Jakarta, 23 Agustus 2023 – Inisiatif ASEAN Treasury Forum (ATF) akhirnya diperkenalkan saat gelaran Pertemuan ASEAN Finance Ministers sebagai side event dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) yang kedua. Side event ATF terdiri dari pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Pertemuan diadakan untuk mengkomunikasikan urgensi ATF sekaligus memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi perspektif tentang pembentukan ATF. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi dan mendorong kolaborasi.
- 14090
- hai.djpb@kemenkeu.go.id
- Sen - Jum 08:00 s.d. 16:00 WIB
B E R I T A
Seputar Ditjen Perbendaharaan
- Siaran Pers
- Dilihat: 4731
Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia
Jakarta, 17 Mei 2023 – Guna menguatkan sinergi dan mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2023 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023. Adapun tema yang diusung pada Rakornas PA tahun ini yaitu “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan strategi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif. Dengan begitu, diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/spending better terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya leading indicators, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.
"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta (17/05).
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat refocussing APBN untuk penanganan Pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.
Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.
“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas saat perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegas Menkeu.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.
Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra event, yaitu Stakeholder Day pada tanggal 20-21 Maret 2023, Coaching Clinic yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua side events yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) main event, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.
Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/spending better terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya leading indicators, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.
"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta (17/05).
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat refocussing APBN untuk penanganan Pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.
Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.
“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas saat perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegas Menkeu.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.
Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra event, yaitu Stakeholder Day pada tanggal 20-21 Maret 2023, Coaching Clinic yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua side events yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) main event, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
Unduh PDF: SP–48/KLI/2023 (Siaran Pers: Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia)
- Siaran Pers
- Dilihat: 2717
Siaran Pers BLU Sebagai Penyangga dan Katalisator Pembangunan Ekonomi yang Inklusif
Jakarta, 02 Maret 2023 – Saat ini, terdapat 264 Badan Layanan Umum (BLU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta mengelola aset sebesar Rp1.170 triliun. Ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di 2022 juga turut ditopang oleh kinerja positif BLU. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan agar BLU dapat mengambil peran penting sebagai penyangga sekaligus katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Kita baru saja mengalami 3 tahun pandemi, suatu ujian yang dahsyat bagi seluruh negara di dunia. Indonesia, Alhamdulillah pulih relatif singkat dan kita tumbuh yang tertinggi di negara G20 dan ASEAN. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontribusi dari BLU-BLU yang melakukan penyesuaian luar biasa keras dalam masa pandemi ini. Salah satu yang jelas adalah BLU rumah sakit, karena dia ada di frontline, lini terdepan,” jelas Menkeu dalam acara Rakor BLU 2023 yang bertema “BLU Inklusif Indonesia Optimis”, yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam acara ini hadir pula Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kesehatan, serta perwakilan POLRI dan TNI.
Selain itu, peran strategis BLU fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitasi UMKM, kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. BLU menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima kepada masyarakat secara inklusif, affordable, dan sustainable, serta akuntabel dan antisipatif terhadap ketidakpastian.
“Bapak Presiden terus ingin menggiatkan investasi, di dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLU ini menurut saya penting dan punya peranan untuk menarik investasi, melakukan kerjasama investasi, karena itu akan sangat menentukan banyak sekali, tadi kemampuan untuk mobilisasi capital. Kalau BLU bagus, well perform, kesehatan keuangannya baik, aset dikelola baik, tata kelolanya baik, pasti banyak investor ingin bekerja sama,” ungkap Menkeu.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya, menyampaikan tema Rakor tahun ini mengandung makna bahwa BLU terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai mandat yang dimiliki kepada seluruh masyarakat dengan tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan. BLU terus berperan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi BLU dalam meringankan beban fiskal pemerintah guna menghadirkan layanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 yang lalu, kontribusi BLU mencapai Rp89,5 triliun atau 15,13% dari total realisasi PNBP. Secara nyata, layanan BLU semakin inklusif dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana dan pembiayaan, dan pengelolaan kawasan.
BLU juga berperan dalam mendorong inklusi ekonomi melalui UMKM, yang utamanya dijalankan oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan, seperti wanita dan kelompok minoritas. Dengan memperkuat UMKM dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. BLU hadir dengan membantu pembiayaan modal usaha bagi UMKM melalui BLU-BLU Pengelola Dana telah disalurkan modal usaha kepada 7,8 juta UMKM melalui skema dana bergulir sebesar Rp43,1 triliun. Sebanyak 89.615 UMKM juga telah ditingkatkan nilai jual produknya melalui sertifikasi halal.
Selain itu, BLU memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mengakses dunia pendidikan, agar tercapai pembangunan yang inklusif. Di tahun 2022, sebanyak 185.632 mahasiswa yang berasal dari kelompok tersebut mendapatkan beasiswa dan tarif diskon sampai dengan nol rupiah, untuk layanan di BLU-BLU Pendidikan. Hal ini diharapkan terus ditingkatkan melalui Key Performance Indicator (KPI) pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu agenda dalam Rakor BLU tahun ini.
Pada sektor Kesehatan, kerjasama antara Rumah Sakit BLU dengan BPJS serta dilengkapi dengan kekhususan kebijakan keberpihakan RS BLU kepada masyarakat miskin dan terdampak kondisi kahar, mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke lapisan terbawah termasuk dalam upaya menanggulangi stunting. Selain itu, aset BLU yang dimiliki diharapkan dapat dioptimalisasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Optimalkan nilai aset yang dikelola untuk bisa menambah kualitas layanan, bukan untuk menambah beban masyarakat. Jadi pendapatannya untuk memperbaiki, misal investasi di bidang alat-alat atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk perbaikan kinerja untuk bisa melayani masyarakat lebih baik,” jelas Menkeu.
BLU juga turut membangun konektivitas dan infrastruktur di berbagai daerah, dengan mengelola berbagai destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo. Hal ini juga merupakan peran strategis BLU yang penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal-kreatif, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kontribusi BLU antara lain melalui pembangunan jaringan internet di 57 kabupaten/kota pada wilayah 3T dan pengadaan lahan bagi 52 ruas jalan tol, 37 bendungan, 9 jalur KA, 1 pelabuhan, 5 irigasi dan 1 jaringan air baku yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Kegiatan rakor juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya pameran layanan BLU pada tanggal 2-3 Maret 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Melalui Rakor BLU tahun 2023 ini, diharapkan terciptanya semangat dan sinergi BLU untuk terus menciptakan layanan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian yang diprediksikan akan bergejolak. Dukungan dari BLU diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh sebagai modal pertumbuhan perekonomian Indonesia yang optimistis.
“Kita baru saja mengalami 3 tahun pandemi, suatu ujian yang dahsyat bagi seluruh negara di dunia. Indonesia, Alhamdulillah pulih relatif singkat dan kita tumbuh yang tertinggi di negara G20 dan ASEAN. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontribusi dari BLU-BLU yang melakukan penyesuaian luar biasa keras dalam masa pandemi ini. Salah satu yang jelas adalah BLU rumah sakit, karena dia ada di frontline, lini terdepan,” jelas Menkeu dalam acara Rakor BLU 2023 yang bertema “BLU Inklusif Indonesia Optimis”, yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam acara ini hadir pula Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kesehatan, serta perwakilan POLRI dan TNI.
Selain itu, peran strategis BLU fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitasi UMKM, kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. BLU menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima kepada masyarakat secara inklusif, affordable, dan sustainable, serta akuntabel dan antisipatif terhadap ketidakpastian.
“Bapak Presiden terus ingin menggiatkan investasi, di dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLU ini menurut saya penting dan punya peranan untuk menarik investasi, melakukan kerjasama investasi, karena itu akan sangat menentukan banyak sekali, tadi kemampuan untuk mobilisasi capital. Kalau BLU bagus, well perform, kesehatan keuangannya baik, aset dikelola baik, tata kelolanya baik, pasti banyak investor ingin bekerja sama,” ungkap Menkeu.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya, menyampaikan tema Rakor tahun ini mengandung makna bahwa BLU terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai mandat yang dimiliki kepada seluruh masyarakat dengan tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan. BLU terus berperan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi BLU dalam meringankan beban fiskal pemerintah guna menghadirkan layanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 yang lalu, kontribusi BLU mencapai Rp89,5 triliun atau 15,13% dari total realisasi PNBP. Secara nyata, layanan BLU semakin inklusif dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana dan pembiayaan, dan pengelolaan kawasan.
BLU juga berperan dalam mendorong inklusi ekonomi melalui UMKM, yang utamanya dijalankan oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan, seperti wanita dan kelompok minoritas. Dengan memperkuat UMKM dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. BLU hadir dengan membantu pembiayaan modal usaha bagi UMKM melalui BLU-BLU Pengelola Dana telah disalurkan modal usaha kepada 7,8 juta UMKM melalui skema dana bergulir sebesar Rp43,1 triliun. Sebanyak 89.615 UMKM juga telah ditingkatkan nilai jual produknya melalui sertifikasi halal.
Selain itu, BLU memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mengakses dunia pendidikan, agar tercapai pembangunan yang inklusif. Di tahun 2022, sebanyak 185.632 mahasiswa yang berasal dari kelompok tersebut mendapatkan beasiswa dan tarif diskon sampai dengan nol rupiah, untuk layanan di BLU-BLU Pendidikan. Hal ini diharapkan terus ditingkatkan melalui Key Performance Indicator (KPI) pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu agenda dalam Rakor BLU tahun ini.
Pada sektor Kesehatan, kerjasama antara Rumah Sakit BLU dengan BPJS serta dilengkapi dengan kekhususan kebijakan keberpihakan RS BLU kepada masyarakat miskin dan terdampak kondisi kahar, mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke lapisan terbawah termasuk dalam upaya menanggulangi stunting. Selain itu, aset BLU yang dimiliki diharapkan dapat dioptimalisasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Optimalkan nilai aset yang dikelola untuk bisa menambah kualitas layanan, bukan untuk menambah beban masyarakat. Jadi pendapatannya untuk memperbaiki, misal investasi di bidang alat-alat atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk perbaikan kinerja untuk bisa melayani masyarakat lebih baik,” jelas Menkeu.
BLU juga turut membangun konektivitas dan infrastruktur di berbagai daerah, dengan mengelola berbagai destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo. Hal ini juga merupakan peran strategis BLU yang penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal-kreatif, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kontribusi BLU antara lain melalui pembangunan jaringan internet di 57 kabupaten/kota pada wilayah 3T dan pengadaan lahan bagi 52 ruas jalan tol, 37 bendungan, 9 jalur KA, 1 pelabuhan, 5 irigasi dan 1 jaringan air baku yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Kegiatan rakor juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya pameran layanan BLU pada tanggal 2-3 Maret 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Melalui Rakor BLU tahun 2023 ini, diharapkan terciptanya semangat dan sinergi BLU untuk terus menciptakan layanan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian yang diprediksikan akan bergejolak. Dukungan dari BLU diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh sebagai modal pertumbuhan perekonomian Indonesia yang optimistis.
***
Yustinus Prastowo
Juru Bicara Kementerian Keuangan
Unduh dalam format PDF: SP-21-BLU-Sebagai-Penyangga-dan-Katalisator-Pembangunan-Ekonomi-yang-Inklusif.pdf
- Siaran Pers
- Dilihat: 2941
Bersama APBN Hadir Membangun Madura Raya
Sumenep, 2 Februari 2023 - Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep untuk melakukan kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM. Hadir bersama Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketua Banggar DPR RI, Menteri Keuangan menjadi narasumber pada dialog APBN hadir di seluruh pelosok Indonesia di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Menkeu menyampaikan bahwa APBN merupakan instrument negara untuk hadir kepada masyarakat.
“Untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara yang begitu mulia tersebut maka instrumen yang sangat penting adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tadi moderator Pak Sutikno mengatakan itu adalah simbol dari hadirnya negara di seluruh pelosok negara ini, bangsa ini dan di berbagai isu yang tidak hanya pelosok tempat tapi juga isu. Dari mulai masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan sampai kepada masalah ilmu pengetahuan, pertahanan keamanan bidangnya Pak Menkopolhukam”, ujar Menkeu.
Kegiatan dialog ini bertujuan untuk mengekspos berbagai kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Madura. Kegiatan tersebut juga menunjukkan berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai lembaga, misalnya penyaluran KUR yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang dikoordinasikan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Perbankan ,fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM oleh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Sejak tahun 2007, Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha produktif di Indonesia. Dana yang disalurkan kepada masyarakat 100% berasal dari lembaga keuangan penyalur KUR. Dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran subsidi bunga, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh debitur KUR menjadi lebih ringan. Pada tahun 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR tahun 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura. Realisasi Penyaluran KUR di Kabupaten Sumenep tahun 2022 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 454,3 Miliar.
Selain KUR, Pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir yang dikelola oleh BLU PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat dengan dilengkapi program pendampingan bagi para debiturnya. Setiap tahunnya, realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi terus meningkat. Pada tahun 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 Triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh 2 BUMN dan 5 koperasi. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 sebanyak 26.886 debitur atau 6,8% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur.
Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH. Dalam pelaksanaan program ini, BLU BPJPH bekerja sama dengan BPJPH Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah. Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.
Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran FLPP sebanyak 226.000 unit dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022 yaitu sebanyak 200.000 unit. Realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur adalah senilai Rp5,77 Triliun untuk 74.025 unit rumah, sedangkan di Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 137 unit rumah yang dibiayai dengan dana FLPP senilai Rp14,4 Miliar atau 40% lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya.
Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat. BLU PIP dan BP Tapera juga menyerahkan akad pembiayaan kepada debitur, sedangkan BLU BPJPH akan menyerahkan sertifikat halal kepada UMK di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang dibiayai oleh APBN, juga turut mengawasi implementasi program pemerintah di wilayah masing-masing. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan Perbankan, LKBB, dan lembaga lainnya juga diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara optimal dari dana APBN.
Selain itu, APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura. Pada TA 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040,43 miliar atau 100,66% dari alokasinya sebesar Rp6.994,31 miliar. Capaian output dari TKD di antaranya:
“Untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara yang begitu mulia tersebut maka instrumen yang sangat penting adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tadi moderator Pak Sutikno mengatakan itu adalah simbol dari hadirnya negara di seluruh pelosok negara ini, bangsa ini dan di berbagai isu yang tidak hanya pelosok tempat tapi juga isu. Dari mulai masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan sampai kepada masalah ilmu pengetahuan, pertahanan keamanan bidangnya Pak Menkopolhukam”, ujar Menkeu.
Kegiatan dialog ini bertujuan untuk mengekspos berbagai kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Madura. Kegiatan tersebut juga menunjukkan berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai lembaga, misalnya penyaluran KUR yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang dikoordinasikan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Perbankan ,fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM oleh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Sejak tahun 2007, Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha produktif di Indonesia. Dana yang disalurkan kepada masyarakat 100% berasal dari lembaga keuangan penyalur KUR. Dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran subsidi bunga, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh debitur KUR menjadi lebih ringan. Pada tahun 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR tahun 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura. Realisasi Penyaluran KUR di Kabupaten Sumenep tahun 2022 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 454,3 Miliar.
Selain KUR, Pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir yang dikelola oleh BLU PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat dengan dilengkapi program pendampingan bagi para debiturnya. Setiap tahunnya, realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi terus meningkat. Pada tahun 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 Triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh 2 BUMN dan 5 koperasi. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 sebanyak 26.886 debitur atau 6,8% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur.
Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH. Dalam pelaksanaan program ini, BLU BPJPH bekerja sama dengan BPJPH Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah. Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.
Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran FLPP sebanyak 226.000 unit dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022 yaitu sebanyak 200.000 unit. Realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur adalah senilai Rp5,77 Triliun untuk 74.025 unit rumah, sedangkan di Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 137 unit rumah yang dibiayai dengan dana FLPP senilai Rp14,4 Miliar atau 40% lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya.
Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat. BLU PIP dan BP Tapera juga menyerahkan akad pembiayaan kepada debitur, sedangkan BLU BPJPH akan menyerahkan sertifikat halal kepada UMK di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang dibiayai oleh APBN, juga turut mengawasi implementasi program pemerintah di wilayah masing-masing. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan Perbankan, LKBB, dan lembaga lainnya juga diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara optimal dari dana APBN.
Selain itu, APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura. Pada TA 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040,43 miliar atau 100,66% dari alokasinya sebesar Rp6.994,31 miliar. Capaian output dari TKD di antaranya:
- Bidang Kesehatan yaitu Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas; Penyediaan Alat Kesehatan RS; Pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting; Bantuan Operasional Kesehatan; Bantuan Operasional KB; Alat Kesehatan; Pembangunan/Rehabilitasi Faskes; Iuran BPJS.
- Bidang Pendidikan yaitu Pembangunan Ruang Kelas; Rehabilitasi Ruang Kelas; Pembangunan Ruang Guru; Rehabilitasi Ruang Guru. Bantuan Operasional Sekolah; BOP PAUD; BOP Pendidikan Kesetaraan; Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah; Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah; Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah; BOP Museum & Tanan Budaya.
- Bidang Infrastruktur yaitu Penanganan Jalan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan;
Untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah antara lain melalui DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura sebesar Rp1.616,8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan, serta DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440,9 juta yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. Bentuk dukungan tersebut juga akan dilanjutkan pada TA 2023.
Selain itu, di wilayah madura terdapat 3 kabupaten yaitu Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep yang merupakan daerah penghasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dibidang kesejahteran masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%) dan bidang penegakan hukum (10%). Kegiatan DBH CHT juga dapat diarahkan untuk mendukung petani tembakau, misalnya dukungan berupa bantuan pupuk, sarana prasarana, benih, dan bantuan lainnya. Sedangkan, Untuk DBH Migas, 2 kabupaten, yaitu Kab. Sumenep dan Kab. Bangkalan merupakan daerah penghasil migas. Dengan berlakunya UU HKPD, pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas. Selain kepada daerah penghasil, DBH migas juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah.
Ke depan, diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura dapat semakin baik sehingga manfaat TKD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD dapat berjalan secara optimal.
Selain itu, di wilayah madura terdapat 3 kabupaten yaitu Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep yang merupakan daerah penghasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dibidang kesejahteran masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%) dan bidang penegakan hukum (10%). Kegiatan DBH CHT juga dapat diarahkan untuk mendukung petani tembakau, misalnya dukungan berupa bantuan pupuk, sarana prasarana, benih, dan bantuan lainnya. Sedangkan, Untuk DBH Migas, 2 kabupaten, yaitu Kab. Sumenep dan Kab. Bangkalan merupakan daerah penghasil migas. Dengan berlakunya UU HKPD, pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas. Selain kepada daerah penghasil, DBH migas juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah.
Ke depan, diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura dapat semakin baik sehingga manfaat TKD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD dapat berjalan secara optimal.
***
Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
unduh pdf: SP-05/APBN/2023
Jakarta, 14 Desember 2022 – Pemerintah makin gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi masih didominasi oleh sisi konsumsi. Oleh karenanya, pembiayaan yang diperlukan pun makin meningkat. Pemerintah mendorong investasi dan ekspor agar dapat memberikan leverage yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peran investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
Melalui skema investasi pemerintah, dana yang bersumber dari APBN maupun endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan sejumlah badan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Sampai saat ini implementasi PP Nomor 63 tahun 2019 dan PMK Nomor 53 tahun 2020 masih berada dalam fase awal. Baru terdapat lima Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas empat BLU dan satu Badan Hukum Lainnya, sedangkan sejumlah BUMN telah menyampaikan minatnya untuk menjadi OIP.
Agar lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap investasi pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, konsep investasi pemerintah perlu lebih disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk itu, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) sebagai salah satu unit di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang membidangi sektor investasi mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema besar The Government Investment Insight atau disingkat The Givest.
Sejak bulan September 2022, Direktorat SMI mengadakan seri webinar dan perlombaan dengan tema investasi pemerintah dalam rangkaian The Givest. Webinar Investment Series dilaksanakan dalam lima seri dengan mengundang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi investasi pemerintah. Beberapa topik webinar yang telah dilaksanakan yaitu The Investor's Ways dengan materi terkait investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019 dan PMK 53 Tahun 2020, konsep umum investasi, wisdom mindset, strategi investasi, serta bagaimana menghindari jebakan investasi; peran investasi pemerintah melalui PP Nomor 63 Tahun 2019 dan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional; peran investasi sosial dalam mendukung penyelesaian backlog perumahan, penyediaan air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; implementasi green investment oleh Kementerian Keuangan untuk penanggulangan perubahan iklim; serta outlook, tantangan, dan peluang dalam ketidakpastian ekonomi global 2023.
Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, dalam The Givest juga diadakan lomba-lomba terkait investasi, antara lain pembuatan logo pemberdayaan UMKM atau UMKM Financing Empowerment (U-FinE), karya tulis, podcast, reels, serta proposal riset yang terkait dengan investasi.
Sebagai puncak dari The Givest, diselenggarakan kegiatan Stakeholders Collaboration dengan mengundang stakeholders Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di antaranya dari OIP, perbankan, pemerintah daerah,perwakilan BUMN; serta unit Badan Hukum Lainnya. Dalam Stakeholders Collaboration ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dengan PT Taspen dan PT ASABRI untuk kemudahan pemanfaatan penggunaan data masing-masing instansi. Selanjutnya diadakan penandatanganan charter komitmen bersama instansi yang ditetapkan sebagai OIP yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), LPDP, LDKPI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan tujuan makin meningkatkan kerja sama antara OIP dengan Komite Investasi Pemerintah (KIP).
Selain itu juga terdapat penandatanganan charter dengan sejumlah perwakilan BUMN, yaitu PT RNI (ID Food), PT Len Industri (Defend ID), PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT BahanaPembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan PT PELNI, dengan harapan untuk makin meningkatkan kinerja stakeholders dalam penyelesaian kewajiban SLA. Kemudian untuk makin memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam pelaksanaan program UMKM Financing Empowerment (U-FinE), DJPb menandatangani Nota Kesepahaman bersama Mandiri, BRI, BNI dan BSI.
Sebagai apresiasi, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plakat penghargaan kepada stakeholders yang memiliki kinerja terbaik dalam pembayaran kembali penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement atau SLA) yaitu PT PLN untuk kategori BUMN, Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Daerah, dan BPD Bali untuk kategori Perbankan
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam pembangunan. Kami berharap seluruh charter, MoU, dan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani akan mendukung penguatan peran investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan ketidakpastian pada tahun 2023,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam penutupan acara Stakeholders Collaboration, 13 Desember 2022.
Kemudian untuk menegaskan bahwa layanan DJPb telah memanfaatkan otomasi proses bisnis, dilaksanakan pemutaran video sebagai penanda implementasi Sistem Implementasi Kredit Program (SIKP) Mobile dan Digipay Satu yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait optimalisasi produk dalam negeri. SIKP Mobile diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan debitur untuk melakukan monitoring program pemberdayaan UMKM, mengecek nilai subsidi yang telah diterima oleh debitur Kredit usaha Rakyat (KUR), serta mengolah behavior analysis dari para debitur KUR maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sedangkan Digipay Satu dikembangkan untuk mengintegrasikan proses belanja barang/jasa atas beban APBN dari hulu ke hilir, yakni sejak saat procurement hingga pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online.
Diharapkan keseluruhan rangkaian The Givest ini akan lebih menguatkan sinergi dan kolaborasi antara DJPb dengan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menjadikan investasi pemerintah sebagai instrumen demi mendorong perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
***
Narahubung Media:
| Lalu Fahany Yazikri - 082227682539 Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan |
Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : 14090 |
Unduh PDF: SP-09/DJPb/2022
- Siaran Pers
- Dilihat: 2843
Perkuat Digitalisasi Sistem Pembayaran, DJPb Lakukan Experience Sharing dengan Beberapa Negara
Jakarta, 25 Oktober 2022 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan melakukan simplifikasi terhadap berbagai regulasi, proses bisnis, dan kebijakan pengelolaan keuangan negara agar tidak menjadi bottleneck yang menghambat kinerja pemerintah. Untuk mendorong pengembangan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah di Indonesia sekaligus benchmarking digitalisasi sistem pembayaran pemerintah di negara lain, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan seminar internasional dalam rangkaian acara Trustsury Festival 2022 dengan tema “Ensuring Best Performance through Digitalization”. Kegiatan digelar dalam bentuk diskusi panel secara hybrid di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan yang dapat diikuti melalui meeting Zoom dan streaming YouTube, dengan narasumber (speaker) dari berbagai negara yang menyampaikan topik mengenai proses digitalisasi di sektor publik maupun sektor privat.
Sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada sesi pembukaan kegiatan, simplifikasi regulasi, proses bisnis, dan kebijakan harus didukung dengan modernisasi teknologi informasi seperti aplikasi SPAN dan SAKTI yang berfungsi sebagai enabler pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama DJPb. Modernisasi ini juga wajib tetap memperhatikan sisi integritas.
“Regulasi dan kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus responsif dan solutif dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Being flexible does not mean compromising our integrity,” ungkap Dirjen Perbendaharaan.
Dalam diskusi panel, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa DJPb telah memiliki IT blueprint sebagai dasar pengembangan sistem informasi dan teknologi dan masih dimungkinkan untuk disesuaikan sesuai perkembangan yang terjadi pada masa mendatang. DJPb juga belajar dari berbagai negara untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi, salah satunya Korea, termasuk dalam pengembangan next generation SPAN yang direncanakan dapat selesai pada tahun 2024.
Senior Manager of External Cooperation Division, Korea Fiscal Information Service (KFIS) Sangwook Nam menerangkan bahwa Korean Management Information System telah mulai dikembangkan sejak tahun 1999 dengan menggunakan skema outsourcing kepada perusahaan swasta seperti Samsung dan LG. Saat ini Korea Selatan tidak lagi menggunakan skema outsourcing untuk pengelolaan keuangan pemerintahnya. KFIS mengelolanya secara langsung dengan sistem yang dinamakan dBrain+. dBrain+ merupakan sistem manajemen informasi keuangan di mana seluruh proses keuangan dilaksanakan secara online dan seluruh informasi keuangan nasional telah terhubung dan dianalisis.
Dalam model expenditure dBrain+ diterapkan multilevel internal control dengan mengimplementasikan tiga tingkat pemisahan kewenangan dan beberapa langkah verifikasi. Kepatuhan pada perundang-undangan adalah hal krusial. Sangwook menegaskan bagaimana belanja pemerintah dijaga pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. “Expenditure refers to the payment of cash, etc. from the National Treasury in accordance with the expenditure budget and the funds management plan,” terangnya. Pengalaman Australia juga serupa dengan penekanan pada penjaminan mutu. First Assistant Secretary, Shared Services Transformation Program Office, Department of Finance Australia, Lucelle Veneros, menegaskan bahwa tata kelola digital harus memastikan penjaminan mutu (assurance). Tanggung jawab dan otorisasi tetap harus dapat diuji dalam mekanisme check and balances.
Adapun Uni Emirat Arab menggunakan teknologi terkini dalam pengelolaan keuangannya. Atase Keuangan RI di Abu Dhabi Boby Wahyu Hernawan menyampaikan inovasi pemerintah Uni Emirat Arab berupa identitas elektronik tunggal milik warga negara. Uni Emirat Arab juga sudah menggunakan teknologi blockchain untuk tata kelola dokumen bayar. Salah satu yang memungkinkan hal ini terjadi adalah tingginya pendapatan per kapita dan kondisi geografis Uni Emirat Arab yang relatif flat serta tidak ada area terpencil.
Dari sektor privat, Vice President Digital Acquiring Development - Digital Banking Product Group Bank Mandiri Eko Yudistira menekankan perlunya melihat value added terutama dari perspektif stakeholder. Bank Mandiri telah melakukan transformasi bisnis dengan mengalihkan banyak layanannya menggunakan Super App yang ditujukan untuk nasabah dalam bertransaksi perbankan. Sedangkan untuk transaksi internal, Bank Mandiri memakai aplikasi terpisah yang dilengkapi dengan pengujian kewenangan berlapis seperti maker, checker, hingga approver.
Dalam tata kelola keuangan sektor publik maupun privat terdapat kesamaan yaitu adanya kepatuhan yang kuat pada perundang-undangan, pembagian kewenangan yang jelas, serta check and balance terhadap dokumen dan alat bukti pembayaran. Penjaminan mutu termasuk hal yang krusial dalam pengembangan sistem. Sektor privat lebih cepat dalam mengadopsi teknologi pada sisi retail, tetapi pada sisi tata kelola perusahaannya tidak jauh berbeda dengan sektor publik.
***
Narahubung Media:
|
Yogi Bekti Swasana - 085216049935 Direktorat Sistem PerbendaharaanDirektorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan |
Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : 14090 |
Unduh (PDF) SP-08/DJPb/2022: Perkuat Digitalisasi Sistem Pembayaran, DJPb Lakukan Experience Sharing dengan Beberapa Negara
- Siaran Pers
- Dilihat: 6025
Optimalkan Penerimaan Negara, DJPb beri Penghargaan untuk Collecting Agent MPN G3
Jakarta, 25 Oktober 2022 – Kinerja penerimaan negara sangat penting untuk memastikan program-program Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia dapat tercapai. Kinerja penerimaan negara tidak hanya diukur dari tax ratio, tetapi juga dari sisi ketepatan waktu dan jumlah penerimaan diterima oleh negara.
Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi Sistem Pembayaran Pemerintah secara digital melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN adalah modul penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur penyetoran, pengumpulan data, dan pelaporan penerimaan negara dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Transaksi Penerimaan Negara yang dapat dilakukan melalui MPN, yaitu: Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pembiayaan Surat Berharga Negara Ritel, Hibah, dan Penerimaan Negara Lainnya, seperti: penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga, pengembalian Belanja Negara, setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Jasa Bank, Pajak Rokok, Hasil Penjualan Aset eks. Bank Dalam Likuidasi, dan lain-lain.
Melalui MPN, penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan secara elektronik agar lebih praktis, cepat, aman, mudah, dan akuntabel serta dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Transformasi sistem penerimaan negara secara digital tidak lepas dari kerja sama sinergis dan kolaboratif antara Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan tentu saja perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Peran perbankan dan lembaga keuangan adalah memfasilitasi sistem pembayaran, khususnya penerimaan negara.
“Salah satu tagline Kementerian Keuangan adalah “Collect More, Spend Better”. Hal ini tentu sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk perbankan dan lembaga persepsi lainnya yang berperan strategis dalam menerima setoran dan melimpahkannya ke kas negara, di samping menghasilkan data setoran penerimaan negara yang akurat, transparan, dan akuntabel. Kami berharap kerja sama dan kinerja operasional Collecting Agent makin berkualitas dan tetap comply dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto.
MPN merupakan salah satu sistem utama yang dikelola Kementerian Keuangan yang terus dikembangkan sejak tahun 2006. MPN memasuki Generasi Ketiga (MPN G3) sejak 23 Agustus 2019 dengan 3 keunggulan, yaitu: peningkatan kapasitas transaksi hingga 1.000 transaksi per detik, kemudahan pembayaran melalui Portal Penerimaan Negara, dan perluasan kanal melalui Lembaga Persepsi Lainnya (LPL). MPN G3 melayani penerimaan negara melalui kanal teller maupun kanal nonteller Collecting Agent yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun (24/7), yaitu: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, EDC, Dompet Elektronik, Bank Transfer, Virtual Account, Direct Debit, dan Kartu Kredit.
Pada tahun 2022, Penerimaan Negara melalui MPN G3 secara kumulatif sampai dengan 24 Oktober 2022 mencapai Rp2.039 triliun, meningkat 37% dibandingkan tahun 2021 (sampai dengan 24 Oktober) yang sebesar Rp1.488 triliun, dengan jumlah transaksi tahun 2022 sebanyak 74 juta yang juga meningkat 14% dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 65 juta transaksi.
Untuk memastikan kinerja Collecting Agent tetap dalam level terbaik serta mendorong peningkatan kualitas layanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 PMK 225 tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, DJPb melakukan evaluasi atas kepatuhan dan efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara yang dilaksanakan oleh Collecting Agent. Evaluasi tersebut berupa penilaian kinerja dengan 3 tujuan yaitu: memastikan kinerja Collecting Agent tetap dalam level terbaik, mendorong peningkatan kualitas layanan, dan memberikan penghargaan kinerja Collecting Agent.
Penilaian kinerja selama tahun 2021 terhadap 93 Collecting Agent diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu: kontribusi nominal penerimaan negara, jumlah transaksi, dan kinerja operasional. Agar dapat dibandingkan dengan jenis usaha yang sama, penilaian kinerja Collecting Agent Performance (CAP) Awards 2021 dibagi dalam 5 kategori, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Swasta, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan LPL. Untuk setiap kategori ditetapkan 5 pemenang dengan peringkat award yaitu: Diamond (peringkat ke-1), Platinum (peringkat ke-2), Gold (peringkat ke-3), Silver (peringkat
ke-4), dan Bronze (peringkat ke-5).
Adapun peraih CAP Award 2021 adalah sebagai berikut:
A. Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1. Diamond: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
2. Platinum: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
3. Gold: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
4. Silver: PT Pos Indonesia (Persero).
5. Bronze: PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
B. Kategori Bank Swasta
1. Diamond: PT Bank Central Asia, Tbk.
2. Platinum: PT Bank CIMB Niaga.
3. Gold: PT Bank Permata, Tbk.
4. Silver: PT Bank OCBC NISP, Tbk.
5. Bronze: Deutsche Bank AG Jakarta.
C. Kategori Bank Syariah
1. Diamond: PT Bank Aceh Syariah.
2. Platinum: PT Bank Mega Syariah.
3. Gold: PT Bank NTB Syariah.
4. Silver: PT Bank Syariah Indonesia.
5. Bronze: PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
D. Kategori Bank Pembangunan Daerah
1. Diamond: PT Bank DKI.
2. Platinum: PT BPD Kalimantan Selatan.
3. Gold: PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
4. Silver: PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.
5. Bronze: PT BPD Sulawesi Tengah.
E. Kategori Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)
1. Diamond: PT Tokopedia.
2. Platinum: PT Mitra Pajakku.
3. Gold: PT Bukalapak.com.
4. Silver: PT Indomarco Prismatama.
5. Bronze: PT Finnet Indonesia
Direktur Jenderal Perbendaharaan mengucapkan selamat kepada 25 awardees yang meraih CAP Awards, dan berharap penghargaan ini makin memotivasi Collecting Agent lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja kontribusi nominal dan jumlah transaksi Penerimaan Negara, serta kinerja operasional penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN G3.4
***
Narahubung Media:
| Kunandar 085218172244 Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan |
Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : 14090 |
Unduh (PDF) SP-07/DJPb/2022 Optimalkan Penerimaan Negara, DJPb beri Penghargaan untuk Collecting Agent MPN G3
Jakarta, 20 Oktober 2022 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan terus bertransformasi menuju world class treasurer. Untuk mewujudkan pengelolaan kas yang semakin modern, profesional, efisien, dan optimal, DJPb telah melakukan serangkaian transformasi termasuk melalui pembangunansistem penerimaan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan praktik terbaik (best practices) di dunia.
Transformasi treasury Indonesia dilakukan salah satunya melalui kolaborasi. Hari ini, DJPb menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra strategis, antara lain dengan 10 BPD sebagai counterparty reverse repo Kemenkeu yang diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi tren kebijakan pengetatan likuiditas. Selain itu ditandatangani pula perjanjian kerja sama DJPb dengan DOKU sebagai penyedia jasa Payment Gateway platform Digipay yang diharapkan menjadi success factor dalam digitalisasi proses bisnis pembayaran APBN. Berikutnya adalah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Operasional APBN untuk dapat mendorong perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
“DJPb terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN, sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dana APBN terus ditingkatkan agar makin memudahkan dari segi belanja hingga laporan pertanggungjawabannya. Belanja pemerintah merupakan suatu game changer bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terhantam secara global dan menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Kelancaran belanja juga makin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah sehingga berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan baik. Dana yang dikelola dalam jumlah besar ini tentu memerlukan keterlibatan peran perbankan dalam penyaluran dana kepada beneficiary,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan
tersebut.
Seiring pesatnya perkembangan produk keuangan syariah di masyarakat, DJPb juga menggandeng BSI sebagai penyediaan saluran pembayaran syariah dalam pengelolaan APBN. Kesadaran untuk memakai produk keuangan syariah terus meningkat di tengah masyarakat. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK tercatat dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh seluruh bank syariah di Indonesia pada bulan Juni 2022 sebesar Rp555 triliun, naik 33,4 persen dari Rp416 triliun pada periode Desember 2019 (masa sebelum pandemi Covid-19). Hal ini mencerminkan potensi masa depan cerah perekonomian syariah yang harus terus didukung oleh semua pihak termasuk DJPb.
Ekonomi digital yang tengah berkembang pesat pun memberikan dorongan bagi potensi pengembangan platform digital untuk mendukung kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 pemerintah mengembangkan marketplace sendiri yang diberi nama Digipay sebagai platform belanja barang/jasa pemerintah. Kehadiran fintech seperti DOKU dalam ekosistem Digipay diharapkan dapat mengakselerasi perkembangannya. Keberadaan payment gateway dari DOKU akan sangat membantu interoperability antar-payment system sehingga dapat menghubungkan Digipay dengan berbagai bank di Indonesia, tidak hanya dengan bank-bank Himbara. Dengan begitu, pada akhirnya konsumen akan menikmati kemudahan proses transaksi.
***
Narahubung Media:
| Adi Vibriyanto (0856-4602-8404) Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan |
Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Telepon : 14090 |
Unduh (PDF) SP- 06/DJPb/2022 Optimalkan Belanja APBN, DJPb Bekerja Sama dengan BSI, DOKU, dan 10 BPD
- Sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah
- Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Upaya Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara agar Bangsa Pulih Lebih Cepat
- Penandatanganan MoU Pemberdayaan UMKM antara DJPb dengan KOSME
- Gaji Ketiga Belas ASN dan Pensiunan akan Dibayarkan Mulai Awal Juli 2022
- Menkeu Berikan Penghargaan pada K/L dengan Kinerja Anggaran Terbaik dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022
- Penyerahan LKPP Tahun 2021 (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2021
- Rakor BLU 2022: Koordinasi BLU Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
- Optimalkan Upaya Penyediaan Rumah untuk Rakyat, BP Tapera Implementasikan Peran Operator Investasi Pemerintah
- Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara
- Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah
- APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Menkeu Lantik Pejabat Tinggi Pratama Sesuai Prestasi, Track Record, dan Kompetensi
- Menkeu Pastikan Akhir Tahun Anggaran 2021 Berjalan Baik
- Menkeu Pantau Proses Kelancaran Pencairan Anggaran Belanja APBN 2021
- BLU EXPO 2021: Sinergi BLU Pulihkan Ekonomi
- Siaran Pers Peluncuran Platform Pembayaran Pemerintah
- Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021: Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi
- Pemerintah Telah Laporkan Anggaran PC PEN Secara Transparan dan Akuntabel Melalui LKPP TA 2020 (Audited)
- Menkeu Tetapkan Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Produk Kelapa Sawit
- Raih WTP Lima Kali Berturut-Turut: Komitmen Pemerintah Mengelola APBN secara Transparan dan Akuntabel Tetap Konsisten di Masa Pandemi Covid-19
Berita Lainnya
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
 |
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
 |
 |
