1. Apa yang dimaksud dengan Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan?
   • Jawaban: 
   • Manajemen kinerja di DJPb adalah sistem pengelolaan kinerja yang dirancang untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi dan pegawai selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis Kementerian Keuangan. Sistem ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSc) agar kinerja dapat diukur secara terarah, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Adapun Manajemen Kinerja DJPb terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai.
2. Bagaimana mekanisme pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan? 
   • Jawaban:
   • Pengukuran dilakukan melalui Perjanjian Kinerja (Kemenkeu-One) yang memuat Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap tahun, hasil capaian dikonversi ke dalam Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) untuk menilai kinerja individu dan unit kerja.
3. Apa inovasi yang dilakukan DJPb dalam memudahkan pegawai mengimplementasikan manajemen kinerja di unit masing-masing?
   • Jawaban:
   • Sejak tahun 2020, DJPb meluncurkan Aplikasi INTENSE DJPb sebagai platform digital untuk memantau, merekam, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara daring dan terintegrasi. Inovasi ini memperkuat efektivitas monitoring kinerja di seluruh Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN.
4. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja di DJPb?
   • Jawaban:
   • Pengelolaan kinerja dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai DJPb, baik lingkup Kantor Pusat, BLU, maupun Kantor Vertikal (Kanwil/KPPN) tanpa terkecuali. Secara nomenklatur, pengelolaan kinerja DJPb dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DJPb.
5. Bagaimana DJPb memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas kinerja?
   • Jawaban: 
   • Melalui mekanisme reviu tahunan, survei SFO, dan forum koordinasi kinerja nasional, DJPb terus melakukan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Setiap tahun juga disusun Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerjasebagai pedoman peningkatan mutu pelaksanaan sistem Balanced Scorecard.

Implementasi Manajemen Kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan implementasi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-58/PB/2025 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Overview KEP-58/PB/2025

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nomor KEP-58/PB/2025 ditetapkan sebagai pembaruan terhadap KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja. Kebijakan ini menjadi landasan baru dalam mengelola dan mengintegrasikan sistem manajemen kinerja organisasi serta pegawai di lingkungan DJPb. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan peningkatan kinerja berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. 

Manajemen kinerja dalam KEP-58/PB/2025 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai. Manajemen kinerja organisasi berfokus pada keselarasan antarunit, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan efisiensi kelembagaan. Sementara manajemen kinerja pegawai menekankan pada kontribusi individu, komunikasi yang konstruktif antara pimpinan dan bawahan, serta pembinaan perilaku kerja sesuai nilai Kementerian Keuangan.

KEP-58/PB/2025 juga memperkenalkan struktur manajemen kinerja tiga tingkat (UPK-One, UPK-Two, UPK-Three), yang menegaskan peran dan tanggung jawab mulai dari tingkat Direktorat Jenderal, Kanwil, hingga KPPN. Selain itu, kebijakan ini menetapkan kerangka kerja sistem manajemen kinerja yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil penilaian. Dalam aspek teknologi, KEP-58/PB/2025 menegaskan penggunaan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi, Aplikasi INTENSE DJPb, serta Aplikasi Manajemen Kinerja Pegawai sebagai sistem informasi terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Secara prinsip, pelaksanaan manajemen kinerja diatur berdasarkan asas objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, dengan hasil akhir yang dimanfaatkan untuk pemberian penghargaan, pengembangan karier, serta peningkatan kualitas organisasi. Dengan diberlakukannya KEP-58/PB/2025, DJPb memperkuat fondasi budaya kinerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi hasil sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan di Kementerian Keuangan.

(unduh file pdf KMK 300/KMK.01/2022)

(unduh file KEP-58/PB/2025)

tes

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung reformasi birokrasi, sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan sistem Balanced Scorecard (BSc) sebagai pendekatan pengelolaan kinerja yang terukur dan terarah. Kebijakan ini selanjutnya diadopsi secara penuh oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai kerangka utama manajemen kinerja organisasi dan individu.

Pada tahap awal (2008–2011), Ditjen Perbendaharaan mulai menyusun scorecard organisasi yang dikenal sebagai Depkeu-One, melakukan cascading sasaran strategis hingga ke tingkat pelaksana, serta melaksanakan pilot project personal scorecard di Direktorat
Pelaksanaan Anggaran. Tahap ini menjadi fondasi terbentuknya sistem pengelolaan kinerja yang terstruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Periode 2012–2013 menandai penguatan regulasi manajemen kinerja dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 107/PB/2012 tentang Pengelolaan Kinerja. Pada masa ini pula DJPb berhasil meningkatkan skor Strategy Focused Organization (SFO) dari 4,77 menjadi 4,89 dan menempati peringkat pertama di lingkup Kementerian Keuangan.

Pada periode 2014–2016, pengelolaan kinerja semakin matang dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 241/PB/2015 sebagai petunjuk teknis implementasi KMK 467/KMK.01/2014. Rangkaian Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja diselenggarakan secara rutin, dan DJPb kembali meraih peringkat tertinggi SFO di lingkup Kementerian Keuangan selama tiga tahun berturut-turut.

Memasuki tahun 2017–2018, DJPb melakukan digitalisasi arsip kinerja, penguatan pengukuran Nilai Kinerja Pegawai (NKP) berbasis Kualitas Kontrak Kinerja (K3), serta melaksanakan berbagai kegiatan apresiasi pengelola kinerja terbaik. Pada periode ini, DJPb memperoleh nilai reviu kinerja tertinggi (99,55 pada 2017 dan 98,93 pada 2018), sekaligus mempertahankan peringkat satu SFO selama lima tahun berturut-turut.

Pada tahun 2019, DJPb kembali meraih penghargaan sebagai unit pengelola kinerja terbaik di tingkat Eselon I Kementerian Keuangan. Momentum ini berlanjut pada tahun 2020 dengan peluncuran Aplikasi INTENSE DJPb, yang menandai era digitalisasi penuh dalam pengelolaan kinerja organisasi. Aplikasi ini memungkinkan proses pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja dilakukan secara daring dan terintegrasi di seluruh unit kerja.

Melalui perjalanan panjang tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menegaskan posisinya sebagai pelopor pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard di lingkungan Kementerian Keuangan. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan konsistensi dalam peningkatan tata kelola, tetapi juga memperkuat peran DJPb sebagai institusi yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif.

Timeline perkembangan Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

1. Periode 2008-2011
   
   1. Penyusunan Depkeu-One (11 SS; 72 IKU).
      
   2. Penyusunan Depkeu-One (21 SS; 39 IKU).
      
   3. Penyusunan cascading hingga Depkeu-One
      
   4. Penyusunan Kemenkeu-One (19 SS; 39 IKU).
      
   5. Penyusunan cascading hingga Depkeu-Two.
      
   6. Workshop penyusunan Kemenkeu-Three.
      
   7. Pilot Project cascading sampai personal scorecard (Depkeu-Five) di Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
      
   8. Penyusunan Kemenkeu-One (17 SS; 25 IKU).
      
   9. Workshop penyusunan Kemenkeu-Four dan Five.
      
   10. Penyusunan cascading hingga level Pelaksana.
2. Periode 2012-2013
   
   1. Penetapan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 107/PB/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
      
   2. Skor Survei Strategy Focused Organization (SFO) tahun 2012 sebesar 4,77 (peringkat 4 lingkup Kemenkeu).
      
   3. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013.
      
   4. Skor Survei Strategy Focused Organization (SFO) tahun 2013 sebesar 4,89 (peringkat 1 lingkup Kemenkeu).
3. Periode 2014-2016
   
   1. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014.
      
   2. Skor Survei Strategy Focused Organization (SFO) tahun 2014 sebesar 4,45 (peringkat 1 lingkup Kemenkeu).
      
   3. Penilaian mandiri pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2014.
      
   4. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagai petunjuk teknis atas KMK 467/KMK.01/2014.
      
   5. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015.
      
   6. Skor Survei Strategy Focused Organization (SFO) tahun 2015 sebesar 4,60 (peringkat 1 lingkup Kemenkeu).
      
   7. Penilaian mandiri pelaksanaan pengelolaan kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2015.
      
   8. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja DJPb Tahun 2015 (Kantor Pusat dan Kanwil).
      
   9. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016.
      
   10. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 (Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN).
4. Periode 2017
   
   1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja DJPb Tahun 2017 (Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN).
      
   2. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017.
      
   3. Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun 2016 berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) dengan bobot 100%.
      
   4. Digitalisasi arsip Pengelolaan Kinerja Organiasasi melalui Fitur Perekaman Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Buku Saku Pengelolaan Kinerja.
      
   5. Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Kinerja dengan nilai pada DJPb sebesar 99.55 dan menjadi peringkat pertama lingkup Kementerian Keuangan.
5. Periode 2018
   
   1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja DJPb Tahun 2018 (Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN).
      
   2. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.
      
   3. Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun 2017 berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) dengan bobot 100%.
      
   4. Penyerahan penghargaan kepada pengelola kinerja terbaik lingkup DJPb tahun 2017 oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
      
   5. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja DJPb Tahun 2018 (Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN).
      
   6. Internalisasi dan Apresiasi Pengelolaan Kinerja Terbaik Lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 yang diikuti oleh para Pengelola Kinerja Direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb, Pengelola Kinerja Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.
      
   7. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.
      
   8. Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun 2017 berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) dengan bobot 100%.
      
   9. Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Kinerja dengan nilai pada DJPb sebesar 98.93 dan menjadi peringkat pertama lingkup Kementerian Keuangan, sehingga menjadi peringkat pertama selama 4 (empat) tahun berturut-turut di lingkup Kementerian Keuangan.
      
   10. Pelaksanaan Survei Strategy Focused Organization tahun 2018 dengan nilai 4.52 sehingga menjadi peringkat 1 (satu) selama 5 (lima) tahun berturut-turut di lingkup Kemenkeu.
       
   11. Pelaksanaan Simposium Kinerja Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018.
       
   12. Pelaksanaan penilaian internal pengelolaan kinerja lingkup DJPb sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-668/PB/2018.
6. Periode 2019
   1. Penyerahan penghargaan kepada pengelola kinerja terbaik lingkup DJPb tahun 2018 oleh Menteri Keuangan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan.
      
   2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kinerja DJPb Tahun 2019 (Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN).
      
   3. Internalisasi dan Apresiasi Pengelolaan Kinerja Terbaik Lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahun 2019 yang diikuti oleh para Pengelola Kinerja Direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb, Pengelola Kinerja Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.
      
   4. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2019.
      
   5. Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun 2018 berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3).
      
   6. Penyerahan penghargaan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai unit pengelola kinerja terbaik di tingkat Eselon I lingkup Kementerian Keuangan tahun 2018 pada tanggal 28 Januari 2019.
7. Periode 2020
   
   1. Penyusunan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020.
   2. Launching aplikasi pengelolaan kinerja INTENSE DJPb.
   3. Internalisasi pengelolaan kinerja organisasi secara online untuk pengelola kinerja organisasi lingkup Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb, dan KPPN.
   4. Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun 2019 berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3).
   5. Penyerahan penghargaan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai unit pengelola kinerja terbaik di tingkat Eselon I lingkup Kementerian Keuangan tahun 2019 pada tanggal 29 Januari 2020.