B E R I T A

Seputar Ditjen Perbendaharaan

  2. Beranda
  3. Berita
Publikasi
Dilihat: 19552

     
 

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 menunjukkan kinerja positif dan tumbuh sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,03 persen. Dalam buku ini dibahas hal-hal terkait APBN lebih dalam dan detail pada tematik tertentu.
 


Edisi Sebelumnya :

  
 

majalah treasury indonesia terbitan 1/2017Informasi APBN Kita Januari 2018

 Informasi APBN Kita Februari 2018majalah treasury indonesia terbitan 1/2017
 

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016Informasi APBN Kita Maret 2018

  

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Publikasi
Dilihat: 677971

 

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2018 Audited mengacu pada peraturan pemerintah namor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 221/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.05/2015 tentang tatacara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2018 Audited terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, LKBUN tabun 2018 Audited juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan Oleh Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

 

Download disini!
   
Publikasi
Dilihat: 6632

Laporan Kinerja DJPb 2023

 

LAKIN DJPb Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJPb dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi DJPb dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan DJPb, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja DJPb.

Transparansi Kinerja
Dilihat: 1050

  1. Apa yang dimaksud dengan Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan?
    • Jawaban: 
    • Manajemen kinerja di DJPb adalah sistem pengelolaan kinerja yang dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi dan pegawai selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis Kementerian Keuangan. Sistem ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSc) agar kinerja dapat diukur secara terarah, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Adapun Manajemen Kinerja DJPb terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai.
  2. Bagaimana mekanisme pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan? 
    • Jawaban:
    • Pengukuran dilakukan melalui Perjanjian Kinerja (Kemenkeu-One) yang memuat Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap tahun, hasil capaian dikonversi ke dalam Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) untuk menilai kinerja individu dan unit kerja.
  3. Apa inovasi yang dilakukan DJPb dalam memudahkan pegawai mengimplementasikan manajemen kinerja di unit masing-masing?
    • Jawaban:
    • Sejak tahun 2020, DJPb meluncurkan Aplikasi INTENSE DJPb sebagai platform digital untuk memantau, merekam, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara daring dan terintegrasi. Inovasi ini memperkuat efektivitas monitoring kinerja di seluruh Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN.
  4. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja di DJPb?
    • Jawaban:
    • Pengelolaan kinerja dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai DJPb, baik lingkup Kantor Pusat, BLU, maupun Kantor Vertikal (Kanwil/KPPN) tanpa terkecuali. Secara nomenklatur, pengelolaan kinerja DJPb dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DJPb.
  5. Bagaimana DJPb memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas kinerja?
    • Jawaban: 
    • Melalui mekanisme reviu tahunan, survei SFO, dan forum koordinasi kinerja nasional, DJPb terus melakukan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Setiap tahun juga disusun Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerjasebagai pedoman peningkatan mutu pelaksanaan sistem Balanced Scorecard.
  1. Kebijakan Manajemen Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  2. Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama
  3. Perkembangan Manajemen Kinerja DJPb
  4. Ringkasan Pengawasan Internal
  5. Pengelolaan Pengaduan
  6. Rencana Kerja DJPb
  7. Rencana Strategis (Renstra) DJPb

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

   

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search

Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

(Daftar Kantor Vertikal DJPb Selengkapnya ..)