Liputan kunjungan kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi lampung
Bandar Lampung, perbendharaan.go.id - Penyerapan anggaran menjadi isu yang sangat penting bagi Ditjen Perbendaharaan. Tingkat penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian nasional. Oleh karenanya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Lampung, Abdul Gofar, menyempatkan diri monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara langsung ke satuan kerja dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, pada tanggal 15 s.d. 17 September 2011. Didampingi oleh Kepala Bagian Umum Usman Rumalutur, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Piter Sitohang, dan Kepala Seksi PA C Immada, Abdul Gofar mengunjungi satuan kerja di tiga kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Saat mengunjungi Kota Metro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung beserta tim diterima langsung oleh Walikota Metro, Lukman Hakim, beserta para kepala dinas di lingkungan pemda Kota Metro. Di Kabupaten Lampung Utara, diterima oleh Asisten III Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, beserta para kepala dinas di lingkungan pemda Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan pada kunjungan ke Kabupaten Lampung Tengah, orang nomor satu di Kabupaten Lampung Tengah, Ahmad Pairin menyambut kedatangan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Propinsi Lampung tersebut.

Dalam ketiga kunjungannya, ada empat hal pokok yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung kepada para Bupati/Walikota berkenaan, yaitu permintaan bantuan kepada bupati dan walikota untuk memantau percepatan penyerapan dana Tugas Pembantuan, permintaan percepatan penyerapan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan permintaan percepatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan. Selain itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan juga mengingatkan percepatan pencairan dana BOS di masing-masing kabupaten dan kota. Hal ini dikarenakan masih terdapat satuan kerja penerima DIPA Tugas Pembantuan (DIPA TP) yang realisasi penyerapan anggarannya sampai dengan tanggal 5 September 2011 masih di bawah rata-rata nasional (belanja barang 38%, belanja modal 28%, dan belanja sosial 41%). Di Kota Metro, 4 DIPA satuan kerja, di Kabupaten Lampung Utara 3 DIPA dan di Kabupaten Lampung Tengah 3 DIPA yang penyerapan anggarannya masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, pencairan dana BOS untuk tahun 2011 di Kabupaten Lampung tengah dan Kabupaten Lampung Utara baru dicairkan sampai dengan triwulan II. Sedangkan pencairan dana BOS untuk tahun 2011 di Kota Metro sudah sampai pada triwulan III.

Menanggapi penyampaian Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, para bupati dan walikota meminta kepada para kepala dinas yang juga hadir dalam pertemuan untuk mempercepat penyerapan dana DIPA. Mereka juga menekankan agar satker penerima DIPA TP yang masih di bawah rata-rata nasional segera melakukan pencairan dana agar prosentase penyerapan dananya tidak lagi di bawah rata-rata nasional. Kepada satker penerima DIPA TP yang penyerapan anggarannya sudah di atas rata-rata nasional agar meningkatkan lagi proses penyerapan anggarannya.

Dari kunjungan ke Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, ada beberapa kendala yang disampaikan para bupati dan walikota kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, antara lain tidak adanya data DIPA di pemda yang disebabkan tidak adanya tembusan DIPA kepada mereka. Kendala kedua yaitu belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan DAK untuk pendidikan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu, di Kabupaten Lampung Utara terdapat satu satker dengan dua DIPA TP dari Kementerian Pertanian yang realisasinya masih 0. Hal ini dikarenakan satu DIPA TP satker tersebut semua dananya diblokir yang sampai saat ini belum ada pembukaan blokirnya dan satu DIPA TP ditunda pencairannya.

Dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan proses percepatan penyerapan dana APBN di wilayah Provinsi Lampung meningkat. Melalui silaturahmi ini juga diharapkan ada kerja sama dengan pemda kabupaten/kota sehingga ada peningkatan pencairan DAK untuk pendidikan serta percepatan pencairan dana BOS.

Oleh : Puji Astutik – kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. Lampung, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan bimbingan teknis pengisian kodifikasi dokumen sumber (SSBP, SSPB dan SPM) dan Analisa Laporan Keuangan Tingkat Satker
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Kualitas LKPP adalah segala-galanya bagi pemerintah saat ini. Obsesi opini wajar tanpa pengecualian atau yang sering dikenal dengan WTP dicanangkan dapat diraih pada tahun 2012 mendatang. KPPN Jambi merespon obsesi tersebut dengan membimbing satuan kerja dalam menyusun LKKL. Kegiatan dengan tajuk bimbingan teknis (bimtek) Pengisian Kodifikasi Dokumen Sumber (SSBP, SSPB dan SPM) dan Analisisa Laporan Keuangan Tingkat Satker tersebut digelar di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kurang lebih 100 kilo meter dari Kota Jambi, Sabtu (17/9).

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama antara KPPN Jambi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Meski bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, peserta yang diundang tidak hanya dari kementerian agama saja. Ada 45 satuan kerja yang diwakili oleh bendahara pengeluaran dan petugas rekon hadir dalam acara tersebut.

Melalui sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Batanghari, Drs.M.Samin,M.Pd menyampaikan rasa bangga dan senangnya atas kepercayaan yang diberikan oleh KPPN Jambi untuk turut menyukseskan acara bimtek di Batanghari, terlebih acara tersebut dirasa bermanfaat untuk sama sama berjuang menuju laporan keuangan yang WTP.

Armizali, Kasubag Umum yang mewakili Kepala KPPN Jambi mengatakan bahwa KPPN Jambi yang selama ini selalu dikunjungi oleh satker-satker dalam wilayah kab. Batanghari maka pada hari ini  sengaja datang melihat dan merasakan perjuangan satker-satker di Kab. Batanghari.

“Kami rela menempuh perjalanan selama 3 jam ke lokasi untuk bertemu Bapak Ibu sekalian di Batanghari,” kata Armizal dalam sambutannya. “Ini adalah wujud kepedulian KPPN Jambi kepada satker yang lokasinya jauh. Kami tidak ingin Bapak Ibu sekalian sering bolak-balik Batanghari-Jambi karena SPM salah atau rekon-nya tidak sama. Bimtek ini adalah kepedulian kami agar SPM-nya benar dan rekonnya lancar sehingga Bapak Ibu tidak capek bolak balik Jambi-Batanghari” lanjutnya.

Di samping itu, bimtek ini  juga dirasa  sangat penting untuk meningkatkan kualitas LKPP KPPN Jambi. Untuk mencapai laporan keuangan yang baik, kita harus menyadari peran penting  dokumen sumber baik SSBP,SSPB maupun SPM. Melalui bimtek ini pengelola keuangan satker diharapkan lebih teliti lagi dalam pengisian kodefikasi dokumen sumber.  Pembebanan dari mulai Bagian anggaran, eselon 1, program , kegiatan, output sampai dengan akun yang digunakan harus benar dan tepat. Deteksi dini itu sebaiknya sudah dimulai pada satker masing-masing, supaya kualitas laporan keuangan satker dan LKPP KPPN terjaga keakuratannya. Alat deteksi itu dilakukan melalui analisa laporan keuangan. Dampak dari pengisian dokumen sumber yang salah akan terbaca pada laporan keuangannya, baik pada neraca maupun laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan. Kita semua harus lebih teliti menganalisanya untuk menjaga kualitas LKK/L dan LKPP.

Serentak Bak Regam yang artinya, Maju secara bersama, bersatu dan seirama. Lambang dam adat serta watak orang Batanghari yang seiya sekata mencapai tujuan.

Kasi Vera, Nugroho,  berharap agar gerak langkah satker-satker Batanghari  tetap seirama dan bersinergi  dengan KPPN Jambi  dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas . Dengan niat baik kita melangkah bersama untuk maju mencapai tujuan .

Kontributor  : Noegroho - KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Acara Halal-Bihalal dan Rakor Tingkat Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, perbendaharaan.go.id. Masih dalam suasana Idul Fitri 1432 H, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan dua rangkaian acara sekaligus pada hari Senin 12 September 2011, yaitu acara Halal Bihalal dalam rangka menyambut Idul Fitri 1432 H, dan Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah.  Penyelenggaraan kedua acara tersebut bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari.

Halal Bihalal

Pelaksanaan acara Halal Bihalal bertempat di aula, dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, pegawai KPPN Kendari, serta para ibu Dharma Wanita. Acara dihadiri pula oleh para kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, yaitu KPPN Kendari, KPPN Raha, KPPN Kolaka, dan KPPN Bau-Bau yang didampingi oleh kepala seksi atau staf yang akan mengikuti acara rakorwil.

Acara dimulai pada pukul 09.00 WITA, diawali dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh pegawai kanwil, Agus Iman Santoso, serta saritilawah oleh Affandi Patangai.  Kepala kanwil Alfiah dalam sambutannya menyampaikan selamat Idul Fitri 1432 H kepada seluruh pegawai lingkup kanwil Sultra. Kepala kanwil juga mengharapkan agar seluruh pegawai dapat mengambil hikmah dari rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadhan serta Idul Fitri 1432 H, dan menjadikannya sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan amal ibadah, serta memperbaiki perilaku agar kondisi yang sudah ‘kembalifitrah’  dapat selalu terjaga.

Acara pokok Halal Bihalal diisi ceramah agama oleh Ust. Ulhaq, S.Q. Dalam  ceramahnya, Ust. Ulhaq menyampaikan esensi makna dari minal ‘aidzin wal faizin, yaitu kembali kepada kondisi yang fitrah, yang untuk mencapainya setidaknya memerlukan dua syarat, yaitu meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas).  Berkenaan dengan hablum minallah, rangkaian ibadah yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan diharapkan dapat menghapus seluruh catatan dosa, sehingga dapat memperoleh rahmat dan  maghfirah serta dijauhkan dari api neraka.  Namun hal tersebut harus diikuti oleh perbaikan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas), dengan cara saling memaafkan atas segala kesalahan yang telah diperbuat serta selalu menjaga tali silaturahmi.  

Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah (Rakorwil)

Rakorwil dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra pada pukul 10.30 WITA dan diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari Kanwil dan perwakilan seluruh KPPN lingkup Kanwil Sultra. Tema rakorwil kali ini adalah “Melalui Rapat Koordinasi Wilayah Mari Kita Bangun Komitmen dan Persepsi yang Sama antara Kanwil dan KPPN Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN yang dilandasi dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan”.

Dalam arahannya Kepala kanwil Alfiah menyampaikan harapan agar rakorwil yang dilaksanakan dapat menjadi ajang untuk menyamakan persepsi antara kanwil dan seluruh KPPN atas kondisi terkini yang terjadi, serta untuk saling berbagi (sharing) terhadap penyelesaian permasalahan maupun inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Hal tersebut pula yang melandasi alasan pemilihan metode rakorwil kali ini, yaitu berupa diskusi terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta, tanpa dibentuk komisi-komisi sebagaimana biasanya.

Dalam pemaparannya, kepala kanwil menyampaikan hasil rapat kerja nasional Kementerian Keuangan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2011, yaitu mengenai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan), capaian  IKU Kemenkeu wide, serta rencana tindak terhadap temuan BPK atas LKPP 2010. Kepala Kanwil memberikan penekanan terhadap rencana tindak tersebut, khususnya yang terkait langsung dengan Ditjen Perbendaharaan, yaitu mengenai transaksi reversal perpajakan dan permasalahan Uang Muka BUN.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula hasil Rapimtas Ditjen Perbendaharaan tanggal 22 Agustus 2011, yaitu mengenai permasalahan potensi penerimaan pajak dari daerah yang berasal dari dana APBD, permasalahan dalam rangka percepatan penyaluran BOS-BOK, serta Capaian IKU Kemenkeu two Ditjen Perbendaharaan.

Rangkaian acara Rakorwil selanjutnya adalah pemaparan dari seluruh bidang/ Bagian Umum, serta dari masing-masing KPPN, yang berisi profil singkat, capaian kinerja, dan permasalahan yang terjadi. Pemaparan dibawakan oleh para kepala bidang, Kepala Bagian Umum, serta para Kepala KPPN, dan diberikan waktu selama 15 menit. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dari masing-masing KPPN. Permasalahan dikelompokkan dengan berdasarkan kesesuaian tupoksi masing-masing bidang/ Bagian Umum .

Kepala Bagian Umum Patata memimpin diskusi sesi pertama yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi Bagian Umum. Selanjutnya Kabid PA Imam Subagyo memimpin diskusi  untuk permasalahan yang terkait dengan Bidang PA, antara lain mengenai pelaksanaan Monev dan Capaian IKU Penyerapan Anggaran serta pentingnya menyamakan persepsi atas pengajuan revisi anggaran oleh satker dan pengesahannya oleh kanwil.

Sesi selanjutnya, diskusi permasalahan yang terkait Bidang PP, dipimpin oleh Kabid PP Guruh Utomo. Dalam sesi Bidang PP banyak diungkap permasalahan terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBN (PER-66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011), pengelolaan RPK BUN, masalah retur SP2D, serta hubungan antara KPPN dan pihak perbankan. 

Adapun diskusi permasalahan terkait Bidang Aklap dipimpin oleh Plh. Kabid Aklap Patata, banyak membahas permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.

Pada intinya, diskusi bertujuan untuk saling sharing permasalahan yang terjadi di masing-masing KPPN, serta berusaha membentuk persamaan persepsi dalam mencari solusi bersama terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Acara diskusi berlangsung hangat, bahkan terkadang sedikit ‘panas’ ketika para peserta mempertahankan pendapatnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan molornya waktu pelaksanaan rakor, yang semula dijadwalkan berakhir pada pukul 20.30 WITA, namun ternyata baru berakhir pada pukul 22.30 WITA.  

Pada penutupan Rakorwil, Kepala Kanwil mengharapkan persamaan persepsi dan dapat diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjaaban APBN. Kepala Kanwil juga menggarisbawahi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh peserta, baik kanwil maupun masing-masing KPPN, antara lain tim Monev Kanwil dan KPPN agar mengingatkan dan berkoordinasi dengan satker-satker yang penyerapan anggarannya masih rendah,  pentingnya penyampaian LKPP tepat waktu, serta penyelesaian masalah retur. Diingatkan pula agar seluruh KPPN  meningkatkan kewaspadaan atas upaya pembobolan rekening Kas Negara, misalnya melalui pembayaran DAMU ataupun transaksi reversal.

Meskipun Rakorwil baru berakhir pada pukul 22.30 WITA, namun demikian seluruh  peserta mengikutinya dengan penuh semangat dan tetap dalam suasana kekeluargaan.

Andi Permadi  dan Adnan Agung Nugraha  (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sultra)

Liputan Halal Bihalal Dirjen Perbendaharaan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Denpansar, djpbn.kemenkeu.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto beserta Ibu, menggelar halal bihalal dan ramah tamah bersama segenap pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali pada lebaran hari kedua (31/8). Gelaran halal bihalal tersebut merupakan kejutan tak terduga bagi Keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Acara yang di kemas secara sederhana selain dihadiri oleh para pegawai, beberapa pensiunan turut serta dengan penuh keakraban.

Acara dimulai pada pukul 10.30 WITA di ruang pertemuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Agus Suprijanto menyampaikan sambutan terkait dengan pengalamannya memulai karier di KPPN Singaraja, dimana waktu itu masih bernama Kantor Bendahara Negara (KBN) Singaraja. Oleh karena itu, acara halal bihalal ini sekaligus menjadi ajang reuni dengan segenap teman-teman di Bali.

Dalam sambutannya Agus juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada perubahan seluruh KPPN menjadi KPPN Percontohan. Disamping itu, informasi lain yang sedang hangat dibicarakan tak lain program pensiun dini. Program ini diperuntukan bagi pegawai pelaksana yang mempunyai usia diatas 50 tahun. Program ini juga merupakan suatu program bersifat sukarela yang dilakukan guna mengurangi kelebihan pegawai di Ditjen perbendaharaan.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharaan melakukan peninjauan ruang layanan Kanwil, ruang layanan KPPN Denpasar dan gudang penyimpanan arsip KPPN Denpasar. Terjadi dialog yang hangat pada saat Dirjen Perbendaharaan menanyakan prosedur pengarsipan yang sudah dilaksanakan dan memberikan arahan untuk perbaikan.

Tim Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan bimbingan teknis AFS KPPN Serang
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Serang terus mengupayakan peningkatan kemampuan satuan kerja dalam mengelola APBN. Tanggal 10 dan 11 Agustus 2011 lalu KPPN Serang menyelenggarakan bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) serta menyosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN dan sekaligus menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Serang, Suhardi B, menyampaikan pentingnya perencanaan kas dan perkiraan penarikan dana harian ke KPPN sesuai dengan tahapannya. Mulai bulan Agustus  (tahap I) sampai dengan bulan Desember 2011(tahap V). Apabila satker tidak menyampaikan perkiraan penarikan dana harian, mingguan maupun bulanan mulai tahap II (September 2011) sampai dengan tahap V (Desember 2011) maka SPM yang diajukan ke KPPN  tidak dapat diproses  menjadi SP2D kecuali SPM Gaji.

Sesi  selanjutnya adalah penyampaian materi  khususnya pelaksanaan PMK.192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN oleh Agus Supriyanto Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Serang.

Dalam kesempatan ini disampaikan juga materi SPAN yang akan diimplementasikan dalam beberapa tahun ke depan oleh Sdr. Suritno yang telah mengikuti   Bimtek SPAN sebagai Duta SPAN dari KPPN Serang. Materi ini hanya   pengenalan saja untuk diketahui oleh operator satker.

Oleh : Yuharulia – kontributor KPPN Serang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Bimtek AFS dan LPJ Bendahara Pengeluaran di KPPN Surabaya I
Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjadi “Guru” yang baik bagi mitra kerja sudah menjadi kewajiban bagi KPPN Surabaya I dalam memberikan pembelajaran kepada semua stakeholder. Hal tersebut diwujudkan kembali saat KPPN Surabaya I menghelat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Surabaya I, pada hari Kamis, (18/8), di Aula Lantai I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 18 s.d 19 Agustus 2011 yang diikuti oleh operator AFS dan Bendahara Pengeluaran. Narasumber bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker digawangi oleh Seksi Pencairan Dana sedangkan Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran digawangi oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KPPN Surabaya I, Mas Heru Prabowo. Dalam sambutannya Kepala KPPN Surabaya I kembali menegaskan kesiapan jajaran KPPN Surabaya I  dalam menghadapi perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam hal pengelolaan Keuangan Negara sehingga tercipta Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu partisipasi nyata kontribusi satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah dengan merealisasikan penyusunan perkiraan penarikan dana dan LPJ Bendahara Pengeluaran yang valid dan tepat waktu.

Tujuan utama pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah untuk mengejar target sebagaimana yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 hal penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Jadwal Implementasi ketentuan Pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta Pasal 17 Per-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker. Untuk melengkapi satuan kerja dalam melaksanakan ketentuan tersebut maka KPPN Surabaya I secara pro aktif meningkatkan kemampuan mitra kerjanya di bidang penyusunan perkiraan penarikan dana dan LPJ Bendahara Pengeluaran.

Selama acara berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan hingga akhir acara pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari satker perihal tata cara penyusunan perkiraan penarikan dana satker maupun penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. Para narasumber melakukan pendekatan secara personal kepada peserta Bimtek, dengan cara melakukan pendampingan secara langsung, khususnya kepada para peserta yang secara kemampuan dianggap kurang mumpuni jika dibandingkan dengan  peserta lainnya. Hal ini dianggap lebih efektif dan tepat sasaran karena para peserta dapat secara langsung melakukan praktik penyusunan perkiraan penarikan dana dan penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

Pada akhir acara, semua mitra kerja KPPN Surabaya I secara bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya target yang disepakati bersama yaitu bahwa terhitung mulai bulan September 2011, satker harus memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan perkiraan penarikan dana dan LPJ Bendahara Pengeluaran yang valid dan tepat waktu.



Oleh: Tim Sosialisasi AFS dan LPJ Bendahara Pengeluaran KPPN Surabaya I

Liputan rakor duta SPAN Unit wilayah Sulsebar
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id – “Kita semua berkumpul di sini untuk merumuskan gagasan dan arah, menyamakan persepsi serta membangun sinergi.  Kita bertekad menyukseskan implementasi SPAN di wilayah Sulselbar,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto,  dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi Duta SPAN Unit (DSU) wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).

Dua belas orang DSU wilayah Sulselbar mengikuti acara rakor  SPAN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulselbar, Makassar 19 Agustus 2011.

Dalam arahannya kakanwil menjelaskan perlunya trik-trik jitu untuk memperkenalkan pentingnya wawasan IT kepada pegawai. Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan di Sulselbar tersebut mencontohkan bentuk perkembangan IT yang saat ini berkembang dengan pesat seperti pesan tiket via internet, e-banking, browsing internet dan lain-lain.

“Kalau perlu undang bagian marketing dari BO I masing-masing untuk menjelaskan bagaimana kemajuan IT di perbankan, agar pegawai tidak gagap teknologi sehingga ke depannya sudah siap dengan perkembangan tekhnologi SPAN,” pesan Pardiharto kepada peserta rakor.

Pardiharto juga berpesan agar para duta SPAN Unit menyosialisasikan istilah-istilah dalam implementasi SPAN kepada masyarakat.

 “Istilah-istilah dalam SPAN merupakan istilah yang tidak mudah dipahami oleh semua orang, oleh karena itu kita harus dapat membuat buku pintar atau kamus yang bisa membahasakan ‘bahasa langitan’ menjadi ‘bahasa bumi’. Buat Kamus yang berisi penjelasan istilah asing ke bahasa Indonesia disertai dengan pengertian-pengertiannya,” tambah beliau.

“Kepada DSU minta tolong menyusun juga jenis perubahan business process terkait dengan implementasi SPAN di masing-masing seksi di KPPN maupun kanwil sebagai jembatan pemahaman yang nantinya akan dipaparkan pada rakor pejabat eselon III Sulselbar,” lanjutnya lagi.

Rakor DSU dipimpin oleh Librianto Kurniadi selaku DSU Kanwil. Rakor tersebut berhasil membentuk tim penyusun kamus pintar SPAN, tim penyusun kuisioner pemahaman IT pegawai, tim lintas informasi dan komunikasi Duta SPAN Unit Sulselbar (LinK DSU Sulselbar)  serta membentuk matriks jenis perubahan business process terkait implementasi SPAN. Untuk kamus pintar SPAN dan kuisioner ditargetkan selesai dan disebar di Sulselbar pada pertengahan September 2011.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku ke KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, I.B.G. Kartika Manuaba, didampingi oleh Kabag Umum, Martanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual. Kedatangan Kepala Kanwil ke KPPN Tual dalam rangka Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kementerian Keuangan yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu . Rombongan berada di Tual selama 3 hari dari tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2011.

Kedatangan Kepala Kanwil ke KPPN Tual dalam rangka Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Kementerian Keuangan yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu . Rombongan berada di Tual selama 3 hari dari tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2011.

Jum’at pagi (12/8), Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Yunus Serang, yang didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang penyaluran dana Tugas Perbantuan yang dikelola oleh Pemda Maluku Tenggara serta penyerapannya. Pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang Laporan Keuangan Daerah Maluku Tenggara yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Pemda Malra berhasil mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal ini disebabkan karena adanya dana bergulir dari masyarakat yang tidak berjalan serta pencatatan asset daerah yang belum sempurna. Untuk itu Kepala Kanwil menyarankan agar Pemda Malra berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengenai masalah dana bergulir, serta berkonsultasi dengan KPPN Tual jika ada masalah mengenai dana-dana Tugas Perbantuan, Dekonsentrasi, dan Urusan Bersama.

Selepas kunjungan ke Pemda, I.B.G. Kartika Manuaba bertolak ke KPPN Tual untuk meninjau kondisi dan ruang kerja yang ada disana.  Dia juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa pegawai dalam suasana yang akrab dan santai. Sore harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan dengan seluruh pegawai KPPN Tual di ruang serba guna KPPN. Dalam acara tersebut, Kepala Kanwil kembali mengingatkan kepada para pegawai KPPN Tual bahwa target LKPP tahun 2011 adalah WTP, oleh karena itu KPPN Tual sebagai salah satu ujung tombak DJPB dalam penyusunan LKPP tingkat daerah diminta agar memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan memperbaikinya. Salah satu faktor yang ditekankan oleh Kakanwil dan menjadi salah satu faktor utama penyebab LKPP Tahun 2010 mendapat opini WDP adalah masalah MPN (Modul Penerimaan Negara).

Selain itu, Kepala Kanwil juga menyampaikan penjelasan tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kelima nilai tersebut harus dimiliki oleh seluruh pegawai, khususnya pegawai KPPN Tual. Dalam pemaparannya, beliau juga berpesan agar dalam melayani mitra kerja jajaran Ditjen Perbendaharaan harus ramah dan murah senyum karena tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya.

Oleh: Kontributor KPPN Tual