Liputan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2012
Kolaka, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan KPPN Kolaka menyelenggarakan sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA 2012, Rabu (24/04/2012) bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Ilham.

Sebanyak 54 Satker wilayah kerja KPPN Kolaka mengikuti sosialisasi dimaksud. Dalam pembukaannya Kepala KPPN Kolaka, Setijo Budi Pramono, memberikan pandangan bahwa pelaksanaan anggaran perlu adanya fleksibilitas dalam penyerapan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk revisi DIPA. Kepala KPPN juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring penyerapan DIPA Triwulan I masih terdapat beberapa satker yang penyerapan anggarannya rendah, hal ini antara lain disebabkan karena perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga memerlukan revisi DIPA. Untuk itu, demi memperlancar revisi DIPA perlu diberikan pemahaman tentang tata cara revisi DIPA 2012 kepada satuan kerja.

Penyampaian Materi Tata Cara Revisi DIPA 2012 disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Imam Subagyo. Dalam paparannya disampaikan bahwa terdapat perubahan-perubahan mendasar terkait dengan revisi DIPA 2012, antara lain bahwa revisi POK adalah menjadi wewenang penuh KPA tanpa harus menyampaikan revisi tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, hal ini berbeda dengan tahun 2011 dimana revisi POK harus disampaikan terlebih dahulu ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Namun tetap diingatkan bahwa revisi POK tersebut agar tetap didokumentasikan oleh KPA. Disamping materi tata cara revisi DIPA juga disinggung masalah penyusunan RPA untuk satker.

Pada sesi tanya jawab, para peserta sosialisasi mengajukan pertanyaan dengan antusias tidak hanya terkait dengan revisi DIPA akan tetapi menyangkut juga masalah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pengisian daftar kuesioner dan post-test sebagai evaluasi dari kegiatan sosialisasi tersebut

Oleh: Kontributor KPPN Kolaka

Liputan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker (AFS), LPJ Bendaharawan, dan Penatausahaan Piutang PNBP Tahun 2012 KPPN Sorong – Papua Barat.
Sorong, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sorong menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS), pada tanggal 8-10 Mei 2012. Kegiatan tersebut dipadu dengan Sosialisasidan Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendaharawan dan Penatausahaan Piutang PNBP. Hadir sebagai pesrta Bendahara Pengeluaran dan Operator seluruh satker di lingkungan KPPN Sorong.

Pelaksanaan bimtek ini sekaligus menindaklanjuti surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana / Pencairan Dana Tahun 2012.

Kepala KPPN Sorong – Sujadi dalam sambutannya menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan sosialisasi dan bimtek ini bertujuan untuk memahami dan menyamakan persepsi dalam hal pencairan anggaran terutama berkaitan dengan ketentuan terbaru mengenai penggunaan Aplikasi Forecasting Satker dalam penyusunan dan penyampaian perkiraan penarikan dana. Acara ini dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan maksud agar materi yang disampaikan para narasumber bisa terserap dan diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran masing-masing satker.

Dalam kesempatan ini Sujadi juga menegaskan kembali komitmen KKPN Sorong bahwa semua jenis layanan di KPPN Sorong tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk itu Kepala KPPN menghimbau kepada seluruh satker agar tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada staf maupun pimpinan KPPN Sorong.

Sesi pertama diawali dengan materi mengenai landasan hukum pelaksanaan perencanaan kas bagi satuan kerja maupun KPPN. Materi yang disampaikan oleh Arnold Kakisina dan Djoko Julianto ini perlu disampaikan kembali agar satker mempunyai pemahamam yang utuh mengenai arti strategis perencanaan kas baik dalam skala satker maupun nasional. Agar runtut, panitia melanjutkan dengan bimtek cara mengoperasikan AFS yang disampaikan oleh Luqman Elhakim dan Jan Jack Jolli Rasubala. Sesi ini berlangsung cukup dinamis mengingat AFS versi 2012 yang sekarang terintegrasi dengan aplikasi RKAKLDIPA 2012. Pengintegrasian tersebut merupakan hal baru bagi sebagian besar peserta.

Setelah break, pemateri berikutnya adalah Safiuddin dan Cosmas Sakti Wijaya Adi yang menyampaikan LPJ Bendaharawan. Dan sebagai penutup adalah Penatausahaan Piutang PNBP yang disajikan oleh Spankye Letlora.

Selama tiga hari tersebut, KPPN Sorong berusaha menjadi guru, mengajak satker bergandeng tangan untuk melaksanakan dengan penuh kesungguhan berbagai peraturan terbaru khususnya terkait dengan perencanaan kas.

Kontributor KPPN Sorong : Djoko Julianto

Liputan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id -- Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 dilaksanakan KPPN Raha di aula KPPN Raha, Jum’at (27/4). Kegiatan tersebut mengusung tema “Meningkatkan kapasitas pegawai satuan kerja K/L dalam memahami dan mengimplementasikan proses penyusunan perkiraan penarikan dana secara tepat waktu dan akurat”.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan kewajibannya menyampaikan rencana penarikan dana ke KPPN, baik secara harian, mingguan, atau bulanan. Herbudi melanjutkan, perencanaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana di Kuasa BUN yang dibutuhkan satker untuk membiayai seluruh kegiatannya secara tepat waktu dan sesuai keperluan. Kewajiban penyampaian perencanaan kas ini bukan untuk mempersulit atau memperlambat proses pencairan dana, melainkan untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Herbudi mengingatkan, apabila aplikasi ini dilaksanakan dengan benar, akan mempermudah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyediaan dana. Di sisi lain, menurutnya, pihak satker dapat melakukan penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan secara terencana. Berbeda dengan aplikasi AFS 2011, aplikasi AFS 2012 telah terintegrasi dengan aplikasi RKA-KL 2012 sehingga diharapkan akan mempermudah satker dalam penyusunan AFS dan Rencana Penarikan Anggaran (RPA). Keunggulan lain aplikasi ini yaitu menu-menu yang tersedia menjadi relatif lebih sederhana dan user friendly sehingga diharapkan tidak menambah beban kerja satker.

Materi sosialisasi berikutnya disampaikan oleh Sri Budiyono H dan Purwakhidin, yang menyampaikan materi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas, Peraturan Ditjen Perbendaraan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3552/PB.3/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana TA 2012. Sesi terakhir mengenai Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) disampaikan oleh Cornelis Z.J. Pay.

Oleh: Kontributor KPPN Raha

Liputan Sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012
Sungai Penuh, djpbn.kemenkeu.go.id – Aplikasi Forecasting Satker atau yang lebih dikenal dengan aplikasi AFS 2012 disusun dan diintegrasikan dengan RKAKL-DIPA 2012. Hal itu merupakan perpaduan baru yang ditujukan untuk menyukseskan salah satu misi Ditjen Perbendaharaan, mewujudkan pengelolaan kas yang efesien dan optimal. Guna mendukung pencapaian misi tersebut, KPPN Sungai Penuh mengajak satker untuk mengelola kas secara efisien dan optimal. Ajakan tersebut diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 di Hotel Mahkota Sungai Penuh, Selasa (8/5).

Dengan pengelolaan kas yang efisien dan optimal dapat menghindarkan kerugian negara berupa idle cash yang seharusnya dapat diinvestasikan secara maksimal. Untuk itu membutuhkan perencanaan perkiraan kas yang handal. Untuk mewujudkan rencana perkiraan kas yang handal inilah Aplikasi Forecasting Satker (AFS) 2012 disusun dan diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012.

Setidaknya 51 orang petugas atau operator dari satker mitra kerja KPPN Sungai Penuh menghadiri kegiatan tersebut. Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dibuka oleh Kepala KPPN Sungai Penuh, Sutyawan. Tampil sebagai narasumber adalah pelaksana subbagian umum, Asnawi dan pandu oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Ahmad Bustomi sebagai moderator.

Dalam sambutannya Sutyawan mengajak satker berkomitmen untuk menyampaikan data rencana perkiraan kas yang tepat dan akurat.

”Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa Negara memiliki saldo kas yang cukup untuk membiayai kewajiban Negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari setiap Kementerian/Lembaga (Satker pada lingkup KPPN Sungai Penuh) dan pihak terkait untuk menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodic ke KPPN. Laporan tersebut kemudian akan dikompilasi untuk membuat perencanaan kas secara nasional,” kata orang nomor satu di KPPN Sungai Penuh itu.

Penyampaian materi pokok oleh narasumber, Asnawi, cukup menyita perhatian peserta bimtek. Satker dengan tekun menyimak penyampaian materi yang diawali dengan penjelasan singkat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lalu dilanjutkan dengan penjelasan integrasi AFS 2012 dan RKAKL-DIPA 2012, tata cara penyusunan rencana penarikan dana dan pengiriman ADK ke Aplikasi AFK KPPN, hingga Praktek integrasi data AFS2012 ke RKAKL-DIPA 2012. Dalam Prakteknya, antusiasme peserta sangat terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi, kesulitan dalam penyusunan rencana penarikan dana, sampai pengiriman ADK ke AFK.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala KPPN, Sutyawan, kembali menegaskan kepada para petugas ssatker agar berkomitmen dalam mengelola kas. Ia berharap agar satker lebih disiplin dalam penyampaian rencana penarikan dananya.

“Setelah mengikuti bimtek AFS 2012 ini, saya berharap agar satker lebih cermat dan lebih disiplin dalam menyampaikan perencanaan kas melalui AFS, sehingga tidak terjadi penumpukkan pengeluaran anggaran yang meningkat drastis pada akhir tahun 2012 nanti,” pesannya kepada peserta bimtek.

Oleh: Edi Iriansyah – Kontributor KPPN Sungai Penuh
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Singkawang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat, pada tanggal 1 – 3 Mei 2012, di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang Singkawang. Rakor tersebut mengusung tema “Menyatukan Langkah Menuju KPPN Percontohan.”

Acara diawali Laporan Ketua Panitia Pelaksana, Maryono dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Teddy Rukmantara, dan sekaligus membuka Rakor secara Resmi.

Pada hari kedua, Rakor diisi dengan paparan dari kelima Kepala KPPN Non Percontohan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Kalimantan Barat yaitu KPPN Singkawang, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Putussibau. Walaupun dirasakan terdapat kekurangan dan kendala namun kelima para Kepala KPPN tersebut optimis dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi KPPN Percontohan tahap VII. Pada kesempatan tersebut, peserta Rakor banyak memberikan masukan dan saran kepada para Kepala KPPN dalam rangka persiapan pembentukan KPPN Percontohan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan isu-isu aktual oleh masing-masing Kepala Bidang, diantaranya bidang PA memaparkan tentang Revisi DIPA dan RPA, Bidang PP menyampaikan Laporan Hasil Pembinaan KPPN, dan Bidang Aklap menyampaikan hasil evaluasi pembuatan LKPP tingkat kuasa BUN dan Rekonsiliasi. Pemaparan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan sosialisasi kepada peserta Rakor dalam rangka pelaksanaan tugas.

Sore hari, acara dilanjutkan dengan pembahasan terhadap permasalah-permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena aplikasi yang kurang sempurna, peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah, juga adanya sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam pembahasan tersebut terdapat permasalahan yang cukup ditindaklanjuti oleh KPPN, atau oleh Kanwil, namun ada juga permasalahan yang harus disampaikan ke Kantor Pusat untuk mendapat pemecahan.

Hari Ketiga Rakor diisi dengan senam pagi bersama, olah raga ini bertujuan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan rasa keakraban di antara peserta rakor. Tepat pukul 09.00 WIB acara penutupan rakor dimulai dengan laporan Ketua Panitia yang dilanjutkan arahan Kakanwil yang sekaligus menutup secara resmi Rakor.

Oleh: Maryono - Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar

Liputan Peluncuran Layanan Mobile KPPN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Jakart, djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen perbendaharaan selalu menyajikan terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder, salah satunya adalah dengan menciptakan layanan Mobile KPPN. Senada dengan hal tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta -Hasudungan Siregar-, Senin (23/04) telah melaksanakan acara peluncuran yang sekaligus menandai pengoperasian kembali layanan Mobile KPPN yang akan melayani stakeholder mitra kerja KPPN Jakarta I s.d KPPN Jakarta V.

Layanan KPPN Mobile untuk minggu ke empat bulan April 2012 dijadwalkan berada di tujuh lokasi kantor, yaitu Kemenkokesra jalan Medan Merdeka Barat-Jakpus, Biro Keuangan Kemenakertrans jalan TMP Kalibata-Jaktim, Biro Umum Sekjen Kemensos jalan Salemba Raya-Jakpus, Sekjen Kementeriaan Perindustrian jalan Gatot Subroto-Jaksel, Kementerian Perdagangan jalan M. Ridwan-Jakpus, dan Kementerian Kehutanan jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa pelayanan KPPN Mobile pada dasarnya sama dengan layanan front office KPPN pada umumnya, tetapi bedanya mereka akan melakukan “jemput bola” SPM dari Satker-satker, sehingga akan menghemat waktu perjalanan ditengah kemacetan Jakarta dan pelayanan perbendaharaan akan terasa semakin dekat. Beliau juga berpesan kepada seluruh personil KPPN Mobile untuk selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan merefleksikannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

KPPN Mobile pada dasarnya adalah perpanjangan tangan layanan front office pada KPPN induk. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Mobile menyelenggarakan fungsi penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dan Arsip Data Komputer (ADK), pengujian SPM secara substantif dan formal, pemindaian SPM beserta dokumen pendukung, serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan. Layanan KPPN Mobile akan dilaksanakan secara kontinyu sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim. Selanjutnya Kepala Kanwil beserta Kepala KPPN Jakarta I s.d. KPPN Jakarta V akan melaksanakan monitoring di lokasi penempatan KPPN Mobile untuk memantau secara langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan serta memberikan support kepada para petugas layanan KPPN mobile.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta

Marisa, djpbn.kemenkeu.go.id. Untuk memacu kinerja dan memperkuat kerjasama dalam ranah pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran oleh satuan kerja kementerian/ lembaga lingkup wilayah kerja KPPN Marisa, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012 lalu, KPPN Marisa menyampaikan apresiasi kepada enam satker yang mencatatkan prestasi pelaksanaan anggaran terbaiknya. Hal tersebut diejawantahkan oleh KPPN Marisa dengan memberikan piagam penghargaan di sela-sela acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis AFS 2012 Terintegrasi kepada enam satker yang menempati tiga kategori penilaian. Tiga kategori penilaian dimaksud adalah kategori Penyampaian data AFS, kategori Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, serta kategori Percepatan Realisasi Anggaran. Satker yang mencapai prestasi terbaik terdiri atas tiga satker dari Kabupaten Pohuwato dan tiga satker dari Kabupaten Boalemo.

Terpilih sebagai penerima penghargaan dari Kabupaten Pohuwato berturut-turut adalah KPU Kabupaten Pohuwato, Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, dan Disnakertrans Kabupaten Pohuwato. Sedangkan untuk Kabupaten Boalemo prestasi diraih oleh Disnakertrans Kabupaten Boalemo (04), MIN Tangkobu, dan Disnakertrans Kabupaten Boalemo (07). Penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan satker dilakukan oleh Kepala KPPN Marisa, Pratanto, didampingi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Soeratman, dan Kepala Seksi Verak, M. Zaenal Ali. Penyerahan piagam penghargaan ini sekaligus menandai dibukanya acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi AFS 2012 Terintegrasi.

Urgensi AFS
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala KPPN Marisa mengemukakan urgensi penyampaian data AFS oleh satker Kementerian/Lembaga. “Secara makro kita masih sulit menghitung kebutuhan dana sehari-hari sehingga terjadi idle cash di bank. Oleh karena itu, sebagai suatu langkah antisipasi maka arti penyampaian data AFS oleh satker Kementerian/Lembaga sangatlah penting, selain menjamin ketersediaan dana atas SPM satker, juga merupakan sebuah strategi manajemen kas”, demikian antara lain isi sambutan Kepala KPPN Marisa. Hal yang menarik dan menjadikan Sosialisasi dan Bimtek AFS 2012 wajib digelar adalah terjadinya perubahan mekanisme aplikasi tersebut yang semula merupakan aplikasi independen, kini telah menjadi aplikasi yang terintegrasi (atau dilebur) dengan aplikasi RKAK/L-DIPA. Perubahan tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012, yang juga mewajibkan setiap satker kementerian/lembaga untuk menyampaikan data AFS secara tertib mulai bulan ini.

Atas proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Marisa tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh satker yang selama ini telah menyampaikan data AFS secara tertib. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, apresiasi yang sama juga disampaikan kepada seluruh satker yang telah melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu, serta melaksanakan pencairan anggaran secara konsisten. Dalam kaitannya dengan penyerapan dana, Kepala KPPN Marisa juga mengingatkan kembali kepada seluruh satker untuk tidak mengumpulkan tagihan yang sifatnya berkala seperti pembayaran honorarium (bulanan). Hal tersebut kiranya dapat dimaklumi karena berimplikasi pada lambatnya penyerapan serta menumpuknya tagihan pada suatu periode tertentu.

Pada akhir sambutan, Kepala KPPN Marisa mendorong para peserta sosbimtek untuk menyampaikan berbagai permasalahan atau kendala yang masih ditemui di lapangan, baik menyangkut aplikasi maupun prosedur pelaksananaan dan pertanggungjawaban anggaran, mengingat para nara sumber yang hadir berasal dari seluruh tugas terkait. KPPN Marisa juga tidak menutup kemungkinan bagi para pengelola keuangan satker untuk menyampaikan permintaan bimbingan secara khusus dengan kelas tersendiri, sebagai implementasi peran KPPN sebagai guru, sekaligus bentuk pelayanan prima kepada mitra kerja. KPPN Marisa melayani dengan bangga! [SP]

Liputan acara bimbingan teknis AFS KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id – Hujan rintik-rintik yang turun membasahi Bumi Ronggolawe, Tuban, tak menyurutkan teman-teman panitia dan narasumber KPPN Tuban untuk melangkah ke lokasi acara Bimbingan Teknis Aplikasi Forecasting Satuan Kerja (AFS) 2012 di Aula Queen Resto, Jumat (4/5). Berbagai persiapan yang telah dilakukan pada hari-hari sebelumnya, dimantapkan lagi pada pagi hari H. Semangat pagi yang menggebu, terbayarkan dengan rasa bahagia saat melihat teman-teman satker datang memenuhi undangan bimtek AFS 2012. Ada 41 peserta yang datang mewakili 26 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dan didominasi oleh seluruh Operator AFS.

“Bimtek AFS ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan aplikasi AFS dengan baik dan benar, sehingga satker mampu menghasilkan data perencanaan kas yang akurat dan selalu disampaikan tepat waktu ke KPPN Tuban,” kata Kepala KPPN Tuban, Pudji Ardi, saat membuka acara bimtek.

Materi bimtek disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bayu Budi Santosa, Kepala Subbagian Umum, M. Unggul Yudianto, dan Jawawi, pelaksana seksi pencairan dana.

Dalam pemaparannya, Bayu Budi Santosa menyampaikan pentingnya perencanaan kas untuk penyerapan anggaran yang berkesinambungan dan berkualitas sehingga satker dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun. Jika ada satker yang penyerapan dananya masih rendah, maka KPPN Tuban akan menyurati satker tersebut agar dilakukan langkah-langkah koordinatif antara perencana keuangan dan pelaksana kegiatan.

Sementara, M. Unggul Yudianto memberikan tips tatacara install AFS dan pengoperasiannya yang aman dan tidak merusak data RKAKL yang sudah ada. Sedangan Jawawi menerangkan bahwa penerapan AFS ini juga menuntut satker agar lebih disiplin dalam penyampaian SPM yang diajukan ke KPPN. Jangan sampai data AFS sudah disampaikan ke KPPN tapi SPM-nya terlambat dibuat.

Penerapan AFS akan membuat sinergisitas interen satker akan semakin meningkat. Semoga hal ini akan meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur negara.

Dalam acara bimtek AFS ini juga disampaikan informasi terkait SPAN dan SAKTI. Satker diminta dapat melakukan penyesuaian dan perubahan cara kerja dan pola pikir karena nantinya semuanya berkaitan dengan teknologi informasi. Dengan adanya SPAN dan SAKTI ini, diharapkan akan meningkatkan produktifitas pegawai, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.

Oleh : Pudji Ardi – Kontributor KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan