008, yang cenderung multi tafsir bagi satuan kerja. Ia juga berharap agar setelah sosialisasi ini tidak ditemukan lagi hal-hal yang sifatnya membingungkan terkait belanja bantuan sosial dan penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, Yusuf Widjaya mengingatkan kembali layanan-layanan yang telah disediakan oleh KPPN Putussibau antara lain mailing list, website, rekonsiliasi melalui e-mail, sms center, dan Klinik Perbendaharaan untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hingga saat ini baru beberapa satuan kerja yang menggunakan layanan-layanan tersebut. Klinik Perbendaharaan sebagai layanan terbaru dari KPPN Putussibau ditujukan untuk menyediakan konsultasi terkait layanan-layanan yang diberikan oleh KPPN Putussibau contohnya aplikasi SAI. Di akhir sambutan, dirinya juga memberikan motivasi kepada para peserta sosialisasi untuk mempersiapkan satuan kerja masing-masing menjelang akhir Tahun Anggaran 2012. “Sebagai ujung tombak Kementerian/Lembaga masing-masing di wilayah ini, mari kita saling berkoordinasi agar semua berjalan dengan sempurna,” tambahnya.

Selepas sambutan singkat Kepala KPPN Putussibau, sesi pertama disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Johan. Pada sesi awal ini, terdapat dua materi yang dipaparkan yaitu PMK No. 113/PMK.05/2012 mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dan PMK No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada sesi kedua, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Purwanto, menyampaikan materi mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Atensi para peserta sosialisasi sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sosialisasi terkait dengan materi yang disampaikan dan kesemuanya dijawab secara tuntas oleh narasumber sosialisasi.

Oleh : Riski Prasetyo P.

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel di KPPN Baturaja
Baturaja, djpbn.kemenkeu.go.id - Layanan Perbendaharaan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel memasuki era baru, ketika Implementasi KPPN Percontohan untuk KPPN Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau dan Sekayu resmi diuncurkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Iskandar, Selasa (16/10), di KPPN Baturaja. Sebelumnya, KPPN Palembang telah menyandang status Percontohan sejak tahun 2007.

Acara soft launching kali ini yang bertajuk “Pewujudan Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Pelayanan, dan Kesempurnaan yang lebih baik demi kesinambungan Reformasi Birokrasi”. Di bawah naungan cuaca yang cerah, acara dimulai tepat waktu pada pukul 9.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, terlihat hadir Wakil Bupati OKU beserta jajaran, unsur Muspida, mitra kerja seperti Perbankan dan Pos, serta para pimpinan satker di wilayah kerja KPPN Baturaja. Mereka memberi respons positif, ditandai dengan applaus yang meriah di beberapa moment, baik sambutan maupun peresmian simbolik. Termasuk pula appresiasi yang disampaikan secara lisan khususnya oleh jajaran Pemda yang menilai kondisi layanan KPPN Baturaja baik dari layout, ketersediaan sarana prasarana maupun prosedur dapat menjadi benchmark layanan publik di daerah.

Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu penyampaian laporan dari KPPN Baturaja yang disampaikan oleh Kasubag Umum KPPN Baturaja, Sri Wiyono selaku Plh. Kepala KPPN Baturaja mewakili Kepala KPPN Baturaja yang sedang mengikuti Diklatpim III, Soft Launching implementasi KPPN Percontohan di Baturaja ini diresmikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Peresmian secara simbolik ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan plakat simbol soft launching kepada seluruh Kepala KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Iskandar.

Dalam sambutannya, Iskandar menyatakan bahwa implementasi KPPN-P merupakan jawaban dan koreksi atas stigma lama pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit-belit, tanpa kepastian dan sarat KKN. Menurutnya, sesuai amanat reformasi birokrasi, dengan SOP percontohan yang baku, serta didukung perbaikan sarana-prasarana, SDM terseleksi kompetensinya, serta uji prosedural dengan kriteria yang ketat, pelayanan perbendaraan terutama pencairan dana APBN seperti yang selama ini dikenal masyarakat bisa berjalan cepat, tepat, transparan, jelas norma waktunya, jelas prosedur dan persyaratannya serta terutama tidak lagi bernuansa KKN. Ia menambahkan , sebagai contoh yang paling nyata adalah penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerjamenjadi Surat Perintah Percairan Dana (SP2D) sebagai dokumen pencairan anggaran yang semula waktu penyelesaiannya 1-3 hari bahkan 1 minggu, kini bisa diselesaikan hanya dalam tempo 1 jam saja.

Dengan perbaikan layanan ini, diharapkan keberadaan KPPN dapat bersinergi, menjadi mitra kerja yang baik bagi instansi pemerintah di daerah (satker), termasuk Pemda, dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional serta memberi dampak positif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel juga menyampaikan agar segenap jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel, utamanya KPPN Percontohan dapat senantiasa mewujudkan layanan perbendaharaan dengan semangat “melayani dengan hati” sebagai pengejawantahan nilai-nilai utama Kementerian Keuangan.

Senada dengan itu, Wakil Bupati OKU mewakili Pemda dalam sambutannya menyatakan bahwa KPPN Percontohan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di segala lini. Di samping itu, ia mengemukakan pula harapan bahwa pelayanan yang diberikan dapat diwujudkan tidak hanya cepat dan simple, tetapi juga dengan ramah dan menyenangkan bagi pengguna layanan publik. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh perwakilan satker yang diwakili oleh Kepala BPS OKU dalam sambutannya yang mengungkapkan perbedaan nyata pelayanan perbendaharaan oleh KPPN di era lama dan di era percontohan ini.

Tak ketinggalan, untuk memperkuat penyampaian komitmen layanan percontohan, juga dideklarasikan janji layanan KPPN Percontohan yang dibacakan oleh pejabat/pegawai KPPN Baturaja mewakili segenap jajaran insan Perbendaharaan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Mengawali tinjauan layanan percontohan di front office KPPN Baturaja, dilakukan pengguntingan pita/rangkaian melati oleh Wakil Bupati OKU, Kuryana Azis didampingi istri, sebagai tanda telah beroperasinya SOP Percontohan pada KPPN Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau dan Sekayu.

Dalam tinjauan yang dipandu langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, ia kembali mengutarakan kepada Wakil Bupati, unsur Muspida dan para hadirin tentang berbagai upaya improvement di berbagai lini yang telah dilakukan dalam mewujudkan layanan percontohan. Ia melanjutkan bahwa implementasi SOP Percontohan sendiri di KPPN Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau dan Sekayu sesungguhnya telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang lalu. Sesi tinjauan ini juga disertai presentasi video klip profil KPPN Percontohan serta prestasi-prestasi yang telah diraih Ditjen Perbendaharaan dalam hal layanan dan implementasi reformasi birokrasi produksi Media Centre Ditjen Perbendaharaan. Oleh: Purwo Widiarto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel

Liputan Sosialisasi Materi Workshop Penegakan Disiplin Tahun 2012 dan Materi Terkait Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id. Pada tanggal 18 Oktober 2012 bertempat di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Riau diajak untuk memahami materi disiplin Pegawai Negeri Sipil dan materi terkait reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan dalam acara Sosialisasi Materi Workshop Penegakan Disiplin Tahun 2012 dan Materi Terkait Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan.

Acara dimulai dengan sambutan Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Dirgohaju Widodo. Dalam kata sambutannya, Dirgohaju Widodo mengatakan pelaksanaan sosialisasi merupakan tindak lanjut dari amanah Menteri Keuangan untuk melaksanakan quality assurance atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya di Ditjen Perbendaharaan agar sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ahmad Santoso, Kasubbag Kepegawaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Materi pertama yang disampaikan adalah Disiplin PNS (PP 53 Tahun 2010/ Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010, dilanjutkan dengan pemutaran film "Kita v.s. Korupsi", kemudian disambung dengan pengenalan whistleblowing system di Kementerian Keuangan.

Setelah istirahat makan siang para pegawai disuguhkan materi terkait Road Map Ditjen Perbendaharaan, area-area kritis yang resisten terhadap perubahan delapan reformasi birokrasi, dan terakhir Penerapan Standar Pelayanan Minimum di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Selain para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, acara sosialisasi juga diikuti oleh para Kasubbag Umum KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Riau, yang selanjutnya harus melaksanakan sosialisasi kepada para pegawai di KPPN masing masing.

Pada akhir acara Dirgohaju Widdodo mengajak semua pejabat dan pegawai di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk dapat menerapkan segala ketentuan, terutama disiplin PNS dan kode etik PNS sebagai upaya menyukseskan program Reformasi Birokrasi di Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

Liputan Forum Group Discussion Koordinasi Satker di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Koordinasi adalah jenis kata yang sangat mudah diucapkan namun susah untuk dilaksanakan. Kali ini KPPN Sampit ingin membuktikan bahwa koordinasi itu mudah dilakukan dan perlu. Menyadari pentingnya posisi KPPN dalam pelaksanaan APBN, di mana KPPN Sampit memainkan peran penting bahkan bisa dikatakan startegis dalam melayani satuan kerja (satker) yang tersebar di tiga kabupaten dengan jarak tempuh berjam-jam, KPPN Sampit harus mempunyai solusi cerdas untuk membantu satker dalam menyelesaikan permasalahan perbendaharaan yang berujung pada tingkat penyerapan anggaran.

Ada dua strategi yang diterapkan oleh KPPN Sampit dalam rangka koordinasi tersebut, yaitu: (1) pembinaan ke satker (on the spot), khusus untuk satker yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur atau di sekitar KPPN Sampit, serta (2) Focus Group Discussion (FGD) bagi satker di wilayah Kab. Katingan dan Kab. Seruyan.

Mengambil momen awal bulan di mana satker melakukan rekonsiliasi, KPPN Sampit mengundang pengelola keuangan (KPA, PPK, dan PP SPM) dari satker yang mempunyai jarak tempuh kurang lebih antara 2-4 jam untuk melakukan FGD. Meskipun hanya diawaki empat orang staff, Seksi Pencairan Dana mampu mengefektifkan waktu antara FGD, dan penyelesaian SP2D. Minimal satu orang dari staf seksi pencairan dana mengawaki diskusi yang dipimpin kepala kantor dengan tim pengelola keuangan dari 5 satker untuk masing-masing sesi. Setiap sesi memakan waktu lebih dari satu jam, satu jam di pagi hari dan satu jam di sore hari. Empat puluh tim pengelola keuangan dari 40 satker berhasil berdiskusi intensif tentang permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan di tingkat satker.

Irwan Wahyu Basuki, Kepala KPPN Sampit, selalu mengawali acara dengan mengatakan bahwa KPPN Sampit sengaja mengundang sedikit-sedikit biar bisa berdiskusi lebih intensif dan juga bisa lebih saling mengenal. Karena dengan keintensifan ini, beberapa problem akan mudah terpecahkan, dan dengan bersedikit akan lebih saling mengenal. Serta yang terpenting akan memudahkan koordinasi, sehingga ke depannya segala problem akan lebih mudah di atasi atau dicegah lebih dini. Ternyata, rasa terpendam selama ini mampu tercurahkan melalui acara diskusi ini. Sambutan antusias para KPA, PPK dan PP SPM merupakan bukti nyata bahwa mereka haus akan bimbingan dari KPPN.

Hampir semua satker tidak sungkan-sungkan lagi mengemukakan problem dan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN ini. Sebagaian besar satker menyampaikan permasalahan penyerapan dana mereka, Berbagai penyebab mereka kemukakan, mulai dari masalah keterbatasan personal, kendala belum adanya SK yang menjadi dasar pembayaran, pemblokiran dan juga sebagian kegiatan yang memang belum dijalankan. Problem belanja pegawai yang minus merupakan problem umum yang dimiliki oleh satker di wilayah pembayaran KPPN Sampit tahun ini. Problem lain yang tak kalah menarik adalah prinsip kehati-hatian. Begitu hati-hatinya satker sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan penyerapan dana daripada ada sesuatu yang mereka takutkan. Semua problem ini kita diskusikan dengan tuntas dan para satker pun puas, dan berharap ada kelanjutan diskusi yang sama di lain kesempatan.

Kedua belah pihak berharap, sebelum terjadi permasalahan sudah bisa didiskusikan untuk mencari jalan keluar. Forum seperti ini menjadi alternatif bagi mereka.

Oleh: Isti’anah (KPPN Sampit)

Liputan Pelatihan Excellent Service KPPN Medan I
Medan,perbendaharaan.go.id – Reformasi Birokrasi DJPBN telah benar-benar merubah mindset para pegawainya. Dulu kita dilayani oleh mitra kerja, bak raja yang dibutuhkan dan dicari keberadaannya, namun mindset itu berubah seiring dengan bergulirnya angin reformasi. Kita sebagai pelayan, kita ada karena stakeholders ada. Reformasi birokrasi didukung oleh Nilai-nilai Kementerian Keuangan antara lain : Integritas tercermin pada kejujuran dan ketulusan, Profesionalisme pada kompetensi dan kecakapan, Sinergi dalam kerjasama dan saling mendukung, Pelayanan pada penampilan, percakapan, sikap, tingkah laku maupun pengetahuan, dan Kesempurnaan sebagai usaha perbaikan dan peningkatan terus-menerus dalam segala hal.

“Untuk mendukung Reformasi Birokrasi dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, KPPN Medan I proaktif berusaha maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanannya. Melalui Pelatihan Excellent Service ini diharapkan adanya peningkatan keahlian pegawai dalam menyampaikan layanan prima. Pelayanan prima mulai dari middle office, back office, terutama front office,” kata Kepala KPPN Medan I, Ria Hot Juanita Simbolon, saat memberikan arahan pada pembukaan pelatihan.

Pelatihan diadakan pada hari libur, Sabtu tanggal 29 September 2012 jam 08.30 s.d. jam 14.00 di Aula KPPN Medan I, bekerja sama dengan PT. BNI Kantor Wilayah Medan.

Tiga hal yang diperlukan untuk mengembangkan Excellent Service yaitu, penampilan, sikap perilaku, dan pengetahuan yang luas.

Jalinan komunikasi dengan mitra kerja baik secara verbal maupun non verbal harus hangat dan ramah. Senyum tulus ikhlas akan memberi kesan sentuhan yang mendalam. Kontak mata dan pengungkapan maaf serta penawaran bantuan harus selalu disuguhkan. Standar berkomunikasi melalui telepon, cara memulai dan bagaimana menjawabnya.

Standar pelayanan yang diberikan dalam menerima tamu dengan mengucapkan salam “Selamat Pagi/Siang/Sore”, “ada yang bisa dibantu”, menyampaikan ucapan “terima kasih” dan “senang bisa melayani Bapak/Ibu”, hingga penawaran “ada lagi yang bisa dibantu”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan secara langsung menjadi contoh riil dalam memberikan layanan maka dilaksanakan role play.

Pada awalnya terasa kaku dan sedikit membingungkan karena tips dan triks tersebut belum membumi. Namun dengan adanya pembekalan Excellent Service tersebut maka menambah wawasan pengetahuan pegawai sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Secara keseluruhan, acara pelatihan tersebut berlangsung sekitar 4 Jam. Para pegawai begitu antusias dalam mengikuti acara tersebut.

Dalam acara penutupan, Kepala KPPN Medan I, berpesan kepada semua pegawai agar terus berlatih dan berupaya dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Ke depan pelayanan diharapkan akan semakin baik dan melampaui harapan semua stakeholders. Bekerja adalah ibadah, oleh karena itu lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk membumikan 4 S : Senyum, Sapa, Salam, dan Senang, yang merupakan motto layanan KPPN Medan I. Dengan janji layanan : Transparan, Tepat Waktu, Pasti, dan Tanpa Biaya.

Kontributor : Warnoto KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan soft launching KPPN Percontohan Ende
Ende, djpbn.kemenkeu.go.id – Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2012, diperingati dengan sangat luar biasa oleh KPPN Ende. Bertempat di aula KPPN Ende, Hari Kesaktian Pancasila diperingati dengan launching KPPN Percontohan. KPPN Percontohan adalah bentuk nyata reformasi birokrasi yang dilakukan oleh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Tidak ada kecurangan, tidak ada gratifikasi, tidak ada birokrasi yang berbeli-belit, semua transparan, semua dilaksanakan dengan cepat, dan semua stakeholder puas terlayani dalam prosesnya melaksanakan amanah APBN.

Hadir dalam acara tersebut, para pimpinan kepala daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, serta kuasa pengguna anggran lingkup KPPN Ende.

Kepala KPPN Ende, Suhardjono, dalam sambutan pertama, menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan APBN, khususnya menyangkut tiga aspek utama, yaitu: pertama, penatausahaan pendapatan negara, kedua, pengelolaan kas dan penyaluran dana belanja negara, dan ketiga, penyusunan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

“Untuk mewujudkan layanan unggulan, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, berupa konsep one stop service, pemanfaatan single database, dukungan SDM yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi informasi,” kata Suhardjono mengomentari tentang bagaimana mengoptimalkan ketiga peran tersebut.

Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Nugroho, dalam arahannya menyampaikan bahwa terwujudnya good governance dan clean governance ditandai dengan peningkatan kinerja yang disertai perubahan mindset seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Posisi Kementerian Keuangan selain sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, juga sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara, menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pengelolaan APBN, yang dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Bertitik tolak dari hal tersebut, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan dengan baik, benar dan sukses.

“Dengan tekad dan kerja keras baik jajaran Kementerian Keuangan maupun Kementerian Negara/lembaga, kami yakin bahwa upaya perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya dan yang hari ini kita luncurkan akan berhasil sebagaimana yang kita harapkan,” tegas Adi Nugroho.

Sementara itu Kepala KPP Pratama Ende, Saripudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPPN Ende memiliki komitmen untuk melakukan transfer knowledge bidang pelaksanaan anggaran. Dia berharap komitmen tersebut didukung oleh semua satker dengan bersungguh-sungguh untuk terus belajar, sehingga dapat terwujud pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Acara dimeriahkan oleh kelompok paduan suara karyawan dan karyawati serta Darma Wanita KPPN Ende. Tepukan menggema setelah dinyanyikan Lagu “Ende Deku Dengu” dan “Hole-Hole” yang menjadi hit lagu KPPN Ende.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Ende, Don Bosco M. Wanggai, menyampaikan ucapan selamat kepada 5 KPPN yakni KPPN Ende, KPPN Waingapu, KPPN Larantuka, KPPN Atambua, dan KPPN Ruteng yang telah ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. “Dengan mengucapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya resmikan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ucap Bupati Ende meresmikan KPPN Ende menjadi KPPN Percontohan yang diikuti dengan pemukulan gong dan tepukan tangan dari tamu undangan sebagai tanda dimulainya era baru implementasi KPPN Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh : Kontributor KPPN Ende
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan