Fungsi Perbendaharaan memegang peranan penting dalam perjalanan mengawal akuntabilitas berbagai kesuksesan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020. Pemerintah melalui instrumen APBN melakukan beberapa penyesuaian dalam rangka menyelamatkan perekonomian sekaligus menjaga agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap stabil di tengah guncangan dahsyat pandemi COVID-19.

SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PANDUAN TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBN.

SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PANDUAN TEKNIS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Panduan teknis ini didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan Satuan Kerja pengelola APBN khususnya KPA dalam rangka mewujudkan perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.

SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PANDUAN TEKNIS 

BENDAHARA PENERIMAAN

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN khususnya Bendahara Penerimaan serta perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang le bih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.

SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PANDUAN TEKNIS

BENDAHARA PENGELUARAN

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu solusi dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN khususnya Bendahara Pengeluaran serta perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN yang berkesinambungan.

SERI DIGITAL PANDUAN TEKNIS PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PANDUAN TEKNIS

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSMP)

PPSMP bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya serta ketetapan jangka waktu penerbita dan penyampaian SPM kepada KPPN.

30 EPISODE MENARIK MENJADI PENGAWAL APBN DALAM MEMBANGUN NEGERI

Puncak dari tren pencairan dana yang sampai tahun ini masih berada di akhir tahun, ditambah banyaknya deadline per jenis SPM pada periode dimaksud, menjadikan suasana pada kantor pelayanan DJPb pada akhir tahun anggaran sangat sibuk. Hal ini membuat para pegawai yang berada di kantor-kantor pelayanan DJPb bekerja lebih keras dalam mempertahankan, bahkan meningkatkan, mutu layanan kepada stakeholder.

Download:

link Laporan Tahunan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016