Jakarta, 13 April 2022 – Hari ini Menteri Keuangan (Menkeu) menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam acara puncak Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) Tahun 2022. Tema yang diangkat Rakornas PA tahun ini adalah “Spending Better: Mewujudkan Ketahanan Fiskal”, yang dilatarbelakangi oleh peran APBN sebagai instrumen penting dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga keseimbangan antara instrumen countercyclical sekaligus tetap memperhatikan risiko dan sustainabilitas.
Pemberian penghargaan dilakukan atas penilaian kinerja anggaran K/L Tahun 2021. Penilaian tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penghargaan kepada K/L dapat berupa piagam/tropi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan/atau insentif, dengan tujuan meningkatkan kinerja anggaran K/L.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021, telah diberikan penghargaan kepada K/L dengan kinerja anggaran terbaik yang dibagi berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran yaitu besar, sedang, dan kecil.
K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2021 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pada kategori pagu sedang, K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2021 adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk kategori pagu kecil, terdapat Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga Administrasi Negara sebagai K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2021.
Belanja Negara untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi
Sebagai instrumen penting dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, APBN harus terus dijaga untuk terus sehat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus terus didorong untuk dilaksanakan dengan lebih berkualitas dan berfokus pada pencapaian outcome.
Belanja Pemerintah menjadi stimulus untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi dan mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN harus diakselerasi dengan kinerja implementasi yang baik dan berkualitas. Belanja pemerintah yang berkualitas akan mewujudkan pertumbuhan sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal yang makin optimal pada tahun 2022.
“Ibu, Bapak sekalian, saya memahami bahwa ini bukan suatu tugas yang mudah bagi seluruh Kementerian dan Lembaga selama tiga tahun ini. Karena APBN terpaksa dan dipaksa berubah secara sangat dinamis karena tantangan yang kita hadapi memang bukan sesuatu yang biasa. Dan oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah terus bisa mengantisipasi perubahan itu melalui salah satu instrumen paling penting adalah APBN kita,” pesan Menkeu dalam kegiatan puncak Rakornas PA Tahun 2022 usai menyerahkan penghargaan kepada K/L berkinerja pelaksanaan terbaik.
Belanja negara pada APBN 2022 diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain ada pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Kebijakan belanja pemerintah pada bidang kesehatan di tahun 2022 di antaranya diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, melalui penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, penguatan komunikasi dan pengawasan protokol kesehatan pasca vaksinasi, serta antisipasi penanganan pandemi Covid-19 lainnya. Sementara pada bidang perlindungan sosial, pada tahun 2022 pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, dan data terkait lainnya, meningkatkan pengawasan penyaluran bansos, mendukung pelaksanaan reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur melalui integrasi berbagai program bansos, serta kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga masih menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons atas dampak pandemi pada perekonomian, khususnya pada sektor informal atau UMKM. Upaya penguatan belanja berkualitas juga akan terus dilakukan pemerintah melalui pengendalian belanja untuk belanja yang lebih efisien, lebih berkualitas, serta lebih efektif untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun juga sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan struktur struktur ekonomi lainnya, tetapi Indonesia harus tetap menjaga semangat dan optimisme. APBN akan tetap menjadi instrumen untuk menjaga serta mendorong pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19.
Sebagai informasi, pada hari pertama Rakornas PA Tahun 2022, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menyampaikan paparan terkait pelaksanaan APBN pada lima tahun terakhir, postur APBN 2022, serta kebijakan-kebijakan pokok pelaksanaan anggaran TA 2022. Dirjen Perbendaharaan juga mengajak agar seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dapat mendorong percepatan belanja, sehingga kemanfaatan APBN kepada masyarakat dapat dirasakan lebih awal, serta mencegah adanya idle cash dan idle asset yang dapat menunda kemanfaatan APBN tersebut.
Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran akan terus mengkalibrasi tiap-tiap indikator pada IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dan EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) sebagai alat evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga, sehingga dapat memotret dinamika dan spending behaviour pelaksanaan anggaran pemerintah.
Dalam acara tersebut diberikan penghargaan kepada Pemda dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun 2021. Digelar pula diskusi panel oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, Direktur Sistem Penganggaran DJA, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan materi evaluasi kinerja dan analisis tren pelaksanaan anggaran tahun tahun terakhir, kebijakan penganggaran dan pelaksanaan anggaran tahun 2022, serta harmonisasi/sinkronisasi belanja pusat dengan daerah (HKPD). Adapun Diskusi Panel Utama oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Auditor Utama BPK dilaksanakan pada hari kedua.
Untuk lebih menguatkan penyampaian pesan spending better dan pelaksanaan teknisnya, pada hari ketiga diselenggarakan Coaching Clinic Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran secara daring dengan coach dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran. Pesertanya adalah dari unit perencanaan dan keuangan serta unit teknis pada K/L yang dibagi menjadi empat klaster, yaitu Klaster Dukungan Manajemen, Klaster Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah, Klaster Belanja Modal, dan Klaster Non-Majority.
Dengan diselenggarakannya Rakornas PA Tahun 2022 ini, diharapkan seluruh K/L dan pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menghasilkan belanja pemerintah yang berkualitas dalam mewujudkan APBN yang optimal, sehat, dan berkelanjutan.
***
Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
Unduh PDF siaran pers di sini