Download Surat S 71/PB/2020

Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited) pada Media

Sebagai wujud transparansi serta komitmen untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mempublikasikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 (audited) pada berbagai media, termasuk sejumlah media cetak nasional. Publikasi informasi LKPP di media cetak nasional juga merupakan langkah Pemerintah dalam menjalankan amanat UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN untuk menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan negara. Publikasi tersebut diharapkan dapat menjangkau para pemangku kepentingan pemerintah serta masyarakat secara luas.

Publikasi tersebut dilaksanakan setelah disetujuinya rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) tahun anggaran 2018 dalam rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya, RUU P2 APBN tahun 2018 tersebut akan disahkan menjadi Undang-undang.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN TA 2018 sejatinya adalah LKPP Tahun 2018 yang telah diperiksa (audited) oleh BPK. LKPP tahun 2018 (audited) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian pemerintah berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPP selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Capaian tersebut merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah untuk tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara berkesinambungan.

Download di sini

• Dalam rangka membangun image branding DJPb agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas serta menghadirkan pandangan baru dalam pelayanan DJPb yang lebih modern dan profesional, diperlukan suatu logo sebagai identitas baru DJPb.
• Logo DJPb Tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai branding bagi organisasi dan kegiatan kehumasan, namun tidak menggantikan logo resmi Kementerian Keuangan yang akan tetap digunakan pada dokumen dinas dan persuratan DJPb.

Pengumunan selengkapnya dapat anda unduh disini:

Sayembara Desain Logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2019 

Sehubungan dengan pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan APBN,  dengan ini disampaikan Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2019 di link berikut ini:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2019 (PENG-001/PB/2019)
2. Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode I Tahun 2019 (S-02/PB.7/2019)

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi HAI-DJPB 14090

Untuk mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing, harus diwujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai fondasi yang kuat. Amanah rakyat untuk mengelola keuangan negara mengharuskan seluruh elemen Pemerintah untuk terus mengupayakan dan memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai tantangan yang sedang dihadapi negara kita sebagai dampak kondisi perekonomian global menjadi pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan fiskal Pemerintah yang tecermin pada APBN. Setiap rupiah dalam APBN kita harus digunakan sesuai prinsip value for money dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/08) dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat". Rakernas dibuka oleh Menteri Keuangan dengan dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan Pimpinan institusi terkait.

Pada Rakernas kali ini, Pemerintah memberikan penghargaan bagi 93 entitas Kementerian  Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut. Sebagaimana diketahui, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini terbaik yaitu WTP, mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016. Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya masing-masing. Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016). Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Rakernas dilengkapi dengan talkshow yang menghadirkan para pembicara yang kredibel antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional lain, dengan moderator Wakil Menteri Keuangan. Buku “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Masa ke Masa”, juga dirilis dan dibedah dalam rakernas ini.

Dwonload: Klik di sini

Download: Klik di sini

Video, Banner, dan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-1276/PB.1/2018 terkait Netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 silahkan download di sini!