Satu langkah maju berhasil dicapai dalam upaya penertiban Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang masih digunakan oleh pensiunan di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Mantan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali periode 2002-2004 Bapak Gde Sudjaja,SH mengembalikan rumah dinas yang sebelumnya masih digunakan olehnya, Jumat (1/7).

Kegiatan serah terima rumah dinas tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dan penyerahan kunci rumah dinas dari Gde Sudjaja, SH kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati selaku Kuasa Pengguna Barang.

Upaya pengembalian rumah dinas yang berlokasi di Jalan Nangka No. 16 Denpasar tersebut sebenarnya sudah  dilakukan sejak sebelum terbitnya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.06/2010 tanggal 27 Juli 2010, namun belum menemui hasil. Akhirnya setelah melalui beberapa kali dialog dan pendekatan intensif kepada Gde Sudjaja oleh Kakanwil dan Kabag Umum, beliau bersedia untuk menyerahkan rumah dinas yang masih digunakan olehnya.

Bermula dari terbitnya Instruksi Menteri Keuangan Nomor 299/IMK.06/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Penertiban Barang milik Negara Berupa Tanah, Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-823/SJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali segera menindaklanjuti langkah-langkah penertiban yang diatur dalam dua peraturan tersebut dengan menyampaikan surat peringatan kepada para pensiunan agar segera mengembalikan rumah negara yang masih dikuasainya melalui surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor 162/WPB.21/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Disamping itu, strategi lain yang menjadi fokus dalam upaya penertiban rumah dinas yang masih dikuasai pensiunan PNS di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali adalah melakukan pendekatan kepada mantan pejabat yang masih menguasai rumah dinas agar bersedia untuk menyerahkan rumah dinas yang masih dikuasainya. Hal tersebut dipandang penting mengingat selama ini pensiunan pejabat yang masih menguasai rumah dinas selalu menjadi salah satu alibi  bagi para pensiunan lainnya untuk tidak mau menyerahkan rumah dinas yang masih dikuasainya.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati pada acara serah terima BMN menyatakan sangat berterima kasih dan mengapresiasi kesediaan Gde Sudjaja yang dengan penuh kesadaran dan kerelaan telah menyerahkan aset berupa rumah negara yang selama ini ditempati beliau dan keluarga kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Semoga langkah bijak beliau yang bersedia untuk mengembalikan aset negara berupa rumah dinas tersebut dapat menjadi contoh dan teladan bagi  para pensiunan PNS Kementerian Keuangan lainnya untuk melakukan hal yang sama. 

Rumah Dinas di Jalan Nangka No. 16 Denpasar yang dikembalikan

Oleh: Heru Pudyo Nugroho, Djoko Julianto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Liputan Bimtek Service Excellent Pada KPPN Pontianak
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id.  - Peningkatan layanan prima dalam sektor pelayanan publik senantiasa dilakukan oleh KPPN Pontianak. Untuk itu KPPN Pontianak bekerja sama dengan Bank Mandiri Pontianak Ngurahrai menyelenggarakan acara Bimtek Service Excellent bagi para pegawai di lingkungan KPPN Pontianak. Acara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 di Aula Gedung KPPN Pontianak, Jl. Karel Satsuit Tubun No. 36 Pontianak.

Kepala KPPN Pontianak Ade Rohman menyampaikan bahwa motto dan janji layanan KPPN harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh semua pegawai KPPN Pontianak, tidak hanya dihafalkan tetapi harus dipahami dan dilaksanakan.     

Motto KPPN Pontianak yang terdiri dari lima huruf “C-AK-A-P” merupakan akronim dari Cepat, Akrab, Akurat dan Patuh Aturan, sedangkan janji layanan KPPN Pontianak “3T” dijabarkan menjadi “Tepat Waktu, Tetap Senyum, dan Tanpa Biaya”. Untuk dapat mewujudkan motto dan janji layanan tersebut maka setiap lini pelayanan harus mampu memberikan pelayanan terbaik (service excellent). Untuk itu diperlukan adanya pelatihan Service Excellent. Kepala KPPN juga memaparkan alasan dipilihnya Bank Mandiri sebagai partner sekaligus trainer dalam kegiatan bimtek tersebut dikarenakan Bank Mandiri telah dinobatkan sebagai bank dengan pelayanan terbaik dari Majalah Infobank selama empat tahun berturut-turut.

Anwari, Branch Manager Bank Mandiri Pontianak Ngurahrai kemudian memaparkan, bahwa keberhasilan Bank Mandiri mendapatkan predikat sebagai Bank dengan pelayanan terbaik tidaklah mudah, semua harus dimulai dari perubahan mindset dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada customers. Konsistensi dalam pelayanan sangat diperlukan, sehingga membentuk suatu budaya kerja dengan pelayanan terbaik atau service excellent. Anwari juga memaparkan bahwa materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah materi standar pelayanan Bank Mandiri sebagai corporate, agar dapat disesuaikan dengan pelayanan di KPPN. Instruktur yang menyampaikan adalah customer service officer Bank Mandiri Pontianak Ngurahrai Risye Noorhakim dan Via Dolok Pasaribu.

Materi pertama adalah pengertian service excellent, serta tujuan dan tingkatan service quality. Untuk mendapatkan kepuasan customer, pelayanan yang diberikan tidak hanya berhenti pada level expected atau standar sama dengan lainnya, melainkan juga harus selalu ditingkatkan pelan-pelan sampai pada level unanticipated. Konsistensi menjaga kualitas pelayanan ini akan menentukan eksistensi dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Pada level unanticipated, pelayanan yang diberikan telah melebihi harapan stakeholder, atau dengan kata lain pelayanan melampaui harapan telah tercapai.

Materi kedua adalah  standar pelayanan frontliners, customer service officer, handling complaint, operator telepon, dan security. Pada sesi ini juga ditekankan adanya standar pelayanan yang khas  bagi KPPN. Standar lama-kelamaan akan menjadi budaya kerja atau budaya pelayanan. Stakeholders akan “mematri dalam hati” bagaimana pelayanan KPPN, dan memaksanya untuk berubah mengikuti irama budaya kerja/ budaya pelananan KPPN.

Setiap sesi berlangsung secara interaktif karena banyak pertanyaan yang diajukan peserta. Sesi selanjutnya adalah sesi role play, yaitu untuk mempraktikkan materi yang telah disampaikan, dimulai dari frontliners tentang bagaimana cara menerima SPM, kemudian customer service officer tentang bagaimana cara menerima tamu, dan handling complaint. Berikutnya adalah cara operator telepon dalam menerima dan mengangkat telepon, dan yang terakhir adalah giliran security.

Dalam sambutan penutupan acara, Ade Rohman berpesan agar teori dan praktik pelatihan ini mulai diimplementasikan. Yang paling penting harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat untuk berubah dan memaksakan diri untuk memberikan pelayanan terbaik. Ade Rohman mengakui bahwa standar pelayanan KPPN Pontianak kepada stakeholders masih bnyak yang harus dibenahi apabila dibandingkan dengan Bank Mandiri atau Telkomsel, antara lain sikap petugas security maupun petugas frontliner.

Oleh : Lilik Sugiyono (KPPN Pontianak)

Liputan site visit SPAN  dalam rangka sosialisasi pemetaan  fungsi  akuntansi  dan  pelaporan
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi  menerima kunjungan  Tim  SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), Rabu (20/7).  Rombongan  terdiri dari oleh  Kasubdit Dukungan Transformasi Perbendaharaan, Denny F. Singawiria dan Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal, Saiful Islam disertai  kepala seksi dan staff.  Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Sosialisasi dan Pemetaan Fungsi Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) pada Unit Vertikal  Perbendaharaan   dalam pengembangan dan penyempurnaan SPAN.

Acara terbagi dalam dua sesi kegiatan yaitu sosialisasi dan diskusi  terkait proses bisnis akuntansi dan pelaporan  pada bidang AKLAP. Selain itu dibahas pula proses bisnis akuntansi dan pelaporan  pada Seksi  Vera  KPPN  Jambi.Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan , pemetaan fungsi akuntansi dan pelaporan serta pengumpulan data dan informasi  terkait proses bisnis akuntansi dan pelaporan ke depan.

 Acara diikuti oleh Kepala KPPN Jambi, para kepala bidang dan  pegawai KPPN maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang terkait dengan  penerimaan negara dan akuntansi pelaporan.  Acara dibuka oleh  Kepala Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi,Amril Usman.  Dalam sambutannya  Amril Usman mengatakan bahwa para pegawai  Ditjen Perbendaharaan  harus menyiapkan diri dengan memahami serta mengerti  perubahan yang sedang terjadi  pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dijalankannya  SPAN sebagai tulang punggung perbendaharaan di masa depan. Lebih  khusus lagi,  menyangkut   implementasi SPAN  terhadap perubahan proses bisnis yang terjadi di KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan .  Hal ini disampaikan mengingat sampai saat ini banyak  pegawai  yang belum memperoleh gambaran yang jelas dengan perkembangan up to date dari SPAN terkini.

Acara sosialisasi dan diskusi  berlangsung sangat komunikatif dengan dipandu Kasubdit TPBI,Saiful Islam.  Acara dibagi dalam beberapa segmen yaitu  Gambaran umum SPAN, Aplikasi dan IT SPAN, Penerimaan Negara, serta Akuntansi dan Pelaporan. Baik dari bidang aklap maupun seksi vera banyak memberikan  masukan  kepada  Tim SPAN  agar  akuntansi dan pelaporan  ke depan  dapat  berjalan  lebih  baik lagi . Terkait penerapan akuntansi  berbasis akrual  perlu kehati-hatian khusus penerapannya  menyangkut kesiapan satker. Berdasar pemaparan  grand design akuntansi dan pelaporan ke depan.
Beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian khusus terkait penerapan SPAN di bidang penerimaan Negara  dan akuntansi    pelaporan  yaitu Proses Bisnis SPAN  banyak memunculkan hal-hal baru yang belum diatur dan bertentangan oleh regulasi peraturan yang ada, agar disiapkan dasar hukum yang jelas sebelum SPAN dijalankan sehingga menimbulkan kejelasan di lapangan.

Peserta sosialisasi mengusulkan agar Tim SPAN  memperhatikan kondisi  satker kementerian negara / lembaga  termasuk kesiapannya  dalam menjalankan sistem baru sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berarti.  Kemudian, Akses internet ke layanan database SPAN agar mendapat perhatian khusus  mengingat gangguan jaringan dapat terjadi sewaktu-waktu .

Para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi juga meminta Aplikasi yang dipakai dalam SPAN harus mapan dan memperhatikan keamanannya dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang  dan pengamanan dari  kesalahan input data. Terkait single data base, Perbaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran Negara  agar tidak melewati prosedur yang panjang ke kantor pusat  karena akan memakan waktu yang lama. Penerapan sistem billing pada penerimaan Negara  diharapkan agar  tidak menyebabkan terganggunya penerimaan Negara karena wajib setor merasa kesulitan dengan sistem yang diterapkan.

Berbagai pertanyaan mengalir deras ke arah team SPAN mulai dari isu miring mengenai  pensiun dini hingga isu likuidasi Bidang Aklap. Hal tersebut diluruskan kembali oleh tim SPAN  bahwa  SPAN bukan hanya megurangi proses bisnis namun juga memunculkan proses bisnis baru sehingga keberadaan masing-masing bidang dan seksi tetap dibutuhkan  dengan diberikan fungsi baru sebagai pembina dan penyuluh satker.

Seluruh pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Jambi tetap   berharap agar hasil yang akan  dicapai SPAN  lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari sistem perbendaharaan yang sementara jalan sebab jika tidak demikian  maka itu adalah sebuah kerugian dari sebuah investasi yang besar. Sebuah pesan pesan paling dari Jambi untuk SPAN.

oleh : Noegroho (Kontributor KPPN Jambi)

Liputan sosialisasi dan bimtek AFS KPPN Tual
Tual, djpbn.kemenkeu.go.id - ”A good plan today is better than a perfect plan tomorrow”, ungkapan tersebut berlaku universal, begitu pula dalam manajemen kas negara. Pemerintah perlu menyusun suatu kebijakan dalam mengelola aliran kas dan saldo kas untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Pasal 32, “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal”. KPPN Tual, sebagai kuasa BUN di daerah, turut mengemban amanat tersebut dengan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan & penyuluhan mengenai cash forecasting kepada satker yang berada di wilayahnya guna menciptakan pilar penopang pengelolaan kas negara yang kokoh.

Salah satu langkah dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan kas negara tersebut dengan diadakannya sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker & Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN sekaligus bimtek Aplikasi Forecasting Sakter 2011 & Aplikasi RK-AKL 2011. Acara tersebut diadakan selama tiga hari berturut-turut yakni dari tanggal 12 s.d. 14 Juli 2011 dengan mengundang bendahara pengeluaran dari masing-masing satker. Ada 59 satker yang hadir pada tiap harinya. Bimtek dibagi menjadi tiga angkatan agar informasi yang disampaikan dalam bimtek mengenai cash forecasting tersebut dapat terserap dengan baik oleh satker.

Kepala KPPN Tual, Eriswan, menekankan pentingnya penyusunan perkiraan penarikan dana harian satker. “Penyusunan  perkiraan penarikan dana harian satker sangat penting terkait dengan tingkat realisasi APBN serta kebijakan pemerintah dalam melakukan pembiayaan APBN,” kata Kepala KPPN Tual, Eriswan sambutannya.

Dalam kesempatan itu juga beliau menampilkan data realisasi belanja per Juni 2011. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2010 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Djon A. Lasut.

Suasana berubah menjadi lebih santai ketika Muhammad Ramli dan Faried Astia Rahman membawakan materi bimtek aplikasi AFS & RK-AKL 2011. Satker terlihat antusias dan tidak ragu-ragu meminta bantuan kepada pembawa materi. Acara kemudian diakhiri pada pukul 12.00 waktu setempat.

Setelah diadakannya sosialisasi dan bimtek ini, diharapkan para satker dapat menyusun perkiraan penarikan dana hariannya sehingga penyediaan dana bagi satker dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian, satker dapat meningkatkan pengelolaan keuangan melalui perencanaan dan pengadministrasian kegiatan yang lebih baik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Oleh : Aditia – Kontributor KPPN Tual
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penganugerahan Satker Terbaik dan Sosialisasi AFS KPPN Samarinda
Samarinda,perbendaharaan.go.id - Sebagai apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam semester pertama tahun 2011 ini, Kepala KPPN Samarinda Widoyoko Sapto Putro memberikan Kartu Mitra Utama (KAMU) kepada tiga satuan kerja (Satker). Satker tersebut  adalah Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan  Agama Samarinda yang merupakan satker terbaik untuk wilayah Samarinda. Sedangkan  satker Bandara Melak sebagai satker terbaik Kabupaten Kutai Barat. Penyerahan KAMU ini dilaksanakan pada Selasa (5/6 ) disela-sela acara sosialisasi Aplikasi Forecasting Satker (AFS) bertempat di Studio 3 RRI Samarinda.

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sosialisasi AFS yang dilaksanakan di dua tempat sebelumnya yaitu di MAN Bontang untuk wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dan di MTs Negeri  Tenggarong untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk wilayah Kota Bontang, KAMU di serahkan kepada Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Sangatta untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sementara untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, satker Pengadilan Negeri Tenggarong berhak mendapatkan kartu istimewa dari KPPN Samarinda tersebut.

Kartu Mitra Utama (KAMU) diberikan kepada satker yang mempunyai kinerja terbaik  pada masing-masing wilayah pada periode  Semester I. Kinerja satker ini dinilai dari berbagai aspek diantaranya adalah ketepatan dan kecepatan dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan rekonsilisasi tingkat UAKPA serta tingkat realisasi APBN.   Dengan masa berlaku kartu selama 3 (tiga) bulan.

Satker yang mendapatkan KAMU  mempunyai hak untuk mendapatkan pelayan khusus dari KPPN berupa  bebas antrian, bebas memilih front office yang diinginkan termasuk front office di Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Icieh Kusumawardani sebagai perwakilan dari Pengadilan Tinggi Samarinda berkesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan sesaat setelah penyerahan KAMU. “ Kami sangat berterima kasih kepada KPPN yang telah memberikan apresiasi atas kinerja satker yang berada di wilayah kerjanya” katanya. “ Sebenarnya kami hanya menjalankan kewajiban sebagai satuan kerja “ lanjutnya lagi. Sementara itu ketika di wawancara setelah acara sosialisasi usai ia memberikan tips atas keberhasilan satkernya dalam mencapai prestasi ini. “Kerjanya dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan target waktu” ujarnya.

Jarak yang jauh serta medan yang berat tidak menyurutkan semangat satuan kerja untuk menorehkan prestasi. Bandara Melak contohnya. Jarak tempuh normal menuju ke Samarinda adalah delapan jam perjalanan. Untuk menyisasati hal tersebut, mereka memanfaatkan keberadaan pesawat perintis. “Kami memanfaatkan moda transportasi tercepat (pesawat red.) semaksimal mungkin untuk mempercepat urusan ke KPPN” kata Syamsudin Hamade perwakilan dari Bandara Melak. “Tentunya dengan apresiasi ini kami semakin meningkatkan kinerja kami terutama di hal-hal yang menyangkut KPPN” tambahnya.

Pemberian KAMU ini terinspirasi oleh KPPN Makassar I yang sebelumnya sudah meluncurkan layanan yang sama dengan nama yang berbeda. Tujuan utama adalah membangkitkan semangat satuan kerja untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin dan apresiasi atas kinerja satuan kerja sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara KPPN dengan mitra kerja di wilayahnya.

Oleh: Kontributor KPPN Samarinda

Liputan kunjungan Direktur Jenderal Perbendaharaan di Medan Sumatera Utara
Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - Rendahnya penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2011 khususnya untuk anggaran belanja barang dan belanja modal menjadi permasalahan besar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tercatat hingga bulan Juni 2011 realisasi baru mencapai 31,6% dari pagu anggaran 1.209 trilyun rupiah. Angka penyerapan tersebut didominasi oleh  pembayaran belanja pegawai, tunggakan hutang dan  belanja subsidi. Sedangkan realisasi belanja barang dan belanja modal jauh dibawah presentasi realisasi untuk periode yang sama pada tahun lalu.  Menyadari fenomena tersebut, Dirjen Perbendaharaan mengunjungi daerah-daerah, termasuk Medan, Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalah tersebut sekaligus membuka acara sosialisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), reward and punishment, dan percepatan penyerapan anggaran tahun 2011, Kamis (23/6) di Medan Sumatera Utara.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, didampingi Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Buwono Tunggal , Direktur Sistem Penganggaran DJA, Rakhmat , dan Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdurrahman Ritonga. Sebagai peserta sosialisasi ini adalah Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya dan para kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJPBN Prov. Sumatera Utara. Sekitar seribu undangan memenuhi Ballroom Hotel JW Marriot Medan mengikuti sosialisasi tersebut.

Melalui sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Sprijanto, menekankan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terkait peraturan-peraturan yang berkenaan  dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beliau menyatakan bahwa dengan terbitnya PP Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran yang dibangun saat ini menjadi lebih terarah dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Di sisi lain, revisi anggaran oleh K/L diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan itu menjelaskan bahwa  reward akan diberikan kepada kementerian atau lembaga yang mampu mengoptimalkan APBN tahun lalu.Sementara, masih kata beliau, punishment berupa pemotongan pagu belanja akan dikenakan pada kementerian atau lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja pada tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung percepatan penyerapan anggaran, beliau juga menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah membangun sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penyerapan anggaran untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyerapan anggaran dan merumuskan solusi serta tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Agus Suprijanto juga menyempatkan diri untuk mengunjungi dan berbincang-bincang dengan pegawai kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, KPPN Medan I dan Medan II.

“Bersiap-siaplah untuk pelaksanaan SPAN,” ujarnya dalam kesempatan bertatap muka dengan para pegawai. Kehadiran Direktur Jenderal, tentu saja memberi semangat bagi seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Oleh : Ma’ruf – kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi Monev Penyerapan Anggaran KPPN Parepare
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Sebanyak 250 petugas dari 138 satuan kerja hadiri acara dalam acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2011 oleh KPPN Parepare, Kamis (14/7).
Acara yang bertempat di aula KPPN Parepare ini diselenggarakan  bekerjasama antara KPPN Parepare  dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Selatan. Sosialisasi ini adalah salah satu bentuk upaya percepatan penyerapan anggaran oleh satuan kerja agar optimal dan efektif.

“Kinerja kementerian negara dan lembaga juga dinilai dari (tingkat-red) penyerapan APBN yang mereka lakukan,” kata Mattaro Nurdin Arta, Kepala KPPN Parepare. “APBN merupakan salah satu stimulus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjunya. “Oleh karena itu segera realisasikan anggaran Bapak  dan Ibu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro dan pertumbuhan ekonomi makro di negeri ini,” tambahnya lagi saat membuka acara sosialisasi.

Dalam kesempatan itu, KPPN Parepare menayangkan 10 besar satker yang penyerapan anggarannya paling tinggi. Kepala KPPN yang baru sebulan menjabat di Parepare itu memberikan apresiasi positif kepada mereka. Di samping itu kepala KPPN juga menyampaikan bahwa bagi satuan kerja tingkat penyerapan anggarannya rendah akan mendapatkan peringatan.

Menurut narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Husni, aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan salah satu aplikasi yang sangat membantu tugas KPPN. Ia berfungsi untuk memonitor jumlah dan prosentase penyerapan satker. Di samping itu aplikasi monev menjadi sumber data dalam yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh pimpinan Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan solusi atas masalah yang dihadapi satker.

Di sampaing acara sosialisasi aplikasi monev, Mattaro Nurdin Arta juga memperkenalkan inovasi layanan KPPN Parepare berupa ‘Clinic Perbendaharaan’.

 “Clinic Perbendaharaan nanti akan dibentuk dan diisi oleh ‘dokter-dokter’ yang handal dari staf KPPN Parepare,” kata Kepala KPPN Parepare. “Mereka akan membedah semua permasalahan perbendaharaan untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan memuaskan bagi satker,” tambahnya.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan rakor KPPN Wamena
Wamena, djpbn.kemenkeu.go.id –Penyerapan anggaran adalah salah satu persoalan yang cukup krusial dalam pengelolaan APBN. Ia menjadi tolok ukur kinerja instansi pemerintah. Sebagai kuasa bendahara umum Negara di daerah, KPPN mempunyai tugas menyukseskan pengelolaan APBN tersebut. Salah satu upayanya adalah mendorong percepatan penyerapan anggaran bagi satuan kerja yang ada di wilayah pembayarannya. Karenanya, KPPN Wamena menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pimpinan satuan kerja, Selasa, 5 Juli 2011.

Hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dan tim monitoring dan evaluasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Hadir sebagai peserta adalah sekretaris daerah dari delapan kabupaten dan kepala KPA yang tingkat penyerapannya di bawah 40%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, melalui sambutannya menjelaskan latar belakang diadakannya rapat koordinasi tersebut. Di antaranya adalah masih belum tercapainya target  penyerapan anggaran dari target nasional yang ditetapkan sebesar 40%. 

“Secara makro ekonomi penyerapan DIPA berarti menambah jumlah uang beredar di daerah bersangkutan. (Penyerapan anggaran - red) untuk kegiatan yang bersifat konstruksi fisik berarti penyerapan tenaga kerja atau mengurangi pengangguran,” kata Bjardianto. “Diharapkan dengan meningkatnya perputaran uang daerah mampu mendorong pertumbuhan sektor riil,” lanjutnya.

Hal yang tak kalah penting lainnya menurut beliau adalah program-program sektoral seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Semakin cepat program tersebut terealisir semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaat output maupun outcome program berkenaan. Dari segi penatausahaan dokumen, percepatan penyerapan anggaran berarti mengurangi penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun. Dari sisi pengelolaan kas umum Negara, dengan penyerapan yang merata dan tidak menumpuk di akhir tahun maka membuat arus kas keluar dibanding arus kas masuk menjadi stabil sehingga mempermudah pengelolaan keuangan di tingkat pusat.   

"Kalo ada masalah mekanisme pencairan dana baik dari sisi peraturan maupun aplikasi silahkan hubungi KPPN, kami akan bantu sepenuhnya, "pesan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua itu kepada peserta. “KPPN Wamena siap membantu, tanpa dipungut biaya,” lanjutnya. 

Sementara itu Kepala Bidang Pelaksana Anggaran, Teddy, memberikan analisa mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Disampaikan pula bahwa sekda memiliki peran yang krusial dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Dikatakan bahwa satker yang penyerapannya rendah pada umumnya adalah satker dengan kewenangan TP maupun UB.  Kepala KPPN Wamena, Budi Utomo dalam paparannya juga menyampaikan hasil analisa terhadap kuisioner yang telah dikumpulkan dari satker. Berdasarkan kelompok permasalahan, masalah penganggaran merupakan permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh responden dengan tingkat prosentase 32,59% diikuti dengan masalah pengelola keuangan yang mencapai 27,78%. Sedangkan berdasarkan rincian permasalahan yang terdiri dari 137 permasalahan, kurang memadainya jumlah panitia pengadaan yang bersertifikat merupakan masalah utama dengan prosentase pemilih 59,26%, urutan selanjutnya adalah masalah penyusunan pagu yang terlalu rendah dan tidak sesuai harga pasar sebanyak 44,44%  dan Kondisi geografis dimana mayoritas daerah di Papua harus ditempuh dengan transportasi udara sebesar  44,44 %. 2011.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Papua, disepakati untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pemda yang dalam hal ini diwakili oleh sekda, terkait dengan rendahnya realisasi DIPA Satker dengan kode kewenangan UB dan TP. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang akan diteruskan ke pusat, baik kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, maupun kementerian terkait. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adanya dana DIPA yang masih diblokir dari pusat ataupun yang ditunda pencairannya, masalah dana pendamping dari pemda pada program PNPM Mandiri, dan standar biaya umum yang tidak memadai dengan tingkat harga di wilayah pegunungan tengah Papua. Pertanyaan maupun usulan yang muncul pada sesi ini tentunya akan menjadi masukan yang penting bagi Ditjen Perbendaharaan, baik dari tingkat KPPN Wamena sampai dengan tingkat pusat dalam mencari solusi terkait dengan percepatan penyerapan anggaran.  

Pada kesempatan ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua juga menyampaikan informasi penting mengenai PMK Nomor 38/PMK.02/2011 yang berisi tentang hasil optimalisasi belanja dan penerapan reward and punishment. Dimana reward akan diberikan pada satker yang realisasi penyerapan anggaran tergolong tinggi dengan tambahan alokasi anggaran pada tahun mendatang, prioritas dalam pendanaan atas inisiatif baru, dan bermacam keuntungan lain yang bisa diperoleh. Adapun punishment yang diberikan adalah pengurangan alokasi anggaran tahun mendatang. 

Oleh : Yosi Rizal – Kontributor KPPN Wamena
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan