Jakarta, 14 Desember 2022 – Pemerintah makin gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi masih didominasi oleh sisi konsumsi. Oleh karenanya, pembiayaan yang diperlukan pun makin meningkat. Pemerintah mendorong investasi dan ekspor agar dapat memberikan leverage yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peran investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

Melalui skema investasi pemerintah, dana yang bersumber dari APBN maupun endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan sejumlah badan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Sampai saat ini implementasi PP Nomor 63 tahun 2019 dan PMK Nomor 53 tahun 2020 masih berada dalam fase awal. Baru terdapat lima Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas empat BLU dan satu Badan Hukum Lainnya, sedangkan sejumlah BUMN telah menyampaikan minatnya untuk menjadi OIP.

Agar lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap investasi pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, konsep investasi pemerintah perlu lebih disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk itu, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) sebagai salah satu unit di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang membidangi sektor investasi mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema besar The Government Investment Insight atau disingkat The Givest.

Sejak bulan September 2022, Direktorat SMI mengadakan seri webinar dan perlombaan dengan tema investasi pemerintah dalam rangkaian The Givest. Webinar Investment Series dilaksanakan dalam lima seri dengan mengundang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi investasi pemerintah. Beberapa topik webinar yang telah dilaksanakan yaitu The Investor's Ways dengan materi terkait investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019 dan PMK 53 Tahun 2020, konsep umum investasi, wisdom mindset, strategi investasi, serta bagaimana menghindari jebakan investasi; peran investasi pemerintah melalui PP Nomor 63 Tahun 2019 dan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional; peran investasi sosial dalam mendukung penyelesaian backlog perumahan, penyediaan air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; implementasi green investment oleh Kementerian Keuangan untuk penanggulangan perubahan iklim; serta outlook, tantangan, dan peluang dalam ketidakpastian ekonomi global 2023.

Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, dalam The Givest juga diadakan lomba-lomba terkait investasi, antara lain pembuatan logo pemberdayaan UMKM atau UMKM Financing Empowerment (U-FinE), karya tulis, podcast, reels, serta proposal riset yang terkait dengan investasi.

Sebagai puncak dari The Givest, diselenggarakan kegiatan Stakeholders Collaboration dengan mengundang stakeholders Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di antaranya dari OIP, perbankan, pemerintah daerah,perwakilan BUMN; serta unit Badan Hukum Lainnya. Dalam Stakeholders Collaboration ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dengan PT Taspen dan PT ASABRI untuk kemudahan pemanfaatan penggunaan data masing-masing instansi. Selanjutnya diadakan penandatanganan charter komitmen bersama instansi yang ditetapkan sebagai OIP yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), LPDP, LDKPI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan tujuan makin meningkatkan kerja sama antara OIP dengan Komite Investasi Pemerintah (KIP).

Selain itu juga terdapat penandatanganan charter dengan sejumlah perwakilan BUMN, yaitu PT RNI (ID Food), PT Len Industri (Defend ID), PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT BahanaPembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan PT PELNI, dengan harapan untuk makin meningkatkan kinerja stakeholders dalam penyelesaian kewajiban SLA. Kemudian untuk makin memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam pelaksanaan program UMKM Financing Empowerment (U-FinE), DJPb menandatangani Nota Kesepahaman bersama Mandiri, BRI, BNI dan BSI.

Sebagai apresiasi, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plakat penghargaan kepada stakeholders yang memiliki kinerja terbaik dalam pembayaran kembali penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement atau SLA) yaitu PT PLN untuk kategori BUMN, Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Daerah, dan BPD Bali untuk kategori Perbankan

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam pembangunan. Kami berharap seluruh charter, MoU, dan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani akan mendukung penguatan peran investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan ketidakpastian pada tahun 2023,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam penutupan acara Stakeholders Collaboration, 13 Desember 2022.

Kemudian untuk menegaskan bahwa layanan DJPb telah memanfaatkan otomasi proses bisnis, dilaksanakan pemutaran video sebagai penanda implementasi Sistem Implementasi Kredit Program (SIKP) Mobile dan Digipay Satu yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait optimalisasi produk dalam negeri. SIKP Mobile diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan debitur untuk melakukan monitoring program pemberdayaan UMKM, mengecek nilai subsidi yang telah diterima oleh debitur Kredit usaha Rakyat (KUR), serta mengolah behavior analysis dari para debitur KUR maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sedangkan Digipay Satu dikembangkan untuk mengintegrasikan proses belanja barang/jasa atas beban APBN dari hulu ke hilir, yakni sejak saat procurement hingga pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online.

Diharapkan keseluruhan rangkaian The Givest ini akan lebih menguatkan sinergi dan kolaborasi antara DJPb dengan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menjadikan investasi pemerintah sebagai instrumen demi mendorong perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

***

Narahubung Media:

Unduh PDF: SP-09/DJPb/2022

Jakarta, 25 Oktober 2022 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan melakukan simplifikasi terhadap berbagai regulasi, proses bisnis, dan kebijakan pengelolaan keuangan negara agar tidak menjadi bottleneck yang menghambat kinerja pemerintah. Untuk mendorong pengembangan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah di Indonesia sekaligus benchmarking digitalisasi sistem pembayaran pemerintah di negara lain, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan seminar internasional dalam rangkaian acara Trustsury Festival 2022 dengan tema “Ensuring Best Performance through Digitalization”. Kegiatan digelar dalam bentuk diskusi panel secara hybrid di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan yang dapat diikuti melalui meeting Zoom dan streaming YouTube, dengan narasumber (speaker) dari berbagai negara yang menyampaikan topik mengenai proses digitalisasi di sektor publik maupun sektor privat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada sesi pembukaan kegiatan, simplifikasi regulasi, proses bisnis, dan kebijakan harus didukung dengan modernisasi teknologi informasi seperti aplikasi SPAN dan SAKTI yang berfungsi sebagai enabler pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama DJPb. Modernisasi ini juga wajib tetap memperhatikan sisi integritas.

“Regulasi dan kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus responsif dan solutif dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Being flexible does not mean compromising our integrity,” ungkap Dirjen Perbendaharaan.

Dalam diskusi panel, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa DJPb telah memiliki IT blueprint sebagai dasar pengembangan sistem informasi dan teknologi dan masih dimungkinkan untuk disesuaikan sesuai perkembangan yang terjadi pada masa mendatang. DJPb juga belajar dari berbagai negara untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi, salah satunya Korea, termasuk dalam pengembangan next generation SPAN yang direncanakan dapat selesai pada tahun 2024.

Senior Manager of External Cooperation Division, Korea Fiscal Information Service (KFIS) Sangwook Nam menerangkan bahwa Korean Management Information System telah mulai dikembangkan sejak tahun 1999 dengan menggunakan skema outsourcing kepada perusahaan swasta seperti Samsung dan LG. Saat ini Korea Selatan tidak lagi menggunakan skema outsourcing untuk pengelolaan keuangan pemerintahnya. KFIS mengelolanya secara langsung dengan sistem yang dinamakan dBrain+. dBrain+ merupakan sistem manajemen informasi keuangan di mana seluruh proses keuangan dilaksanakan secara online dan seluruh informasi keuangan nasional telah terhubung dan dianalisis.

Dalam model expenditure dBrain+ diterapkan multilevel internal control dengan mengimplementasikan tiga tingkat pemisahan kewenangan dan beberapa langkah verifikasi. Kepatuhan pada perundang-undangan adalah hal krusial. Sangwook menegaskan bagaimana belanja pemerintah dijaga pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. “Expenditure refers to the payment of cash, etc. from the National Treasury in accordance with the expenditure budget and the funds management plan,” terangnya. Pengalaman Australia juga serupa dengan penekanan pada penjaminan mutu. First Assistant Secretary, Shared Services Transformation Program Office, Department of Finance Australia, Lucelle Veneros, menegaskan bahwa tata kelola digital harus memastikan penjaminan mutu (assurance). Tanggung jawab dan otorisasi tetap harus dapat diuji dalam mekanisme check and balances.

Adapun Uni Emirat Arab menggunakan teknologi terkini dalam pengelolaan keuangannya. Atase Keuangan RI di Abu Dhabi Boby Wahyu Hernawan menyampaikan inovasi pemerintah Uni Emirat Arab berupa identitas elektronik tunggal milik warga negara. Uni Emirat Arab juga sudah menggunakan teknologi blockchain untuk tata kelola dokumen bayar. Salah satu yang memungkinkan hal ini terjadi adalah tingginya pendapatan per kapita dan kondisi geografis Uni Emirat Arab yang relatif flat serta tidak ada area terpencil.

Dari sektor privat, Vice President Digital Acquiring Development - Digital Banking Product Group Bank Mandiri Eko Yudistira menekankan perlunya melihat value added terutama dari perspektif stakeholder. Bank Mandiri telah melakukan transformasi bisnis dengan mengalihkan banyak layanannya menggunakan Super App yang ditujukan untuk nasabah dalam bertransaksi perbankan. Sedangkan untuk transaksi internal, Bank Mandiri memakai aplikasi terpisah yang dilengkapi dengan pengujian kewenangan berlapis seperti maker, checker, hingga approver.

Dalam tata kelola keuangan sektor publik maupun privat terdapat kesamaan yaitu adanya kepatuhan yang kuat pada perundang-undangan, pembagian kewenangan yang jelas, serta check and balance terhadap dokumen dan alat bukti pembayaran. Penjaminan mutu termasuk hal yang krusial dalam pengembangan sistem. Sektor privat lebih cepat dalam mengadopsi teknologi pada sisi retail, tetapi pada sisi tata kelola perusahaannya tidak jauh berbeda dengan sektor publik.
***

Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP-08/DJPb/2022: Perkuat Digitalisasi Sistem Pembayaran, DJPb Lakukan Experience Sharing dengan Beberapa Negara

Jakarta, 25 Oktober 2022 – Kinerja penerimaan negara sangat penting untuk memastikan program-program Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia dapat tercapai. Kinerja penerimaan negara tidak hanya diukur dari tax ratio, tetapi juga dari sisi ketepatan waktu dan jumlah penerimaan diterima oleh negara.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi Sistem Pembayaran Pemerintah secara digital melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN adalah modul penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur penyetoran, pengumpulan data, dan pelaporan penerimaan negara dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Transaksi Penerimaan Negara yang dapat dilakukan melalui MPN, yaitu: Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pembiayaan Surat Berharga Negara Ritel, Hibah, dan Penerimaan Negara Lainnya, seperti: penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga, pengembalian Belanja Negara, setoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Jasa Bank, Pajak Rokok, Hasil Penjualan Aset eks. Bank Dalam Likuidasi, dan lain-lain.

Melalui MPN, penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan secara elektronik agar lebih praktis, cepat, aman, mudah, dan akuntabel serta dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Transformasi sistem penerimaan negara secara digital tidak lepas dari kerja sama sinergis dan kolaboratif antara Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan tentu saja perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Peran perbankan dan lembaga keuangan adalah memfasilitasi sistem pembayaran, khususnya penerimaan negara.

“Salah satu tagline Kementerian Keuangan adalah “Collect More, Spend Better”. Hal ini tentu sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk perbankan dan lembaga persepsi lainnya yang berperan strategis dalam menerima setoran dan melimpahkannya ke kas negara, di samping menghasilkan data setoran penerimaan negara yang akurat, transparan, dan akuntabel. Kami berharap kerja sama dan kinerja operasional Collecting Agent makin berkualitas dan tetap comply dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto.

MPN merupakan salah satu sistem utama yang dikelola Kementerian Keuangan yang terus dikembangkan sejak tahun 2006. MPN memasuki Generasi Ketiga (MPN G3) sejak 23 Agustus 2019 dengan 3 keunggulan, yaitu: peningkatan kapasitas transaksi hingga 1.000 transaksi per detik, kemudahan pembayaran melalui Portal Penerimaan Negara, dan perluasan kanal melalui Lembaga Persepsi Lainnya (LPL). MPN G3 melayani penerimaan negara melalui kanal teller maupun kanal nonteller Collecting Agent yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun (24/7), yaitu: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, EDC, Dompet Elektronik, Bank Transfer, Virtual Account, Direct Debit, dan Kartu Kredit.


Pada tahun 2022, Penerimaan Negara melalui MPN G3 secara kumulatif sampai dengan 24 Oktober 2022 mencapai Rp2.039 triliun, meningkat 37% dibandingkan tahun 2021 (sampai dengan 24 Oktober) yang sebesar Rp1.488 triliun, dengan jumlah transaksi tahun 2022 sebanyak 74 juta yang juga meningkat 14% dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 65 juta transaksi.

Untuk memastikan kinerja Collecting Agent tetap dalam level terbaik serta mendorong peningkatan kualitas layanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 PMK 225 tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, DJPb melakukan evaluasi atas kepatuhan dan efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara yang dilaksanakan oleh Collecting Agent. Evaluasi tersebut berupa penilaian kinerja dengan 3 tujuan yaitu: memastikan kinerja Collecting Agent tetap dalam level terbaik, mendorong peningkatan kualitas layanan, dan memberikan penghargaan kinerja Collecting Agent.

Penilaian kinerja selama tahun 2021 terhadap 93 Collecting Agent diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu: kontribusi nominal penerimaan negara, jumlah transaksi, dan kinerja operasional. Agar dapat dibandingkan dengan jenis usaha yang sama, penilaian kinerja Collecting Agent Performance (CAP) Awards 2021 dibagi dalam 5 kategori, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Swasta, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan LPL. Untuk setiap kategori ditetapkan 5 pemenang dengan peringkat award yaitu: Diamond (peringkat ke-1), Platinum (peringkat ke-2), Gold (peringkat ke-3), Silver (peringkat
ke-4), dan Bronze (peringkat ke-5).

Adapun peraih CAP Award 2021 adalah sebagai berikut:

A. Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1. Diamond: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
2. Platinum: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
3. Gold: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
4. Silver: PT Pos Indonesia (Persero).
5. Bronze: PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

B. Kategori Bank Swasta
1. Diamond: PT Bank Central Asia, Tbk.
2. Platinum: PT Bank CIMB Niaga.
3. Gold: PT Bank Permata, Tbk.
4. Silver: PT Bank OCBC NISP, Tbk.
5. Bronze: Deutsche Bank AG Jakarta.

C. Kategori Bank Syariah
1. Diamond: PT Bank Aceh Syariah.
2. Platinum: PT Bank Mega Syariah.
3. Gold: PT Bank NTB Syariah.
4. Silver: PT Bank Syariah Indonesia.
5. Bronze: PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

D. Kategori Bank Pembangunan Daerah
1. Diamond: PT Bank DKI.
2. Platinum: PT BPD Kalimantan Selatan.
3. Gold: PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
4. Silver: PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.
5. Bronze: PT BPD Sulawesi Tengah.

E. Kategori Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)
1. Diamond: PT Tokopedia.
2. Platinum: PT Mitra Pajakku.
3. Gold: PT Bukalapak.com.
4. Silver: PT Indomarco Prismatama.
5. Bronze: PT Finnet Indonesia


Direktur Jenderal Perbendaharaan mengucapkan selamat kepada 25 awardees yang meraih CAP Awards, dan berharap penghargaan ini makin memotivasi Collecting Agent lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja kontribusi nominal dan jumlah transaksi Penerimaan Negara, serta kinerja operasional penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN G3.4


***

Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP-07/DJPb/2022 Optimalkan Penerimaan Negara, DJPb beri Penghargaan untuk Collecting Agent MPN G3

Jakarta, 20 Oktober 2022 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan terus bertransformasi menuju world class treasurer. Untuk mewujudkan pengelolaan kas yang semakin modern, profesional, efisien, dan optimal, DJPb telah melakukan serangkaian transformasi termasuk melalui pembangunansistem penerimaan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan praktik terbaik (best practices) di dunia.

Transformasi treasury Indonesia dilakukan salah satunya melalui kolaborasi. Hari ini, DJPb menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra strategis, antara lain dengan 10 BPD sebagai counterparty reverse repo Kemenkeu yang diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi tren kebijakan pengetatan likuiditas. Selain itu ditandatangani pula perjanjian kerja sama DJPb dengan DOKU sebagai penyedia jasa Payment Gateway platform Digipay yang diharapkan menjadi success factor dalam digitalisasi proses bisnis pembayaran APBN. Berikutnya adalah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Operasional APBN untuk dapat mendorong perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

“DJPb terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN, sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dana APBN terus ditingkatkan agar makin memudahkan dari segi belanja hingga laporan pertanggungjawabannya. Belanja pemerintah merupakan suatu game changer bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terhantam secara global dan menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Kelancaran belanja juga makin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah sehingga berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan baik. Dana yang dikelola dalam jumlah besar ini tentu memerlukan keterlibatan peran perbankan dalam penyaluran dana kepada beneficiary,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan
tersebut.

Seiring pesatnya perkembangan produk keuangan syariah di masyarakat, DJPb juga menggandeng BSI sebagai penyediaan saluran pembayaran syariah dalam pengelolaan APBN. Kesadaran untuk memakai produk keuangan syariah terus meningkat di tengah masyarakat. Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK tercatat dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh seluruh bank syariah di Indonesia pada bulan Juni 2022 sebesar Rp555 triliun, naik 33,4 persen dari Rp416 triliun pada periode Desember 2019 (masa sebelum pandemi Covid-19). Hal ini mencerminkan potensi masa depan cerah perekonomian syariah yang harus terus didukung oleh semua pihak termasuk DJPb.

Ekonomi digital yang tengah berkembang pesat pun memberikan dorongan bagi potensi pengembangan platform digital untuk mendukung kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 pemerintah mengembangkan marketplace sendiri yang diberi nama Digipay sebagai platform belanja barang/jasa pemerintah. Kehadiran fintech seperti DOKU dalam ekosistem Digipay diharapkan dapat mengakselerasi perkembangannya. Keberadaan payment gateway dari DOKU akan sangat membantu interoperability antar-payment system sehingga dapat menghubungkan Digipay dengan berbagai bank di Indonesia, tidak hanya dengan bank-bank Himbara. Dengan begitu, pada akhirnya konsumen akan menikmati kemudahan proses transaksi.

***

Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP- 06/DJPb/2022 Optimalkan Belanja APBN, DJPb Bekerja Sama dengan BSI, DOKU, dan 10 BPD

Jakarta, 13 Oktober 2022 – Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bloomberg Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari seluruh Bank Umum Konvensional dan Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia.

Transaksi reverse repo pemerintah adalah transaksi beli dengan janji untuk membeli kembali surat berharga negara pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan bank umum yang telah menjadi mitra (counterpart) transaksi reverse repo pemerintah. Tujuannya adalah untuk menurunkan cost of fund melalui optimalisasi kas pada instrumen yang aman. Selain optimalisasi, reverse repo pemerintah diharapkan dapat memperdalam pasar sekunder SBN domestik. Menggunakan SBN sebagai collateral, reverse repo pemerintah mampu menjadi salah satu solusi bagi dunia perbankan dalam pemenuhan likuiditas dampak dari fenomena pengetatan likuiditas global yang diikuti dengan naiknya Giro Wajib Minimum perbankan nasional. Hadirnya reverse repo pemerintah mampu mengubah SBN yang dipegang oleh institusi perbankan menjadi lebih likuid.

Menggunakan platform AUPD Bloomberg, transaksi reverse repo pemerintah dilakukan secara elektronik dengan mekanisme lelang. Melalui platform ini, transaksi reverse repo dapat dilakukan secara efisien, akuntabel, dan menjaga fairness. Seluruh bank umum konvensional, dapat menjadi peserta lelang reverse repo pemerintah dan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan likuiditas dari pemerintah.

“Instrumen reverse repo ini memberikan keamanan di sisi Pemerintah karena adanya underlying/jaminan transaksi berupa surat berharga dan dari sisi Bank akan memberikan opsi pemenuhan kebutuhan likuiditasnya dengan tingkat suku bunga yang kompetitif dengan menjaminkan surat berharganya ke Pemerintah. Selain itu, transaksi reverse repo ini juga merupakan bagian dari proses pendalaman pasar reverse repo Indonesia yang walaupun sudah didukung oleh Bank Indonesia sejak 2016 tetapi belum terlalu diminati, hanya beberapa bank saja yang aktif bertransaksi reverse repo,” ungkap Direktur PKN Noor Faisal Achmad.

Melalui sosialisasi ini, Ditjen Perbendaharaan mengharapkan agar seluruh bank konvensional lebih memahami mengenai reverse repo sehingga dapat menjadi counterpart reverse repo pemerintah dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap lelang reverse repo yang diselenggarakan.

***

 Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP- 05/DJPb/2022 Sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah

Jakarta, 22 September 2022 - Untuk menguatkan kembali komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN/APBD, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait. Tujuan penyelenggaraan Rakernas antara lain untuk meningkatkan awareness atas pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada masing-masing entitas pelaporan, juga untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Rakernas diadakan untuk menjaga komitmen dan kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional serta memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Melalui sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bagaimana tantangan yang bersumber dari kondisi pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global yang sedang dihadapi oleh negara kita. Pilihan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih diprioritaskan kepada upaya untuk melindungi keselamatan rakyat serta menjaga dan memulihkan perekonomian. Pilihan tersebut kemudian diterjemahkan dalam instrumen APBN yang harus bekerja luar biasa berat untuk menangani krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. APBN didesain untuk dapat fleksibel dalam merespons tantangan multidimensi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kebijakan countercyclical APBN dalam bentuk pelebaran defisit di atas maksimum 3 persen dari Produk Domestik Bruto, adalah langkah strategis dan efektif untuk melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir kita menghadapi tantangan Covid-19 yang sangat tidak biasa. Kita tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD dalam situasi yang sangat extraordinary ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dalam memimpin Kementerian Negara dan Lembaga serta daerah tetap mengedepankan juga aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah,” jelas Menkeu.

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas dalam rangka pelayanan publik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dalam setiap rupiah penggunaan uang rakyat tidak hanya dapat terukur dari sisi capaian output, tetapi juga outcome serta manfaat yang dihasilkan harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Apresiasi juga diberikan Menkeu atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD membuktikan komitmen dan keseriusan para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah serta seluruh pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada tekanan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021.

Terjaganya dan terus meningkatnya kualitas laporan keuangan tidak saja menggambarkan keberhasilan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku auditee, tetapi juga merupakan keberhasilan bagi auditor BPK yang telah memberikan berbagai rekomendasi konstruktif dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya. Sinergi dan komunikasi yang baik yang sudah terbangun selama ini antara auditee dan auditor dapat secara nyata mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang makin akuntabel menuju percepatan pulih dan bangkitnya negeri ini.

Pada Rakernas ini, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori raihan Opini WTP minimal 15 kali dan 10 kali berturut-turut. Menteri Keuangan juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Opini WTP atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Menkeu.

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat. Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara.
***

Narahubung Media:

Unduh (PDF) SP- 130/KLI/2022 Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Upaya Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara agar Bangsa Pulih Lebih Cepat.