Liputan Rapat Koordinasi Bank Indonesia, KPPN Samarinda, Kanwil DJPB Prov Kaltim, Bank Operasional Persepsi dan Pos.
Samarinda,perbendaharaan.go.id. “ Serahkan semua pekerjaan pada ahlinya,” demikian diungkapkan oleh Pimpinan Bank Indonesia Samarinda Androecia Darwis dalam membuka acara Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia Samarinda, KPPN Samarinda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalimantan Timur, Bank-Bank Persepsi ,Bank Operasional III, dan Kantor Pos,  dalam lingkup wilayah keja KPPN Samarinda, Senin (4/10), di Aula Bank Indonesia Samarinda. Acara ini digagas oleh Bank Indonesia Samarinda bekerja sama dengan  KPPN Samarinda.

Rapat Koordinasi ini membahas beberapa hal yang menyangkut penerimaan dan pelimpahan Negara, diantaranya adalah reversal, BI RTGS ( Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, suatu sistem transfer dana elektronik –red. ), pengelolaan Kas, perjanjian jasa pelayanan perbankan, dan pelimpahan penerimaan negara. Bagi KPPN Samarinda, pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya di wilayah pembayaran Kota Bontang pada tanggal  22 dan 23 September 2011.

Acara Rapat Koordinasi ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan pengantar dari  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Nanung. Dalam pengantarnya, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa pengeloaan kas merupakan amanat dari Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kas.

Sesi kedua adalah pemaparan materi terkait penerimaan negara. Materi pertama tentang refresh tugas-tugas bank persepsi dan pos yang disampaikan oleh Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro. Materi kedua tentang BI RTGS yang disampaikan oleh Kasi Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring BI Samarinda Slamet Sudiarto dan  Materi terakhir tentang  tata cara pembukuan reversal, perjanjian jasa pelayanan perbankan, dan pelimpahan penerimaan negara yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank/Pos KPPN Samarinda Nazuar.

Sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Peserta rapat rata-rata menanyakan tentang teknis-teknis pelaksaan pelimpahan negara dan BI RTGS. Antusiasme peserta dalam sesi ini sangat tinggi dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan.

Kesan peserta ( Bank-Bank Persepsi dan Giro Pos red. ) sangat baik terhadap acara ini. Seperti yang diungkapkan Dini dari BPD Kaltim Cabang Bontang  “ Saya sangat senang karena selama ini komunikasi kita ( BI,Bank, Pos dan KPPN red.) bisa lebih baik lagi terutama dalam konsultasi apalagi mereka sangat open “. Senada dengan Dini, Vivi dari Bank Mandiri Cabang Bontang “ Saya rasa cukup baik ya karena kita lebih ngerti proses-prosesnya dan  alur-alurnya”.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan bank persepsi terhadap jam-jam pelimpahan sehingga tidak terjadi keterlambatan pelimpahan penerimaan negara.

Oleh: Vina Eriyandi – Kontributor KPPN Samarinda

Liputan GKM SPAN di KPPN Malang
Malang, perbendaharaan.go.id – “KPPN Malang: Luar biasa…”, Siap berubah: bisa…bisa…bisa…yes…” itulah sepenggal yel-yel yang diteriakkan oleh pegawai KPPN Malang dalam acara Gugus Kendali Mutu (GKM) SPAN,  di aula KPPN Malang, Jumat (7/10).  Acara dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Malang, Teguh Dwi Nugroho. Hadir pada acara tersebut Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal, Saiful Islam, beserta Tim Proses Bisnis Manajemen Pembayaran. Kedatangan tim ini selain memenuhi undangan Kepala KPPN Malang juga dalam rangka pelaksanaan site visit penyempurnaan proses bisnis manajemen pembayaran.

Sebelum GKM dimulai, tim manajemen pembayaran mengadakan diskusi dan wawancara kepada pegawai front office dan Kepala Seksi Pencairan Dana. Kendala-kendala yang dihadapi KPPN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari khususnya mengenai satker Badan Layanan Umum, serta pelaksanaan pembayaran dana Bantuan Luar Negeri dengan mekanisme reksus (rekening Khusus) menjadi topik diskusi. Hal itu dilakukan bertujuan agar Tim dapat menghimpun hal-hal yang belum terakomodir dalam rangka penyempurnaan proses bisnis terutama di dalam manajemen pembayaran.

Dalam pembukaannya Teguh Dwi Nugroho mengatakan bahwa SPAN ini diibaratkan sebuah pesawat yang akan landing, supaya landing-nya itu bisa smooth tanpa goncangan, diperlukan sebuah sosialisasi yang intens. Untuk itulah GKM SPAN dilaksanakan, tegasnya. Setelah pembukaan, materi overview dan perkembangan SPAN secara umum disampaikan oleh Saiful Islam. Saiful berpesan kepada seluruh pegawai agar tidak perlu takut dan khawatir terhadap Implementasi SPAN, karena semua pegawai rencananya akan di training, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung, tujuannya agar semua pegawai bisa saling menggantikan.

Materi manajemen pembayaran disampaikan oleh Rahadian Setyo Noegroho didampingi oleh Dicky Zakhria Iman. Dalam penyampaian materi ini dijelaskan perkembangan perubahan manajemen pembayaran dalam SPAN, yang meliputi, penyempurnaan koneksiktas antara satker dan KPPN, Penyempurnaan proses bisnis pembayaran, penerapan jatuh tempo tagihan, penyempurnaan pola koneksitas antara manajemen pembayaran  dengan perbankan, less paper workflow manajemen pembayaran.  

Di akhir sesi acara dilakukan penyerahan souvenir kenang-kenangan dari Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal kepada Kepala KPPN Malang. Diharapkan dengan adanya GKM ini bisa menambah semangat optimisme menghadapi Implementasi SPAN serta meningkatkan pengetahun pegawai khususnya mengenai manajemen pembayaran.


Oleh: Fajar Wahyu Dani, DSK Jawa Timur

Liputan Rapat Koordinasi Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh kembali menggelar Rapat Koordinasi Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2011, di Hotel The Pade, Aceh Besar. Dengan semangat menuntaskan tahun anggaran 2011,  rakor kali ini mengusung tema “Satukan Langkah Untuk Percepatan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 dan Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Stake Holders”.

Rakor diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV dari seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Berbagai permasalahan dan program kerja dibahas oleh para peserta, sehingga menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti khususnya oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada umumnya.

Sesuai dengan tradisi Provinsi Aceh “Pemulia Jamee Adat Geutanyo” yang mempunyai arti “Memuliakan Tamu Adalah Adat Kita” Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Agus Santoso menyambut kedatangan peserta rapat koordinasi. Dalam kata sambutannya, Agus mengatakan bahwa kita dituntut untuk siap dalam mengahadapi perubahan dan mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Selain itu, Agus juga menghimbau agar kita lebih memperhatikan capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Kanwil dan KPPN yang masih berwarna merah.

Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Banda Aceh selaku mitra kerja Bank Operasional I dan  Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh. Dalam sambutannya Kepala PT. Bank Mandiri Cabang Banda Aceh menyampaikan informasi kepada peserta rapat koordinasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank Mandiri sebagai mitra kerja KPPN, yaitu masih terdapat Satuan Kerja yang memiliki rekening pasif, kemudian banyak ditemukan kesalahan

nomor dan nama rekening penerima yang mengakibatkan semakin banyak SP2D yang diretur ke KPPN.

Rapat koordinasi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, dibagi menjadi 4 (empat) komisi. Komisi A membahas menganai evaluasi kinerja pelaksanaan Bagian Umum dan Persiapan Akhir TA 2011. Komisi B membahas mengenai evaluasi kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Persiapan Akhir TA 2011. Komisi C membahas mengenai evaluasi kinerja Pembinaan Perbendaharaan dan Persiapan Akhir TA 2011. Terakhir, Komisi D membahas mengenai evaluasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan dan Persiapan Akhir TA 2011

Dalam rapat koordinasi tersebut juga diberikan piagam dan hadiah terhadap KPPN yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan hasil pembinaan tahap I oleh Tim Terpadu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada periode November 2010 sampai dengan April 2011. Penghargaan peringkat pertama diraih oleh KPPN Takengon dan peringkat kedua diraih oleh KPPN Langsa.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan KPPN Banda Aceh dan KPPN Lhokseumawe diberikan kesempatan untuk mempresentasikan inovasi/produk kreativitasnya. KPPN Banda Aceh mempresentasikan  aplikasi/program pemantauan rekonsiliasi SP2D oleh Dony Maha Putra. Sedangkan KPPN Lhokseumawe mempresentasikan Aplikasi Pembukuan Bendahara Sederhana (SIBUNDA HANA) oleh Arsyal.

Seluruh peserta Rakor mengharapkan setelah berakhirnya kegiatan rapat koordinasi ini,  seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh senantiasa selalu bekerja sama dan saling berbagi pengetahuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Selain itu, dengan diberikannya pengharagaan kepada KPPN dengan kinerja terbaik, semoga dapat memacu KPPN lainnya untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh: Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Pare pare, djpbn.kemenkeu.go.id – Gugus kendali mutu (GKM) merupakan suatu sarana guna membahas berbagai masalah yang timbul baik dalam pelaksanaan pekerjaan rutin maupun membahas hal-hal baru yang muncul. GKM juga bisa digunakan sebagai sosialisasi ataupun penyampaian berbagai informasi dan peraturan-peraturan baru. Di Parepare, SPAN pun disosialisasi pada GKM ini, Selasa, 27 September 2011.

GKM SPAN ini baru kami adakan karena adanya kesibukan rutinitas, jadi baru bisa dilaksanakan sekarang,” ungkap Duta SPAN Unit KPPN Parepare, Imam Syaroni. Selanjutnya, dalam kesempatan pertama, Kepala KPPN, Mattaro Nurdin Arta, menerangkan materi service excellent. Materi service excellent ini sangat penting untuk diberikan kepada pegawai karena merupakan dasar atau  software dalam melayani stakeholders dengan baik.

“Servis excellent itu software dalam kita melayani stakeholders,” kata Mattaro Nurdin Arta. Setelah pemaparan service excelent dari kepala KPPN selama 30 menit, acara dilanjutkan dengan pemaparan overview SPAN kepada seluruh staff KPPN Parepare. Imam yang juga duta SPAN unit KPPN mengatakan dalam paparanya DSU menjelaskan bahwa kunci sukses menghadapi perubahan adalah kemampuan bertransisi.

“Kunci sukses menghadapi perubahan adalah kemampuan bertransisi,” kata Imam Syahroni.Ia juga menjelaskan gambaran umum SPAN, teknologi informasi yang berkaitan dengan SPAN, dan sekilas perubahan business process. Di samping itu dijelaskan pentingnya melakukan persiapan untuk menghadapi pelaksanaan SPAN oleh seluruh pegawai.

“Yang terpenting adalah menekankan kepada pegawai tentang pentingnya kesiapan untuk menerima perubahan,” tambah Syahroni saat memaparkan materi overview SPAN. Ia juga mengajak untuk optimis akan keberhasilan kesiapan perubahan mindset pegawai untuk menerima perubahan ke arah yang lebih baik yaitu implementasi SPAN.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare, Editor : Bambang Kismanto

Liputan sosialisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah
Painan, djpbn.kemenkeu.go.id - Tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) menjadikan seluruh unit instansi pemerintahan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Untuk mencapai hal tersebut, KPPN Painan mengadakan kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Menuju LKPP yang Akurat dan Tepat Waktu’. Kegiatan tersebut  yang diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) wilayah pembayaran KPPN Painan.

 Penyusunan LKPP tidak terlepas dari peranan penting yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah dalam mengelola dana pemerintah pusat. Konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan dilakukan dari level yang paling bawah, yakni satuan kerja, dan berlanjut secara berjenjang melalui kantor wilayah, eselon I, hingga ke kantor pusat dan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bendahara umum negara yang khusus dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

KPPN Painan, sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ruang lingkup kerja 54 satuan kerja dan 68 DIPA, mempunyai tanggung jawab membina seluruh satuan kerja tersebut dalam rangka pencapaian opini LKPP yang lebih baik lagi. Oleh karena itulah, pada tanggal 28-29 September 2011 yang lalu, KPPN Painan mengadakan acara sosialisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) menuju LKPP yang akurat dan tepat waktu.

Acara ini merupakan kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh KPPN Painan pada tahun 2011 ini. Sosialisasi berlangsung selama dua hari dengan peserta yang berbeda di ruang aula KPPN Painan. Pada hari Rabu, 28 September 2011, sosialisasi diikuti oleh 23 satker dari unit selain Kementerian Agama (dihadiri 38 orang peserta) dan pada hari Kamis, 29 September 2011, diikuti oleh 34 satker (dihadiri 51 orang peserta) dari satker Kementerian Agama. Dari dua hari pelaksanaan kegiatan ini memang belum seluruh satuan kerja yang ada di ruang lingkup KPPN Painan dapat menghadirinya, terdapat 4 satker yang berhalangan hadir. Bagi satker yang tidak hadir, dapat sewaktu-waktu konsultasi bimbingan teknis kepada customer service KPPN Painan.

Sosialisasi ini dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama merupakan pembukaan dan Pandangan Umum Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang diisi pengisi acara Hendi Mulya, plh. Kepala KPPN Painan dan Totok Iman Santoso, Kasubbag Umum KPPN Painan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua berupa materi pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (PER-65/PB/2010) serta diskusi tanya jawab dengan narasumber Mukhlis dari Kanwil DJPBN Provinsi Sumbar dan moderator Mardani. Pada sesi ketiga, materi evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan laporan pertanggung jawaban bendahara serta diskusi tanya jawab disampaikan oleh narasumber Hendi Mulya dan moderator Mardani.

Sesi materi yang lebih teknis, yakni aplikasi SPM 2011 dan SAKPA 2011, disampaikan pada sesi terakhir setelah istirahat siang. Pada sesi ini, satker diajarkan kembali mengenai penggunaan aplikasi perbendaharaan dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh Yudi Subiantoro dan Werdha Candratrilaksita. Sesi ini juga memberikan pengarahan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sering menjadi kesalahan satker dalam melakukan pengoperasian aplikasi perbendaharaan tersebut.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi, satker yang ada pada ruang lingkup KPPN Painan dapat memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintah. Apabila sudah terpenuhi standar ini, maka tentunya hal ini akan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas LKPP.

Oleh : Anas Isnaeni – kontributor KPPN Painan, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan bimbingan teknis AFS KPPN Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Jadwal penerapan Perencanaan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN, ditunda pelaksanaannya menjadi mulai awal tahun 2012. Namun bagi KPPN Jambi, penundaan ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki segala kekurangan dan memberi solusi seluruh kendala yang ada. Untuk itu, KPPN Jambil kembali memberikan bimbingan kepada satuan kerja dalam hal tersebut. Bertempat di aula KPPN Jambi, diselenggarakan bimbingan teknis AFS Senin sampai dengan Kamis, 19 – 23 September 2011. Lebih dari dua ratus peserta yang merupakan petugas dari satuan kerja hadir dalam acara tersebut.

Mengawali setiap sesi kegiatannya, dilakukan evaluasi singkat atas permasalahan dan penyelesaiannya terkait proses pencairan dana oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Walfaizin. Sebagai Duta SPAN, Agus Walfaizin juga menyinggung perencanaan kas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPAN. Dimulai dengan penyampaian kembali gambaran umum perencanaan kas, jenis, jadwal waktu penyampaian dan pokok-pokok pikiran perkiraan penarikan dana, bimbingan teknis kali ini difokuskan pada langkah-langkah penyusunan perkiraan dana yang harus dilakukan oleh satuan kerja.

Guna mempersiapkan penerapan perkiraan penarikan dana secara penuh tahun 2012, setiap satuan kerja wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKAKL periode Oktober s.d. Desember 2011. Penyusunan jadwal ini tentunya harus melibatkan dan memerlukan koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan bagian pelaksanaan kegiatan, yang didukung oleh bagian keuangan satuan kerja. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan akan mempermudah menyusun perkiraan penarikan dana di aplikasi AFS 2011. Demikian pula jika terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan jadwal kegiatan berubah, penyesuaian dan pemutakhirannya lebih mudah dilakukan. Untuk mempermudah satuan kerja dalam menyusun perkiraan penarikan dana, nara sumber membagikan kalender AFS, yang berisikan jadwal penyampaian masing-masing perkiraan dana ke KPPN Jambi periode Oktober s.d. Desember 2011. Interaksi nara sumber dan peserta melalui tanya jawab yang dilangsungkan selama pemberian materi dan praktik aplikasi AFS 2011 semakin menambah efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis yang dimaksud.

Sebagai penutup, setiap peserta mengisi kuesioner penerapan perkiraan penarikan dana. Umpan balik berupa pemaparan kendala-kendala pelaksanaan AFS ditambah dengan saran dan masukan menjadi modal yang berharga bagi KPPN Jambi untuk diklasifikasikan dan diteruskan ke pihak yang berkepentingan untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Oleh: Rokky Zaki Vijay – Kontributor KPPN Jambi, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara KPPN Selong
Selong, djpbn.kemenkeu.go.id - Salam Transformasi! Mengusung tema “membangun komunikasi, meraih komitmen, menggapai sukses”, KPPN Selong menggelar Gugus Kendali Mutu (GKM) dilanjutkan dengan sosialisasi dan internalisasi SPAN yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, kawasan wisata Senggigi, Mataram, 24-25 September lalu.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Selong, Ni Luh Kompiang Siti Suardani menekankan perlunya membangun komunikasi guna meningkatkan pemahaman dalam rangka pelaksanaan SPAN sebagai solusi pengelolaan keuangan Negara di masa mendatang.

SPAN merupakan pekerjaan besar kementerian keuangan. SPAN menuntut perubahan signifikan dalam proses bisnis dari yang semula serba manual dan boros kertas kearah penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, persiapan dalam pengenalan teknologi informasi mutlak diperlukan. Dengan rajin bersentuhan dengan teknologi informasi, meskipun sekedar bermain game hingga mengakses situs jejaring sosial dalam batasan tertentu, kita akan terbiasa dengan penggunaan teknologi. Hal ini dibutuhkan sebagai penunjang kesiapan untuk mengimplementasikan SPAN.

Ada tiga perubahan yang disyaratkan dalam SPAN yaitu perubahan mindset, perubahan sistem hingga perubahan budaya. Mindset atau pola pikir lama yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi perlu ditinggalkan diganti dengan pola pikir baru. Sistem kerja lama yang terbiasa menggunakan banyak kertas nantinya akan diubah menjadi tanpa kertas. Etos kerja juga perlu ditingkatkan guna mendukung perubahan budaya/ kultur.

“Siapa yang mampu mengadakan perubahan dan membaca peluang, maka berpotensi untuk maju,” pesan Kepala Seksi Pencairan Dana, Muhammad Nashirudin, selaku Duta Span Unit KPPN Selong.

Sebagai narasumber tamu dalam kegiatan sosialisasi dan internalisasi SPAN kali ini, hadir petugas Duta Span Unit (DSU) KPPN Mataram, Nyoman Enri S.

Selain sebagai perwujudan amanah yang tertuang dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan Negara, SPAN memiliki arti penting sebagai sarana modernisasi pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kinerja, sarana integrasi sistem informasi manajemen keuangan negara juga sebagai penyempurnaan proses bisnis.

“Business process dengan sistem informasi yang terpisah-pisah dan tidak terintegrasi menyebabkan keragaman sumber data yang berakibat LKPP disclaimer’” papar DSU KPPN Mataram, Nyoman Enri S.

Dalam paparannya, ada tiga hal yang menjadi pilar utama SPAN. Business Process Improvement (BPI) dengan penelahaan dan perbaikan proses bisnis pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran hingga pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pelaku utama SPAN. Change Management and Communication (CMC) yang diwujudkan dengan serangkaian kegiatan persiapan organisasi dan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen duta SPAN baik koordinator dan unit hingga kegiatan-kegiatan pelatihan SPAN. Terakhir, Information Technology Solution (IT solution) yang nantinya memfasilitasi dan mengotomasi implementasi treasury model.

Menutup acara, Kepala KPPN Selong berpesan kepada segenap jajarannya untuk terus belajar dan mempersiapkan diri untuk menyambut era baru pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Karena sebagai agent of change, tanpa kemauan untuk belajar dan kesiapan menghadapi perubahan, SPAN yang digadang-gadang menjadi solusi hanya akan menjadi spam belaka.

Oleh :Wahyu – kontributorKPPN Selong, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Pembukaan Pendampingan Kanwil DJPBN dan Monev BLU Tahun 2011
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Sampai dengan bulan September 2011 telah terdapat 122 satker yang telah ditetapkan menjadi satker BLU. Satker tersebut tersebar diwilayah kerja 21 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Jumlah satuan kerja tersebut masih akan bertambah mengingat terdapat  beberapa satker yang berpotensi untuk menerapkan pola PK BLU.

“Dengan keterbatasan sumber daya di kantor pusat dan mengingat tugas Kantor Wilayah DJPBN sesuai PMK No, 101/PMK.01/2008 adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan verifikasi dan pertanggungjawaban dibidang perbendaharaan maka merupakan langkah strategis untuk mendelegasikan sebagaian tugas dan wewenang Direktorat PK  BLU kepada kantor wilayah”, kata Direktur PK BLU, Hari Utama Ribowo pada acara pembukaan Pendampingan Kanwil DJPBN dan Monev Satker BLU 2011 di Padang 21 September 2011 kemarin. “Perlu sinergi yang baik antara kementerian teknis (satker BLU) dengan kementerian keuangan untuk mencapai keseimbangan antara implementasi praktek bisnis sehat ala korporasi dan akuntabilitas instansi pemerintah”, lanjutnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat membekali kanwil DJPBN dalam melakukan komunikasi sebagai pembina dengan satker BLU disamping itu juga evaluasi terhadap kendala yang masih dihadapi satker BLU (22/9). Acara pembukaan dilaksanakan dengan didahulu kata sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov. Sumbar yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Suharyanto. Dalam sambutannya Suharyanto menyampaikan bahwa kegiatan Ini diikuti oleh 30 orang peserta, dengan rincian 6 orang dari satker BLU (RSUP M. Jamil, Unand, RS Stroke Bukittinggi), 4 orang dari KPPN Terkait (KPPN Padang, KPPN Bukittinggi) dan 20 orang dari kantor wilayah.

Adapun materi-materi yang disampaikan oleh Narasumber yang berasal dari Dit. PK BLU (Catur Ariyanto Widodo, Rita Susilowati, Catur Ariyanto Widodo, Irvan Suryawardana)  antara lain PMK 92, RBA, Perdirjen 55, Langkah2 Penyusunan Rekening dan Tarif,  LK BLU dan Focus Group Discussion.

Oleh : Esanov Putra – kontributor Kanwil DJPBN Prov. Sumbar, Editor : Bambang Kismanto