Jakarta, 28 Juni 2022 – Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Pemerintah akan memberikan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, bertepatan dengan mulainya tahun ajaran baru, pemberian Gaji Ketiga Belas juga ditujukan untuk membantu pendanaan pendidikan. Walaupun kondisi penanganan pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, tetapi situasi perekonomian global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kebijakan pemberian Gaji Ketiga Belas akan disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Jakarta, 31 Maret 2022 -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rabu, 30 Maret 2022. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021. Pada kesempatan ini Menkeu didampingi sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga sebagai perwakilan institusi Pemerintah Pusat, sebagai wujud komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. LKPP Tahun 2021 diterima secara langsung oleh Ketua dan Anggota BPK untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atas LKPP tersebut.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2021 yang diserahkan terdiri atas tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dalam LKPP Tahun 2021 juga dilaporkan atau dipertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).

“APBN hadir dan bekerja keras untuk melindungi rakyat dari ancaman jiwa akibat pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. APBN menjadi responsif, fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, tetapi tetap harus pruden untuk menjaga keberlangsungan jangka menengah,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. Komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2021, antara lain: (i) menyempurnakan tata kelola, peraturan, dan kebijakan di bidang keuangan negara, (ii) menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai rekomendasi BPK, (iii) melakukan pembinaan kepada seluruh kementerian negara/lembaga sehingga dapat meminimalkan temuan berulang, (iv) serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya agar berjalan secara komprehensif dan efektif.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas lima kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2020 yang menjadi LKPP pertama yang disusun atas pelaksanaan pengelolaan APBN pada masa pandemi. Menkeu juga menegaskan bahwa diperlukan kerja sama dan partisipasi seluruh instansi pemerintah dan dukungan penuh dari BPK, agar Opini WTP atas LKPP dapat tetap dipertahankan.

Meskipun begitu, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun APBN atau keuangan negara menjadi instrumennya.

***

Download

Jakarta, 30 Maret 2022 – Kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2022 masih berfokus pada penuntasan penanganan pandemi sekaligus pemulihan ekonomi, serta reformasi struktural untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Badan Layanan Umum (BLU) sebagai instansi pemerintah yang diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan, berperan penting sebagai enabler dan katalisator dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam rangka membangun komitmen bersama untuk bergerak ke arah yang sama dalam pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi fundamental guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi BLU 2022 secara virtual dengan serangkaian acara di dalamnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Pembina Pengelolaan Keuangan BLU memberikan arahannya dan apresiasinya kepada para pengelola BLU. “Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengurus BLU, terutama yang selama pandemi ada di garis depan. Terima kasih anda semua terus menjaga BLU dan melayani masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus BLU yang menjaga sisi keuangan dan tata kelola, menjadi center of excellent yang bisa menciptakan confidence dan kebanggaan masyarakat Indonesia, terhadap cara mengurus negara ini. Ini akan menjadi salah satu sumber harapan, terutama generasi muda, untuk bisa terus menghargai Republik Indonesia, negaranya sendiri,” ungkap Menkeu.

Rapat Koordinasi BLU dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto. Dalam pembukaannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan melaporkan bahwa pada tahun 2021, BLU telah berhasil menjalankan peran vitalnya dalam mendukung penanganan pandemi, membantu menjaga ketahanan fiskal APBN serta menjaga affordability dan sustainability layanan yang diberikan. Sebagai contoh, BLU rumah sakit menjadi garda depan penanganan Covid-19 dengan menjadi RS Rujukan Covid-19 dan berhasil melayani masyarakat bahkan di masa puncak gelombang kedua penyebaran Covid-19. Selain itu, BLU Pendidikan melakukan berbagai macam inovasi dan modernisasi layanan teknis pembelajaran serta relaksasi biaya. BLU lainnya antara lain membangun jaringan komunikasi dan data melalui Palapa Ring, mendukung energi terbarukan melalui program biodiesel, membantu dan memperluas akses pembiayaan UMKM, serta menyalurkan pendanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, BLU berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan fiskal dengan keberhasilannya dalam mencapai PNBP sebesar Rp126,02 triliun atau tumbuh sebesar 80,85% (yoy).

Sebagai bagian dari rangkaian acara ini, diselenggarakan pula Penandatangan Kontrak Kinerja Tahun 2022 antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penandatangan Kontrak Kinerja ini dilakukan secara simbolis oleh dua belas pemimpin BLU yang mewakili setiap bidang layanan BLU yaitu RSPAD Gatot Subroto, RS Bhayangkara Raden Said Sukanto, RSUP H. Adam Malik, Balai Kesehatan Penerbangan, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Politeknik Penerbangan Jayapura, Politeknik Kesehatan Surakarta, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.

“Saya senang tadi melihat kontrak kinerja, tidak hanya menyangkut bidang keuangan namun juga dari sisi berbagai perbaikan tata kelola, dan pada ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Mengapa kita perlu untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola BLU? Karena seperti saya sampaikan tadi, pekerjaan rumah kita masih banyak. Pada sisi human capital atau kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting menentukan kemampuan kita, untuk bisa memperbaiki apa yang kita sebut kualitas sumber daya manusia,” kata Menkeu.

Dalam Rapat Koordinasi BLU ini, Menkeu juga meluncurkan buku “Bunga Rampai Badan Layanan Umum: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi”, sebagai media edukasi kepada masyarakat atas keberadaan dan peran BLU serta rujukan mengenai konsep BLU. Selain itu, berlangsung pula sharing session “Transformasi Layanan BLU” dengan narasumber Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Teknologi Informasi PT Bank Mandiri Timothy Utama. Kedua narasumber menyampaikan pengalaman mulai dari penyusunan strategi hingga implementasi digitalisasi layanan yang organisasinya lakukan. Instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan kepada masyarakat memiliki downside risk, berupa transformasi layanan berbasis IT, yang apabila tidak dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan.

Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Tahun 2022 ini, diharapkan BLU dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanannya yang dapat diakses dan terjangkau. Pemimpin BLU juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi, baik antar BLU, pembina teknis maupun pembina keuangan, untuk mencapai target KPI yang telah ditandatangani. Terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah agar sinergi pembinaan BLU antara pembina keuangan dan pembina teknis dapat terus ditingkatkan sehingga kontribusi BLU dalam pemulihan ekonomi nasional semakin berdampak nyata.

***

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Download

Siaran Pers terkait Peluncuran Platform Pembayaran Pemerintah dapat diunduh <<di sini>>

Jakarta, 14 Maret 2022 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project. Proyek ini bernilai sebesar USD610 juta (Rp8,7 triliun) yang berasal dari Bank Dunia dan AIIB. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo di Auditorium Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage dengan kapasitas 1040 megawatt (MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang signifikan pada saat beban puncak terutama untuk kawasan yang membutuhkan permintaan tenaga listrik yang besar (Jawa Barat dan Jabodetabek). Selain itu, PLTA Pumped Storage juga mendukung transisi energi dan pencapaian tujuan penurunan emisi karbon di Indonesia.

“SLA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh PT PLN untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, terutama pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT atau Sustainable Energy Transition adalah salah satu isu prioritas Presiden dalam program pembangunan nasional/RPJMN yang harus kita dukung bersama. Sustainable Energy Transition ini juga menjadi salah satu topik penting yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto pada kesempatan tersebut.

“Indonesia telah berkomitmen mempercepat transisi energi dengan mematok target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung komitmen tersebut dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, isu pendanaan yang menjadi prioritas G20 dalam transisi energi dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri,” tambahnya.

Hingga akhir Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yang telah disalurkan oleh Kemenkeu adalah sebesar JPY80,38 miliar dan USD441,80 juta atau ekuivalen dalam mata uang rupiah sebesar Rp16,26 Triliun. Adapun komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan USD197,5 juta (Rp2,82 triliun), sedangkan pembiayaan EBT yang masih proses SLA dan LA sebesar USD957,50 juta atau ekuivalen dalam mata uang rupiah sebesar Rp13,66 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk proyek pembangunan PLTA dan geothermal serta fasilitas pembiayaan hijau (Green Finance Facility). SLA untuk pembiayaan di sektor energi tersebut disalurkan kepada PT PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Pemberian penerusan pinjaman atau SLA telah memberikan manfaat yang luar biasa pada berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah; 1) Pembangunan infrastruktur pada sektor energi untuk pencapaian program energi listrik 35.000 megawatt melalui pembiayaan untuk transmisi, gardu induk, dan pembangkit listrik baik energi tidak terbarukan maupun energi terbarukan; 2) Sektor transportasi seperti jalan tol, kereta rel listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit Jakarta, 3) Sektor kesehatan untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, dan 4) Sektor perdagangan untuk pembangunan pasar-pasar modern di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan juga berpesan kepada PT PLN agar melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SLA ini dengan sebaik mungkin dan wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dimaksud. Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN (Persero) diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat setiap pengerjaan proyek, dimulai sejak masa persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek ini.

***

Narahubung Media:--------

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon : 14090

SP - 02/DJPb/2022 - Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara <<unduh di sini>>

Jakarta, 27 Januari 2022 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi meluncurkan SAKTI pada Kamis (27/1). SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia.
Alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruh perubahan ini tidak menimbulkan gejolak. Ini sebuah prestasi, karena tidak mudah mengubah sebuah sistem menjadi lebih baik tanpa terjadi gejolak dan disrupsi, terutama dalam hal pelayanan," ungkap Menkeu saat peluncuran aplikasi SAKTI dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

SAKTI yang mengusung konsep basis data tunggal (single database) meningkatkan integritas data sehingga informasi transaksi yang disajikan terjaga akurasi dan keandalannya. Penggunaan basis data tunggal untuk seluruh tingkatan organisasi (satker hingga K/L) memfasilitasi konsolidasi data secara lebih cepat. Dengan SAKTI yang berbasis web, satker dapat mengakses berbagai layanan perbendaharaan yang disediakan unit vertikal DJPb di daerah (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN dan Kanwil) dengan lebih mudah dan cepat. Sebagaimana harapan Menkeu, SAKTI akan menjadi aplikasi yang membantu mengelola keuangan negara dengan baik, termasuk dalam mengelola kas agar belanja negara dapat dipantau secara akurat. Dengan teknologi dan beragam fitur yang dimiliki, SAKTI dapat terus dikembangkan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan stakeholders, yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Peluncuran SAKTI menandai pemanfaatan sistem tersebut secara penuh oleh seluruh K/L. SAKTI merupakan kelanjutan penerapan Integrated Financial Management Integration System (IFMIS). Penerapan SAKTI melengkapi modernisasi pengelolaan keuangan pada sisi Bendahara Umum Negara (BUN) melalui penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015. Pengembangan SAKTI dilakukan secara bertahap, diawali dengan studi kelayakan, analisis kebutuhan, desain aplikasi, dan pengembangan aplikasi. Setelah melalui lima fase piloting, penerapan SAKTI full module diperluas ke seluruh K/L (roll out) pada akhir tahun 2021 untuk transaksi APBN 2022.

***

SP - 01/DJPb/2022 - Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah <<unduh di sini>>

Jakarta, 3 Januari 2021 – Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekpansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021.