Pada tahun 2021 pendapatan negara berhasil melampaui target yang ditetapkan. Belanja negara juga berhasil terlaksana secara optimal, dan pembiayaan anggaran juga dilakukan dengan sangat efisien, yang tercermin dari defisit APBN yang diprediksi sebesar 4,65% dari GDP atau lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2020 sebesar 6,14%. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Webinar Peran Ditjen Perbendaharaan Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Jakarta, Senin (14/03).
“Selain itu, dari aspek makro, rilis BPS menunjukkan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 secara kumulatif dapat tumbuh sebesar 3,69% atau naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2021 tersebut kita harapkan dapat berlanjut pada tahun 2022 ini,” jelasnya.
Pada tahun 2022, postur APBN dirancang untuk terus mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural dengan fokus pada enam kebijakan utama, meliputi: 1) melanjutkan pengendalian Covid-19, 2) menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, 3) peningkatan SDM yang unggul, 4) melanjutkan pembangunan infrastruktur teknologi, 5) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal, serta 6) melanjutkan reformasi penganggaran.
“Pelaksanaan APBN tahun 2022 ini masih dibayangi risiko ketidakpastian baik yang bersumber dari faktor pandemi akibat munculnya varian baru Covid-19 maupun dari ketidakpastian perekonomian global. Selain itu, tahun 2022 juga merupakan tahun terakhir defisit APBN diperkenankan melampaui 3%. Oleh karena itu, sinergi yang erat antarunit di Kementerian Keuangan merupakan satu hal yang sangat diperlukan dalam mencapai konsolidasi fiskal pada tahun 2023. Pendapatan negara harus semakin meningkat, spending better terus dikuatkan, serta pembiayaan diharapkan untuk terus inovatif melalui pengelolaan utang yang prudent dan sustainable,” terangnya.
Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Ditjen Perbendaharaan telah meluncurkan inisiatif baru melalui pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist (RCE). Inisiatif baru ini semakin memperluas peran DJPb untuk mampu menganalisis dampak kebijakan fiskal pemerintah pada perekonomian dan kesejahteraan di daerah. Dalam melaksanakan fungsi RCE tersebut, unit vertikal Ditjen Perbendaharaan didorong untuk memastikan kinerja belanja pemerintah di daerah, termasuk program PC-PEN, dapat dicapai secara optimal.
Acara dilanjutkan dengan seminar yang diisi oleh beberapa narasumber yaitu Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo, Direktur Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran, Rofyanto Kurniawan serta Direktur Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan, Adriyanto. Seminar ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh beberapa pejabat dan pegawai lingkup kantor pusat dan kantor vertikal DJPb serta peserta dari umum. (BU/SW)
