Liputan Pembekalan Service Excellence Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Lagu Insan Perbendaharaan dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dibawakan Tim Paduan Suara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng menjadi pembuka acara pembekalan service excellence hari itu, Selasa (25/9). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil serta perwakilan dari KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah .

Acara dibuka oleh Bjardianto Pudjiono, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya ia menyampaikan, “kegiatan ini merupakan media pembelajaran bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada stakeholder. Bukan hanya baik, karena baik saja tidak cukup. Harus bisa memberikan Wow effect atas pelayanan yang kita berikan. Dan untuk hal tersebut dibutuhkan upaya, kerja keras, komitmen yang kuat dan keikhlasan untuk dapat memberikan pelayanan dari hati kita. Kita harus melakukan perbaikan diri secara terus menerus, bersikap proaktif dan kreatif agar dapat memenuhi standar pelayan yang diinginkan dan sesuai dengan perilaku utama yang diharuskan dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan”.

Narasumber pembekalan service excellence , Haryanto, dari Learning Center Group Bank Mandiri Pusat menyampaikan materi dalam suasana santai penuh joke segar. Peserta terlihat begitu asyik menuntaskan keingintahuan tentang bagaimana memberikan layanan yang tidak sekedar senyum saja. Menurutnya, Pembangunan service adalah proses jangka panjang, yang membutuhkan waktu tahunan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan service ini perlu ditunjuk role model atau change agent. Haryanto menambahkan, setiap role model harus mampu menyebarkan virus service excellence kepada teman-teman disekitarnya, karena dengan sekedar teori layanan saja tidak akan menyegerakan perubahan service yang diharapkan oleh organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Para peserta diajarkan pula etika menerima tamu,etika bertelepon dan bagaimana berpenampilan yang baik mulai dari cara duduk, berjalan, tersenyum, jabat tangan, kontak mata dan sebagainya. Penyajian materi tersebut tak henti mengundang gelak tawa peserta karena kekakuan yang ditimbulkan oleh para

peraga ketika harus bersimulasi. Para peserta tampak terus berusaha untuk mencoba. Kontribusi : Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng

LIPUTAN PENGAJARAN PPAKP MATERI SPAN DAN SAKTI LOKASI MAKASSAR TA 2012
Makassar.perbendaharaan.go.id – Sejumlah 40 Peserta PPAKP Kelas B Angkatan II Lokasi Makassar mengikuti pelatihan dengan materi SPAN dan SAKTI yang disampaikan Oleh Duta SPAN Unit KPPN Parepare, Imam Saroni. Acara yang berlangsung selama tujuh jam tersebut mendapatkan sambutan yang hangat dari Peserta. Berbagai pertanyaan, kritik, saran dan testimony datang dari peserta yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut DSU KPPN Parepare, membawakan materi Overview dasar SPAN, IT, Perubahan Proses Bisnis SPAN, serta materi SAKTI dan Implementasinya, “Materi ini saya sampaikan agar para peserta yang hadir dapat memiliki pemahaman mendasar tentang SPAN dan SAKTI sehingga mereka (peserta-red) yang kebanyakan berlatar belakang sebagai Operator Keuangan mempunyai semangat untuk belajar dan menggali informasi SPAN dari berbagai sumber, sehingga pada akhirnya nanti saat implementasi mereka sudah tidak canggung dalam mengoperasikannya karena sebelumnya telah ditunjang oleh wawasan yang cukup” ucap Imam Saroni.

Proses Belajar Mengajar dilakukan secara interaktif. Narasumber yang juga selaku DSU KPPN Parepare dalam sela-sela pemberian materi juga melemparkan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan sehingga kelas menjadi hidup, tidak monoton, serta peserta tidak mengantuk. Sebagai “imbalan” atas keberhasilan menjawab pertanyaan tersebut, Narasumber memberikan Hadiah / doorprize berupa merchandise SPAN ( gantungan kunci, layer, bingkisan kecil, flashdisc, mouse, dll), “Pemberian Doorprize tersebut saya berikan untuk memberikan rangsangan kepada peserta agar memperhatikan materi saya dan memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan atas materi yang saya sampaikan” ucap DSU KPPN Parepare

Tak hanya memberikan materi secara Slide, DSU KPPN Parepare selaku Narasumber juga memberikan brosur kepada Peserta yang hadir. Selain itu, narasumber menampilkan video animasi SPAN yang mendapatkan aplaus atas Perubahan Proses Bisnis SPAN, “Video yang ditampilkan oleh narasumber sangat bagus dan menarik sehingga kami mendapat gambaran yang gamblang mengenai perubahan proses bisnis SPAN yang akan dilaksanakan” Ucap Riski Amalia, Staf Keuangan Satker Otoritas V Bandara Makassar.

Pada Akhir kegiatan Belajar Mengajar, Narasumber membagikan Evaluasi untuk mengukur kegiatan Belajar Mengajar serta menampung testimony dari Peserta. Dari hasil testimony peserta, disimpulkan bahwa 95 persen para peserta PPAKP Kelas B menyatakan Sudah Tidak Sabar untuk Mendalami SPAN dan SAKTI serta menjalankan Implementasinya secara Penuh di Instansi masing-masing, “saya sudah sangat ingin tahu kelanjutan materi SAKTI ini secara mendalam, serta kami juga tidak sabar untuk Praktek langsung Aplikasi SAKTI jadi kami harapkan kepada Kementerian Keuangan agar segera merealisasikan Pelatihan Aplikasi SAKTI secara Professional dan dikemas yang baik” Ucap Juniar Operator keuangan Satker Polres Pangkep.

Dari hasil testimony peserta dan beberapa masukan dari para pegawai KPPN Parepare, maka DSU KPPN Parepare berharap nantinya Pelatihan SPAN maupun Pelatihan SAKTI hendaknya dikemas yang sangat menarik dan Professional sehingga tidak mengecewakan Para User yang telah menanti dengan harapan yang indah yang pada akhirnya Kita Semua Dapat Menjalankan Implementasi SPAN dan SAKTI secara Sempurna.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Yogyakarta, perbendaharaan. go.id - KPPN Wates ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Soft Launching KPPN Percontohan Tahap VI untuk wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, (1/10). Acara tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tentang Penetapan KPPN Percontohan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahap VI.

Dipilihnya kota Wates yang mempunyai julukan “The Jewel of Java” sebagai tempat dilaksanakannya Soft Launching KPPN Percontohan Tahap VI,memberikan makna tersendiri bagi para pegawai KPPN Wates. Hal ini terlihat dari semangat dan antusiasme para pegawai beberapa bulan terakhir untuk menyiapkan KPPN Wates hingga layak disebut sebagai KPPN Percontohan baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun proses bisnis, dibalas dengan kepercayaan sebagai lokasi Soft Launching KPPN PercontohanTahap VI. Kepercayaan itu pula lah yang memberikan motivasi bagi seluruh pegawai KPPN Wates untuk rela mengorbankan waktu liburnya sebelum acara dimulai, untuk bahu membahu mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya acara dimaksud.

Acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Wates serta jajaran Pimpinan Bank Mitra kerja KPPN Wates berlangsung dalam suasana yang meriah dan penuh kekeluargaan. Tepat pukul 10.00 WIB rangkaian acara dimulai dan diawali dengan tampilan video dan slide show tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan, sejarah singkat KPPN Wates, capaian kinerja, dan profil kantor. Hal ini dimaksudkan agar para undangan mengetahui secara jelas tentang perjalanan sejarah KPPN Wates dan perubahan-perubahan mendasar yang telah dilakukan hingga akhirnya di-launching menjadi KPPN Percontohan.

Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah mengawali acara dengan memberikan sambutan dan menyampaikan sekilas sejarah perjalanan KPPN Wates mulai dari awal berdiri sampai dengan ditetapkan menjadi KPPN Percontohan. Lebih lanjut Lili Khamiliyah menghimbau agar apa yang telah diperjuangkan oleh para pimpinan pendahulu hingga wajah KPPN Wates menjadi baik seperti saat ini, dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan ditingkatkan pada seluruh aspek. Disamping itu juga dikatakan bahwa jauh sebelum penetapan sebagai KPPN Percontohan, KPPN Wates dan KPPN Wonosari telah mengimplementasikan SOP KPPN Percontohan pada tahun 2010 yang lalu. Tak lupa, ia juga menyampaikan Janji Layanan KPPN Wates yang mempunyai motto SMART (Semangat, Melayani, Amanah, Ramah dan Tulus) serta himbauan anti gratifikasi.

Sambutan berikutnya oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten KulonProgo, Ir. Bambang Tri Budi Harsono, yang mewakili Satuan Kerja yang menyampaikan kesannya yang cukup baik atas pelayanan yang di berikan oleh KPPN Wates, antara lain lokasi kantor yang strategis, sarana dan prasarana yang lengkap, kenyamanan ruang front office, serta dukungan sumber daya manusia yang mumpuni dalam membantu kelancaran proses pencairan dana dan penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam sambutannya menjelaskan secara filosofis pembentukan KPPN Percontohan Tahap I s.d Tahap V yang sudah dirintis sejak tahun 2007. Launching KPPN Percontohan Tahap VI ini merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan yang never ending dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, kualitas layanan publik didasarkan atas 4 (empat) hal yaitu perubahan paradigma layanan, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, pemenuhan tuntutan publik untuk pelayanan yang lebih baik, dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional. Dalam kesempatanitu pula, Hendro Baskoro kembali menyinggung tentang prinsip-prinsip layanan KPPN Percontohan, yaitu Pelayanan satu tempat (one stop service), adanya kepastian waktu penyelesaian (certainty), bisnis proses yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberikan informasi secara real time, transparan dan akuntabel, serta meminimalisir kontak dengan stakeholders (minimizing contact person).

Secara simbolis peresmian KPPN PercontohanTahap VI ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DIY, Hendro Baskoro, yang didampingi oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Kepala KPPN Wates dan Kepala KPPN Wonosari serta para undangan. Usai pengguntingan pita, selanjutnya Hendro Baskoro didampingi Kepala KPPN Wates mengajak seluruh hadirin untuk meninjau ruangan Front Office KPPN Wates. Di ruangan ini, seluruh fasilitas dan layanan yang diberikan oleh KPPN Wates dijelaskan secara rinci oleh Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah. Beliau juga meminta petugas Front Office SPM mevisualisasikan proses penerimaan SPM hingga menjadi SP2D, serta petugas Front Office Rekon untuk mevisualisasikan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan Satker (UAKPA) sampai proses rekonsiliasi selesai.

Sebagai akhir acara, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas diresmikannya KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebagai KPPN Percontohan Tahap akhir. Semoga dengan predikat baru ini diharapkan dapat menjadikan titik awal bagi KPPN Wates dan KPPN Wonosari untuk menjadi pelayan masyarakat yang tidak berhenti berinovasi dan terus meningkatkan kinerjanya dengan tetap memegang teguh Nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan).

Kontributor: Imam Tri Wibowo dan AmaliaPratiwi, KPPN Wates.

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Bitung, djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah menunggu selama tiga tahun, akhirnya tiga KPPN di Provinsi Sulawesi Utara diresmikan menjadi KPPN Percontohan. Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan dengan menggunting pita di pintu utama KPPN Bitung oleh Walikota Bitung Hanny Sondakh, Senin (1/10). KPPN Bitung menjadi pusat Soft launching tiga KPPN di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yaitu KPPN Bitung, KPPN Kotamobagu dan KPPN Tahuna.

Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah Swt, acara diawali dengan pembacaan doa oleh Taher Mustafa dari Kementerian Agama Kota Bitung, dilanjutkan dengan laporan Kepala KPPN Bitung, Syaeful Hidayat. Dalam sambutannya Syaeful Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Walikota Bitung bersedia hadir.

Lebih lanjut Syaeful menjelaskan sejarah pembentukan 45 KPPN Percontohan tahap I sampai dengan tahap V. Kemudian ia menjelaskan juga bahwa di tahun 2012 ini lonjakan yang signifikan dengan membentuk 134 KPPN Percontohan di seluruh Indonesia.

Syaeful Hidayat yang bertugas sejak tahun 2011 , menjelaskan model layanan KPPN percontohan mengutamakan layanan one stop service, penerapan proses bisnis sederhana, pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan Pengelolaan kinerja, transparansi dan tanpa biaya. Adanya SDM yang berkualitas pada KPPN akan membawa perubahan pola pikir para pegawainya.

Selama ini masyarakat mempunyai stigma bahwa layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terkesan lamban, tidak transparan, bahkan diwarnai dengan pungutan tidak resmi. Menurut Syaeful, stigma itulah yang ingin diubah dengan pembentukan KPPN Percontohan. Dihadapan walikota dan para undangan Kepala KPPN Bitung melaporkan juga bahwa realisasi DIPA TA.2012 triwulan III Wilayah Kerja KPPN Bitung ( Kota Bitung, Kab.Minahasa Utara dan Kab.Kep Talaud) baru mencapai 64,67% ( target IKU 60%).

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kurangnya kualitas penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, kurangnya perhatian atasan langsung dan aparat pengawasan internal terhadap kualitas rencana penyerapan anggaran. Ke depan langkah yang akan ditempuh KPPN Bitung Untuk mendongkrak realisasi anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kepala satker , walikota dan bupati.

Dalam sambutannya Hanny Sondakh berharap, tunjukan terus kerja yang lebih baik sebagaimana ciri khas KPPN yakni cepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya serta gunakanlah potensi-potensi yang ada menggerakkan system perbendaharaan yang akurat dan tepat guna. Selanjutnya Hanny Sondakh menyarankan KPPN agar segera menyurati SKPD/ Instansi vertical jika anggarannya belum direalisasikan sesuai target.

Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Tanjung, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Tanjung menjadi pusat gelaran Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (1/10). Acara yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina tersebut dihadiri pula oleh Bupati Tabalong.

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi KPPN Pelaihari, KPPN Barabai, KPPN Tanjung, dan KPPN Kotabaru. Hal itu merupakan pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-7935/PB/3012 tanggal 27 September 2012 tentang Penegasan Pelaksanaan Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI.

Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Tanjung, Arif Khuzaini, dalam sambutannya beliau melaporkan bahwa dibentuknya KPPN Percontohan merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan, Khususnya Ditjen Perbendaharaan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, Reformasi birokrasi menuntut kepada seluruh pegawai yang bertugas dalam pengelolaan Keuangan negara untuk memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu: integritas, profesionalisme, pelayanan, sinergi, dan kesempurnaan.

Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Kalsel, Elin Sumarlina menyatakan, guna mewujudkan tujuan peningkatan pelayanan KPPN telah dilakukan upaya penyempurnaan layanan, yang meliputi: transparansi proses bisnis internal, menetapkan dan mempersingkat norma waktu penyelesaian layanan, informasi kepastian persyaratan administrasi layanan, serta meningkatkan kualitas hasil layanan. Gambaran mengenai upaya penyempurnaan layanan dimaksud, yaitu pelayanan penerbitan SP2D pada KPPN percontohan sebelum reformasi lamanya 1 (satu) hari, setelah reformasi menjadi 1 (satu) jam. Bupati Tabalong dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ditjen Perbendaharaan atas Soft Launching KPPN percontohan Tahap VI, khususnya kepada KPPN Tanjung. Bupati Tabalong berharap bahwa semoga ke depan layanan KPPN Percontohan dapat mempercepat penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Selanjutnya Bupati Tabalong, Drs H. Rachman Ramsyi Msi, meresmikan KPPN Percontohan lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan dengan pemukulan gong. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi Kalsel. Acara dilanjutkan dengan pembukaan tirai backdrop KPPN Tanjung dan peninjauan layanan front office KPPN Tanjung oleh Bupati Tabalong beserta unsur Muspida Kabupaten Tabalong, Pimpinan Bank/Pos mitra kerja KPPN Tanjung, dan Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Tanjung, antara lain Kapolres Balangan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.

Oleh: Eko Purwanto – Kontributor KPPN Tanjung

Sosialisasi Addendum Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Mengawali bulan Oktober 2012, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam mengadakan sosialisasi kepada Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam. Sosialisasi kali ini untuk menyampaikan Addendum Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan. Perjanjian tersebut sedianya berakhir pada tahun 2012 ini, namun diperpanjang hingga 2013.

Sosialisasi ini merupakan yang kedua kali pada tahun 2012. Seperti sebelumnya, sosialisasi kali ini dimaksudkan untuk me-refresh pemahaman petugas bank/pos serta memantau kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu disampaikan pula peraturan terbaru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Perubahan atas PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara.

Acara dibuka oleh Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri. Ia menyampaikan beberapa masalah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, serta tak lupa pula solusi untuk mengatasinya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah-masalah di Seksi Bank/Giro Pos terus berkembang, hal ini disebabkan penerimaan negara yang dikelola KPPN Batam cukup besar. Untuk itu diperlukan sinergi baik di dalam lingkungan KPPN Batam sendiri maupun dengan Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja. Fauzi Syamsuri berpesan agar komunikasi antara Bank/Pos Persepsi dengan KPPN Batam selalu dijaga dengan baik.

Menyambung sambutan dan arahan kepala KPPN Batam, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Deny Hariansyah memaparkan materi Perjanjian Jasa Layanan Bank/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan. Pemaparan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Termasuk lebih memahami hak dan kewajiban Bank/Pos Persepsi dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara. Tak kalah pentingnya, pada sesi kedua Rahmat Saleh, Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos, menyampaikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Perubahan atas PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara yang menitikberatkan pada Transaksi Reversal. Narasumber berpesan agar pelaporan terkait transaksi reversal ini lebih diperhatikan karena selama ini Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Batam dirasa sangat kurang memperhatikan hal tersebut. Pada sesi terakhir Indra Yusak Ardianto, Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos, menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan penerimaan negara selama tahun 2012. Dari evaluasi ini nampak bahwa ada beberapa Bank/Pos yang masih “menabrak” peraturan yang berlaku. Sosialisasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi.

Acara ditutup setelah terdapat tanya jawab. Deny Hariansyah mewacanakan untuk mengadakan semacam forum untuk Bank/Pos Persepsi yang akan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dengan semakin banyaknya intensitas koordinasi antar pihak, diharapkan pelaksanaan penerimaan negara dapat berjalan lancar, terlebih dalam menghadapi akhir tahun 2012 ini. Selain itu diharapkan pula terjadi peningkatan jumlah penerimaan negara dari tahun-tahun sebelumnya.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Launcing KPPN Percontohan Kolaka
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka resmi menyandang status sebagai KPPN Percontohan per 1 Oktober 2012. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tanggal 16 Juli 2012.

Dalam acara peresmian KPPN Percontohan Kolaka Senin (1/10), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip, menyatakan bahwa penerapan KPPN Percontohan merupakan bagian dari upaya jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara terstruktur, terencana, dan terprogram dengan baik. KPPN Percontohan adalah pelayanan satu tempat (one stop service), penerapan proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, kepastian norma waktu layanan, transparan dan akuntabel, proses pekerjaan mempedomani standar prosedur operasi (SOP) yang berlaku, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi melalui proses assessment.

“Implementasi KPPN Percontohan merupakan etalase bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan kantor modern, dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, demi mendukung pembangunan di Kolaka,” terang Bilmar. Disamping itu pula Bilmar menjelaskan tentang rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di awal tahun 2013.

Bupati Kolaka, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Ahmad Safei, memberikan apresiasi atas peresmian status KPPN Kolaka menjadi KPPN Percontohan, “Perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan perekonomian Kolaka cukup tinggi, sehingga menuntut kantor pemerintah seperti KPPN Kolaka untuk mampu menangkap dinamika tersebut dan menjawabnya dengan pelayanan publik yang lebih baik.” Dengan menerapkan standar operasi kantor percontohan, keberadaan KPPN Kolaka diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang muncul terkait pengelolaan keuangan negara.

Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, menegaskan bahwa pelayanan cepat, tepat, dan tanpa biaya, merupakan komitmen, janji, dan niat KPPN Kolaka dalam mewujudkan salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Cepat berarti cepat prosesnya, tepat berarti data yang diolah akurat dan akuntabel dan tanpa biaya berarti tidak ada pungutan alias gratis. Diakhir acara launching KPPN Percontohan ini, Sekretaris Daerah didampingi Kepala Kanwil, Kepala KPPN Kolaka dan tamu undangan lainnya menyaksikan secara langsung proses penyelesaian 3 SPM menjadi SP2D yang hanya membutuhkan waktu 20 menit.

Kontributor: KPPN Kolaka dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra

Liputan peresmian KPPN Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Rantau Prapat, perbendahaan.go.id – Tanggal 01 Oktober 2012 bukan hanya bersejarah karena kesaktian pancasilanya, tetapi bagi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan, ia juga bernilai sejarah yang sangat luar biasa. Reformasi tidak pernah berhenti digelorakan oleh pimpinan dan staf Ditjen Perbendaharaan. Sukses membentuk KPPN Percontohan dengan pelayanan fenomenalnya yang bersih dari KKN, transparan, akuntabel dan cepat, menjadikan para pimpinan terus melanjutkan reformasinya. Di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, sembilan KPPN resmi¬ menjadi KPPN Percontohan sejak 1 Oktober 2012, meski secara tidak resmi telah melaksanakan SOP KPPN Percontohan dengan segala budayanya tidak lama setelah peresmian KPPN Percontohan oleh Menteri Keuangan waktu itu, lima tahun yang lalu.

Soft Launching KPPN Percontohan secara simbolis dilakukan di KPPN Rantau Prapat mewakili delapan KPPN yang lain. Acara ini dihadiri oleh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Labuhan Batu Plus, para Kepala Satker, para Kepala SKPD, para Kepala Cabang Bank/Pos/PT. Askes.

Soft launching KPPN Percontohan ini pada hakekatnya merupakan penobatan atau wisuda bagi KPPN Rantau Prapat dan delapan KPPN lain di Provinsi Sumut, yang secara nyata telah melaksanakan Standard Operating Procedures Layanan Percontohan sejak tahun 2010, demikian salah satu isi sambutan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Abdullah Nanung.

Beliau juga menyampaikan bahwa penetapan dan peresmian KPPN Percontohan ini merupakan rangkaian amanah dari Paket Undang-Undang Reformasi Keuangan Negara, yaitu: UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Untuk ditetapkan menjadi KPPN Percontohan, KPPN Rantau Prapat telah menjalani tahapan-tahapan yang meliputi penyempurnaan standar layanan yaitu sejak tahun 2010 telah menerapkan SOP KPPN Percontohan, melakukan penyempurnaan standar sarana dan prasarana kerja berupa perbaikan layout dan images building. Tahapan yang paling krusial adalah pegawai KPPN Rantau Prapat telah memenuhi standar kompetensi jabatan pegawai yang diseleksi melalui test assessment yang diselenggarakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Rantau Prapat menyampaikan bahwa dengan SDM sejumlah 22 orang yang rata-rata sudah berusia lebih dari 50 tahun, KPPN Rantau Prapat tetap bersemangat dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan penuh tanggungjawab, untuk memberikan layanan secara transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya.

Kepala KPPN Rantau Prapat juga menghimbau para kepala satker untuk mempercepat pencairan dana yang sampai dengan akhir September baru terserap 60%, dan agar satker menghindari penumpukan pengajuan SPM pada akhir tahun.

Dalam acara soft launching ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu menyampaikan kesan-kesan yang sangat baik sebagai mitra kerja KPPN Rantau Prapat, karena janji layanan transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya yang dicanangkan KPPN Rantau Prapat benar-benar ditepati dan bukan hanya sekedar slogan belaka.

Dalam sambutannya di acara soft launching ini, Bupati Kabupaten Labuhan Batu, Tigor Panusunan Siregar, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi dan kinerja KPPN Rantau Prapat yang telah memberikan layanan prima kepada para stakeholders. Dalam kesempatan ini Bupati meminta kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu untuk mencontoh prestasi yang telah dicapai KPPN Rantau Prapat dan jajaran Ditjen Perbendaharaan.

Acara peresmian ditandai pembukaan tirai penutup papan nama KPPN Rantau Prapat oleh Bupati Kabupaten Labuhan Batu, yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita di depan pintu Front Office (FO) KPPN Rantau Prapat oleh Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Ibu Ellya Rosa Siregar, SPd. Sebelum diakhiri dengan makan siang bersama, acara soft launching KPPN Percontohan ini dilengkapi dengan demo penyampaian berkas dan softcopy Surat Perintah Membayar (SPM) oleh satker kepada petugas di FO, untuk diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan standar layanan maksimal 1 (satu) jam.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan