Jakarta, 12 September 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Keputusan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada hari ini, Jumat (12/9).

Sesuai KMK ini, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja   pada   masing-masing   bank   umum   mitra   yaitu:   BRI   sebesar Rp55 triliun, BNI sebesar Rp55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun, BTN sebesar Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun.

***

Narahubung Media:                                                                                                                               

Jakarta, 4 Agustus 2025 – Pemerintah telah meluncurkan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas daya saing, mendorong penyerapan tenaga kerja, dan mendukung produktivitas usaha melalui revitalisasi mesin produksi. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya untuk memberikan dukungan bagi kebijakan tersebut.

Skema KIPK menyediakan akses kredit/pembiayaan dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar bagi pelaku usaha di enam sektor industri padat karya tertentu, yaitu pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit dan alas kaki, makanan dan minuman, serta mainan anak. Inti dari program ini adalah dukungan pemerintah kepada penerima KIPK berupa subsidi bunga/margin sebesar 5% per tahun untuk meringankan beban kredit/pembiayaan para pelaku usaha dalam melakukan ekspansi bisnis melalui pembelian mesin/peralatan produksi baru.

Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran KIPK, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya. Regulasi ini menjadi pedoman subsidi KIPK agar program ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

PMK ini memberikan panduan operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran subsidi, terutama bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penyalur KIPK (Perbankan/Lembaga Keuangan), dan Penjamin. Aturan ini merinci secara jelas alur proses bisnis mulai dari perencanaan anggaran, tata cara penagihan, verifikasi, pembayaran subsidi dari anggaran negara kepada Penyalur, akuntansi, pelaporan, serta pengawasan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai pelaksana dan pengawas dari program ini adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Kemenkeu bertanggung jawab atas pengelolaan fiskal, penganggaran, pencairan dana subsidi, dan pengawasan keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai koordinator kebijakan dan Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian Perindustrian bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memastikan penyaluran KIPK dan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin berjalan lancar.

Adapun Penyalur KIPK adalah perbankan atau lembaga keuangan yang menyalurkan kredit/pembiayaan dan mengajukan tagihan subsidi. Bertindak selaku Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan sebagai penjamin KIPK.

***

Narahubung Media:                                                                                                                               

Jakarta, 29 Juli 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menambah pendanaan Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebesar Rp5,5 triliun, dalam rangka pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum BULOG dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah. Langkah ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden RI untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, di mana pengadaan jagung dalam negeri menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung ketersediaan pangan nasional.

Sebelumnya, BULOG telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dan telah mendapatkan pendanaan Investasi Pemerintah sebesar Rp16,6 triliun untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dengan adanya penambahan dana Investasi Pemerintah dimaksud, Perum BULOG diharapkan dapat lebih optimal dalam menyerap hasil panen petani dan menjaga stabilitas harga beras dan jagung di pasaran dengan tetap menerapkan prinsip tata kelola dan akuntabilitas yang baik.

Perum BULOG adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas di bidang logistik pangan. Perum BULOG memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan, menjaga stabilitas harga, serta distribusi pangan, khususnya beras, melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah dan berbagai program stabilisasi harga.

Berdasarkan arahan Presiden RI, Pemerintah berkomitmen menampung seluruh produksi jagung petani dengan harga yang ditetapkan. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah, Perum BULOG ditargetkan melakukan pengadaan jagung pipilan kering dalam negeri sebanyak 1 juta ton, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 untuk jagung pipilan kering dengan kadar air antara 18%-20%. Dalam Inpres tersebut, Menteri Keuangan ditugaskan memberikan fasilitasi dan dukungan pendanaan melalui skema investasi pemerintah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dan jagung, serta meningkatkan pendapatan petani.

***

Narahubung Media:

Jakarta, 11 Maret 2025 – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawainya, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara

Pemerintah menyadari bahwa Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri merupakan salah satu momentum untuk menjaga pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, termasuk melalui kebijakan pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, dan pengemudi transportasi umum online yang baru saja diumumkan.

THR tahun 2025 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 2 juta orang; ASN Daerah sekitar 3,7 juta orang; serta pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,6 juta orang.

Komponen THR yang diberikan kepada ASN dari Instansi Pemerintah Pusat mencakup gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), serta tunjangan kinerja per bulan. Sementara, Komponen THR pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Untuk Instansi Pemerintah Daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) serta paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan diberikan tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.

Anggaran THR secara umum telah teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD). Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Pada BA BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN Daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun. Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD. Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri. Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri agar dapat menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pemerataan ekonomi, antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah telah menggulirkan berbagai program untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan, antara lain melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,3 juta KPM; Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta peserta; Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa; Penerima Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; serta Subsidi Energi dan Nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, Petani, Nelayan; insentif perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta transportasi publik.

***
 

Narahubung Media:
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Jakarta, 3 September 2024 - Setelah melalui serangkaian pembahasan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 akhirnya mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (03/09). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama DPR RI selama proses pembahasan RUU tersebut.

RUU P2 APBN TA 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. RUU tersebut disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP tahun 2023 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah opini WTP yang kedelapan kalinya diperoleh sejak LKPP tahun 2016. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan Pemerintah untuk selalu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara. Pemerintah tidak berhenti hanya pada pencapaian opini WTP, tetapi juga berupaya agar informasi dalam LKPP memberikan manfaat untuk pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan serta menjadi alat edukasi bagi masyarakat secara luas.

“Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, dan perekonomian secara berkelanjutan,” jelas Menkeu dalam pidato Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU P2 APBN TA 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan APBN di tengah dinamika global dan nasional. Pemerintah melakukan berbagai langkah dengan menggunakan APBN sebagai instrumen yang penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dari scarring effect atau efek luka dalam akibat pandemi. Tahun 2023 Indonesia juga menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

APBN tahun 2023 dirancang pada pertengahan tahun 2022 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada saat perkembangan kondisi geopolitik internasional mengalami eskalasi, khususnya disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan gangguan rantai pasok global. Perang juga mengakibatkan volatilitas harga komoditas penting sehingga menimbulkan inflasi global yang tinggi dan berkepanjangan.

“Hal ini mendorong diambilnya kebijakan yang belum pernah terjadi dalam 40 tahun terakhir di negara-negara maju, yaitu kenaikan suku bunga acuan secara drastis dalam waktu yang sangat cepat. Langkah tersebut menimbulkan gejolak di pasar keuangan di sebagian besar negara,” jelas Menkeu.

Berbagai kebijakan perekonomian Indonesia yang dilakukan telah menciptakan resiliensi dalam menghadapi tantangan sepanjang tahun 2023. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 terjaga di atas 5% yaitu 5,05% (year on year). Ketika seluruh dunia mengalami gejolak dan kenaikan inflasi yang tinggi, Indonesia kembali mampu mengendalikannya pada tingkat 2,6%.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tahun 2023 juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,86% menjadi 5,32% pada tahun 2023. Angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.

Kinerja makro fiskal dalam beberapa tahun terakhir pun menunjukkan tren perbaikan. Rasio perpajakan dijaga pada level double digit 10,31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan keseimbangan primer mencapai surplus 0,46% dari PDB. Surplus keseimbangan primer ini adalah surplus pertama kali sejak tahun 2012. Defisit APBN juga terkendali, bahkan menurun tajam dibandingkan dengan periode 2 s.d. 3 tahun sebelumnya pada saat pandemi, yaitu pada tingkat 1,61% terhadap PDB. Dengan penurunan defisit dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, rasio utang secara bertahap mengalami penurunan kembali yaitu di kisaran 39,2% terhadap PDB.

“Capaian ini tentu bukanlah hasil kerja dari pemerintah sendiri, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa Indonesia. Terima kasih atas dukungan DPR yang terus mengawal instrumen APBN dan menjadi partner pemerintah dalam menjaga perekonomian Indonesia, mengantisipasi, dan merespons kondisi global dan nasional yang dinamis dengan penggunaan APBN secara fleksibel sekaligus tetap akuntabel dan terukur. Pemerintah terus mencermati dan memperhatikan seluruh usulan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPR RI yang telah disepakati menjadi bagian dari UU P2 APBN. Kami meyakini bahwa rekomendasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBN dan keuangan negara,” tutup Menkeu.

***
 

Narahubung Media:
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan