Badung, 4 Oktober 2024 – Mengusung tema Enhancing Treasury Capacity for Regional Economic Resilience, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) pada 3-4 Oktober 2024. Launching ceremony diselenggarakan pada 3 Oktober 2024 di Legian, Bali, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, para pimpinan dan delegasi dari unit perbendaharaan negara-negara ASEAN, serta para experts dari lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Kegiatan ini akan mendiskusikan berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN serta peran krusial dari sistem perbendaharaan sebagai katalis perekonomian dan pembangunan.

"ASEAN Treasury Forum bertujuan untuk memajukan pengelolaan keuangan publik dan mendukung integrasi perekonomian regional jangka panjang. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN akan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkait pengelolaan keuangan publik  guna memperkuat fungsi perbendaharaan dan berupaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif," jelas Wamenkeu.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu mengajak para peserta untuk mengingat kembali bagaimana negara-negara ASEAN mampu bertahan dan membentuk resiliensi dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi, mulai dari Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, 2008, dan yang terakhir pada pandemi Covid-19. Berbagai krisis tersebut memberikan lesson learned yang sangat berharga bagi negara-negara ASEAN, termasuk menjadi awal reformasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di beberapa negara ASEAN.

Wamenkeu berharap ATF dapat menjadi forum pembelajaran kolektif bagi negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mentransformasi sistem perbendaharaan, terutama pada empat fungsi utama perbendaharaan, yaitu pengelolaan belanja pemerintah, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan pemerintah, serta digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Empat hal tersebut akan menjadi area fokus dalam pembahasan ATF tahun ini.

Selain itu, ATF juga membuka ruang kolaborasi negara-negara ASEAN untuk bersama membangun kapasitas perbendaharaan dan mewujudkan resiliensi ekonomi di regional ASEAN. ATF bukan merupakan titik akhir kolaborasi, melainkan langkah awal menuju pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di ASEAN yang lebih berkualitas.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti saat membuka peluncuran ATF menyampaikan rangkaian kegiatan ATF di Bali ini utamanya untuk  merumuskan rencana strategis dan arah kegiatan ATF ke depan.

Astera Primanto Bhakti juga menyampaikan bahwa Launching and First Meeting ATF ini menandai momen bersejarah bagi ASEAN. Pembentukan ATF pertama kali diinisiasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 Tahun 2023 di Jakarta, sebagai upaya membentuk sebuah peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. Inisiatif ini mendapatkan respons positif dari Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dalam AFMGM ke-11 pada 5 April 2024 di Luang Prabang, Laos. Momen ini menjadi awal sejarah peningkatan kerja sama pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara di ASEAN.

“Ke depan, ATF diharapkan mampu menjalin lebih banyak kolaborasi, baik dengan regional lain maupun lembaga-lembaga internasional lainnya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih luas terkait best practice pengelolaan perbendaharaan negara. Berkembangnya ATF menjadi platform yang kuat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal di Kawasan,” pungkas Dirjen Perbendaharaan.
 

***
 

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Unduh dalam format PDF: ATF 2024: Upaya Wujudkan Sistem Ekonomi dan Keuangan ASEAN yang Tangguh, Stabil, dan Berkelanjutan

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers: DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN TA 2023 Disahkan Menjadi Undang-Undang

RCE Forum menjadi ajang bagi RCE dalam hal ini Kanwil DJPb, para Regional Experts dan Local Experts, serta para Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk membangun sinergi dalam keselarasan komunikasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Para Regional Experts dan Local Experts adalah akademisi dan praktisi dari perguruan tinggi dengan kompetensi, kepakaran, atau keahlian di bidang ekonomi dan fiskal yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra yang bertugas mengoordinasikan kegiatan perumusan analisis dan rekomendasi pada wilayah/regional untuk mendukung pelaksanaan RCE.

“Kita perlu memahami instrumen (APBN) yang sudah diamanahkan oleh negara untuk kita kelola. Dalam era digital dan information sharing yang sangat luas dan cepat saat ini, RCE Forum perlu modified dan accelerated untuk pemahamannya,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan arahan dalam RCE Forum hari ini. Menkeu mengingatkan bahwa seluruh Kanwil DJPb harus memahami APBN dan APBD untuk berada dalam frekuensi yang sama dalam memahami amanah pengelolaan keuangan negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya menegaskan bahwa DJPb bersama-sama dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah yang tergabung dalam Perwakilan Kementerian Keuangan akan selalu meningkatkan sinergi dan memberikan dukungan data yang dibutuhkan oleh Regional Experts dan Local Experts dalam melakukan analisis.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di daerah dan memberikan nilai tambah terhadap kebijakan yang diambil,” jelas Dirjen Perbendaharaan.

Sementara itu Wakil Menkeu I Suahasil Nazara menyampaikan bahwa RCE yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan berfungsi untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai kebijakan fiskal pusat maupun daerah dan membantu dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan tersebut. Peran ini sangat krusial untuk memastikan kebijakan fiskal di tingkat pusat dapat diterapkan dengan efektif di daerah, termasuk dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan atau inkonsistensi yang mungkin timbul. Selain itu, RCE juga berperan aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi regional yang kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan relevan.

Adapun Wakil Menkeu II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa di balik tantangan global yang terjadi seperti ketegangan geopolitik, cuaca ekstrem, dan inflasi, perekonomian Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,05% pada triwulan kedua tahun 2024. Wamenkeu II juga menggarisbawahi bahwa fokus pemerintah adalah pada pemerataan pembangunan, terutama di Kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui kebijakan yang mendukung serta pemanfaatan APBN untuk mengatasi ketimpangan dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

RCE Forum yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran Regional Chief Economist dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Andin Hadiyanto, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, serta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan lainnya. Sebanyak 150 orang hadir dalam kegiatan ini, termasuk 37 orang Regional Experts dan Local Experts.

Dalam rangkaian kegiatan diselenggarakan seminar ekonomi bertopik “Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Menghadapi Ekonomi Global dan Dampaknya ke Daerah” serta “Akselerasi Kesiapan Daerah dalam Mengoptimalkan Potensi Benefit Perdagangan Karbon” yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira dengan moderator Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Candra Fajri Ananda. Para Local Expert dari Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Tadulako juga menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian di daerah masing-masing untuk dapat saling memberikan masukan.

Sejumlah kegiatan RCE antara lain mencakup penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), pelaksanaan rapat Asset & Liability Committee (ALCo) Regional, serta pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN). Dibentuk pula Asset and Liability Committee (ALCo) Regional yang merupakan bagian integral dari RCE sekaligus kepanjangan tangan dari ALCo Pusat. ALCo Regional melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau dan mengelola kondisi fiskal dan ekonomi secara lebih efektif. Hasil dari implementasi ALCo Regional akan mendukung peningkatan sinkronisasi fiskal pusat dan daerah, yang diharapkan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi yang merata.

RCE juga memberikan edukasi seputar fungsi dan kebijakan fiskal serta menjadi mitra bagi pemerintah daerah. Kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah tergabung dalam tim-tim yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di daerah seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), juga dalam forum perencanaan dan penganggaran daerah. Keikutsertaan ini menunjukkan bahwa RCE telah memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan kebijakan di daerah.

 

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers: Dorong Inklusivitas dan Keberlanjutan Ekonomi, Kemenkeu Gelar RCE Forum

Jakarta, 15 Maret 2024 – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemberian THR dan Gaji ke-13 ini adalah bagian dari apresiasi Pemerintah atas kerja keras dari para aparatur negara dalam mendukung program pembangunan nasional. “Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” ungkapnya dalam Konferensi Pers THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (15/3).

Selain itu, kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, dimana bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan.

“Kita harapkan akan meningkatkan daya beli, saya juga berharap untuk para ASN kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri, untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, penisunan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

THR tahun 2024 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri atas ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,9 juta orang; ASN Daerah sekitar 3,3 juta orang, termasuk Guru ASND yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sekitar 1,1 juta orang, Guru ASND yang menerima Tamsil sekitar 503,4 ribu orang, pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,5 juta orang.

“Siapa saja penerima THR dan Gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS; yang kedua adalah PPPK, jadi honorer yang sudah diangkat PPPK mereka berhak menerima; prajurit TNI; anggota Polri; pejabat negara; wakil menteri; staf khusus lingkungan K/L; Dewan Pengawas KPK; pimpinan dan anggota DPRD; hakim ad hoc; pimpinan, anggota, dan pegawai non aparatur sipil negara LNS,” rinci Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Komponen THR yang diberikan kepada ASN dari Instansi Pemerintah Pusat yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan tunjangan kinerja per bulan. Sementara, komponen THR pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Untuk Instansi Pemerintah Daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.

Anggaran THR dan Gaji ke-13 secara umum telah teralokasi dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD). Perkiraan kebutuhan anggaran THR sekitar Rp18 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, kebutuhan untuk ASN Daerah sekitar Rp21,1 triliun dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2024, sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, pada BA BUN sekitar Rp11,7 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah, atau diperkirakan tanggal 22 Maret 2024. K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10. Pencairan oleh KPPN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR mulai tanggal 18 Maret 2024.

Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13 dalam minggu ini, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, untuk Gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2024 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2024. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun Gaji ke-13 akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

***

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers Pemerintah Terbitkan PP THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024

Jakarta, 1 Februari 2024 - Pemerintah lakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan terhitung mulai 1 Januari 2024. Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 % dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 %.  Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah.

“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas”, jelas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.

Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024. Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian”, pungkas Astera.

* * *

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN Mulai Maret 2024

Jakarta, 22 Desember 2023 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN. Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi. Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.

Secara nasional, sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7 persen dari total pagu.

Realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20,0 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk: (i) pembentukan Badan Ad hoc; (ii) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (iii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iv) masa kampanye Pemilu; serta (v) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pengamanan Pemilu; (ii) pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan (iii) diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.

“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” pesan Menteri Keuangan.

* * *

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Unduh dalam format PDF: Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara