(Klik pada Cover Laporan RPA untuk mengunduh / download PDF)
(Klik pada Cover Laporan RPA untuk mengunduh / download PDF)
(Klik pada Cover Laporan RPA untuk mengunduh / download PDF)
(Klik pada Cover Laporan RPA untuk mengunduh / download PDF)
Januari
14 - Launching IKPA Tahun 2020 dan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
14 - Hari Bakti Perbendaharaan
24 - Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan
30 - Penandatanganan Kontrak kinerja Satker BLU
30 - Penandatanganan Treasury Chartered 2020
Februari
03 - Workshop Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM
03 - Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019
05 - Workshop Restrukturisasi Rekening dan Digital Payment
27 - Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
Maret
04 - Workshop pengadaan barang dan jasa
10 - Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja
10 - Workshop Pengelolaan SDM
27 - Penyampaian LKPP Tahun 2019 (Unaudited) kepada BPK dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019
April
01 - Rekonsiliasi Tiga Pihak (BPK, Tim Pembina, dan K/L)
14 - Penyuluhan SAI Lingkup Kanwil DJPb
24 - Video Conference Bimbingan Teknis SAKTI
30 - Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPP 2019
Mei
04 - Leadership Development Program secara online
07 - Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019
16 - Penyampaian LHP BPK atas LKPP Tahun 2019 (Audited ) oleh Ketua BPK kepada Ketua DPR dan Presiden RI
16 - Transformation Corner Talk
Juni
08 - FGD Restrukturisasi Rekening dan Pengembangan Digital Payment Tingkat Kanwil DJPB dan KPPN
08 - Video Conference Duta TK
15 - Workshop Duta TK (online meeting)
Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” (ITRev)Jurnal “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik” (ITRev), Volume 4 Nomor 2, 2019 terdiri atas tulisan sebagai berikut:
|
||||
|
||||
ITRev Vol. 2 No. 3 Tahun 2017 |
ITRev Vol. 2 No. 4 Tahun 2017 |
|||
ITRev Vol. 2 No. 3 Tahun 2017 |
ITRev Vol. 2 No. 2 Tahun 2017 |
ITRev Vol. 2 No. 1 Tahun 2017 |
||
ITRev Vol. 1 No. 3 Tahun 2016
|
ITRev Vol. 1 No. 2 Tahun 2016
|
ITRev Vol. 1 No. 1 Tahun 2016 |
Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan; Direktorat Sistem Perbendaharaan;
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Kementerian Keuangan, d.a. Gedung Prijadi
Praptosuhardjo III, Lantai 4, Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta, 10710;
Telp. (021) 3449230 ext. 5638, Faks. (021) 3849670, email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., website: www.djpbn.kemenkeu.go.id.
*) 100 feed limit
Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Pendidikan, dan Fungsi Ekonomi merupakan fokus utama alokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Ketiga fungsi tersebut dalam kurun 4 tahun terakhir (2011 - 2014) selalu mendapatkan alokasi lebih dari 60% dari keseluruhan pagu belanja K/L. Sementara itu tingkat realisasi belanja K/L sebesar 53,8% (s.d. Triwulan III TA 2014) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata realisasi belanja K/L TA 2011 s.d. 2013 (untuk periode yang sama). Kecuali pada Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pertahanan, 9 fungsi lainnya memiliki tingkat realisasi yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat realisasi (rata-rata) TA 2011 s.d. 2013.
Sampai dengan Triwulan III TA 2014, porsi dana yang belum terserap sebesar 46%, di mana kontribusi tertinggi terdapat pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ekonomi paling berperan terhadap belum terserapnya dana, dengan nilai akumulasi sebesar 22% (masing-masing sebesar 11%). Pada Fungsi Pelayanan Umum, Belanja Barang menjadi penyumbang terbesar atas belum terserapnya dana (5% dari seluruh dana yang belum terserap). Sementara itu, Belanja Modal pada fungsi ekonomi menyumbang 7%.
Sumber : Aplikasi Monev Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Penetapan UU APBN setiap tahun membawa konsekuensi dasar hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara, demikian pula penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu tahun tertentu yang berlaku hanya untuk tahun yang bersangkutan saja, tidak untuk tahun yang lain.
Berikut adalah Undang-Undang APBN dan APBN P yang telah diterbitkan pemerintah Republik Indonesia :
Nota Keuangan APBN-P Tahun 2015 |
UU APBN-P Tahun 2015 |
Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2015 |
Nota Keuangan APBN Tahun 2015 |
UU APBN Tahun 2015 |
Nota Keuangan RAPBN Tahun 2015 |
Nota Keuangan APBN-P Tahun 2014 |