Jakarta, 14 Maret 2022 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project. Proyek ini bernilai sebesar USD610 juta (Rp8,7 triliun) yang berasal dari Bank Dunia dan AIIB. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo di Auditorium Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage dengan kapasitas 1040 megawatt (MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang signifikan pada saat beban puncak terutama untuk kawasan yang membutuhkan permintaan tenaga listrik yang besar (Jawa Barat dan Jabodetabek). Selain itu, PLTA Pumped Storage juga mendukung transisi energi dan pencapaian tujuan penurunan emisi karbon di Indonesia.

“SLA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh PT PLN untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, terutama pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT atau Sustainable Energy Transition adalah salah satu isu prioritas Presiden dalam program pembangunan nasional/RPJMN yang harus kita dukung bersama. Sustainable Energy Transition ini juga menjadi salah satu topik penting yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto pada kesempatan tersebut.

“Indonesia telah berkomitmen mempercepat transisi energi dengan mematok target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung komitmen tersebut dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, isu pendanaan yang menjadi prioritas G20 dalam transisi energi dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri,” tambahnya.

Hingga akhir Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yang telah disalurkan oleh Kemenkeu adalah sebesar JPY80,38 miliar dan USD441,80 juta atau ekuivalen dalam mata uang rupiah sebesar Rp16,26 Triliun. Adapun komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan USD197,5 juta (Rp2,82 triliun), sedangkan pembiayaan EBT yang masih proses SLA dan LA sebesar USD957,50 juta atau ekuivalen dalam mata uang rupiah sebesar Rp13,66 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk proyek pembangunan PLTA dan geothermal serta fasilitas pembiayaan hijau (Green Finance Facility). SLA untuk pembiayaan di sektor energi tersebut disalurkan kepada PT PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Pemberian penerusan pinjaman atau SLA telah memberikan manfaat yang luar biasa pada berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah; 1) Pembangunan infrastruktur pada sektor energi untuk pencapaian program energi listrik 35.000 megawatt melalui pembiayaan untuk transmisi, gardu induk, dan pembangkit listrik baik energi tidak terbarukan maupun energi terbarukan; 2) Sektor transportasi seperti jalan tol, kereta rel listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit Jakarta, 3) Sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, dan 4) Sektor perdagangan untuk pembangunan pasar-pasar modern di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga berpesan kepada PT PLN agar melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SLA ini dengan sebaik mungkin dan wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dimaksud. Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN (Persero) diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat setiap pengerjaan proyek, dimulai sejak masa persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek ini.

***

Narahubung Media:--------

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon : 14090

SP - 02/DJPb/2022 - Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara <<unduh di sini>>