Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Bertepatan dengan Hari Bela Negara(19/12), Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia meresmikan pengeluaran dan pengedaran Rupiah Tahun Emisi 2016.

Bandung,djpbn.kemenkeu.go.id – Penyusunan anggaran tahun 2017 didasari oleh kondisi perekonomian global dan domestik yang saat ini tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro.

Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur memberikan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura bersama dengan 15 unit kerja lainnya pada Festival Anti Korupsi 2016 di Pekanbaru, Riau (10/10).

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id,- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menekankan kembali pentingnya perhatian dan upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan sebagai salah satu ukuran kinerja Ditjen Perbendaharaan.

“Kita memberikan pelayanan yang baik saja tidak cukup, namun perlu juga mengimbanginya dengan tingkat governance yang tinggi demi kepuasan stakeholders.” ujar Marwanto.

Hal tersebut disampaikannya saat  memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Surabaya I, Surabaya II serta Kanwil Ditjen PBN Prov. Jawa Timur dalam agenda kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan ke Surabaya (01/12). Dalam kesempatan tersebut Marwanto menyampaikan bahwa hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 meningkat signifikan daripada tahun 2015.

“Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen Perbendaharaan tahun 2016 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 dari 4,32 menjadi 4,40 dari nilai tertinggi 5,00.” Ungkapnya.

 “Nilai 4.40 tersebut menempatkan Ditjen Perbendaharaan menjadi unit eselon I terbaik di lingkup Kementerian Keuangan” imbuhnya.

Lebih lanjut lagi terkait capaian tersebut, Dirjen Perbendaharaan berpesan agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan tidak terlena, namun terus untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders.

Terkait Tahun Anggaran 2016 yang akan segera berakhir, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa tekanan dan tantangan di akhir tahun 2016 ini diharapkan dapat disikapi dengan tenang dan jika menghadapi suatu kendala harap selalu berkoordinasi secara berjenjang.

Oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Save

Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan FGD Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) dengan tema Sinergi pendapatan dan belanja Negara antara pemerintah pusat dan daerah yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat, di Gedung Dwiwarna, Bandung (24/11).

Sentul, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono bersama sejumlah Pejabat Eselon I lainnya dari Kementerian Keuangan mendampingi Menteri Keuangan ketika menyampaikan sejumlah paparan terkait Potensi dan Tantangan Pengelolaan Fiskal terkini di hadapan para wartawan peserta Pelatihan Wartawan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) yang diselenggarakan Kemenkeu di Sentul, Bogor (26/11).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menkeu Keuangan, Panglima TNI dan sejumlah Menteri yang menjadi pembina teknis Badan Layanan Umum (BLU) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Jakarta menyuarakan tekad dan komitmen untuk menciptakan pengelolaan BLU yang lebih baik dan professional, khususnya efisiensi dan akuntabilitas keuangan BLU dan pemanfaatan PNBP yang dikelolanya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang menjadi produk BLU guna mensejahterakan masyarakat.

djpbn.kemenkeu.go.id, - Sejumlah capaian terkait pengelolaan BLU disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di hadapan Presiden dan peserta dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 yang mengambil tema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” di Istana Negara, Jakarta (22/11). “BLU merupakan salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan negara pada instansi pemerintah. Khususnya BLU untuk memberi layanan pada masyarakat dengan penciptaan praktek bisnis yang sehat, fleksibilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja melayani masyarakat” ungkap Menkeu.