Liputan Capacity Building Aplikasi Perkantoran di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam menyelenggarakan kegiatan capacity building dalam rangka meningkatkan kemampuan para pegawai di bidang teknologi informasi/komputer berupa Pelatihan Aplikasi Perkantoran. Kegiatan tersebut dilakukan menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 26 September 2011 Nomor S-88/PB.1/2011.

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 21 Oktober 2011 dan terakhir dilasanakan tanggal 3 Desember 2011.Kegiatan tersebut difokuskan pada pelatihan penggunaan aplikasi komputer Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 (Word, Excel dan PowerPoint) yang merupakan aplikasi yang sangat familiar digunakan dalam operasional perkantoran.

Tiada kata terlambat untuk belajar, berubah dan berani mecoba itulah spirit yang dicoba untuk dibangun oleh KPPN Batam untuk mewujudkan nilai-nilai profesionalisme, pelayanan dan kesempurnaan. Tak bisa ditawar lagi bahwa penggunaan teknologi khususnya komputer sudah menjadi sebuah kewajiban dalam operasional perkantoran. Saat ini pekerjaan kantor seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Treasury Office) menuntut penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan semua itu salah satunya dapat ditunjang dengan penggunaan teknologi komputer.

KPPN Batam menargetkan peserta pelatihan adalah seluruh pegawai baik staf maupun pejabat. Namun demikian, sasaran khusus dari pelatihan ini adalah pegawai yang belum mumpuni atau belum terbiasa atau bahkan “phobia” terhadap penggunaan aplikasi komputer. Adapun waktu yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah setiap hari Jum’at dimulai pada pukul 16.30 WIB dengan durasi sekitar 45 menit. Pengajar dalam pelatihan ini adalah pegawai KPPN Batam sendiri yang dianggap cukup menguasai penggunaan aplikasi atau fitur-fitur tersebut.

Tiga metode yang digunakan dalam capacity building “aplikasi perkantoran” di KPPN Batam yaitu, pertama, pemaparan teori yang disampaikan oleh trainer disertai simulasi visual. Kedua, praktik langsung sesuai yang contoh yang diberikan oleh trainer. Dalam kegiatan ini, peserta dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat keterampilan komputer. Peserta yang memiliki keterampilan komputer kurang melakukan praktik langsung mengerjakan soal latihan dengan bantuan rekan satu kelompok yang memiliki ketrampilan komputer lebih. Ketiga, evaluasi hasil pelatihan dengan mengerjakan soal dari trainer

Animo pegawai khususnya yang masuk dalam kategori kurang menguasai computer cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi kehadiran peserta dan antusiasme dalam melakukan praktek. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya prasarana untuk praktek dan masih kurangnya jam latihan untuk praktek. KPPN Batam berharap hal ini bisa segera diatasi apalagi ditunjang dengan perhatian dari kantor pusat.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan survey persiapan perubahan tahap II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id – “Jangan takut menggunakan komputer, tahun baru 2012 dengan semangat baru. Beberapa waktu yang lalu kita telah menyelenggarakan pelatihan aplikasi perkantoran, yang antara lain merupakan salah satu strategi upgrading kemampuan dasar SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng dalam rangka mensukseskan program SPAN.”

Pesan sederhana namun sarat dengan motivasi dari Kepala Kanwil Dijten Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro. Pesan itu disampaikan dalam acara Jum’at sehat yang dilanjutkan dengan senam bersama dan ramah tamah.

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan penyematan PIN SPAN secara simbolis kepada pegawai termuda Bachrul Ulum dan pegawai senior Besriansah, sudah memasuki masa persiapan pensiun, yang diikuti pemakaian PIN SPAN oleh seluruh pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah. Suasana makin menghangat ketika Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan menyampaikan statement “SPAN bukan hal yang baru, semua pegawai harus siap dengan perubahan SPAN” yang disusul dengan teriakan YESS!! BERUBAH.

Pesan Kepala Kanwil DJPBN dan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan dapat sangat dimaklumi, mengingat lebih dari 70% pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah usianya tidak muda lagi, di atas usia 45 tahun. Kebanyakan dari mereka masih dirasa kurang dalam penguasaan di bidang IT, sementara di sisi lain kemampuan itu sangat dibutuhkan dalam implementasi SPAN. Persiapan implementasi SPAN sendiri selalu didengungkan oleh pimpinan dalam acara rapat dinas maupun forum khusus sosialiasi SPAN oleh DSU dalam gugus kendali mutu (GKM).

Kegiatan Jum’at Sehat ini merupakan lanjutan dari GKM oleh DSU hari sebelumnya dalam rangka suksesnya pelaksanaan Survey Kesiapan Perubahan (SKP) II yang diikuti seluruh pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah. Melalui GKM tersebut DSU menyampaikan arti pentingnya SKP II di level pimpinan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan strategi ke depan.

“Jadi kegiatan ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban mengisi survey namun juga memberikan pemahaman para pegawai apa konsekuensi implementasi SPAN,” kata Duta SPAN Unit Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Suwignyo.

“Kita adalah agen-agen perubahan di wilayah kerja kita, dengan SPAN, Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan akan melakukan transformasi pengelolaan keuangan baik secara sistem maupun proses bisnis. Perubahan ini akan berdampak kepada para stakeholders yang kita layani. Secara internal kita akan berbenah diri yang selanjutnya ke eksternal kita harus mampu mendampingi para stakeholders dalam implementasi SPAN yang dijadwalkan go live tahun 2013. Fasilitas IT dan SDM akan mendapatkan perhatian lebih dari unsur pimpinan dan DSU,” paparnya lagi.

Pemberian baju kaos oleh Kepala Bagian Umum, Sunoto, kepada Yashinta yang adalah Kasi Bidang PA, menandai secara resmi dimulainya pelaksanaan SKP II di Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk menghindari terganggunya pelayanan kepada stakeholders, SKP II dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan DSU. Pegawai yang telah melakukan SKP II diberikan cindera mata berupa baju kaos dan topi.

Sebelumnya, tanggal 30 Nopember 2011 dilakukan GKM SPAN dengan fokus uptade Transisi Strategi SPAN. Dalam GKM tersebut DSU menyampaikan peta strategi SPAN secara menyeluruh di Ditjen Perbendaharaan dan positioning strategi SPAN di bulan Nopember 2011. Salah satu hal yang mendasar untuk diketahui para pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah adalah terdapat cut over yang tegas pelaksanaan pekerjaan sebelum dan sesudah implementasi SPAN, tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan secara paralel (dua sistem). Dalam GKM tersebut juga disampaikan perubahan strategi legacy system. Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah terjadwal dalam roll out bulan April 2012.

Pada kesempatan GKM, DSU dan KISS selalu menyediakan cindera mata antara lain berupa topi bagi peserta GKM yang aktif bertanya dan/atau mampu menjawab pertanyaan dari DSU.

KISS Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Djoko Wihantoro sebagai ketua KISS, Sunoto sebagai wakil ketua KISS dan Suwignyo sebagai anggota. KISS ini merupakan wadah resmi bagi para pegawai Kanwil DJPBN Propinsi Kalimantan Tengah untuk bertanya, diskusi, dan informasi mengenai SPAN.

Oleh : Suwignyo, - kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di Sulawesi Selatan
Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 Kepada Kepala Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup pembayaran KPPN Makasar I dan II, Jumat (23/12), di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh KPA dalam wilayah kerja KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II, seluruh Bupati dan Walikota, SKPD dan SNVT dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan laporan tentang dana yang diserahkan kepada Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 30.857.198.572.000,- yang meliputi: DIPA KP sebesar Rp 11.540.220.401.000,-, DIPA DK sebesar Rp 918.517.690.000,-, DIPA TP sebesar Rp 965.459.601.000,-, DIPA UB sebesar Rp 308.383.394.000,- Alokasi Sementara Dana Transfer sebesar Rp 17.124.617.486.000,-.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2012 adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat”. Untuk mencapai hal tersebut, di prioritaskan terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan; peningkatan produksi pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata unggulan; pengembangan industri pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; perluasan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja; pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM; dan pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup. Prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan (pro growth), perluasan lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik (pro environment).

Secara khusus, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan dan kerja samanya dalam mewujudkan penyerapan DIPA di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara prosentase lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Satu hal yang membuat gubernur merasa tersanjung adalah karena beliaulah orang pertama yang dipanggil oleh Presiden SBY pada saat acara penyerahan DIPA di Istana Negara pada tanggal 20 Desember 2011.

Pada bagian lain, gubernur mengharapkan, untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik agar KPA mengadakan proses pelelangan pengadaan lebih awal, tanpa ragu-ragu namun tetap penuh kehati-hatian, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun anggaran. Bahkan secara spontan, di luar dari teks yang dibacakan, gubernur secara berseloroh mengatakan bahwa “ Disuruh belanja saja susah, apalagi disuruh mencari duit”.

Dalam acara tersebut, telah diserahkan secara simbolis DIPA kepada 11 KPA, dan Pagu Dana Transfer kepada 24 Bupati/Walikota yang dilakukan oleh gubernur. Sedangkan penyerahan DIPA kepada KPA lain dilakukan dengan cara diambil langsung oleh masing-masing KPA dan dilaksanakan oleh staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh rangkaian acara tersebut berlangsung dengan tertib.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan

Liputan Penyerahan DIPA 2012 Lingkup KPPN Timika
Timika, djpbn.kemenkeu.go.id - Asisten I Bidang Pemerintahan Alfred Douw atas nama Pemerintah daerah Kab. Mimika, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 secara simbolis kepada enam satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Timika, Kamis (22/12). Enam satuan kerja tersebut yaitu Pekas Gabrah 100 NA, Polres Kab. Mimika, Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mimika, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mewakili unsur SKPD, Satker Bandar Udara Mozes Kilangen, dan Pengadilan Negeri Kota Mimika mewakili unsur pusat, bertempat di Hotel Grand Tembaga Papua.

Wilayah Kerja KPPN Timika meliputi Kabupaten Mimika dan Kab. Puncak, yang letaknya berlokasi di pedalaman Provinsi Papua. Dalam Penyerahan DIPA kali ini dihadiri oleh 29 KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/Bendahara Pengeluaran, dan para undangan lainnya.

Nilai DIPA TA 2012 mengalami kenaikan sebesar 18,39% atau sebesar Rp. 123 miliar lebih dari pagu TA 2011 yaitu sebesar Rp.528 miliar. DIPA yang diserahkan sebanyak 41 DIPA terdiri dari 31 satker vertikal/SKPD dengan pagu DIPA sebesar Rp648 miliar yang terdiri dari 4 DIPA KP dengan nilai Rp362 miliar, 28 DIPA KD dengan nilai Rp234 miliar, 7 DIPA TP dengan nilai Rp.13 miliar, dan 2 DIPA UB senilai Rp.37 miliar.

Sedangkan perincian menurut jenis belanja adalah Belanja Pegawai Rp.189.415.340.000.- Belanja Barang Rp.82.854.811.000.- Belanja Modal Rp.334.262.252.000.- dan Balenja Bantuan Sosial sebesar Rp.41.622.371.000.-

Dari 41 DIPA 31 Satker tersebut untuk Kabupaten Mimika sebanyak 38 DIPA 28 satker senilai Rp.629.308.582.000.- dan untuk Kab. Puncak sebanyak 3 DIPA 3 satker dengan nilai sebesar Rp.18.846.192.000.-

Dalam sambutannya Kepala KPPN Timika Sri Hartama mengatakan bahwa Satker masih sulit mengubah kebiasaan yang selama ini dilakukan dalam pencairan dana dan cenderung menarik dananya dari KPPN kecil di awal sampai pertengahan tahun dan sangat besar pada saat akhir-akhir tahun anggaran. Sebagai gambaran menunjukkan bahwa realisasi per tanggal 12 Desember 2011 penyerapan dana baru mencapai 78,47%, sedangkan realisasi penyerapan dana pada tanggal 20 Deseember 2011 mencapai 89,31 %, hal ini sangat berbeda jauh dari realisasi penyerapan dana triwulan I yang hanya mencapai 13,77%, triwulan II sebesar 33,83% bahkan akhir triwulan III realisasinya penyerapan dananya hanya sebesar 69,47%.

Menurut Sri Hartama, hal ini sangat tidak sehat dalam suatu pengelolaan keuangan khususnya APBN yang kurang maksimal dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harapannya ujar Sri Hartama, selaku Kepala KPPN Timika agar di TA 2012 mendatang dengan adanya percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA ini menjadi momentum bagi Pejabat Perbendaharaan, pengelolaan DIPA TA 2012 dapat lebih baik dalam pengelolaan DIPA, dengan melakukan evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang dialami di TA 2011, yaitu dengan menunjuk pejabat perbendaharaan tepat waktu, pelaksanaan pelelangan lebih cepat dan lain-lain, melengkapi dokumen penyusunan DIPA yang belum terpenuhi dan lain sebagainya.

Diharapkan juga satker/SKPD melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satuan Kerja dengan sepenuh hati, serta peraturan yang berlaku lainya. Dengan demikian, satker/SKPD tidak menunda nunda tagihan yang membebani rekening kas negara atas beban DIPA.

Dalam kesempatan penyerahan DIPA TA 2012 tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-812/MK.05/2011 tanggal 13 Deseember 2011 tentang Kepatuhan Atas Kewajiban Perpajakan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Pemda Kab. Mimika, berhubung surat dimaksud baru diterima oleh KPPN Timika tanggal 21 Desember 2011 sore hari.

Oleh: Kontributor KPPN Timika

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 KPPN TANJUNG
Tanjung, djpbn.kemenkeu.go.id -  Sebanyak 152 DIPA diserahkan Kepala KPPN Tanjung kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah kerja KPPN Tanjung, Kalimantan Selatan, Jumat (23/12), di Gedung Informasi Tanjung.

Dalam acara tersebut,Kepala KPPN Tanjung, Arif Khuzaini menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2011 dan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2012. Penyerapan dana yang menumpuk di akhir tahun adalah hal yang paling disoroti oleh Kepala KPPN Tanjung, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya perencanaan satuan kerja dalam menyusun jadwal kegiatan dan membuat rencana penarikan dana. Disamping itu, kelambanan satuan kerja dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa juga mengakibatkan menumpuknya penyerapan dana di akhir tahun anggaran. Sehubungan  dengan hal tersebut, Kepala KPPN Tanjung menyampaikan tiga hal terkait dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2012 yaitu :

Pertama, satuan kerja hendaknya melakukan penyusunan jadwal kegiatan dan penyusunan perkiraan penarikan dana dengan baik, dan juga sekaigus diikuti kedisiplinan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyusunan penarikan dana dibuat dalam bulanan, mingguan, dan harian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas

Kedua, dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Kepala KPPN berharap satuan kerja dapat melakukan persiapan-persiapan yang lebih baik segera setelah menerima DIPA. Persiapan yang dapat dilakukan segera antara lain : membuat rencana umum pengadaan, mempersiapkan SDM yang sesuai klasifikasi, melakukan lelang dan penandatanganan kontrak yang tentunya tetap berpedoman pada PP No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketiga, untuk satuan kerja yang sebagian anggarannya pada DIPA 2012 masih terblokir karena kurang lengkapnya persyaratan, hendaknya melengkapi persyaratan – persyaratan tersebut sehingga pembukaan blokir dapat dilakukan lebih cepat dan dapat direalisasikan.

Sebagai penutup, Kepala KPPN berharap percepatan penyerahan DIPA 2012 menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2012, karena satuan kerja dapat segera melaksanakan dan memulai kegiatan tugas pemerintah dan pelayanan publik.

Dalam acara tersebut, penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Bupati Tabalong kepada perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran wilayah Kerja KPPN Tanjung sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat aturan, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja berprestasi, KPPN memberikan penghargaan dengan kategori Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan terbaik. Acara diakhiri dengan penyerahan DIPA TA 2012 kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran.

Oleh : kontributor KPPN Tanjung

liputan sosialisasi penyusunan laporan akhir tahun dan langkah-langkah menghadapi awal tahun anggaran 2012
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 tepatnya pukul 08.00 WITA diadakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun dan Langkah-Langkah Menghadapi Awal Tahun Anggaran 2012 di d’Maleo Hotel and Covention Center di Mamuju. Ada pun sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh satker dalam wilayah pembayaran KPPN Mamuju mampu lebih memahami dalam menyusun laporan keuangan kementerian/ lembaga dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta satker mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah dalam menghadapi awal tahun anggaran 2012.

Pelaksanaan sosialisasi diwarnai dengan semangat dan antusiasme yang tinggi dari para undangan yang hadir. Kegiatan ini diikuti oleh semua satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Mamuju, sejumlah 170 satker. Acara ini dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Mamuju Nanang Maharani. Dalam sambutannya, Nanang menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini agar DIPA tahun 2012 bisa dipercepat penyerapannya sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. Nanang juga menekankan agar satker segera menihilkan UP /TUP, dan apabila masih terdapat sisa UP/TUP agar disetorkan ke Rekening Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2011.

Kegiatan selanjutnya yaitu penyajian materi-materi oleh narasumber. Adapun materi yang disajikan yaitu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Penatausahaan Penerimaan Negara dan Langkah-Langkah Menghadapi Awal Tahun Anggaran 2012. Dalam kesempatan yang sama, para satker diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi terhadap materi yang disampaikan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para satker mampu menyusun laporan keuangan kementerian negara /lembaga tahun anggaran 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Para satker diharapkan juga dapat melakukan persiapan dalam menghadapi awal tahun anggaran 2012.

Rizki Wahyuni dan Ridha Fithri Fathonah (Kontributor KPPN Mamuju)

Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2012 di Provinsi D.I.Yogyakarta
Yogyakarta – perbendaharaan.go.id. Dengan mengambil tempat di Bangsal Kepatihan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, DIPA Tahun 2012 untuk Provinsi D.I.Yogyakarta diserahterimakan oleh Gubernur Provinsi D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X, kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Provinsi D.I.Yogyakarta, Jum’at (23/12).

Suara gamelan/musik tradisional jawa terus mengalun menemani para tamu undangan sebelum acara puncak penyerahan DIPA 2012 dimulai. Acara penyerahan DIPA 2012 diawali dengan Laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Hendro Baskoro yang melaporkan bahwa pada tahun 2012 Provinsi D.I.Yogyakarta mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp13,6 triliun. Jumlah tersebut tertuang dalam 437 DIPA, meliputi dana sektoral sebesar Rp7,8 triliun dan dana transfer sebesar Rp5,8 triliun. Pada kesempatan itu juga disampaikan hasil kajian Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tentang pola realisasi anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran yang selalu berulang pada setiap tahun anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak optimal. “Ada empat faktor penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran di lingkungan satker wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu lemahnya perencanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan (procurement), kelemahan di bidang regulasi, dan ketidaklengkapan regulasi dan prosedur” tutur Hendro Baskoro.

Penyerahan DIPA tahun 2012 dilakukan secara simbolis kepada sebelas satker, yaitu Polda D.I.Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi, Akademi Angkatan Udara, Kanwil Kementerian Pekerjaan Umum, Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional, Kanwil Kementerian Agama, Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, dan Bupati Sleman.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Provinsi D.I.Yogyakarta, memberikan sebelas arahan kepada para KPA di Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu : Pertama, untuk segera memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien; Kedua, semua satker harus menyusun disbursement plan dan procurement plan yang baik; Ketiga, pedomani peraturan pengadaan barang dan jasa dan susun procurement plan sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat, Keempat, bahwa jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan membantu terlaksananya penyusunan disbursement plan dan procurement plan; Kelima, tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui pola participative development ; Keenam, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dalam setiap pelaksanaan kegiatan; Ketujuh, pastikan pelaksanaan kegiataan dapat dimulai secepat mungkin sehingga roda perekonomian rakyat dapat bergerak sejak awal tahun anggaran; Kedelapan, kepada para Bupati/Walikota beserta jajaran untuk menghilangkan hal-hal yang berpotensi menghambat investasi di daerah; Kesembilan, segera mengimplementasikan rencana kegiatan; Kesepuluh, segera melakukan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru serta dana BOS kepada sekolah-sekolah setelah menerima transfer dari Pemerintah Pusat; Kesebelas, korupsi, kolusi dan nepotisme harus menjadi musuh nomor satu, tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah, dan pastikan program-program yang disusun dapat berjalan dengan transparan dan bersih serta rakyat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan.

Dalam acara penyerahan DIPA tahun 2012 di Provinsi D.I.Yogyakarta diakhiri dengan pembacaan do’a dengan harapan semoga DIPA yang baru saja diterima dapat memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya penyampaian DIPA TA 2012 kepada semua satker terbagi dalam tiga tempat, yaitu Gedung Pracimosono, Unit VIII, dan Unit IX di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh : Tjahjo Purnomo, Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di KPPN Raha
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id - Bupati Kabupaten Muna dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes memimpin penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Raha, Jumat (23/12), di Aula Galampano Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Muna. Hadir juga unsur Muspida Kabupaten Muna dan para Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para pejabat/pegawai KPPN Raha.

Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Muna mengamanatkan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Instansi Vertikal Pusat yang ada di Kabupaten Muna, diharapkan segera menyerap anggaran agar mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dan dapat menstimulasi pergerakan ekonomi di Kabupaten Muna. Menurutnya target-target yang telah ditetapkan di tahun 2011 sebagian telah dicapai. Terhadap target-target yang belum tercapai atau tidak sesuai rencana, Baharuddin meminta agar segera dilakukan re-evaluasi serta percepatan penyelesaian target-target tersebut. Tahun depan, keterlambatan pencapaian target harus diminimalisir. Sudah seharusnya kita mengakselerasi pencapaian target kinerja yang sudah ada dengan langkah yang inovatif dan kreatif.

Bupati Kabupaten Muna juga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban membayar pajak-pajak atas belanja yang dilakukan berdasarkan Anggaran Belanja Negara maupun Belanja Daerah. Hal tersebut sesuai maksud dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-812/MK.05/2011 tentang Kepatuhan Atas Kewajiban Perpajakan. Surat itu disampaikan oleh Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto langsung kepada Buapti Kabupaten Muna sesaat sebelum dimulainya acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012.

Rincian DIPA Tahun Anggaran 2012 dalam wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha meliputi DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi vertikal Kementerian /Lembaga di daerah berjumlah 28 DIPA dengan nilaiRp103,6 miliar. DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Kabupaten Muna berjumlah 10 DIPA dengan nilai Rp42,2 miliar. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten Muna berjumlah 2 DIPA dengan nilai Rp40,1 milyar.

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 ini dapat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember 2011 dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses pencairan dana oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran sudah dapat dimulai pada hari kerja pertama di tahun anggaran 2012.

Percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 ini tentu bukanlah satu-satunya faktor yang secara otomatis akan menghilangkan masalah lambatnya atau rendahnya capaian tingkat realisasi atau penyerapan anggaran yang selama ini selalu berulang terjadi tiap tahun.

Untuk itu, Kepla KPPN Raha mengharapkan bentuk kerjasama yang sinergis, mengajak para KPA untuk segera menyusun lebih awal rencana pelaksanaan kegiatan sebagai wujud implementasi dari tupoksi dan program kerja pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi tanggungjawab masing-masing satuan kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPN Raha menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah sistem yang dibangun berlandaskan amanat UU Keuangan Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara untuk memodernisaasi pengelolaan keuangan negara dalam upaya meningkatkan kinerja. SPAN merupakan sistem informasi manajemen keuangan negara melalui penyempurnaan proses bisnis/SOP dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi, serta tata kelola perubahan Change Management and Communication.

SPAN dibangun untuk menyempurnakan sistem yang ada saat ini, dimana sistem yang ada terkotak-kotak berorientasi berdasarkan fungsi proses bisnis, data dimiliki oleh masing-masing apklikasi dan memerlukan keahlian khusus pada setiap aplikasi. Solusi yang ditawarkan melalui SPAN akan mengatasi terkotak-kotaknya sistem yang ada, karena SPAN berorientasi pada proses bisnis mulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan dengan single database, solusi SPAN akan memotong beberapa alur proses atau fungsi dan memberikan banyak fitur untuk dapat diakses oleh banyak user dalam tata kelola yang terkontrol dan aman.

Sebagai penutup, Kepala KPPN Raha menyampaikan komitmen seluruh Pimpinan beserta staf KPPN Raha dengan berlandaskan pada semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan, yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Dengan semangat Nilai-nilai itu, jajaran KPPN Raha siap memberikan layanan terbaik dan bekerja sama serta bila diperlukan adanya kegiatan pendampingan dengan para KPA dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2012.

Oleh: Kontributor KPPN Raha