B E R I T A

Seputar Ditjen Perbendaharaan

  2. Beranda
Siaran Pers
Dilihat: 149901

Jakarta, 15 Maret 2024 – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.


Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemberian THR dan Gaji ke-13 ini adalah bagian dari apresiasi Pemerintah atas kerja keras dari para aparatur negara dalam mendukung program pembangunan nasional. “Pemerintah memberikan THR dan Gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” ungkapnya dalam Konferensi Pers THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024 di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (15/3).

Selain itu, kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, dimana bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan.

“Kita harapkan akan meningkatkan daya beli, saya juga berharap untuk para ASN kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri, untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, penisunan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

THR tahun 2024 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan, yang antara lain terdiri atas ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,9 juta orang; ASN Daerah sekitar 3,3 juta orang, termasuk Guru ASND yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sekitar 1,1 juta orang, Guru ASND yang menerima Tamsil sekitar 503,4 ribu orang, pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,5 juta orang.

“Siapa saja penerima THR dan Gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS; yang kedua adalah PPPK, jadi honorer yang sudah diangkat PPPK mereka berhak menerima; prajurit TNI; anggota Polri; pejabat negara; wakil menteri; staf khusus lingkungan K/L; Dewan Pengawas KPK; pimpinan dan anggota DPRD; hakim ad hoc; pimpinan, anggota, dan pegawai non aparatur sipil negara LNS,” rinci Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Komponen THR yang diberikan kepada ASN dari Instansi Pemerintah Pusat yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan tunjangan kinerja per bulan. Sementara, komponen THR pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Untuk Instansi Pemerintah Daerah, komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan.

Anggaran THR dan Gaji ke-13 secara umum telah teralokasi dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD). Perkiraan kebutuhan anggaran THR sekitar Rp18 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, kebutuhan untuk ASN Daerah sekitar Rp21,1 triliun dan dapat ditambahkan dari APBD TA 2024, sesuai kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara, pada BA BUN sekitar Rp11,7 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah, atau diperkirakan tanggal 22 Maret 2024. K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10. Pencairan oleh KPPN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR mulai tanggal 18 Maret 2024.

Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13 dalam minggu ini, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, untuk Gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2024 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2024. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun Gaji ke-13 akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

***

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

 

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers Pemerintah Terbitkan PP THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024

Siaran Pers
Dilihat: 3002

Jakarta, 1 Februari 2024 - Pemerintah lakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Kehormatan, dan Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan terhitung mulai 1 Januari 2024. Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 % dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 %.  Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah.


“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas”, jelas Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.

Untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024. Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian”, pungkas Astera.

 

* * *

 

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

 

Unduh dalam format PDF: Siaran Pers Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN Mulai Maret 2024

Siaran Pers
Dilihat: 2030

Jakarta, 29 Desember 2023 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2023 dapat terjaga kuat dan sehat terutama terkait realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tutup kas tahun 2023 pada Jumat (29/12) di Gedung Jusuf Anwar, Kemenkeu menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini (29/12), namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
 

“Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola cash itu secara optimal, juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari cashflow kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya.
 

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.
 

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen.
 

Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Ditjen Perbendaharaan berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Selain itu, Kemenkeu juga menguatkan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. 
 

Implementasi Regional Chief Economist menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai intellectual fiscal leaders dan knowledge centre dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 

“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan regional economist bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita collect berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan”, ungkap Menkeu.
 

Selain itu, dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistic. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (spending better). Selain itu, strategi dari sisi pembiayaan negara adalah dengan pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan manageable.
 

Selanjutnya, kegiatan tutup kas ini menjadi sarana kontemplasi pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Keuangan tahun 2023 dan penyatuan visi untuk resolusi penajaman program strategis tahun 2024.
 

* * *

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

 

Unduh dalam format PDF: Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara

Siaran Pers
Dilihat: 1722

Jakarta, 22 Desember 2023 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN. Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi. Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.

Secara nasional, sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7 persen dari total pagu.

Realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20,0 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk: (i) pembentukan Badan Ad hoc; (ii) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (iii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iv) masa kampanye Pemilu; serta (v) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pengamanan Pemilu; (ii) pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan (iii) diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.

“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” pesan Menteri Keuangan.

 

* * *

 

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

 

Unduh dalam format PDF: Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Siaran Pers
Dilihat: 2322

Jakarta, 12 September 2023 – Setelah melalui serangkaian pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 (P2 APBN TA 2022) akhirnya mendapatkan persetujuan DPR untuk disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/09). Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi dukungan dan kerja sama DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.

Siaran Pers
Dilihat: 1746

Jakarta, 23 Agustus 2023 – Inisiatif ASEAN Treasury Forum (ATF) akhirnya diperkenalkan saat gelaran Pertemuan ASEAN Finance Ministers sebagai side event dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) yang kedua. Side event ATF terdiri dari pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Pertemuan diadakan untuk mengkomunikasikan urgensi ATF sekaligus memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi perspektif tentang pembentukan ATF. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi dan mendorong kolaborasi.

Siaran Pers
Dilihat: 4480

Jakarta, 17 Mei 2023 – Guna menguatkan sinergi dan mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2023 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023. Adapun tema yang diusung pada Rakornas PA tahun ini yaitu “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan strategi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif. Dengan begitu, diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/spending better terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya leading indicators, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.

"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta (17/05).

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat refocussing APBN untuk penanganan Pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.

Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas saat perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegas Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.

Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra event, yaitu Stakeholder Day pada tanggal 20-21 Maret 2023, Coaching Clinic yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua side events yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) main event, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.
 
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
 
Unduh PDF: SP–48/KLI/2023 (Siaran Pers: Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia)
Siaran Pers
Dilihat: 2493

Jakarta, 02 Maret 2023 – Saat ini, terdapat 264 Badan Layanan Umum (BLU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta mengelola aset sebesar Rp1.170 triliun. Ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di 2022 juga turut ditopang oleh kinerja positif BLU. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan agar BLU dapat mengambil peran penting sebagai penyangga sekaligus katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Kita baru saja mengalami 3 tahun pandemi, suatu ujian yang dahsyat bagi seluruh negara di dunia. Indonesia, Alhamdulillah pulih relatif singkat dan kita tumbuh yang tertinggi di negara G20 dan ASEAN. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontribusi dari BLU-BLU yang melakukan penyesuaian luar biasa keras dalam masa pandemi ini. Salah satu yang jelas adalah BLU rumah sakit, karena dia ada di frontline, lini terdepan,” jelas Menkeu dalam acara Rakor BLU 2023 yang bertema “BLU Inklusif Indonesia Optimis”, yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam acara ini hadir pula Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kesehatan, serta perwakilan POLRI dan TNI.

Selain itu, peran strategis BLU fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitasi UMKM, kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. BLU menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima kepada masyarakat secara inklusif, affordable, dan sustainable, serta akuntabel dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

“Bapak Presiden terus ingin menggiatkan investasi, di dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLU ini menurut saya penting dan punya peranan untuk menarik investasi, melakukan kerjasama investasi, karena itu akan sangat menentukan banyak sekali, tadi kemampuan untuk mobilisasi capital. Kalau BLU bagus, well perform, kesehatan keuangannya baik, aset dikelola baik, tata kelolanya baik, pasti banyak investor ingin bekerja sama,” ungkap Menkeu.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya, menyampaikan tema Rakor tahun ini mengandung makna bahwa BLU terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai mandat yang dimiliki kepada seluruh masyarakat dengan tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan. BLU terus berperan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi BLU dalam meringankan beban fiskal pemerintah guna menghadirkan layanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 yang lalu, kontribusi BLU mencapai Rp89,5 triliun atau 15,13% dari total realisasi PNBP. Secara nyata, layanan BLU semakin inklusif dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana dan pembiayaan, dan pengelolaan kawasan.

BLU juga berperan dalam mendorong inklusi ekonomi melalui UMKM, yang utamanya dijalankan oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan, seperti wanita dan kelompok minoritas. Dengan memperkuat UMKM dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. BLU hadir dengan membantu pembiayaan modal usaha bagi UMKM melalui BLU-BLU Pengelola Dana telah disalurkan modal usaha kepada 7,8 juta UMKM melalui skema dana bergulir sebesar Rp43,1 triliun. Sebanyak 89.615 UMKM juga telah ditingkatkan nilai jual produknya melalui sertifikasi halal.

Selain itu, BLU memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mengakses dunia pendidikan, agar tercapai pembangunan yang inklusif. Di tahun 2022, sebanyak 185.632 mahasiswa yang berasal dari kelompok tersebut mendapatkan beasiswa dan tarif diskon sampai dengan nol rupiah, untuk layanan di BLU-BLU Pendidikan. Hal ini diharapkan terus ditingkatkan melalui Key Performance Indicator (KPI) pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu agenda dalam Rakor BLU tahun ini.

Pada sektor Kesehatan, kerjasama antara Rumah Sakit BLU dengan BPJS serta dilengkapi dengan kekhususan kebijakan keberpihakan RS BLU kepada masyarakat miskin dan terdampak kondisi kahar, mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke lapisan terbawah termasuk dalam upaya menanggulangi stunting. Selain itu, aset BLU yang dimiliki diharapkan dapat dioptimalisasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Optimalkan nilai aset yang dikelola untuk bisa menambah kualitas layanan, bukan untuk menambah beban masyarakat. Jadi pendapatannya untuk memperbaiki, misal investasi di bidang alat-alat atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk perbaikan kinerja untuk bisa melayani masyarakat lebih baik,” jelas Menkeu.

BLU juga turut membangun konektivitas dan infrastruktur di berbagai daerah, dengan mengelola berbagai destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo. Hal ini juga merupakan peran strategis BLU yang penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal-kreatif, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kontribusi BLU antara lain melalui pembangunan jaringan internet di 57 kabupaten/kota pada wilayah 3T dan pengadaan lahan bagi 52 ruas jalan tol, 37 bendungan, 9 jalur KA, 1 pelabuhan, 5 irigasi dan 1 jaringan air baku yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Kegiatan rakor juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya pameran layanan BLU pada tanggal 2-3 Maret 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Melalui Rakor BLU tahun 2023 ini, diharapkan terciptanya semangat dan sinergi BLU untuk terus menciptakan layanan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian yang diprediksikan akan bergejolak. Dukungan dari BLU diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh sebagai modal pertumbuhan perekonomian Indonesia yang optimistis.
***

Yustinus Prastowo
Juru Bicara Kementerian Keuangan
 
  1. Bersama APBN Hadir Membangun Madura Raya
  2. Stakeholders Collaboration untuk Dorong Investasi Pemerintah
  3. Perkuat Digitalisasi Sistem Pembayaran, DJPb Lakukan Experience Sharing dengan Beberapa Negara
  4. Optimalkan Penerimaan Negara, DJPb beri Penghargaan untuk Collecting Agent MPN G3
  5. Optimalkan Belanja APBN, DJPb Bekerja Sama dengan BSI, DOKU, dan 10 BPD
  6. Sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah
  7. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Upaya Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara agar Bangsa Pulih Lebih Cepat
  8. Penandatanganan MoU Pemberdayaan UMKM antara DJPb dengan KOSME
  9. Gaji Ketiga Belas ASN dan Pensiunan akan Dibayarkan Mulai Awal Juli 2022
  10. Menkeu Berikan Penghargaan pada K/L dengan Kinerja Anggaran Terbaik dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022
  11. Penyerahan LKPP Tahun 2021 (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2021
  12. Rakor BLU 2022: Koordinasi BLU Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
  13. Optimalkan Upaya Penyediaan Rumah untuk Rakyat, BP Tapera Implementasikan Peran Operator Investasi Pemerintah
  14. Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara
  15. Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah
  16. APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  17. Menkeu Lantik Pejabat Tinggi Pratama Sesuai Prestasi, Track Record, dan Kompetensi
  18. Menkeu Pastikan Akhir Tahun Anggaran 2021 Berjalan Baik
  19. Menkeu Pantau Proses Kelancaran Pencairan Anggaran Belanja APBN 2021
  20. BLU EXPO 2021: Sinergi BLU Pulihkan Ekonomi

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

   

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search

Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

(Daftar Kantor Vertikal DJPb Selengkapnya ..)