Jakarta, 14 Maret 2022 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project. Proyek ini bernilai sebesar USD610 juta (Rp8,7 triliun) yang berasal dari Bank Dunia dan AIIB. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo di Auditorium Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage dengan kapasitas 1040 megawatt (MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang signifikan pada saat beban puncak terutama untuk kawasan yang membutuhkan permintaan tenaga listrik yang besar (Jawa Barat dan Jabodetabek). Selain itu, PLTA Pumped Storage juga mendukung transisi energi dan pencapaian tujuan penurunan emisi karbon di Indonesia.

“SLA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh PT PLN untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, terutama pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT atau Sustainable Energy Transition adalah salah satu isu prioritas Presiden dalam program pembangunan nasional/RPJMN yang harus kita dukung bersama. Sustainable Energy Transition ini juga menjadi salah satu topik penting yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto pada kesempatan tersebut.

“Indonesia telah berkomitmen mempercepat transisi energi dengan mematok target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung komitmen tersebut dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, isu pendanaan yang menjadi prioritas G20 dalam transisi energi dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri,” tambahnya.

Hingga akhir Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yang telah disalurkan oleh Kemenkeu adalah sebesar JPY80,38 miliar dan USD441,80 juta atau ekuivalen dalam mata uang rupiah sebesar Rp16,26 Triliun. Adapun komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan USD197,5 juta (Rp2,82 triliun), sedangkan pembiayaan EBT yang masih proses SLA dan LA sebesar USD957,50 juta atau ekuivalen dalam mata uang rupiah sebesar Rp13,66 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk proyek pembangunan PLTA dan geothermal serta fasilitas pembiayaan hijau (Green Finance Facility). SLA untuk pembiayaan di sektor energi tersebut disalurkan kepada PT PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Pemberian penerusan pinjaman atau SLA telah memberikan manfaat yang luar biasa pada berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah; 1) Pembangunan infrastruktur pada sektor energi untuk pencapaian program energi listrik 35.000 megawatt melalui pembiayaan untuk transmisi, gardu induk, dan pembangkit listrik baik energi tidak terbarukan maupun energi terbarukan; 2) Sektor transportasi seperti jalan tol, kereta rel listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit Jakarta, 3) Sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, dan 4) Sektor perdagangan untuk pembangunan pasar-pasar modern di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga berpesan kepada PT PLN agar melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SLA ini dengan sebaik mungkin dan wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dimaksud. Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN (Persero) diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat setiap pengerjaan proyek, dimulai sejak masa persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek ini.

***

Narahubung Media:--------

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon : 14090

SP - 02/DJPb/2022 - Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara <<unduh di sini>>

Jakarta, 27 Januari 2022 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi meluncurkan SAKTI pada Kamis (27/1). SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia.
Alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruh perubahan ini tidak menimbulkan gejolak. Ini sebuah prestasi, karena tidak mudah mengubah sebuah sistem menjadi lebih baik tanpa terjadi gejolak dan disrupsi, terutama dalam hal pelayanan," ungkap Menkeu saat peluncuran aplikasi SAKTI dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

SAKTI yang mengusung konsep basis data tunggal (single database) meningkatkan integritas data sehingga informasi transaksi yang disajikan terjaga akurasi dan keandalannya. Penggunaan basis data tunggal untuk seluruh tingkatan organisasi (satker hingga K/L) memfasilitasi konsolidasi data secara lebih cepat. Dengan SAKTI yang berbasis web, satker dapat mengakses berbagai layanan perbendaharaan yang disediakan unit vertikal DJPb di daerah (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN dan Kanwil) dengan lebih mudah dan cepat. Sebagaimana harapan Menkeu, SAKTI akan menjadi aplikasi yang membantu mengelola keuangan negara dengan baik, termasuk dalam mengelola kas agar belanja negara dapat dipantau secara akurat. Dengan teknologi dan beragam fitur yang dimiliki, SAKTI dapat terus dikembangkan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan stakeholders, yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Peluncuran SAKTI menandai pemanfaatan sistem tersebut secara penuh oleh seluruh K/L. SAKTI merupakan kelanjutan penerapan Integrated Financial Management Integration System (IFMIS). Penerapan SAKTI melengkapi modernisasi pengelolaan keuangan pada sisi Bendahara Umum Negara (BUN) melalui penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015. Pengembangan SAKTI dilakukan secara bertahap, diawali dengan studi kelayakan, analisis kebutuhan, desain aplikasi, dan pengembangan aplikasi. Setelah melalui lima fase piloting, penerapan SAKTI full module diperluas ke seluruh K/L (roll out) pada akhir tahun 2021 untuk transaksi APBN 2022.

***

SP - 01/DJPb/2022 - Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah <<unduh di sini>>

Jakarta, 3 Januari 2021 – Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekpansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021.

Jakarta, 30 Desember 2021 – Menteri Keuangan melantik 402 Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terdiri dari (i) promosi 14 Pejabat eselon II, (ii) mutasi 19 pejabat eselon II, (iii) mutasi dan pengangkatan dalam rangka delayering 39 pejabat fungsional, dan (iv) pengukuhan 330 pejabat eselon II, III dan IV dalam rangka reorganisasi Kementerian Keuangan. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang saat ini dilantik merupakan talent-talent terbaik hasil seleksi manajemen talenta yang berbasis merit system dalam proses promosi, rotasi, mutasi dan pengukuhan jabatan di Kemenkeu. Kementerian Keuangan baru saja berhasil mempertahankan predikat “Sangat Baik” untuk kategori Kementerian/Lembaga yang menerapkan sistem merit. Nilai yang diperoleh adalah 402,5, meningkat dari capaian nilai tahun 2019 sebesar 382,5, sekaligus merupakan nilai tertinggi di antara instansi pemerintah yang dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2021.

Jakarta, 31 Desember 2021 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog akhir tahun melalui video conference dengan para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas di kantor vertikal dari 6 regional. Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi, diskusi, dan refleksi atas capaian pelaksanaan program strategis dalam APBN TA 2021 beserta hasil-hasilnya, termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian di daerah.

Jakarta, 27 Desember 2021 – Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan kerja serta pemantauan terhadap proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 dalam rangka pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. KPPN Jakarta VII telah melakukan pembayaran atas berbagai program strategis, di antaranya pengadaan vaksin, penanganan pasien Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako pada Kementerian Sosial, serta penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja pada Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, KPPN Jakarta VII menjadi KPPN yang melakukan pencairan anggaran PEN terbesar di seluruh Indonesia.

Jakarta, 16 November 2021 - Kementerian Keuangan selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terus berusaha mendorong akselerasi peran BLU terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan virtual expo untuk semakin mendekatkan layanan BLU kepada masyarakat. BLU EXPO 2021 diselenggarakan dari tanggal 16 s.d. 18 November 2021 secara virtual dengan melibatkan seluruh BLU. Acara ini memiliki tema besar yaitu “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi”. Sesuai dengan tema yang diangkat, satker BLU harus dapat menghadirkan strategi-strategi yang extraordinary guna memulihkan ekonomi Indonesia melewati tantangan yang luar biasa untuk bangkit dari krisis akibat pandemi

Disamping itu, tema ini diangkat dalam rangka menegaskan kembali dukungan pemerintah untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat relevan dengan tujuan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 ini, satker BLU didorong untuk dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Kebijakan Pemerintah dalam program PEN tidak terlepas dari peran serta 252 BLU yang dengan fleksibilitasnya dapat lebih agile dan responsif menghadapi dinamika pandemi terutama dalam layanan kesehatan dan pendidikan serta mendukung UMKM untuk tetap survive”, jelas Menkeu. APBN telah bekerja keras melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, dan program prioritas serta insentif usaha. Sampai dengan akhir Oktober 2021, dari Rp433 triliun dana PEN telah direalisasikan dari pagu sebesar Rp744 triliun. Keseluruhan dari kebijakan PEN tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan virus Covid-19, melindungi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi baik individu maupun industri/dunia usaha

Dari sisi layanan kesehatan, Rumah Sakit BLU saat ini telah melayani lebih dari 80% pasien BPJS, sebanyak 90% RS BLU menjadi RS Rujukan Penanganan Pasien Covid-19, dan tercatat selama tahun 2020 RS BLU menangani 34 juta pasien Covid-19. Dari bidang pendidikan, 106 BLU (2,96% dari jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia) telah memberikan kontribusi untuk menjaga kualitas SDM Indonesia agar tetap unggul dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, di bidang usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, BLU turut hadir memberikan dukungan bantuan permodalan kepada 4,48 juta debitur usaha Ultra Mikro disalurkan sebesar Rp14,7 triliun melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah/PIP, kepada 1,15 juta debitur Koperasi dan UMKM disalurkan sebesar Rp13,3 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB, dan kepada 28 ribu lebih kelompok tani hutan disalurkan sebesar Rp1,5 triliun melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH, serta kepada hampir 18,8 ribu debitur usaha kelautan/perikanan disalurkan sebanyak Rp742,7 miliar melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan/LPMUKP.

Selanjutnya, jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat dalam kurun waktu 1 (satu) dekade terakhir. Hingga saat ini tercatat ada 252 instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kondisi ini juga dibarengi dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU terhadap total PNBP Nasional. Untuk periode yang sama, secara rerata pertumbuhan PNBP BLU jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total PNBP nasional dengan angka 22% berbanding 4%.

Dalam rangkaian kegiatan BLU Expo, Kemenkeu juga melaksanakan lima agenda penandatanganan kerjasama yaitu: (i) MoU Akselerasi Sinergi Program RS Jejaring Nasional, (ii) MoU Digital Hub, Talent Pool Era Digital, (iii) MoU Akselerasi Sinergi Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (iv) MoU Integrasi Sistem Informasi Untuk Akselerasi Serfitikasi Halal  dan (v) MoU Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SPI. "Berbagai MoU pada hari ini tujuannya adalah supaya para BLU bersinergi, sama dengan para menteri bersinergi, Kementerian/Lembaga, BLU-nya juga bersinergi”, ujar Menkeu.

Tujuan penandatangan kelima MoU dimaksud adalah sebagai berikut:

    MoU Akselerasi Sinergi Program RS Jejaring Nasional, yang antara lain mengakselerasi program rumah sakit jejaring yang mampu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat untuk penanganan penyakit katastropik di daerah sebagaimana layanan yang diberikan oleh rumah sakit pengampu;
    MoU Program Talenta Digital dan Digital Hub, yang antara lain agar  lulusan PTN BLU diharapkan dapat diberikan penguatan keahlian dibidang digital yang tersertifikasi sehingga mampu bersaing di industri kerja;
    MoU Akselerasi Sinergi Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang antara lain meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesinambungan program pemerintah yang terkait koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
    MoU Integrasi Sistem Informasi Untuk Akselerasi Serfitikasi Halal, yang antara lain  memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal;
    MoU Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SPI, yang antara lain untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SPI BLU untuk menjaga tata kelola BLU yang akuntabel.

BLU EXPO tahun 2021 diharapkan menjadi sarana promosi produk dan layanan BLU kepada masyarakat serta mendapatkan calon mitra usaha. Sesuai dengan tema BLU Expo 2021 “BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi” BLU diharapkan memikirkan strategi baru yang tidak business as usual dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam menghadapi kondisi extraordinary seperti saat ini. BLU diharapkan melakukan extraordinary action baik dari sisi inovasi product, process, organization, dan marketing. BLU juga harus memiliki perspektif dan meningkatkan kemampuan forward looking dalam mengantisipasi masalah dan tantangan yang akan terjadi. Dengan fleksibilitas yang dimiliki, BLU harus mampu memberikan dampak peningkatan kinerja layanan dan keuangan yang siginifikan.

***

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

Siaran Pers terkait BLU Expo 2021 <<di sini>>

Jakarta, 5 November 2021 - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyatakan bahwa sistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) merupakan sistem yang andal, hal ini dikarenakan system pembayaran digital ini merubah tradisi dari penggunaan kertas ke full elektronik. Kepercayaan pada keandalan, keamanan, dan tanggungjawab para pemilik system yang terinterkoneksi harus tinggi di mata pengguna.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara soft launcing PPP di Jakarta pada Jumat (5/11) sebagai rangkaian kegiatan Trustsury Festival yang menyajikan rangkaian inovasi dan terobosan Ditjen Perbendaharaan sejak 2015 hingga 2021.

“PPP membuka peluang bagi kami dan mitra untuk melakukan penertiban data pelanggan milik pemerintah. Data ini selanjutnya dapat dianalisis untuk berbagai hal strategis untuk kepentingan bersama, terutama mengurangi laporan menumpuk. Laporan tetap ada, namun sistem yang menyediakan, sehingga tidak perlu sumber daya khusus untuk hal tersebut,” tegas Hadiyanto.

PPP merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem di Kemenkeu sekaligus merupakan keberlanjutan pengembangan SAKTI. Dirjen Perbendaharaan menyoroti agenda full implementasi SAKTI kepada seluruh satker di Indonesia yang diharapkan dapat dilakukan operasional untuk APBN 2022.

“Aplikasi ini penting dan memiliki potensi besar karena menyatukan semua aplikasi keuangan di satker. Untuk menunjang transaksi full elektronik yang terpercaya, aman, andal, dan bertanggungjawab, SAKTI perlu dirangkai dengan berbagai sistem elektroik lainnya dalam kerangka PPP,” ungkap Hadiyanto.

PPP merupakan integrasi/interkoneksi sistem antara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dengan tujuan agar pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan diakses oleh pejabat yang berwenang dari berbagai device, sehingga bisa mempermudah transaksi belanja negara.

Dalam testimoni yang disampaikan pada saat Launching PPP, perwakilan jajaran direksi PT.PLN dan PT Telkom Indonesia (Tbk) memberikan Apresiasi pelaksanaan Soft Launching PPP karena menjadi salah satu wujud sinergi antara Kementerian Keuangan dan BUMN dalam meningkatkan Layanan Publik, Saat ini sistem di Telkom dan PLN telah terinterkoneksi dengan SAKTI di Kementerian Keuangan. PPP akan bermanfaat bagi Telkom khususnya untuk konsolidasi tagihan  dan mendapatkan kepastian pembayaran sehingga sangat membantu cash flow Perusahaan.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.05/2020 dan saat ini telah memasuki piloting tahap I dari III untuk pembayaran gaji dan belanja operasional. Kepesertaan piloting fase I dari IV terdiri atas 218 satker lingkup Kemenkeu. Untuk belanja operasional, kerjasama dilakukan dengan PT Telkom dan PT PLN dan transaksi belanja operasional telah dimulai sejak Agustus 2021.

Siaran Pers terkait Peluncuran Platform Pembayaran Pemerintah dapat diunduh <<di sini>>