Liputan Pelatihan Service Excellent Petugas Front Office dan Satpam Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - “Satu Tim, Satu Tujuan, Pelayanan Prima” itulah tema yang diangkat dalam kegiatan Pelatihan Service Excellent Petugas Front Office dan Satpam Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Sabtu (30/7) di Ruang Rapat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta dari petugas Front Office dan Satpam Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dalam sektor pelayanan publik oleh KPPN di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari libur, yang bertepatan dengan tradisi “meugang” yaitu salah satu tradisi dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H di Aceh, namun tidak menyurutkan semangat para pegawai untuk mewujudkan pelayanan prima yang dijanjikan saat reformasi birokrasi pertama kali digulirkan. Kegiatan ini, berawal dari gagasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk segera melaksanakan pelatihan petugas Front Office dan Satpam, maka terlaksanalah kegiatan tersebut  bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Banda Aceh. Bertindak sebagai nara sumber adalah Hilwasi selaku Service Quality Officer PT. Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Isrin yang mewakili Kakanwil yang berhalangan hadir karena sedang mengikuti Rapat Kerja  Kementerian Keuangan Tahun 2011 di Jakarta. Dalam sambutannya Bapak Isrin berpesan bahwa untuk mendapatkan kepuasan Stakeholders pelayanan tidak hanya berhenti pada level expected melainkan juga harus ditingkatkan sampai pada level unanticipated.

Sebelum menyampaikan materi secara keseluruhan, Hilwasih sedikit sharing mengenai pengalaman Bank Mandiri yang senantiasa selalu ingin meningkatkan pelayanan kepada customers hingga pada akhirnya Bank Mandiri dinobatkan sebagai bank dengan pelayanan terbaik selama empat tahun berturut-turut.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk mencapai Costumer Satisfaction itu diperlukan 4P (product, people, process, and place). Product, artinya output yang kita hasilkan harus berkualitas. People, artinya memberikan pelayanan kepada Stakeholders harus ramah, professional,  selalu menerapkan 3 S (senyum, sapa, salam), helpful, dan memiliki product knowledge. Process, artinya dalam memberikan pelayanan kepada Stakeholder harus cepat, akurat, dan simple. Dan yang terakhir adalah Place, artnya tempat atau kantor harus bersih, nyaman, rapih, antrian tidak panjang, dan terdapat petunjuk pelayanan. Dalam materi pelayanan Costumer Service/Front

Office peserta diajarkan  mulai dari bagaimana cara menyambut Stakeholders dengan baik sampai dengan cara memberikan pelayanan hingga urusan Stakeholders selesai. Disamping itu beliau juga berbagi pengalaman bagaimana pelayanan Bank Mandiri terhadap Customer.

Pada materi berikutnya, yaitu Satpam, Hilwasi menyampaikan bahwa tugas seorang Satpam tidak hanya sebagai penjaga keamanan di kantor, melainkan merupakan navigator Satakeholders yang datang ke kantor. Disini diajarkan bahwa Satpam  harus dapat membuat Stakeholders merasa nyaman. Selain itu di sela-sela penyampaian materi peserta juga diajak bermain game-game yang mempunyai makna bahwa sesama peserta harus kompak dan saling bekerja sama, sehingga peserta tidak mengantuk dan suasana ruanga belajar menjadi ceria.

Pada kegiatan pelatihan service excellent tersebut juga diberikan sertifikat kepada masing-masing peserta. Dalam sambutan penutupannya Isrin berharap agar sepulangnya dari acara tersebut, masing-masing peserta mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders di kantornya masing-masing, dan dapat berbagi ilmu yang mereka dapatkan kepada rekan-rekannya di kantor nanti. Dalam acara penutupantersebut juga diberikan hadiah kepada dua orang peserta terfavorit, terpilih yaitu  Riswandi, petugas Front

Office KPPN Meulaboh, dan Mayhiddin pegawai Front Office Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Terakhir dalam pelatihan service excellent tersebut, diberikan plakat dan sertifikat secara simbolis kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sebagai wujudu capan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh atas kontribusinya dalam memberikan sharing service excellent kepada para peserta.

Oleh : Sachrul Damhudi (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan Bimbingan Teknis Pembukuan dan Penyusunan  LPJ  Bendahara Pengeluaran KPPN Jambi.
Jambi, perbendaharaan.go.id - Bulan puasa tidak membatasi aktifitas  KPPN Jambi untuk terus berkarya dan berkreasi. Di tengah kesibukan menyelenggarakan rekonsiliasi dengan satker, KPPN Jambi kembali menyelenggarakan bimbingan teknis pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara. Bimtek tersebut diselenggarakan di aula KPPN Jambi, 4 Agustus 2011 dan diikuti oleh seratus bendahara satker. Acara ini digelar untuk memperbaiki kinerja penyusunan LPJ Bendahara oleh satker-satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jambi dan mengingatkan kembali peran penting dari bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Negara.

 “Sebagaimana diketahui bahwa kontrak kinerja yang ditandatangani oleh para menteri / pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II dengan Presiden, salah satunya adalah pencapaian  target LKPP dan LKKL yang mendapat penilaian WTP untuk TA.2011,” kata Kepala KPPN Jambi, Arif Rahman Hakim dalam sambutannya.

“Target tersebut  harus disambut dengan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh oleh KPPN dan para pengelola keuangan satuan kerja di daera,” lanjutnya.  

KPPN Jambi secara khusus sangat memperhatikan peningkatan kualitas  para pengelola keuangan satker dari mulai KPA/PPK, bendahara pengeluaran sampai petugas rekon.  Kepala KPPN Jambi  menyampaikan bahwa para pengelola keuangan adalah pihak yang paling berkompeten  untuk menghasilkan laporan keuangan  yang akuntable dan akurat.  

“Bimtek pada hari ini adalah perhatian khusus KPPN Jambi kepada bendahara pengeluaran sebagai salah satu aktor  penting  dari pengelola keuangan . Untuk mencapai laporan keuangan yang WTP, bendahara pengeluaran harus lebih professional, mandiri, dan teliti dalam  melakukan pembayaran kepada pihak yang berkepentingan,” kata beliau lagi.

“Rambu-rambu DIPA dan POK jangan dilanggar. Setiap  pengeluaran Negara harus didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ada kegiatan atau pengeluaran  yang tidak sesuai peruntukannya  jangan dibayar. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas uang persediaan yang dikelolanya.  Itu sebabnya setiap rupiah  pengeluaran negara yang sah harus dibukukan dan dibuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN selaku BUN,” paparnya.

“Kalau Bendaharanya professional dan mandiri,  temuan berulang BPK terkait realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak didukung bukti pengeluaran yang sah, tidak akan terjadi lagi. Dengan sendirinya apabila bendaharanya berkualiatas maka laporan keuangannya akan akuntable,” terangnya lagi.

Di samping menyelenggarakan bimtek, KPPN Jambi juga meluncurkan Buku Saku Pembukuan dan Penyusunan LPJ Bendahara. Buku tersebut berisi gambaran umum bendahara pengeluaran, teknik pembukuan , penyusunan LPJ serta tips-tips penting pembukuan dan pembuatan LPJ. Penerbitan Buku Saku ini adalah langkah kongkret dari KPPN Jambi untuk turut meningkatkan kualitas bendahara pengeluaran.

Untuk mengukur kemampuan para peserta dalam pembukuan dan penyusunan LPJ dilakukan  test di akhir acara. Delapan  bendahara pengeluaran yang lulus dengan nilai terbaik diberikan sertifikat penghargaan. Adapun ke-8 bendahara  tersebut berasal dari satker Biddokes Polda Jambi, Kantor Kementerian Agama Batanghari, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, PSAA Alyatama Jambi, Kejari Muara  Bulian, Pengadilan Negeri Sengeti, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.  Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jambi.

Oleh : Noegroho – Kontributor KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut
Manado, djpbn.kemenkeu.go.id - Semboyan “Sitou Timou, Tumou Tou” menyambut kedatangan rombongan peserta rapat koordinasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara. Semboyan yang sering didengungkan tokoh pendidik Sulawesi Utara dan Pahlawan Nasional DR. Sam Ratulangi terbentang di dinding atas  bandara Sam Ratulangi, Manado. Secara harafiah semboyan tersebut bermakna “orang hidup untuk menghidupkan orang lain” kemudian diterjemahkan secara bebas, aparat Kemenkeu yang memiliki kompetensi tentang perbendaharaan negara, berkewajiban untuk melayani dan menularkan pengetahuan yang dimiliki kepada mitra kerja yang membutuhkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara membentuk “Aliansi Utara” untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama di Manado. Pelaksanaan rakor dimulai tanggal 22 s.d 24 Juli 2011 bertempat di Hotel Santika, Manado. Rakor kali ini diikuti oleh 32 peserta dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan 14 peserta dari Kanwil Maluku Utara terdiri dari Kepala Bagian Umum, para Kepala Bidang, para Kasubag/Kepala Seksi dan staf.

Tema rakor tahun 2011 adalah “Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN Melalui Pengembangan Inovasi Layanan Unggulan di KPPN dan Kanwil.”. Adapun tujuan rakor  adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja jajaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melalui upaya-upaya inovatif mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas agar diperoleh solusi yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui rakor ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas di Kanwil dan KPPN.

Rakor dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Haryana. Dalam rakor ini Haryana meminta peserta rakor mencermati pelaksanaan APBN dari sisi penyerapan anggaran mengingat sudah masuk  bulan ke-7 namun serapan anggaran baru 35%. “Aparat Kanwil dan KPPN sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran harus memikirkan cara untuk memacu satker meningkatkan penyerapan anggaran hingga akhir  tahun. Perlu dipetakan permasalahan terkait kualitas SDM satker, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, dan pola hubungan antar stakeholder, ” ujar Haryana serius.

Pada bagian lain sambutannya, Haryana menekankan pentingnya jajaran Kanwil dan KPPN meningkatkan mutu pelayanan kepada mitra kerja seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan dari mitra kerja. “Setelah menciptakan motto pelayanan cepat, tepat, bebas biaya, dan pelayanan yang transparan, mitra kerja menuntut pelayanan yang ramah, murah senyum dan sepenuh hati. Kita perlu mengembangkan model-model layanan yang melampaui harapan mitra kerja tanpa mengabaikan layanan kepada pegawai sendiri”, tambah Haryana.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan pemaparan  permasalahan oleh 4 pejabat eselon III masing-masing mewakili  Komisi Penyerapan Anggaran, Komisi Akuntansi dan Pelaporan, (Aklap), Komisi Bendahara Umum (Bendum), dan Komisi Umum. Komisi Penyerapan Anggaran menyoroti 3 hal. Pertama, masih lemahnya penegakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-170/PMK.05/2010 yang mengatur batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai terbit SPM dan disampaikan ke KPPN. Kedua, Satuan Kerja belum merasa  berkepentingan membuat perencanaan kas, sehingga banyak satuan kerja belum menyampaikan perencanaan kas ke KPPN. Ketiga, Retur SP2D masih banyak terjadi terutama untuk bantuan langsung masyarakat pada belanja bantuan sosial. Untuk mengurangi banyaknya retur SP2D KPPN perlu dicari terobosan-terobosan untuk mempercepat pencairan dana.

Komisi Aklap memaparkan berbagai permasalahan di tingkat Satker yang mempengaruhi tingkat rekonsiliasi, penyampaian laporan keuangan, dan tingkat partisipasi satker dalam memenuhi undangan bimtek/sosialisasi peraturan perbendaharaan baik di Kanwil maupun KPPN. Komisi Umum menyoroti kecenderungan pegawai kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang mendapat  tugas belajar keluar daerah namun setelah lulus tidak melapor/kembali ke daerah. Website KPPN dan SMS Center  yang seharusnya dapat menjadi media penyebar informasi dan komunikasi dengan stakeholder belum dapat berkembang/stagnan karena keterbatasan software dan SDM.  Komisi Bendum memaparkan kendala geografis dan keterbatasan perangkat pendukung teknologi  informasi yang menyebabkan Wajib Pajak kesulitan melakukan setoran penerimaan negara.

Rakor yang berlangsung selama tiga hari tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai usulan dan rekomendasi. Usulan dan rekomendasi akan segera ditindak lanjuti pada pihak terkait.

Pada hari terakhir  peserta rakor memperoleh suguhan kegiatan Fun Games yang diselenggarakan oleh Hotel Santika. Tujuan dilaksanakannya Fun Games tersebut adalah untuk membangun kerjasama tim (team building), melatih konsentrasi tim maupun individu (mind concentration), adu strategi memenangkan permainan (race strategy), dan melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai tujuan.

Rakor ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulut, Iskandar. Dalam pengarahan penutupan rakor, Iskandar menyampaikan gagasan yang menggelitik. “Bagi daerah terpencil yang tidak terdapat Bank/Pos Persepsi, Camat seharusnya bisa dilibatkan dalam penerimaan setoran negara, kita pikirkan SOP dan mekanisme pertanggungjawabannya. Bahkan dirinya menambahkan, “Bila perlu dapat diciptakan model voucher yang tentunya setelah melalui modifikasi untuk kepentingan perpajakan,  karena sebagai gambaran saat ini di daerah terpencil sekalipun voucher selular tetap dapat di beli dan didapat. Bila hal ini terwujud, akan sangat membantu wajib pajak dalam melakukan setoran dan membantu meningkatkan penerimaan negara, “ ujar Iskandar bersemangat.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Jayapura ”Komitmen Memberi Pelayanan Prima” itulah jarkon yang sering terdengar dalam acara penyegaran Forum Group Discusion Service Excellent,  Sabtu (23/7) di Aula KPPN Jayapura. Acara yang sederhana namun begitu meriah  karena dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Jayapura serta para undangan yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua maupun para instruktur dari Bank Mandiri  Cabang Jayapura. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua, Bjardianto Pudjiono.

Bjardianto mengingatkan kembali para peserta akan pentingnya service excellent kepada para stockholder. ”Hal ini (service excellent, red) harus tetap dijaga, karena kadang-kadang kualitas pelayanan bisa naik dan turun, tetapi bagaimanapun harus tetap memberikan senyuman. Untuk itu perlu penyegaran seperti ini secara berkesinambungan.” ujar  Bjardianto.

Pada kesempatan kali ini Pak Anto sapaan akrab Kakanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Papua mengungkapkan keinginannya untuk mewujudkan budaya kerja yang profesional. Dia menjelaskan bahwa prinsip layanan unggulan yang berkelanjutan paling tidak memiliki lima parameter antara lain, adanya kepastian layanan, ada transparansi, ada norma waktu yang jelas , akuntabel dan tanpa biaya. Konsep layanan unggulan menurutnya adalah adanya pembentukan Pusat Layanan Terpadu berupa front office yang terdiri dari petugas-petugas dengan kompetensi baik. Pola kerja dilaksanakan secara “One Stop Service” dengan desain layout yang bisa mencegah adanya contak person yang tidak diharapkan antara Satker dan petugas tanpa melalui Front Office. Sedangkan parameter terakhir, pelayanan dengan prinsip zero cost dan zero error. 

Bjardianto menambahkan bahwa budaya kerja excellent harus diterapkan dengan ciri 4C, yaitu, Citra Positif dimana pelayanan berorientasi pada costumer, Cekatan berarti terampil mengelola service yang berimpact, Cermat berarti akurat dalam pemberian service dengan zero error dan zero cost, sedangkan yang terakhir adalah Cepat dan sigap dalam melayani dengan hati.

Pada kesempatan terakhir Bjardianto mengingatkan kembali agar tidak tergoda oleh gratifikasi berapapun jumlah dan apapun bentuknya. Pembukaan ini ditandai dengan penyematan PIN KPPN Jayapura kepada Allan Moris dan Erni sebagai perwakilan peserta FGD Service Excellent.

Pada sesi penyampaian materi, Ruth salah satu trainer menyampaikan bahwa service excellent hanya dapat tercipta oleh dukungan semua pegawai pada KPPN Jayapura, karena memberikan pelayanan prima bukan hanya sekedar bekerja, tetapi melibatkan pikiran, perasaan yang dengan sendirinya mengembangkan prilaku untuk memberi service excellent.

Sesi berikutnya merupakan handling complaint. Para peserta diajak praktek menangani keluhan dari para satker dengan sikap dan penangan yang benar, pada sesi ini semua peserta dibagi empat kelompok antara lain: SPM, Retur, Advis dan Rekon. Pada tahap pertama ada game yang harus di pecahkan secara berkelompok dengan mengutamakan kebersamaan, sedangkan tahap kedua tiap-tiap kelompok harus mengirmkan perwakilanya sebanyak dua orang untuk praktek handling complaint, bagaimana menangani keluhan dan pertanyaan dari stekholder. Pada sesi ini para instruktur memberikan tips dalam menangani handling complaint yaitu dengan active listening, dengarkan keluhan satker dengan empati dan tanpa interupsi sambil menggali detil permasalahanya serta berikan solusi atau lakukan eskalasi masalah jika tidak berwenang menyelesaikanya.

Acara penyegaran service excellent ditutup oleh Kepala KPPN Jayapura, M Agus Lukman Hakim yang pada kesempatan itu mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima dengan dimulai dari kesadaran diri sendiri merubah mindset, “jadikanlah kepuasan stekholder menjadi suatu kebanggaan dengan bekerja secara ikhlas  untuk menciptakan pelayanan prima yang zero error dan zero cost”. Ujarnya.

Oleh : Erik Romansah – Kontributor KPPN Jayapura

Liputan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2011 Serta Penarikan Dana
Karawang, djpbn.kemenkeu.go.id -Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran merupakan hal penting bagi Ditjen Perbendaharaan, khususnya KPPN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. Untuk itulah KPPN Karawang melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2011 serta penarikan dana, Rabu (27/7), di Aula Serbaguna Alam Sari Karawang pada Acara dihadiri oleh 46 Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat komitmen dari 46 satuan kerja yang ada di wilayah kerja KPPN Karawang.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan acara sosialisasi oleh Kepala KPPN karawang, Damirah Sukayati. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Karawang menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran guna menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Selain itu, percepatan realisasi anggaran oleh satuan kerja dapat menjadi stimulus berputarnya roda ekonomi di Kabupaten Karawang.

Materi Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bayu Nugroho. Sesi pertama dibahas materi monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2011. Pada kesempatan ini, dijelaskan mengenai web-based system dalam memonitor penyerapan anggaran tiap satuan kerja, dan pengisian kuesioner secara berkala oleh satuan kerja sebagai feedback Ditjen Perbendaharaan dalam menganalisa masalah-masalah yang ada serta mengambil langkah guna mendapatkan solusi yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula data dan fakta mengenai penyerapan anggaran satuan kerja sampai dengan semester I tahun 2011. Kepada satuan kerja yang mampu menyerap anggaran lebih tinggi dari rata-rata nasional, KPPN Karawang memberikan apresiasi dan ucapan selamat. Sedangkan untuk satuan kerja yang realisasi anggarannya masih di bawah rata-rata nasional, diminta untuk lebih meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu merealisasikan anggarannya dengan lebih baik.

Sesi kedua dilanjutkan dengan materi perencanaan kas. Tidak bosan-bosannya KPPN karawang mengingatkan satuan kerja untuk lebih meningkatkan akurasi perencanaan kasnya, karena hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengelola kasnya secara baik dan terencana. Lebih-lebih dengan hadirnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7139/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) 2011 dan Jadwal Implementasi Ketentuan Pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta Pasal 17 PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan perkiraan perencanaan dana harian KPPN, efektif mulai bulan Agustus 2011, satuan kerja diwajibkan untuk mengirimkan perkiraan penarikan dana harian, mingguan dan bulanan.

Selesai pemaparan materi, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh peserta sosialisasi. Hal ini menunjukkan antusiasme peserta dalam menyimak materi yang telah disampaikan. Pada sesi terakhir acara, Kasubbag umum KPPN Karawang, Sentot Priambodo, menyampaikan pengalaman-pengalamannya dalam mengelola anggaran satuan kerja KPPN karawang. Khusus dalam hal perencanaan kas, disampaikan bahwa memang tidak mudah dalam membuat perencanaan kas yang baik, namun dengan memahami esensi pentingnya perencanaan kas itu sendiri terkait erat dengan penyerapan anggaran yang baik, serta semangat untuk mampu menjalankan amanah peraturan, pada akhirnya perencanaan kas yang akurat tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Dari acara sosialisasi kali ini, muncul sebuah gagasan untuk membentuk forum operator aplikasi perbendaharaan. Forum ini dimaksudkan agar komunikasi sesama operator aplikasi dapat lebih ditingkatkan, yang pada akhirnya nanti dapat dijadikan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar permasalahan aplikasi satuan kerja wilayah kerja KPPN Karawang. Pertemuan lanjutan untuk para operator aplikasi dilanjutkan di hari Jum’at tanggal 29 Juli 2011. Diharapkan forum ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam penyelesaian permasalahan di satuan kerja, serta dapat mendukung penerapan SPAN di tahun 2012.

Oleh: Kontributor KPPN Karawang

IMPLEMENTASI ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI, KANWIL DJPBN PROVINSI PAPUA SELENGGARAKAN WORKSHOP SAKSI/AHLI DALAM PROSES PERADILAN

Dalam rangka implementasi nyata komitmen untuk berperan serta aktif mendukung kampanye nasional anti gratifikasi dan anti korupsi, Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Papua menyelenggarakan workshop keterangan saksi/ahli dalam proses peradilan yang bertempat di Swissbell Hotel Jayapura, selama dua hari berturut-turut yaitu tanggal 26 dan 27 Juli 2011. Peserta workshop adalah seluruh pejabat pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan para Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN se-Papua dan Papua Barat. Nara sumber yang hadir dalam acara tersebut berasal dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Yusak E. Reba, SH, MH), Dir Reskrimsus Polda Papua (Kombes Pol Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH), Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Papua (Suwanda, SH, MH) , dan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jayapura (H. Iksan, SH). Masing-masing nara sumber merupakan pakar di bidangnya sekaligus praktisi dalam prosesi peradilan menyangkut kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Para penyaji memaparkan materi inti yang sangat relevan dengan substansi workshop yang meliputi Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyidikan kasus penyalahgunaan keuangan negara, ruang lingkup penuntutan, kasus, prosesi persidangan kasus penyalahgunaan keuangan negara, dan paparan tentang hukum keuangan negara. Output utama yang ingin dicapai penyelenggaraan workshop tersebut adalah peserta mampu menyampaikan keterangan saksi/ahli dalam pemeriksaan penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, dan dalam persidangan di pengadilan sesuai kompetensi keahliannya secara proporsional.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono, dalam sambutannya memaparkan bahwa terbitnya paket Undang-undang bidang Keuangan negara yang terdiri dari UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negar merupakan revolusi besar dalam hukum keuangan negara. Ketiga UU tersebut menggantikan UU perbendaharaan/keuangan negara masa hindia belanda yang dibuat pemerintah kolonial Belanda pada medio tahun 1920-an.

Secara mendetail, Bjardianto menjelaskan bahwa sebelum reformasi sistem perbendaharaan negara terjadi, terdapat tumpang tindih antara pelaksana kewenangan administratif (administratief beheer) dengan pelaksana kewenangan pembayaran (comptabel beheer). KPPN sebagai pelaksana pembayaran masih melaksanakan fungsi administratif. Setelah sistem reformasi perbendaharaan negara terjadi, maka tugas pengelolaan perbendaharaan negara diatur sesuai kewenangannya. Implikasi reformasi itu berupa penempatan kewenangan administratif  yang meliputi otorisasi pembuatan komitmen perikatan/kontrak kerja, pengujian secara materiil sekaligus pembebanan pada permintaan pembayaran, dan pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) seluruhnya berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Di lain pihak, kewenangan pembayaran tagihan pada negara berada pada KPPN selaku Kuasa BUN. Pemahaman yang sama akan pembagian kewenangan ini juga perlu dimiliki oleh aparat penegak hukum sehingga dapat memperjelas peran masing-masing antara Kementerian/Lembaga dan KPPN untuk memperlancar proses peradilan.

Lebih lanjut, Bjardianto memaparkan bahwa untuk memberikan keterangan ahli yang baik dalam persidangan tidak cukup hanya berbekal kompetensi formal tupoksi kedinasan, namun perlu ditambah dengan keterampilan dan teknik penyampaian materi tupoksi kedinasan tersebut baik secara tulis maupun lisan dihadapan penyidik kepolisian, dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan, maupun proses persidangan di hadapan majelis hakim. Perlu dipahami bahwa penyampaian keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP, maka seorang ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan. Terkait dengan tupoksi Ditjen Perbendaharaan maka keahlian khusus yang dimaksudkan di sini adalah keahlian tentang mekanisme pengelolaan dan pencairan APBN. Untuk kepentingan prosesi sidang berkenaan maka paparan tentang mekanisme pengelolaan dan pencairan APBN itulah yang diperlukan sebagai salah satu bukti yang sah di pengadilan dalam persidangan kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Dalam Workshop tersebut juga dipaparkan secara lengkap materi terkait mekanisme pemberian bantuan hukum bagi pejabat/pegawai lingkup Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum III Sekjen Kementerian Keuangan (Hana Sri Yuni, SH, LLM).

Acara Workshop diakhiri dengan diskusi panel yang sangat menarik dan interaktif antara peserta workshop dan seluruh narasumber dari Polda Papua, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Kejaksanaan Tinggi Papua, yang dimoderatori oleh Kabag Bantuan Hukum III Sekjen Kementerian Keuangan. Materi diskusi panel mengupas dan membedah beberapa contoh kasus penyalah gunaan keuangan Negara dalam pelaksanaan pencairan DIPA ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan.

Kontributor  Berita : Akhmad Budhisusetyo

Liputan Pelatihan Service Excellence bagi Petugas Front Office dan Customer Service lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta.
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Selamat Pagi!....... Semangat Pagi!!, Selamat Siang!..... Semangat Pagi!!!, Selamat Malam!…. Semangat Pagi!!!.....” demikian yel-yel  yang Fasilitator pelatihan kobarkan untuk membangkitkan semangat di Aula Lantai I Gedung C GKN Yogyakarta, tempat berlangsungnya pelatihan service excellence, (23/7) yang diselenggarakan oleh KPPN Yogyakarta yang bekerja sama dengan Bank Mandiri area Yogyakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 48 pegawai yang terdiri dari 22 orang pegawai dari KPPN Yogyakarta, 15 orang pegawai dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY, masing-masing 5 orang dari KPPN Wates dan Wonosari, dan satu orang mewakili Gedung Keuangan Negara.

Menurut Supriyo, Kepala KPPN Yogyakarta, dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan pelatihan ini agar peserta memahami dengan baik prosedur Service Excellence. Selain itu, pelatihan dimaksudkan agar peserta dapat mengimplementasikan Service Excellence kepada stakeholders yang dilayaninya. Diharapkan tingkat kepuasan stakeholders mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pada gilirannya target IKU 2011 yang terkait dengan indeks kepuasan pelanggan dapat tercapai.

Disamping itu Supriyo menambahkan bahwa mengingat ekspektasi stakeholder terhadap kualitas pelayanan  Kanwil Ditjen Pebendaharaan dan KPPN yang sangat tinggi, maka diperlukan perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas pelayanan, dan salah satu bentuk usaha tersebut KPPN Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan ini.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DIY, Hendro Baskoro mengucapkan rasa terima kasih dan bangga karena di awal kepemimpinannya di Yogyakarta telah terselenggara  pelatihan service excellence yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan bagi stakeholders Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN-KPPN di  Yogyakarta. Rasa bangga dan hormat tersebut karena antusiasme para pegawai untuk me-refresh pengetahuan mengenai pelayanan prima begitu tinggi walaupun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu. “Semoga kegiatan ini merupakan sebagian dari amal ibadah kita karena telah menyisihkan waktu bagi keluarga untuk mengikuti kegiatan ini” ujar Hendro dalam sambutan singkatnya.

Era Reformasi Birokrasi menuntut jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk menumbuhkan budaya melayani yang difokuskan pada kebutuhan dan keinginan stakeholders untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Stigma birokrasi yang cenderung lamban dan berbelit-belit harus sudah tidak ditemui lagi di kantor-kantor pelayanan lingkup Kementerian Keuangan. Sejalan dengan keinginan itu Hendro Baskoro mempunyai tips untuk meningkatkan service excellence dengan “4C” yaitu :

1. Cepat, untuk menghilangkan stigma birokrasi yang berbelit-belit;
2. Cermat, untuk menghindari kesalahan (zero error);
3. Cekatan, untuk menumbuhkan sinergi positif dan sikap kepedulian;
4. Citra Positif, untuk membangun citra kantor pelayanan dengan culture dan costumer focus.

Shanty Sartyka Dewi, SQO PT. Bank Mandiri (Persero) Area Yogyakarta, wanita cantik yang menjadi narasumber ini mengawali paparannya mengenai service excellence dengan penekanan pada culture/budaya. Budaya kerja membentuk karakter sebuah organisasi, karena image sebuah organisasi di mata stakeholdernya tercermin dari budaya kerjanya. Ada empat konsep dasar service excellence yaitu dengan menyusun standar, training, measurement, dan improvement. Shanty juga menjelaskan mengenai tangga kepuasan yang menunjukkan tingkatan sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan prima, tangga kepuasan tersebut terdiri atas : level basic (biasa saja dan tidak ada bedanya dengan yang lain), expected (sama dengan yang lain), desired (sudah mengetahui keinginan stakeholders), dan unanticipated yang merupakan tingkatan tertinggi yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan berlangsung menarik diselingi guyonan segar dari narasumber tentang service excellence. Shanty juga langsung memberi contoh bagaimana memberi pelayanan yang baik tetapi tidak berlebihan, bagaimana menghadapi stakeholders dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda, bagaimana mengendalikan emosi, yang diikuti dengan antusiasme tinggi dari peserta pelatihan.

Dari paparan dan role play selama sekitar 2,5 jam dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kualitas layanan yang excellence harus diciptakan dan dibangun culture organisasi, menyusun standar layanan dan prosedur, sikap peduli lingkungan, dan yang paling utama adalah costumer focus. Penyelenggara berharap dengan terselenggaranya pelatihan ini dapat menumbuhkan budaya kerja yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan kantor-kantor pelayanan lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta sehingga dapat mencapai level tertinggi tangga kepuasan  untuk meningkatkan citra Ditjen Perbendaharaan pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Perbendaharaan!... Jaya!!, Perbendaharaan!... Jaya!!, Yogyakarta!.... Juara!!!,..... demikian Shanty mengakhiri pelatihan dengan yel-yel yang membakar semangat dan memotivasi peserta.
Dalam penutupan kegiatan pelatihan ini dilakukan penyerahan Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan Service Excellence secara simbolis kepada peserta oleh Bapak Supriyo, mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Oleh : Eko Supriyanto, Kontributor KPPN Yogyakarta

Liputan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Instansi serta Penyusunan LKKL UAPPA-W Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengejar target LKPP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2011, maka Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Instansi serta Penyusunan LKKL UAPPA-W Provinsi Kalimantan Timur.

Rangkaian pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi tersebut, diluncurkan pada tanggal 18-19 Juli 2011 di Samarinda. Dengan mengundang UAPPA-W di lingkungan kantor pembayaran KPPN Samarinda yang berjumlah 85 UAPPA-W. Satker tersebut terdiri dari 35 satker vertikal dan 50 UAPPA-W kewenangan DK/TP/UB. Kegiatan yang mengambil tempat di aula Kanwil tersebut berjalan penuh semangat. Peserta yang sebagian merupakan petugas SAI baru, merasa sangat terbantu dengan kegiatan sosialisasi ini. Mereka dilatih mengoperasikan aplikasi SAI (SAKPA dan SAPPAW), peserta juga diinformasikan terkait kewajiban rekonsiliasi berikut sanksi yang dijatuhkan apabila melanggarnya, hingga cara membuat Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Abdullah Nanung yang didampingi Kepala Bidang Aklap Haryatno menegaskan pentingnya regenerasi pengetahuan. Salah satu caranya yakni dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kanwil. Namun, lanjutnya, setiap peserta juga diberi tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu yang didapatnya kepada rekan kerja masing-masing. ”Ikutilah kegiatan bimtek dan sosialisasi dengan baik, dan jangan lupa menyebarkan pengetahuan yang didapat  hari ini kepada rekan kerja di unit masing-masing,” ungkapnya menutup sambutan.

Setelah Samarinda, kegiatan serupa dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2011 dengan mengundang 23 UAPPA-W lingkup kantor pembayaran KPPN Balikpapan, dan  di Tarakan pada tanggal 28 Juli 2011 dengan peserta yang berasal dari UAPPA-W wilayah KPPN Tarakan, KPPN Nunukan dan KPPN Tanjung Redeb. Adapun narasumber kegiatan ini seluruhnya berasal dari para pejabat dan pegawai Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilaksanakan selama ini, dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jajaran bidang Aklap. Selain meningkatnya pemahaman satuan kerja dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, hal paling nyata nampak ketika peringkat  LKPP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang semula berada di posisi 23, pada tahun 2011 naik menjadi peringkat 7 terbaik dari 30 Kanwil Ditjen perbendaharaan se-Indonesia yang dinilai.

Oleh : Panitia Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SAP-SAI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011